Politik Dua Titik Nol

Apa arti embel-embel “dua titik nol” di atas? Setahuku, ”2.0” pertama kali dipopulerkan oleh Tim O’Reilly sebagai ajektif dari kata ”web”. Jika di awal kemunculannya internet menandai revolusi dunia informasi, maka sekarang keberadaan internet menandai sebuah cara baru bagi manusia untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Jika web 1.0 adalah ”information age”, maka web 2.0 adalah ”participation age”. Jika di era web 1.0 informasi mengalir secara vertikal dari para pengelola web ke penikmat dunia maya, maka di era web 2.0 aliran informasi tersebut telah menjadi horizontal. Blog, Wikipedia, serta Facebook adalah beberapa prasasti yang menandai lahirnya era ini.

Kedahsyatan horizontalisasi ini ternyata tidak hanya berhenti di dunia maya. Daniel Lyons dan Daniel Stone dalam sebuah artikelnya di Newsweek menyebut Obama sebagai Presiden 2.0 karena kesuksesannya menggalang pendukungnya untuk menjadi sukarelawan kampanye, baik secara on line atau pun off line. Bandingkan dengan McCain yang masih bertumpu pada gaya-gaya kampanye vertikal satu arah.

Tahun 2006 Majalah Time membuat sebuah gebrakan yang cukup mengejutkan ketika menetapkan Person of The Year-nya: YOU! Ya, YOU! Anda! Horizontalisasi via teknologi web 2.0 telah menjadikan Anda memiliki akses lebih besar untuk berpartisipasi dalam perubahan wajah dunia.

Welcome to Politic 2.0 !

Lalu seperti apakah era politik 2.0 itu? Ada banyak isu yang bisa diangkat terkait subyek ini, namun saya cenderung tertarik untuk menyorot satu fenomena: kerepotan partai politik dalam menghadapi informasi-informasi yang horizontal (baca: menyamping).

Dalam organisasi apapun, umumnya informasi-informasi kritis yang bersifat menyamping dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang. Ini sangat wajar. Setahuku, perusahaan sekaliber General Electric sekalipun sampai memiliki kebijakan khusus mengenai mekanisme pengaduan atas pelanggaran business ethic-nya. Seorang karyawan tidak dibenarkan untuk menyebarkan kritik secara horizontal; bergosip ria dengan rekan sejawat mengenai “borok” perusahaan ataupun bos di kantor. Bisa dibayangkan apa jadinya jika rumor-rumor yang dapat merongrong kewibawaan manajemen perusahaan dibiarkan berkembang tanpa penanganan.

Di era web 2.0 seperti sekarang ini, ancaman yang lebih merepotkan perusahaan justru datang dari luar, tepatnya dari karyawan perusahaan yang telah keluar. Karena secara structural mereka tak lagi terikat dengan aturan perusahaan, maka kritik-kritik menyamping pun menjadi sulit dikendalikan. Yang lebih merepotkan, kritikan semacam ini seringkali lebih pedas dan ”berisi” karena dilontarkan oleh pihak yang tahu ”dalamnya” perusahaan.

Parpol dan Oposan Maya

Fenomena yang kurang lebih sama juga berlaku di dunia politik. Partai-partai mungkin sudah terbiasa jika ada kadernya yang ”desersi”. Namun jika ada satu saja di antaranya yang kemudian menasbihkan dirinya sebagai ”oposan sejati”, aktif berkoar-koar lewat canggihnya piranti teknologi, maka ceritanya akan berbeda.

”Bukankah di Indonesia orang yang melek internet baru beberapa gelintir saja?”

Hmm…jumlah pengguna internet di Indonesia sebenarnya bisa dikatakan cukup tinggi. Hingga akhir 2007 saja tercatat angka 25 juta dengan pertumbuhan per tahun sekitar 20%.

Jika angka tersebut masih terkategorikan ”segelintir”, maka bagaimana jika ditambahkan asumsi berikut ini. Dari segelintir orang tadi, sebagian besar adalah kader-kader inti partai Anda. Secara kuantitatif barangkali mereka tidak signifikan, tetapi secara kualitatif merekalah yang sebenarnya paling berkontribusi bagi jatuh-bangun pasang-surutnya partai. Merekalah orang-orang yang rela bekerja tanpa mengharapkan imbalan materi dan kedudukan. Singkat kata, merekalah kader partai dalam artian yang sebenarnya.

Jika segmen ini menjadi target horizontalisasi informasi yang dianggap menyimpang oleh partai, maka efeknya tak akan sesederhana kena influenza.

Partai politik di negeri ini umumnya tak begitu ambil pusing dengan serangan-serangan opini dari para blogger yang anti kepadanya. Namun tetap saja ada perkecualiannya. Jika seorang desersir berhasil menggalang amunisi di dunia maya untuk melancarkan kritik-kritik tajam kepada partai, maka mau tak mau partai yang gerah akan mulai mengambil langkah.

Dahulu, partai bisa menerapkan strategi marketing secara vertikal melalui teknik yang disebut ”positioning”. Mengklaim diri sebagai partai paling ini dan itu. Namun kini, di era marketing web 2.0 (Pakar marketing Hermawan Kartajaya menyebutnya dengan istilah ”New Wave Marketing”), praktik positioning mengalami pergeseran. ”Clarifying”, demikian Pak Hermawan Kartajaya mengistilahkan bentuk transformasi dari positioning.

Ya, di era politik 2.0 Anda perlu melakukan klarifikasi. Berdialog dengan pihak-pihak yang antipati, mencoba beradu argumentasi.

Menghadapi kritik dari mantan kader partai akan lebih mudah jika partai Anda ”lurus-lurus” saja. Namun jika penyimpangan platform serta ideologi partai bertebaran di mana-mana, maka klarifikasi akan menjadi suatu tugas yang sangat berat. Kritikus partai Anda di dunia maya akan memiliki segudang amunisi untuk ditembakkan. Para kader inti yang masih bertahan pun akan terancam.

Jika partai Anda menghadapi posisi semacam itu, menerima segenap kritik sebagai perbaikan internal adalah langkah awal yang bijaksana. Putarlah haluan jika memang diperlukan. Dan semoga para penebar kritik akan berbalik menjadi advocate partai Anda.

Jika tetap bersikukuh, barangkali partai Anda perlu meniru resep pemerintah China ketika mencoba meredam akses berita seputar Tibet oleh warga negaranya. Diciptakanlah avatar berbentuk polisi yang muncul secara acak di layar-layar monitor warga, sehingga secara psikologis tercipta kesan seolah-olah pemerintah senantiasa pasang mata di dunia maya. Adam B. Kushner menyebutnya Repression 2.0

Susahnya Memahami Politik Indonesia

Dalam blog pribadi saya lebih banyak bercerita tentang drama politik yang terjadi di Malaysia dan Amerika Serikat.

Bagi saya, politik di Indonesia kelewat carut-marut, terlalu banyak aktor dan pemainnya sehingga sulit untuk dipahami, alih-alih untuk dituangkan dalam bentuk tulisan.

Di Amerika misalnya, pemain politiknya jelas: kalau tidak Partai Republik, ya Partai Demokrat. Yang satu mayoritas, yang satunya lagi minoritas. Yang satu memerintah, yang satunya lagi oposisi. Jelas dan clear.

Di Malaysia juga hampir sama. Kalau tidak Barisan Nasional, ya Pakatan Rakyat. Satunya memegang tampuk pemerintahan, yang satunya berperan sebagai oposisi. Aktor-aktornya jelas dan masing-masing memainkan peran sesuai dengan plotnya.

Di Indonesia berbeda. Yang hari ini mendukung pemerintah, besok bisa saja tiba-tiba berbalik hendak menggoyang pemerintahan. Tidak jelas siapa partai memerintah dan siapa oposisi.

Akibatnya, siapapun yang menjadi presiden di Indonesia harus selalu waspada dengan kawan, bukan saja dengan lawan. Karena siapa tahu kawan bisa berbalik menusuk dari belakang.

Skenario politik Indonesia saat ini tidak akan membawa kestabilan dan ketenangan. Presiden tidak bisa berkonsentrasi memikirkan perbaikan nasib rakyat karena sibuk menjaga “punggung sendiri” dari kemungkinan ditusuk dari belakang.

Partai-partai bisa seenaknya bertukar kulit dari governing party menjadi partai oposisi mengikut kemauan dan kepentingan masing-masing. Sikap konsisten menjadi langka dan perilaku bunglon menjadi wabah.

Negara disibukkan dengan drama politik berterusan. Pembangunan berjalan tanpa arah yang jelas. Akibatnya rakyat menjadi korban.

Untuk kebaikan rakyat, sistem dua partai (partai memerintah dan partai oposisi) adalah lebih baik dibanding sistem multipartai yang dianut Indonesia saat ini. Partai memerintah secara konsisten mendukung pemerintahan yang sedang berjalan, sedangkan fungsi koreksi dan kontrol dijalankan oleh partai oposisi.

Beberapa partai bisa saja membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan, dan sebaliknya pihak oposisi pun membentuk koalisi multipartai tersendiri. Sistem ini dipakai di Malaysia dan Jerman, misalnya. Berapapun banyaknya partai, mereka harus mengelompok menjadi dua kubu dan konsisten dengan kubu masing-masing tanpa menyeberang ke kubu lain.

Dari lima puluh partai politik nasional dan daerah yang akan mengikuti Pemilu Indonesia 2009, tidak jelas siapa yang akan berkoalisi membentuk pemerintahan dan siapa yang akan berperan sebagai oposisi. Pengalaman sebelumnya menunjukkan partai yang semula mendukung pemerintahan tiba-tiba mengancam akan meruntuhkan pemerintahan seperti yang dilakukan Partai Amanat Nasional baru-baru ini.

Banyak aktor yang tiba-tiba bertukar peran. Bagi saya, drama politik Indonesia amat sulit dipahami. Salut untuk para pengamat politik yang rajin menulis di surat kabar; tampaknya mereka memiliki kemampuan menganalisis drama yang tak punya alur cerita jelas.

Menakar Janji Politik

Hampir sebulan sudah, masa kampanye panjang menjelang Pemilu Legislatif 2009 berlangsung, keraguan bercampur ketidak tahuan menyebabkan terjadi perebutan nomor urut Calon Legislatif dalam tubuh 34 Partai Politik, perebutan tersebut berlangsung panas dalam 2 minggu terakhir ini. Antusiasme pendaftar untuk bernaung dibawah partai besar, juga ikut memperkeruh suasana, ada kekhawatiran bahwa sejumlah bakal Calon tidak akan terakomodir dalam Daftar Calon Tetap, ditambah dengan ambisi yang menggebuh untuk dapat mewakili Rakyat di Parlemen makin memperparah perseteruan diinternal Partai. Deal dan Intrik Politik menjadi lumrah, Taktik dan Strategi juga dipasang serta sejumlah Uang dan Kekuasaan ikut bermain, tidak terkecuali, Partai baru juga mengalami kondisi yang sama buruknya, babak ini akan berakhir seiring dengan dipublikasikannya Daftar Calon Tetap dari masing-masing Partai.

Tahap berikut adalah babak “menjajakan diri”, masing-masing Caleg bersama Partainya akan berdandan secantik mungkin, memasang semua atribut kampanye dari selebaran sampai baliho, iklan Caleg akan memenuhi seluruh Media, Media Cetak akan memampang potret diri para Caleg, Partai akan mendominasi iklan di Media Elektronik, semua menawarkan kemampuannya kepada Rakyat. Selama delapan bulan kedepan seluruh Caleg bersama Partainya akan menebar Janji, dari Janji sederhana tapi selalu sulit dilaksanakannya, seperti Pendidikan dan Kesehatan Gratis serta Lapangan Pekerjaan untuk Rakyat, sampai kepada Janji yang complicated sehingga ia sendiri terperosok kedalamnya, seperti Bersih dan Amanah jauh dari Korupsi-Kolusi-Nepotisme serta tidak terlibat Skandal.

Janji selama masa kampanye adalah Janji Politik, sebuah pernyataan yang mengimingi sehingga membuat konstituen terkesima dan jatuh dalam pelukan absurditas demokrasi. Janji Politik Calon Legislatif, seringkali membuai Rakyat, seolah-olah tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi kebodohan dan kemiskinan, dengan Janji Politik Calon Legislatif, Rakyat merasa telah memasuki dunia yang baru, dunia penuh harapan dengan masa depan yang lebih baik.

Janji Politik adalah komoditi Pemilu dari waktu ke waktu, ia akan selalu hadir dalam setiap Kampanye, tanpa Janji Politik maka Kampanye menjadi hambar, tetapi Janji Politik jika tidak terpenuhi, akan membuat kehidupan Rakyat semakin pahit. Menakar Janji Politik Calon Anggota Legislatif bersama Partainya, sejatinya tidaklah terlalu sulit, karena ia bukan lagi wakil partai yang duduk di parlemen, ia adalah Sosok yang mewakili kepentingan seluruh Rakyat. Pembumian Janji Politik Anggota Legislatif, sangat tergantung dari Kejernihan Hati yang didasari pada Keluhuran Budi dan Keagungan Jiwa serta Ketulusan untuk mengabdi pada Rakyat, Bangsa dan Negara.

“Mengawinkan” Marketing dan Politik

Sejatinya marketing dan politik adalah dua disiplin ilmu yang bertolak-belakang. Rasionalitas marketing mengacu pada persaingan dengan tujuan memenangkannya secara efektif. Pada titik ini marketing menjadi media untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Sebaliknya rasionalitas politik bergerak pada tataran poses menciptakan tatanan masyarakat yang ideal melalui sistematisasi perebutan kekuasaan.

Kini, diakui atau tidak “perkawinan” diantara keduanya telah melahirkan suatu disiplin ilmu baru yang kontroversial bernama “marketing-politik”. Semenjak kelahirannya marketing-politik telah menghembuskan angin perdebatan antara pihak yang pro dan kontra. Kelompok pro menganggap aplikasi marketing dalam konteks politik bergerak pada tataran kontekstual, bahwa person pun termasuk kategori produk yang membutuhkan marketing untuk “menjualnya”. Selain itu, berdasarkan catatan Wring (1996) aktivitas marketing-politik telah digunakan sejak Pemilu di Inggris pada tahun 1929. Ketika itu, Partai Konservatif menggunakan agen biro iklan (Holford-Bottomley Advertising Service) dalam membantu mendesain dan mendistribusikan poster (h.160).

Pada sisi lain, kelompok kontra menganggap aplikasi marketing pada konteks politik justru menimbulkan kegamangan normatif dalam konteks komersialisasi politik. Mereka mendasarkan pada filosofi marketing yang bergerak pada aras pengejaran keuntungan belaka. Kondisi ini pada akhirnya akan membuat kerusakan sistem sosial yang seharusnya terdiri dari spesialisasi fungsi (Parson, 1971).

“Transdiciplinarity”

Buku ini mencoba memberikan pemahaman secara filosofis maupun teknis mengenai marketing-politik sebagai suatu disiplin ilmu. Firmanzah nampaknya ingin mengabarkan jika sekarang adalah eranya transdiciplinarity seperti yang didengungkan Nicolescu. Karena benarlah jika suatu ilmu akan lebih cepat berkembang manakala terjadi proses tarnformasi pengetahuan antar ragam disiplin ilmu. Pragmatisnya, perkawinan ini akan menciptakan proses simbiosis mutualisme antara marketing dan politik itu sendiri.

Kekhawatiran akan rusaknya sistem sosial akibat perkawinan ini tampaknya ingin disanggah oleh Firmanzah dengan mengutip statement A. O’Cass yang berkisar pada kontekstualitas marketing. Marketing—kata O’Cass secara filosofis menjadi suatu tools untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat (baca: pemilih). Dengan demikian, aplikasi marketing dalam politik justru membantu para kontestan ataupun partai politik untuk mengetahui aspirasi masyarakat secara komprehensif. Hal ini pada akhirnya akan memudahkan parpol atau kontestan untuk menyusun platform- nya ketika berkampanye ataupun setelah berkuasa.

Kontribusi Marketing

Senada dengan O’Cass, Scammel berpendapat bahwa marketing sangatlah kontributif dalam dunia politik praktis. Marketing justru menjadi strategi (laiknya riset pasar) dalam memahami dan menganalisis keinginan atau kebutuhan pemilih. Dalam konteks ini, marketing berguna bagi parpol untuk melakukan riset pra-pemilu sehingga apa yang disuarakan dan diperjuangkannya kelak akan tepat sasaran.

Pada titik lain, marketing juga membuat politik—tepatnya jargon-jargon politik menjadi down to earth. Pada konteks ini, marketing menjadi alat “penyambung lidah” kontestan dengan pemilih. Marketing berkontribusi merumuskan kebijakan-kebijakan politik ke dalam bahasa-bahasa ringan maupun pemanfaatan ragam media sehingga informasi tersebut dapat sampai ke benak pemilih. Dengan demikian, tidak ada cerita memilih “kucing dalam karung” dalam proses pemilihan umum.

Tidak hanya sisi filosofis saja yang dibahas dalam buku ini, tapi juga sisi teknis seperti aplikasi bauran marketing (marketing mix) dan strategi Segmenting, Targeting, Positioning (S-T-P) dalam politik. Penulis buku ini menjelaskan alur pemikirannya secara terstruktur dan rinci, walaupun kemudian terlihat banyak bahasan yang masih berada pada tataran permukaan saja tanpa menyentuh substansinya.
Judul Buku : Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas

Penulis : Firmanzah, Ph.D.

Penerbit : Yayasan Obor Indonesia

Halaman : xii+358 halaman; 14,5 x 21 cm

Incoming search terms for the article:

• marketing politik

Jika Blogger Malaysia Masuk Parlemen

Wahai blogger Indonesia, saatnya kita memberi ucapan selamat kepada rekan-rekan blogger Malaysia!

Ketika anak blog Indonesia sukses menggelar Pesta Blogger 2007 yang dipuncaki dengan pencanangan Hari Blogger Nasional oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Dr. Muhammad Nuh, blogger Malaysia memandang dari seberang laut dengan perasaan takjub. Di negara jiran yang pemerintahnya memandang blogger sebagai golongan penipu dan kurang kerjaan, kebebasan ngeblog seperti yang dinikmati anak blog Indonesia tentu ibarat barang mewah bagi mereka.

Tetapi kemarin, dalam Pilihan Raya Umum (Pemilu) Malaysia ke-12, blogger Malaysia mencipta sejarah yang mungkin tidak terbayangkan oleh kawan-kawan blogger Indonesia. Dua orang blogger, Jeff Ooi dan Tony Pua, menjadi blogger pertama dalam sejarah Malaysia yang memenangi kursi parlemen.Dua orang blogger, Jeff Ooi dan Tony Pua, menjadi blogger pertama dalam sejarah Malaysia yang memenangi kursi parlemen

Jeff Ooi (Ooi Chuan Aun) adalah salah satu blogger ternama di Malaysia, pemilik blog Screenshots. Memulai karirnya sebagai konsultan IT swasta, pada awal 2003 Jeff mulai menulis Screenshots yang isinya berkisar seputar isu-isu sosial-politik dan tentunya seluk-beluk IT dan fotografi yang menjadi hobinya sejak lama. Seiring dengan makin populernya Screenshots, media online Malaysiakini menobatkan Screenshots sebagai “Blog Paling Berpengaruh di Malaysia” (Malaysia’s Most Influential Blog).

Jeff adalah anggota Partai Aksi Demokratik (Democratic Action Party, DAP), sebuah partai oposisi di Malaysia. Menjelang pemilu, Jeff menggunakan media blog sebagai sarana kampanye dan pengumpulan dana. Tak tanggung-tanggung, dana sebesar RM 123 ribu (350 juta rupiah) berhasil dikumpulkan selama dua minggu secara online, yang tercatat sebagai yang terbanyak dalam sejarah pemilu Malaysia. Dalam pemilu kemarin, Jeff memenangi kursi parlemen daerah Jelutong di Pulau Pinang.

Selain Jeff, blogger lain yang merebut kursi parlemen dalam pemilu kemarin adalah Tony Pua (Pua Kiam Wee). Sebagai lulusan Oxford University dalam bidang filosofi, politik dan ekonomi, karir Tony meroket dengan menjadi CEO Cyber Village Sdn. Bhd. yang terdaftar dalam bursa saham Singapura (SESDAQ). Minatnya dalam soal pendidikan memotivasi Tony Pua bersama Kian Ming menulis blog Education in Malaysia di tahun 2005.

Tahun 2007 adalah titik balik dalam karir Tony. Dia melepas seluruh kepentingannya di Cyber Village Sdn. Bhd. dan memutuskan bergabung dengan partai oposisi sebagai penasihat ekonomi sekjen partai DAP. Dalam pemilu kemarin, Tony Pua berhasil merebut kursi parlemen daerah Petaling Jaya Utara.

Tidak hanya kemenangan partai oposisi kali ini yang disebut sebagai yang terbesar dalam 40 tahun terakhir, keberhasilan dua anak blog Malaysia memenangi pemilu kemarin juga menjadi fenomenal mengingat tekanan terhadap aktivitas ngeblog yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Penerangan Malaysia, Zainuddin Maidin misalnya, menyebut blogger sebagai orang goblok yang punya niatan menghancurkan negara. Jeff Ooi (bersama blogger Ahiruddin Attan alias rockybru), beberapa kali hendak diseret ke pengadilan oleh media massa pro-pemerintah. Dalam kasus Jeff dan Rocky ini, komunitas blogger Malaysia membentuk gerakan solidaritas “Walk With Us”.

Di tengah tekanan dan intimidasi seperti itu, dua orang anak blog ini masih bisa masuk ke parlemen. Ironisnya, kemenangan Jeff dan Tony dibarengi dengan kekalahan telak Zainuddin Maidin yang berakibat kursi menteri yang disandang Zainuddin dipastikan hilang. Marina Mahathir, blogger Malaysia yang juga putri sulung Mahathir Mohamad, berkomentar pedas, agaknya menyindir Zainuddin Maidin:

“But bloggers and netizens, you can pat yourselves on the back because anyone who says the Net and blogs would have no effect on this election obviously didn’t know what they were talking about!” (Bloggers dan warga Net, kalian boleh bangga pada diri sendiri karena siapapun yang berkata bahwa Net dan blog tidak akan memberi efek dalam pemilu kali ini, jelas mereka tidak tahu apa yang mereka omongkan!).

Oleh sebab itu, tanpa ragu saya mengajak para blogger Indonesia untuk bersama-sama angkat topi dan mengucapkan tahniah kepada blogger Malaysia!

Kalau Rakyat Amerika Bicara

Siapa yang sanggup antri selama 30 menit melawan hujan dan suhu udara -5 derajat Celcius? Lima ribu pendukung Partai Demokrat!

Tadi malam di Lawrence (Kansas), kota kecil di jantung Amerika tempat saya tinggal, digelar caucus untuk memilih kandidat presiden Amerika Serikat yang akan dicalonkan oleh Partai Demokrat dalam pemilu presiden tanggal 4 November 2008. Presiden baru Amerika akan resmi dilantik pada 20 Januari 2009 menggantikan George W. Bush yang telah menjabat selama 2 periode.

Dalam sistem caucus, suara yang diperoleh oleh masing-masing kandidat akan menentukan berapa orang delegasi yang akan berangkat ke Konvensi Nasional Partai Demokrat pertengahan tahun ini. Katakanlah ada kandidat A dan B, masing-masing memperoleh 1000 dan 100 suara. Jika 100 suara bermakna satu delegasi, kandidat A akan mendapat 10 delegasi dan B hanya mendapat satu. Dalam konvensi nanti akan ditentukan calon tunggal presiden Amerika berdasarkan siapa kandidat yang berhasil mengumpulkan delegasi terbanyak, yang kemudian akan menghadapi calon tunggal dari Partai Republik.

Hasil finalnya: Barack Obama mendapat dukungan dari 80% penduduk Lawrence. Hillary Clinton mendapat sisanya. Ini tak jauh berbeda dengan hasil caucus untuk State of Kansas secara keseluruhan: Obama (74%, 23 delegasi) dan Clinton (26%, 9 delegasi).

Proses pemilu presiden Amerika kali ini boleh dikatakan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Tampilnya figur muda berkulit hitam (Obama) dan wanita (Clinton) menunjukkan keinginan publik Amerika untuk melihat perubahan signifikan di Washington. Semangat perubahan ini juga ditunjukkan dengan melimpahnya jumlah pemilih dalam caucus tadi malam. Bahkan, salah satu gedung tempat berlangsungnya caucus di Lawrence sempat ditutup oleh petugas pemadam kebakaran karena jumlah orang yang berjubel di dalamnya telah melewati batas maksimum yang diizinkan. Di Amerika, atas sebab-sebab keamanan, setiap bangunan publik mempunyai batasan jumlah maksimum orang yang boleh berada di dalamnya.

Massa yang memenuhi pusat caucus Douglas County Fairground, Lawrence, tadi malam (LJWorld.com)

“Saya pikir rakyat sangat haus dengan perubahan menuju arah yang mereka inginkan, dan ini yang memotivasi para pendukung Partai Demokrat untuk berkumpul hari ini, ” demikian ujar Charles Jones, ketua panitia caucus di Lawrence, mengomentari membludaknya jumlah partisipan.

Yang mengejutkan, banyak wajah-wajah muda di antara massa yang berkumpul. Kaum muda Amerika yang sebelumnya identik dengan sikap apatis terhadap politik, malam tadi justru menjadi kunci kemenangan Obama. Di South Carolina misalnya, 67% pendukung Obama adalah kaum muda. Para pemuda yang sudah muak dengan arogansi Bush dan ingin melihat Amerika yang lebih terbuka, toleran, dan lebih mengurusi problem dalam negeri ketimbang cawe-cawe urusan negara lain.

* * *

Proses pemilu di Amerika memberi banyak pelajaran kepada kita, rakyat Indonesia, bahwa perubahan tidak harus selalu disuarakan melalui revolusi jalanan. Tiga presiden Indonesia: Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid, dipaksa meletakkan jabatan melalui peristiwa luar biasa yang menyimpang dari kenormalan. Hal ini bisa menjadi preseden bahwa presiden Indonesia nanti bisa seenaknya diturunkan di tengah-tengah masa jabatannya.

Rakyat Indonesia harus belajar banyak untuk memiliki kesabaran politik. Kesabaran untuk memberi waktu kepada presiden, siapapun dia, untuk mengimplementasikan program-programnya tanpa dihantui oleh kecemasan untuk dilengserkan sewaktu-waktu.

Jika rakyat tidak puas dengan pemerintahan yang ada, pemilu memberi jalan untuk mengubah pemerintahan. Bisa dipahami bahwa sebagian rakyat Indonesia, termasuk saya, bersikap apatis dengan proses pemilu akibat praktik rekayasa politik Orde Baru selama tiga dasawarsa. Dengan proses perbaikan mekanisme pemilu yang telah dan akan terus berlangsung saat ini, diharapkan revolusi jalanan tidak lagi menjadi pilihan rakyat kita di masa depan.

Proses perubahan politik yang tertib tentu jauh lebih sedikit biayanya ketimbang proses yang penuh huru-hara dan gejolak.

Kala Sakit Jadi Mahal di Amerika

Pagi tadi seperti biasa saya berjalan kaki ke tempat kerja menyusuri lapisan es yang sudah tiga hari tidak mencair. Seperti saya ceritakan sebelumnya, lapisan es seperti ini bisa sangat berbahaya. Dan itu terbukti kemudian.

Melintas di tempat parkir, terdengar jeritan minta tolong. Dua meter dari tempat saya berdiri, terhalang oleh badan mobil, seorang wanita setengah baya terduduk sambil memegangi kakinya. Saya bertanya, “What’s wrong, mam?” Jelas dia baru saja terpeleset di atas es. Saya pegang lututnya, terasa tonjolan tulang yang sangat ketara. Bisa jadi tulangnya tergelincir, atau malah patah.

Jelas ini sangat gawat. Saya tawarkan untuk memanggil ambulan. Wajah nyonya itu tampak ragu-ragu. Saya tidak ngeh. Saya tetap memanggil ambulan yang datang 5 menit kemudian bersama polisi. Tiga orang paramedis mengangkat si nyonya ke atas ambulan dan pergi ke rumah sakit. Saya masih tidak ngeh. Kenapa dia kok ragu-ragu memanggil ambulan?

Saya baru sedikit paham duduk persoalannya ketika kawan saya, yang sudah lama tinggal di Amerika, bercerita bahwa dulu dia harus membayar 700 US dollar untuk layanan ambulan. Padahal sebagai international student jelas dia dilindungi oleh asuransi kesehatan. Kalau sudah dilindungi asuransi tetap harus bayar ratusan dollar, bagaimana yang tidak punya asuransi?

Saudara-saudara, lima puluh juta warga Amerika hidup tanpa asuransi kesehatan, dan mereka bisa bangkrut sewaktu-waktu jika sampai masuk rumah sakit. Lima puluh juta warga Amerika ini terkadang ada yang lebih memilih mati ketimbang harus masuk rumah sakit. Biaya rumah sakit adalah penyebab bangkrut nomer wahid di Amerika.

Terkejut?

Amerika Serikat adalah satu-satunya negara maju yang tidak memiliki perlindungan kesehatan universal (universal healthcare) untuk seluruh rakyatnya. Biaya kesehatan di Amerika sangat mahal, dan satu-satunya jalan untuk terhindar dari kebangkrutan adalah dengan membeli asuransi kesehatan yang sebenarnya juga tidak murah.

Tetapi, memiliki asuransi tetap tidak menjamin seseorang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Walaupun sudah membayar premi, dengan berbagai alasan pihak asuransi bisa saja menolak membiayai layanan kesehatan yang seharusnya layak kita terima. Baru-baru ini perusahaan asuransi Cigna HealthCare menolak membiayai operasi transplantasi liver terhadap seorang gadis Amerika, Nataline Sarkisyan (17 tahun). Penolakan itu mengundang kecaman publik yang berdemonstrasi di depan kantor pusat Cigna. Lima belas menit didemo, Cigna buru-buru mengubah keputusannya. Terlambat. Jam 5.50 sore 20 Desember 2007, Nataline meninggal hanya beberapa jam setelah Cigna memutuskan untuk membiayai operasinya.

Mungkin terdengar aneh. Asuransi dikelola perusahaan swasta yang berorientasi mencari keuntungan, dan Amerika menyerahkan urusan kesehatan rakyat kepada badan swasta yang tujuannya mencari profit! Only in America!

Michael Moore, sutradara film yang dikenal sangat anti-Bush, tahun lalu merilis film dokumenter Sicko. Film ini secara jelas membongkar kebobrokan sistem layanan kesehatan di Amerika. Yang membuat orang terbelalak, di film itu Michael Moore mengajak beberapa warga Amerika yang sakit-sakitan untuk berobat gratis di Kuba! Tak hanya itu, Michael Moore juga mengajak kru film untuk meliput sistem kesehatan universal di Inggris, Perancis, dan Kanada.

Asal muasal sistem asuransi kesehatan di Amerika juga diungkap dalam Sicko. Michael Moore membuka sebuah rekaman perbincangan di tahun 1971 antara Presiden Richard Nixon dan John Ehrlichman mengenai sistem layanan kesehatan Amerika. Dalam rekaman itu terdengar ucapan John: “…semakin sedikit layanan yang diberikan, mereka (perusahaan asuransi) semakin banyak meraup duit.” Dan Nixon berkomentar singkat: “Fine.”

Jika ada waktu, anda wajib menonton Sicko agar tahu bahwa banyak warga Amerika sendiri yang tidak mampu meraih American dream.

Dalam babak pendahuluan pemilu presiden Amerika saat ini, isu universal healthcare ini menjadi topik debat utama. Hillary Clinton datang dengan usulan universal healthcare, yang dulu sempat ia lontarkan di tahun 1993 ketika masih menjadi First Lady, tapi kandas karena kuatnya lobi pebisnis kesehatan di dalam Kongres AS. Walaupun usulan Hillary ini cukup brilian, saya ramalkan implementasinya tetap tidak akan bisa menandingi sistem NHS (National Health Service) di Inggris atau Jerman sebagai tempat lahirnya universal healthcare tertua di dunia. Kuatnya lobi bisnis di tubuh pemerintahan Amerika tetap tidak bisa dibongkar oleh seorang Hillary Clinton. Perusahaan asuransi swasta tetap tidak akan dibubarkan, seperti terang-terangan dinyatakan oleh Hillary.

Jadi, untuk saat ini saya tetap harus hati-hati berjalan di atas es…