Tantangan Putinomics

Setelah nyaris menjadi negara gagal, dalam tempo sewindu Rusia bangkit dengan meyakinkan. Ekonomi tumbuh rata-rata 6,7 persen per tahun serta utang luar negeri dibayar lebih cepat. Rakyat pun tak lagi dicekam kesengsaraan dan Rusia kini muncul kembali dalam radar geopolitik dunia.

Hampir semua prestasi itu tercatat atas nama Vladimir Vladimirovich Putin. Sosok yang mengutamakan stabilitas ketimbang kebebasan. Atas pencapaiannya, Putin terpilih sebagai “Person of the Year 2007” versi majalah Time.

Seperti Soeharto di masa Orde Baru, Putin adalah “pahlawan pembangunan” bagi Rusia. Sulit menyangkal keberhasilan itu, namun tak sedikit yang sangsi atas keberlanjutannya. Akankah “jalan” Putin membawa kejayaan negaranya secara permanen?

Putinomics
Vodka adalah bisnis besar di Rusia. Tiap tahun, Stolichnaya –merek kesukaan James Bond– terjual senilai 2 miliar dolar AS di seluruh dunia. Stolichnaya dan 42 merek lainnya diprivatisasi pada 1992. Sejak awal berkuasa, proyek renasionalisasi — dari vodka hingga minyak – digencarkan oleh Putin.

Jalan zig-zag “Putinomics” bertumpu pada gerakan menghindar dari fundamentalisme pasar. Nasib Rusia pascaruntuhnya Uni Soviet tak kalah terpuruk dengan Indonesia sesudah reformasi. Pada periode ini terjadi instabilitas yang diikuti –meminjam Naomi Klein–“shock therapy” aneka kebijakan ekonomi yang menyakiti raga dan hati rakyat. Subsidi dikurangi dan aset kebanggaan bangsa diprivatisasi.

Prestasi terbesar Putin sejak tahun 2000 adalah memastikan windfall minyak mengalir ke kas negara – ketimbang ke kantong segelintir konglomerat. Manisnya, harga minyak melonjak sepuluh kali lipat selama dua periode kepresidenannya.

Ekspor minyak tak terganggu karena pemenuhan kebutuhan energi domestik lebih mengandalkan gas alam. Dari rezeki minyak, pemerintah mempertahankan surplus anggaran dan sukses menumpuk cadangan devisa yang kini mencapai 450 miliar dollar AS. Pemerintah pun leluasa menaikkan pensiun dan gaji pegawai negeri, meningkatkan dana pendidikan serta membangun jalan.

Produk domestik bruto meningkat enam kali lipat dari 200 miliar dolar AS pada 1999 menjadi 1,2 triliun dolar AS tahun ini. Angka pengangguran menciut dari 12 persen pada 1999 menjadi 6 persen pada 2006. Angka kemiskinan berkurang dari 41 persen pada 1999 menjadi 14 persen di 2006. Tak hanya penduduk yang lebih makmur, karena magnet ekonominya Rusia juga menjadi tujuan migrasi dari Eurasia.

Putin telah belajar dari kegagalan Uni Soviet sekaligus Rusia pada masa pendahulunya Boris Yeltsin. Dalam ungkapan Fiona Hill, oil wealth has been transformed more into butter than guns. “Putinomics” telah menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak ada jalan tunggal (one size fit for all) dalam mengelola ekonomi.

Tantangan
Banyak analis Barat enggan mengakui dan mengkreditkan semua prestasi ini pada Putin. Mantan intelejen KGB ini dinilai hanya reformis pada awal kekuasaannya saja, seperti memberlakukan tarif pajak penghasilan flat sebesar 13 persen (terendah di dunia).

McFaul dan Weiss dalam artikelnya The Myth of the Authoritarian Model; How Putin’s Crackdown Holds Russia Back di Foreign Affairs edisi Januari/Februari 2008 (www.foreignaffairs.org), berargumen bahwa capaian itu justru berkah liberalisasi pada 1990-an. Bahkan secara spekulatif keduanya menyatakan ekonomi Rusia akan lebih hebat lagi seandainya memakai jalan demokrasi.

Pertumbuhan ekonomi Rusia akan berlanjut seiring harga minyak yang meroket. Karena itu, kini perhatian lebih tertuju pada prospek jangka panjang di mana terdapat tiga bentuk tantangan yang setidaknya akan dihadapi Rusia.

Pertama, negara kaya dengan sumber daya alam selalu dibayangi kutukan; merebaknya korupsi, pemborosan, dan pandangan pendek (shortsightedness). Putin diperkirakan mengincar posisi perdana menteri setelah habis masa jabatannya. Kekuasaan yang terpusat, dikhawatirkan kian lama akan bergeser orientasinya dari membangun kesejahteraan rakyat menjadi memperkaya keluarga dan kroni. Orde Baru contoh nyata dalam hal ini.

Kedua, dari total ekspor Rusia, 80 persennya didominasi komoditas alam yang lebih separuhnya disumbang migas. Pada 2004, dengan arif Rusia membentuk stabilization fund  guna mengisolasi anggaran negara dari gejolak harga minyak dunia. Namun, dominasi minyak dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena kerap mengundang Dutch Disease, yaitu suatu kondisi dimana sektor manufaktur tak kompetitif akibat apresiasi nilai tukar mata uang.

Ketiga, banyak negara gagal tatkala scope pemerintahnya diperbesar. Menurut Brett D. Schaefer (2005), ekspansi pemerintah dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui inefisiensi dan cara pembiayaannya.

Apapun risikonya, rakyat Rusia telah menjatuhkan pilihan pada “ekonomi” seperti ditunjukkan pada pemilu 2 Desember lalu. Aspirasi semacam ini muncul pula di Korea Selatan dan Thailand. Akankah hal sama terjadi di Indonesia pada 2009?