Posts Tagged ‘pemilu’

Golput Insya Allah Menang!

Tuesday, June 9th, 2009

Meski dihujat sana-sini, mulai dari kader militan, tokoh partai, tokoh parlemen, sampai sebuah lembaga – yang dianggap memiliki otoritas keagamaan mengeluarkan fatwa soal apapun – mengkodifikasi hukum agama mengenai soalan ini, nampaknya golput akan tetap berjaya dalam pemilihan anggota legislatif 9 April 2009. Tanpa mengeluarkan ongkos kampanye yang besar atau bersusah-susah sosialisasi ke masyarakat, golput kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Salah satu pemicunya adalah tidak fokusnya visi misi para caleg menyentuh hajat masyarakat banyak, bahkan beberapa caleg norak alih-alih mampu merebut dan meluluhkan suara masyarakat, poster nya membikin bungah dan mual para (calon) pemilih. Hal ini semakin menguatkan itikad para golput-er untuk tetap istiqamah di jalur ideologinya.

Pilihan Politik Seumpama Menu Makanan; tergantung selera

Pilihan politik itu seumpama selera makan. Sekiranya menu ‘janji politik’ yang disampaikan oleh para caleg itu mengundang ’selera’ para calon pemilih, maka beruntunglah caleg itu. Ini dengan catatan bahwa para calon pemilih mampu mengingat nama caleg yang menyajikan menu yang berselera tersebut. Karena dengan ratusan nama caleg yang terpapar di kertas suara seukuran A1 – kertas kalkir tersebut, maka rada susah dan makan waktu bagi para pemilih untuk memerhatikan nama caleg idamannya. Slogan ‘1 menit di kotak suara menentukan nasib 5 tahun ke depan’ bakal direvisi menjadi mungkin 30 menit.

Seberapa banyak caleg atau partai yang menyajikan menu janji politik yang berselera, di tengah masyarakat yang sudah mual akan janji-janji membosankan? Kalau kita mau berhitung statistik, seberapa banyak janji pemilu 2004 yang sudah tertunaikan? Alih-alih memenuhi janji-janjinya, berkunjung ke daerah pemilihan pun mungkin bisa dihitung dengan jari. Para legislator malah sibuk dengan urusan lainnya; studi banding ke luar negeri, lobi-lobi di luar parlemen, sibuk menyusun strategi berkoalisi, atau yang tiba-tiba jadi selebritas ‘hitam’ lagi sibuk menyusun alibi di depan penyidik KPK sambil menyeret semuanya baik sekondang maupun seterunya.

Memang tidak semua legislator sedemikian, masih banyak yang idealis, santun dan tidak tercemari oleh ambisi kekuasaan dan kesejahteraan. Mereka yang sudah tergolong mapan secara rohani dan merasa cukup dengan kondisi finansialnya sebelum menginjak senayan, sudah menyiapkan mental dan idealisme untuk tetap berjuang sesuai amanah. Banyak diantara mereka yang boleh dibilang tidak terlalu kaya, tapi menolak untuk menjadi kaya dengan jalan mengebiri amanah. Untuk beberapa legislator itu, sayang jarang dipublikasikan media, kita pantas mencatat namanya untuk kita contreng lagi di pemilu tahun ini. Ada yang masih menggunakan angkot untuk transportasi harian – kendaraan dinas hanya dipakai untuk dinas, ada yang memilih nge-kos di tempat sederhana, ada yang seluruh gajinya disumbangkan untuk membangun prasarana di dapilnya, dan lainnya. Beberapa gelintir itu tentu saja tidak terjangkau pemberitaan media yang umumnya menganut “bad news is a good news”.

Peluang Golput dan Fakta Pilkada

Lantas, bagaimana peluang golput nanti? Mari kita lihat statistik beberapa pilkada yang bisa menjadi tolak ukur kesuksesan pemilu nasional kali ini. Dengan asumsi bahwa pilkada adalah benchmark terbaik mengingat tingkat kepemahaman atau garis singgung kepentingan masyarakat terhadap visi misi calon pemimpin daerahnya masih lebih tinggi dibanding partai atau calegnya yang kadang gak begitu jelas.
Hasil pilkada di berbagai tempat menunjukkan bahwa golput menjadi pemenang. Pilkada Jawa Tengah, angka golput mencapai lebih dari 45.3%. Pilkada putaran pertama di Jatim mencatatkan angka 39.2% untuk Golput. Kalau ada putaran kedua, semestinya yang maju adalah pasangan bodong plus Karsa sebagaimana sering diadakan di desa-desa.

Berikut data Golput di masing-masing Pilkada, baik Pilbup, Pilwalkot, sampai Pilgub:
- Golput di Pilgub Jateng 45.3%
- Golput di Pilgub Jatim 39.2%
- Golput di Pilgub Kaltim 42.07%
- Golput di Pilgub DKI Jakarta 36.2%
- Golput di Pilgub Sulsel 33%,
- Golput di Pilgub Jawa Barat 34,67%
- Golput di Pilgub Kalbar 37.69%
- Golput di Pilgub Banten 39,28 %
- Golput di Pilgub Sumatera Utara 41%,
- Golput di Pilgub Kalsel 40%
- Golput di Pilgub Sumbar 37%
- Golput di Pilgub Jambi 34 %
- Golput di Pilgub Kepri 46%.
- Golput di Pilbup Cirebon 38.22%
- Golput di Pilwalkot Bandung 30.19%
- Golput di Pilbup Pati 50%,
- Golput di Pilbup Bogor 45%,
- Golput di Pilbup Wajo 32%,
- Golput di Pilbup Sukoharjo 42,33%,
- Golput di Pilbup Wonogiri 39,05%
- Golput di Pekalongan dan Solo masing-masing 50%
- Angka golput tertinggi tercatat di Pilwalkot Pontianak yang mencapai 61%.

Data diatas menunjukkan bahwa angka Golput di seluruh Indonesia rata-rata sekitar 35%-45%. Sebuah angka partisipasi negatif yang cukup tinggi. Memang tidak semua angka golput ini tinggi, terhitung di beberapa pilkada; Ambon, Sidrap, Bali dan NTB angka Golputnya rata-rata ‘hanya’ 25%, dan yang paling rendah adalah di pilgub NTT yang angka golputnya hanya 20%. Statistik pemilu nasional juga menunjukkan penurunan tingkat partisipasi pemilu. Data Kompas menunjukkan bahwa partisipasi pada Pemilu 1999 mencapai 92,74 persen. Pada pemilu legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi turun menjadi 84,07 persen. Adapun tingkat partisipasi pada Pemilu Presiden 2004 di putaran I dan putaran II masing- masing sebesar 78,23 persen dan 77,44 persen. (Kompas; 17/06/2008).

Kenapa Golput?
Angka Golput yang tinggi ini tidak bisa dipandang remeh. Ibaratnya bahwa kepada setiap pemenang pemilihan, ada pesan bahwa dukungan terhadap mereka tidaklah bulat. Ada suara-suara yang sungguh sangat besar dari sisi kuantitatif yang tidak berada di garis yang sama dengan para pemimpin terpilih itu. Meskipun tidak semuanya mengambil jalan golput sesuai ideologisnya.

Beberapa pembicaraan di sejumlah media menyebutkan bahwa ada tiga alasan munculnya Golput; yang pertama alasan administratif karena tidak terdaftar oleh KPU, kedua alasan teknis karena saat pemilu tidka berada ditempat sehingga kehilangan kesempatan memberikan suara dan yang terakhir adalah yang memiliki alasan ideologis, yang memang tidak berniat menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak adanya figur yang dianggap layak untuk dijadikan pilihan politik. Sebahagian golput-er ideologis ini semakin sadar bahwa demikian banyak pemilu yang telah berlangsung tidak memberi pengaruh positif apa-apa kepada kepentingan mereka; baik ekonomi maupun sosial-politik. Malah cermin yang diberikan para calon terpilih sebagaimana ditayangkan di media adalah cermin yang retak. Tidak jauh-jauh dari korupsi, kolusi, suap, kekerasan politik, sikap pongah dan tinggi diri, bahkan di beberapa tempat para legislator ini merasa wajib untuk didahulukan kepentingannya. Selain itu ada juga yang berpandangan jauh lebih filosofis; pemilu adalah prasarana sekularisme yang ditengarai akan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan; terutama ketika mereka melihat banyak aturan yang dihasilkan parlemen menabrak rambu-rambu agama. Meski dalam parlemen sendiri tidak sedikit legislator yang berasal dari partai berbasis agama. Alasan lainnya menyebutkan bahwa pemilu telah melahirkan dampak negatif: masyarakat terkotak-kotak dan hubungan sosial menjadi renggang. Yang lebih parah, Pemilu/Pilkada bahkan sering melahirkan konflik sosial, yang tidak jarang mengarah pada bentrokan fisik dan tindakan anarkis. Sejumlah konflik berbau kekerasan di berbagai daerah Indonesia tidak jarang dipicu oleh perebutan kekuasaan pada proses Pilkada.

Siapa yang paling rentan mengidap ideologi golput ini? Kayaknya semua lapisan masyarakat; level atas yang kecewa dengan elit, kaum menengah yang gelisah dan apatis dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat bawah yang merasa kehidupannya tidak mengalami perubahan meski memilih berkali-kali.

Siapa yang paling diuntungkan dengan adanya golput ini? menurut penalaran saya, yang paling diuntungkan adalah partai yang punya simpatisan atau kader yang militan dan mengakar tidak peduli soal kinerja atau program kerja partainya. Meski janji-janji tidak tertunaikan, mereka masih punya ikatan emosional dan ideologis dengan partai tersebut. Kalau para kader dan simpatisan ini solid maka raihan suara partai ini akan lumayan mengantar calegnya ke kursi parlemen. Salah satu partai ini adalah PKS dan Golkar. Sebagaimana dikatakan oleh bekas presiden PKS Hidayat Nur Wahid, “PKS sementara ini yang paling solid dalam menghadapi Pemilu mendatang dan apabila dari pemilih banyak yang Golput partai ini yang paling diuntungkan, tetapi demi kepentingan nasional Golput harus diminimalkan, agar wakil-wakil rakyat yang dipilih itu berkualitas,” katanya.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid: ‘Golput akan menjadi sangat kontraproduktif. Sebab, Pemilu menghadirkan anggaran dan sumber daya yang sangat besar’ (Detik.com, 24/7/08)
Megawati mengatakan; “Orang golput tidak boleh menjadi WNI.” Ketua KPU Abdul Hafiz juga pernah mengatakan : “golput tidak pernah melahirkan pemimpin yang baik” (detik.com, 17 Juli 2008).

Apapun kata para pemimpin itu, melihat fenomena di Pilkada sebagai benchmark terbaik pemilu kita, kelihatannya Golput akan tetap keluar sebagai pemenang. Paling minimal mencapai 30% dari total pemilih. Karenanya, Golput Insya Allah menang!

Golput will get nothing! It’s true, man! Ketika berbicara soal kontribusi politik, kasat mata memang tidak ada sumbangan atau perolehan dari para Golput-ers.  Namun suara golput merupakan manifestasi sebuah pemberontakan dari keadaan stagnan yang masif, suara yang memberi peringatan kepada pemimpin atau caleg terpilih bahwa keterpilihan mereka tidaklah bulat bundar. Ada bopeng sana-sini yang siap-siap menggerus sekiranya tidak amanah sesuai janji. Golput pun bukanlah suara ancaman untuk anarkis, ia hanya anarkis dalam memendam hak yang dimilikinya. Dan tentu saja Golput juga adalah pilihan halal warga negara.

Tags: ,
Posted in Opini | No Comments »

Pemilu dan Saya

Saturday, September 20th, 2008

Gebyar persiapan Pemilu 2009 sudah dirasakan sejak beberapa bulan lalu. Dampaknya bagi masyarakat sangat beragam. Ada yang excited, ada yang acuh, dan ada pula yang merasa gelap total. Saya termasuk yang sedikit excited. Excited karena saya tahu bahwa pemilu adalah kesempatan untuk merasakan pengalaman sebagai bagian dari pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Tapi kadar excited ini berkurang setelah saya berpikir, apakah setelah pemilu para politikus akan tetap ingat janji mereka ? Lebih gawat lagi, apakah mereka itu tahu apa yang harus mereka kerjakan setelah mereka terpilih ? Bukannya berprasangka buruk, saya hanya bertanya-tanya kok.

Namun demikian, pesimis tentu bukan sikap yang bijaksana. Dengan sekitar 220 juta penduduk, nasib bangsa ini terlalu berharga untuk ditentukan hanya oleh sekian orang di gedung DPR atau sekian orang di Istana Negara.

Tapi turut menentukan nasib bangsa juga bukan perkara mudah. Lihat saja, parpol peserta pemilu sudah lebih dari 30. Caleg yang diajukan pasti ratusan. Bagaimana saya memilah antara caleg yang jujur dan yang tidak, antara yang cerdas dan yang “kurang” ? Jangankah memilih caleg yang namanya tidak saya kenal, untuk menilai kelebihan dan kekurangan para kandidat presiden pun saya kesulitan, padahal mereka umumnya adalah tokoh terkenal.

Tapi saya tidak mau berlepas tangan. Sebagai pemegang kedaulatan, sedikit banyak saya turut bertanggung jawab terhadap arah negara kita lima tahun ke depan. Tanggung jawab tersebut pada tahap awal saya wujudkan dengan merenungkan negara Indonesia macam apa yang saya inginkan, dan pesan apa yang perlu dipahami para pejabat yang kelak akan memegang kekuasaan.

Korupsi adalah salah satu masalah utama bangsa. Indeks Persepsi Korupsi 2007 dari Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 143 dari 179 negara, dengan indeks 2.4. Pada 2006 Indonesia berada di ranking 130 dari 163 negara, dengan indeks 2.3. Artinya kemajuan yang kita raih belum signifikan. Titik-titik korupsi tersebar di pusat dan daerah, di setiap cabang kekuasaan. Aparat peradilan dianggap sebagai yang paling korup, diikuti oleh birokrat yang tugasnya melayani masyarakat. Program reformasi birokrasi belum berjalan optimal, dan tidak akan pernah berjalan optimal tanpa close monitoring yang berkelanjutan. Kinerja KPK sejauh ini memberikan sinyal positif namun masyarakat yang cenderung hati-hati, termasuk saya, masih ingin melihat KPK “menjamah” institusi kepolisian, militer, dan peradilan. Bagaimana dengan temuan PPATK dua tahun lalu mengenai rekening sejumlah anggota Polri yang bernilai ratusan miliar rupiah ? Mengapa KPK tidak menindaklanjuti putusan terhadap Jaksa Urip dengan menyelidiki kemungkinan kongkalikong lain di kejaksaan ? Bagaimana dengan BLBI ?

Dampak korupsi sudah terlalu besar bagi bangsa dan negara. World Bank memperkirakan bahwa mantan Presiden Soeharto saja telah menyelewengkan sekitar USD 15-35 milyar. Korupsi menyebabkan banyak investor asing enggan menanam modal di Indonesia. Korupsi juga menyebabkan banyak industri kecil sulit berkembang, yang pada gilirannya melemahkan upaya pengembangan ekonomi berbasis UKM.

Kemiskinan adalah persoalan akut bangsa, sekaligus bahan kampanye mereka yang berminat menjadi presiden. Simaklah penelitian The Fraser Institute dari Kanada mengenai economic freedom and the world poverty yang dipublikasikan awal bulan ini. Persentase penduduk Indonesia berpenghasilan kurang dari USD 1 per hari (dikenal dengan sebutan extreme poverty) adalah 7.51% pada 2004, secara bertahap turun dari 32.7% pada 1980. Sebaliknya, persentase mereka yang berpenghasilan kurang dari USD 2 per hari (moderate poverty) justru meningkat dari 43.96% pada 1995 menjadi 52.4% pada 2004. Data diperoleh dari UNDP dan World Bank.

Kemiskinan juga menghalangi akses terhadap makanan. Sementara itu, ide besar yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah mewujudkan diversifikasi pangan. Surplus beras yang diperkirakan diraih pada tahun ini tidak boleh menjadikan pemerintah lengah. Dengan hitungan BKKBN bahwa pertumbuhan penduduk sekitar 1.3% per tahun, penduduk Indonesia bertambah paling tidak 3 juta jiwa per tahun. BKKBN bahkan memperkirakan penduduk negeri ini bertambah 4-5 juta jiwa per tahun. Tidak ada data jumlah penduduk Indonesia yang makan beras tapi kita asumsikan saja jumlahnya sangat besar. Sejak dahulu pembangunan pertanian Indonesia difokuskan pada padi, yang antara lain berakibat pada memudarnya sumber pangan lain seperti jagung, sagu, dan singkong. Sekarang orang Indonesia dengan “bangga” berujar “kalau belum makan nasi berarti belum makan”. Sadarkah kita akan kerawanan ketahanan pangan ?

Selain beras, pangan utama lain bagi orang Indonesia adalah mie. Beragam mie bisa ditemukan di Indonesia, mie instan, mie goreng, mie rebus, bakmi jawa, mie kocok, mie bakso, dan entah apa lagi. Beberapa bahkan telah menjadi kuliner kebanggaan kita tanpa menyadari bahwa mie dibuat dari terigu yang bahan bakunya, gandum, tidak tumbuh di Indonesia. Aneh juga, masakan khas tapi bahan utamanya harus diimpor.

Solusi diversifikasi pangan telah muncul di beberapa wilayah. Ada yang bersumberkan kearifan lokal, ada pula yang berasal dari penelitian. Ada mie berbahan dasar tepung sagu, misalnya. Warga di Kampung Cireundeu, Kota Cimahi, Jawa Barat, bahkan mengonsumsi campuran beras-singkong (rasi) sejak puluhan tahun lalu. Sejauh ini mereka tetap sehat, dan tidak terpengaruh kenaikan harga beras.

Ketahanan energi juga harus menjadi salah satu perhatian utama. Pemadaman bergilir yang sering terjadi tahun ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi dalam jumlah besar namun juga mengurangi daya saing perekonomian Indonesia. Menurut World Economic Forum, daya asing perekonomian Indonesia pada 2007 berada di peringkat 54 dari 131 negara. Infrastruktur yang belum memadai menempati posisi teratas dalam daftar keluhan para pelaku bisnis. Lucunya, korupsi malah dianggap bukan masalah utama. Apakah ini karena para pelaku bisnis di Indonesia bisa menyelesaikan semua masalah dengan uang ? Kalau ya, pantes saja korupsi terus merajalela.

Diversifikasi energi harus diwujudkan. Cetak biru pengembangan energi nasional 2005-2025 mengarah pengurangan ketergantungan pada minyak bumi, dan peningkatan penggunaan gas bumi, batubara, panas bumi, dan energi terbarukan (air, angin, surya, biodiesel, dan nuklir). Nuklir tentunya masih kontroversial, jadi mengapa kita tidak menjajagi peluang pada energi terbarukan ? Mari kita perbaiki iklim investasi lewat pembenahan birokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi agar investor asing bersedia masuk.

Tapi kenapa juga kita tergantung pada investor asing ? Tahun lalu terungkap bahwa pemda-pemda Indonesia menyimpan dana di bank sejumlah total Rp 96 triliun. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai proyek pembangunan. Syukurlah, menurut Depkeu per Agustus tahun ini dana yang diendapkan di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) itu telah turun menjadi Rp 32 triliun. Apakah dimanfaatkan dengan baik ? Entahlah. Pemerintah tahun lalu membentuk Badan Investasi Pemerintah guna mengelola secara optimal dana investasi pemerintah (sovereign wealth fund). Terlambat sih, jika dibandingkan dengan Singapura, Brunei dan Malaysia. Tapi daripada nggak ada sama sekali ? Saya akan tunggu kinerjanya.

Untuk energi alternatif di tingkat yang lebih rendah, pemanfaatan biomass sudah layak dikembangkan. Beberapa daerah sudah mengembangkan biomass, khususnya di sentra pertanian. Denpasar mempunyai proyek pembangkit listrik tenaga sampah, yang merupakan salah satu proyek clean-development mechanism (CDM) di bawah Protokol Kyoto. Contoh sudah ada, mengapa tidak diteladani ?

Wah, kayaknya saya sudah terlalu banyak mengurai kelemahan negara saya. Tapi dalam rangka evaluasi, boleh lah. Mudah-mudahan para caleg dan kandidat presiden juga tahu masalah bangsa kita dan siap memikirkan solusinya. Kalau tidak, tolonglah bantu saya menyadarkan mereka. Mari pula kita tanyakan hal yang sama kepada para pemegang kekuasaan di daerah. Sebagai pemegang kedaulatan negara, kita mesti tahu dong, mandat macam apa yang akan kita berikan.

Tags:
Posted in Opini | No Comments »

Malaysia dan Demokratisasi Gelombang Ketiga

Wednesday, March 26th, 2008

Hasil pemilu Malaysia menarik perhatian banyak kalangan. Banyak yang menyebut melemahnya dominasi Barisan Nasional sebagai awal dari sebuah babak baru dalam kancah perpolitikan negeri tetangga kita itu. Malaysia dianggap mulai memasuki era yang lebih demokratis.

Apa yang terjadi di Malaysia mengingatkan kita kepada tesis Samuel Huntington tentang the third wave of democratization atau demokratisasi gelombang ketiga. Huntington (1991) menyebut tiga periode perkembangan demokrasi. Gelombang pertama, terjadi pada kurun waktu 1828-1926, dimulai di Eropa dan dipicu oleh perkembangan di bidang sosial dan ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, dan meningkatnya jumlah kelompok kelas menengah oleh Huntington dianggap sebagai penyebab utama tumbuhnya demokrasi di sejumlah negara Eropa saat itu.

Gelombang kedua terjadi pada kurun waktu 1943-1962 dan penyebab utamanya adalah faktor politik dan militer. Menyusul kemenangan pihak Sekutu pada Perang Dunia Kedua, beberapa negara kemudian beralih ke demokrasi. Gelombang kedua ini berlanjut di sejumlah negara yang baru merdeka menyusul proses dekolonisasi.

Demokratisasi gelombang ketiga dimulai tahun 1974 dengan faktor penyebab yang lebih kompleks dibandingkan dua gelombang terdahulu. Empat di antaranya adalah melemahnya legitimasi rejim otoriter, perkembangan di sektor ekonomi, dampak dari proses serupa di kawasan (snowball effect), dan tekanan dari luar.Huntington memberi sebutan gelombang ketiga (third wave) untuk proses demokratisasi yang terjadi mulai pertengahan 1970-an sampai awal 1990-an. Dimulai dari Revolusi Mawar di Portugal sampai dengan perubahan politik di negara-negara eks Blok Timur menyusul usainya Perang Dingin.

Meski demikian apa yang terjadi setelah itu masih tetap relevan dianggap sebagai kelanjutan dari gelombang ketiganya Huntington. Contohnya adalah proses demokratisasi di Indonesia. Dilihat dari faktor penyebabnya demokratisasi di Indonesia bermula dari melemahnya legitimasi rejim otoriter yang berkuasa mulai awal 1990-an.

Perkembangan di sektor ekonomi, yaitu kegagalan mengatasi krisis ekonomi tahun 1997, menjadi puncak dari perlemahan legitimasi tersebut.Faktor tekanan dari luar terlihat tidak begitu dominan. Namun dengan berkurangnya kepentingan negara adikuasa di Indonesia setelah runtuhnya blok komunis, bagi negara-negara maju mendukung rejim otoriter tidak lagi menjadi pilihan populer. Sistem politik global tidak lagi berpihak kepada rejim Orde Baru yang berkuasa saat itu.

Dilihat dari pola yang disusun Huntington, proses demokratisasi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai transplacements dimana pemerintah dan oposisi bersama-sama mengusung proses demokratisasi. Mungkin penggolongan ini tidak sepenuhnya tepat mengingat sebelumnya konsep oposisi tidak dikenal di Indonesia. Meski demikian realita politik dewasa ini menunjukkan adanya kerjasama antara kelompok yang sebelumnya duduk di pemerintahan dan kelompok yang sebelumnya berada di luar pemerintahan.

Lalu, bagaimana dengan tetangga kita Malaysia? Apakah yang terjadi sekarang ini juga merupakan kelanjutan dari gelombang ketiganya Huntington?

Dilihat dari penyebabnya, faktor sosial dan ekonomi memegang peran penting pada kasus Malaysia. Mereka menikmati kemajuan ekonomi di atas rata-rata tetangganya di kawasan. Mereka juga berada di jajaran terdepan dalam proses industrialisasi. Selain itu, sebagai dampak dari tingginya pertumbuhan ekonomi jumlah kelas menengah Malaysia meningkat tajam.

Meski dapat mewujudkan kesejahteraan, sistem politik yang ada saat ini dianggap tidak populer. Hal ini telah ditengarai Huntington. Disebutkan bahwa kemakmuran yang dihasilkan dari proses industrialisasi lebih berpeluang mendukung proses demokratisasi dibandingkan dengan kemakmuran yang asalnya dari penjualan kekayaan alam saja. Proses demokratisasi di Malaysia membenarkan tesis ini.

Dari sini dapat dikatakan bahwa demokratisasi di Malaysia memiliki kemiripan karakter dengan gelombang ketiganya Huntington. Seperti juga di Indonesia, faktor ekonomi memegang peran dominan. Bedanya jika di Indonesia kegagalan di bidang ekonomi menjadi pemicu, di Malaysia keberhasilan yang menjadi penyebab.

Dilihat dari polanya, beberapa kemungkinan dapat terjadi mengingat hasil pemilu bulan ini baru merupakan sebuah tahap awal. Realita politik ke depan akan menentukan pola demokratisasi yang lebih jelas. Seandainya elit politik Barisan Nasional berhasil mengusung program demokratisasi, pola yang mungkin terbentuk adalah transformasi. Jika pemerintah dan kelompok oposisi bersama-sama menggulirkan demokratisasi, polanya adalah transplacements. Namun jika tidak terjadi kesepahaman dan kemudian oposisi naik ke tampuk kekuasaan, pola demokratisasi yang terbentuk adalah replacements atau pergantian.

Kasus Malaysia menunjukkan bahwa demokratisasi gelombang ketiga masih berlangsung. Setelah Malaysia, bukan tidak mungkin akan ada negara lain yang menyusul. Bisa kerena keberhasilan atau sebaliknya kegagalan di bidang ekonomi. Terlebih jika terjadi efek snowball. Apa yang terjadi di satu negara akan menjadi inspirasi bagi penduduk di negara lain. 

Tags: , ,
Posted in Opini | No Comments »

Perlukah jatah wanita di legislatif?

Monday, February 18th, 2008

Di “Kilas Politik & Hukum”, Kompas 14 Februari 2008 tertulis bahwa dalam RUU Pemilu Legislatif yang sedang dibahas, daftar caleg harus memberikan porsi setidaknya 30% kepada kaum wanita. Hmmmm…..saya langsung pikir ada berapa % populasi petani dan buruh(seperti saya) di Indonesia, ada berapa populasi kaum miskin disini?populasi orang Sunda?Jawa?…tapi apakah mereka berhak secara proporsional meminta jatah juga di legislatif? kalau menurut demokrasi boleh saja, soal disetujui tidaknya itu masalah nanti.

Sebenarnya saya tak pernah keberatan kalau wanita, buruh, petani, orang suku ini itu, seorang Doktor lulus dengan Summa Cum Laude atau hanya lulusan SMU, atau tentara jadi wakil saya, yang penting cerdas, dan amanah. Waktu mbak Mega dizolimi di tengah tahun 90-an, dengan sepenuh hati saya mendoakan keselamatan dan mendukung beliau. Tak perlu ada patokan jatah wanita di legislatif pun saya akan senang hati memilih seorang wanita kalau dia mampu.

Yang saya khawatir justru kalau jatah ini ternyata tak bisa dipenuhi partainya dengan wanita yang berkualitas sehingga akhirnya mirip perusahaan Ali Baba di Malaysia yang mensyaratkan jumlah saham minimal untuk bumiputera bagi perusahaan terbuka…..yang penting masuk dulu jatahnya, kualitas gimana nanti. Atau malah lebih parah lagi, nanti orang Sunda, Jawa meminta jatah secara proporsional berdasarkan populasi. Atau golongan petani dan buruh yang selalu terpinggirkan minta jatah juga secara proporsional. Atau kaum miskin?….ya ampun, bukannya kita sudah sepakat (setidaknya antara saya dan teman sendiri, mudah-mudahan anda pembaca juga ikut) kalau kita hanya mau yang profesional untuk ditempatkan di jabatannya.  Kita sudah capek 10 tahun kena krisis, dan capek lihat anak busung lapar, anak jalanan, anak mati karena telat berobat, bapak bunuh diri karena tekanan ekonomi, tentara mati dalam tank yang sudah sangat tua dsb. Sekarang fokus ke bereskan masalah dasar bangsa daripada kepentingan golongan saja.

Percayalah, saya tekankan lagi, kalau orangnya sangat bagus berkualitas tanpa minta jatah pun, orang akan memilih mereka……tak percaya? contoh mbak Mega, bu Nursyahbani K, bu Atut Chosiyah,  bu Khofifah, bu Miranda Gultom, bu Sri Mulyani,  bu Mooryati Soedibyo, mbak Angelina Sondakh, dan terlalu banyak contoh lain untuk ditulis sebagai contoh kaum wanita yang profesional dan sangat disegani yang sekarang duduk di legislatif dan eksekutif dipercaya memperjuangkan nasib kita. Mereka tumbuh dari sikap dan kemampuan mereka yang hebat, bukan karena terpaksa memenuhi jatah.

Mohon maaf kaum wanita, atau anggota DPR terhormat yang telah bersusah payah memperjuangkan  ini. Saya sangat menghormati pendapat dan usaha keras anda memperjuangkan golongan anda, tapi saya juga ingin menggunakan hak berpendapat saya untuk tak setuju dengan model penjatahan seperti itu yang justru bisa kontra produkstif terhadap kaum wanita, dan lebih besarnya bangsa yang sedang sakit ini.  Kalau memang ingin lebih banyak wakil golongan kita yang terwakili di DPR, lebih baik kita unjuk kemampuan sehingga orang melihat kelebihan kita, bukan karena latar belakang golongan kita.

Mudah-mudahan golongan lain tak ikut-ikutan memperjuangkan jatah mereka di legislatif. Kalau tidak, mau dibawa kemana DPR/DPRD kita??

Tags: , ,
Posted in Opini | No Comments »

Kalau Rakyat Amerika Bicara

Wednesday, February 6th, 2008

Siapa yang sanggup antri selama 30 menit melawan hujan dan suhu udara -5 derajat Celcius? Lima ribu pendukung Partai Demokrat!

Tadi malam di Lawrence (Kansas), kota kecil di jantung Amerika tempat saya tinggal, digelar caucus untuk memilih kandidat presiden Amerika Serikat yang akan dicalonkan oleh Partai Demokrat dalam pemilu presiden tanggal 4 November 2008. Presiden baru Amerika akan resmi dilantik pada 20 Januari 2009 menggantikan George W. Bush yang telah menjabat selama 2 periode.

Dalam sistem caucus, suara yang diperoleh oleh masing-masing kandidat akan menentukan berapa orang delegasi yang akan berangkat ke Konvensi Nasional Partai Demokrat pertengahan tahun ini. Katakanlah ada kandidat A dan B, masing-masing memperoleh 1000 dan 100 suara. Jika 100 suara bermakna satu delegasi, kandidat A akan mendapat 10 delegasi dan B hanya mendapat satu. Dalam konvensi nanti akan ditentukan calon tunggal presiden Amerika berdasarkan siapa kandidat yang berhasil mengumpulkan delegasi terbanyak, yang kemudian akan menghadapi calon tunggal dari Partai Republik.

Hasil finalnya: Barack Obama mendapat dukungan dari 80% penduduk Lawrence. Hillary Clinton mendapat sisanya. Ini tak jauh berbeda dengan hasil caucus untuk State of Kansas secara keseluruhan: Obama (74%, 23 delegasi) dan Clinton (26%, 9 delegasi).

Proses pemilu presiden Amerika kali ini boleh dikatakan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Tampilnya figur muda berkulit hitam (Obama) dan wanita (Clinton) menunjukkan keinginan publik Amerika untuk melihat perubahan signifikan di Washington. Semangat perubahan ini juga ditunjukkan dengan melimpahnya jumlah pemilih dalam caucus tadi malam. Bahkan, salah satu gedung tempat berlangsungnya caucus di Lawrence sempat ditutup oleh petugas pemadam kebakaran karena jumlah orang yang berjubel di dalamnya telah melewati batas maksimum yang diizinkan. Di Amerika, atas sebab-sebab keamanan, setiap bangunan publik mempunyai batasan jumlah maksimum orang yang boleh berada di dalamnya.

Massa yang memenuhi pusat caucus Douglas County Fairground, Lawrence, tadi malam (LJWorld.com)

“Saya pikir rakyat sangat haus dengan perubahan menuju arah yang mereka inginkan, dan ini yang memotivasi para pendukung Partai Demokrat untuk berkumpul hari ini, ” demikian ujar Charles Jones, ketua panitia caucus di Lawrence, mengomentari membludaknya jumlah partisipan.

Yang mengejutkan, banyak wajah-wajah muda di antara massa yang berkumpul. Kaum muda Amerika yang sebelumnya identik dengan sikap apatis terhadap politik, malam tadi justru menjadi kunci kemenangan Obama. Di South Carolina misalnya, 67% pendukung Obama adalah kaum muda. Para pemuda yang sudah muak dengan arogansi Bush dan ingin melihat Amerika yang lebih terbuka, toleran, dan lebih mengurusi problem dalam negeri ketimbang cawe-cawe urusan negara lain.

* * *

Proses pemilu di Amerika memberi banyak pelajaran kepada kita, rakyat Indonesia, bahwa perubahan tidak harus selalu disuarakan melalui revolusi jalanan. Tiga presiden Indonesia: Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid, dipaksa meletakkan jabatan melalui peristiwa luar biasa yang menyimpang dari kenormalan. Hal ini bisa menjadi preseden bahwa presiden Indonesia nanti bisa seenaknya diturunkan di tengah-tengah masa jabatannya.

Rakyat Indonesia harus belajar banyak untuk memiliki kesabaran politik. Kesabaran untuk memberi waktu kepada presiden, siapapun dia, untuk mengimplementasikan program-programnya tanpa dihantui oleh kecemasan untuk dilengserkan sewaktu-waktu.

Jika rakyat tidak puas dengan pemerintahan yang ada, pemilu memberi jalan untuk mengubah pemerintahan. Bisa dipahami bahwa sebagian rakyat Indonesia, termasuk saya, bersikap apatis dengan proses pemilu akibat praktik rekayasa politik Orde Baru selama tiga dasawarsa. Dengan proses perbaikan mekanisme pemilu yang telah dan akan terus berlangsung saat ini, diharapkan revolusi jalanan tidak lagi menjadi pilihan rakyat kita di masa depan.

Proses perubahan politik yang tertib tentu jauh lebih sedikit biayanya ketimbang proses yang penuh huru-hara dan gejolak.

Tags: , , , , ,
Posted in Bimo Ario Tejo, Kolom | 1 Comment »

Obama V.S. Clinton: Semangat V.S. Modal

Wednesday, January 16th, 2008

“They said.. They said.. This day will never come..!”

Inilah kalimat pertama saat Barrack Obama mengejutkan seluruh dunia dengan memenangkan suara terbanyak di partai Demokrat, di Kaukus Iowa, babak kick-off PEMILU Amerika.

“I dreamed about the president who will stop the war in Iraq!”

“I dreamed about the president who will provide jobs for everyone!”

“I dreamed about the president who will provide free medicine for the poor!”

“and if You give me the same chance in New Hampshire and beyond..,

I will became that president for You.

Mendengarkan pidato Obama, memang secara sepintas muluk-muluk dan naif, namun dapat terlihat niat tulus dan determinasi seorang pahlawan muda yang penuh semangat untuk membawa perubahan yang sangat didambakan Amerika. Banyak pengamat mengatakan, jarang sekali muncul kandidat yang mampu membuat pendukung nya terbawa emosi dan menitikkan air mata, seperti yang dilakukan Obama dalam setiap kampanye nya.

Pertama kalinya dalam sejarah Iowa, kemarin, negara bagian Amerika yang 95% penduduknya kulit putih konservatif, memenangkan seorang kandidat berdarah Afrika-Amerika. Obama secara ajaib meleburkan perbedaan bangsa kulit hitam dan kulit putih menjadi satu tujuan nasional, ini membuktikan bukan masalah baginya menyatukan partai republik dan democrat, dalam rally panjang PEMILU Amerika.

Kemenangan ‘kuda hitam’ ini adalah pukulan telak bagi Hillary Clinton, yang dalam kampanye-nya seringkali menjatuhkan Obama dengan berkata “Anak muda itu tidak punya cukup modal dan pengalaman untuk maju ke PEMILU”. Hillary bahkan berkata dalam jumpa pers, jika ia harus kalah, ia memilih kalah dari John Edward, yang sudah memiliki pengalaman lebih lama sebagai senator, dibanding Obama. Keyakinan Hillary ini pun di dukung oleh banyak kitikus yang memandang Obama sebelah mata.

Hillary yang sebelumnya optimis, femininisme akan membuat dirinya lebih popular diantara pemilih wanita kini harus memikirkan strategi lain, karena dari pemilih wanita di Iowa ternyata paling banyak menjatuhkan pilihan pada Obama. Suatu polling yang dibuat CNN, mengenai kadar popularitas para kandidat, menghasilkan angka mengejutkan. 70 % Voters democrat mengatakan tidak mendukung Hillary. Ini tentu beralasan, karena jika melihat rombongan pejabat di baris belakang kampanye Hillary, mereka adalah wajah-wajah lama dari jaman Clinton berkuasa yang sudah tidak mendapat simpati pendukung Demokrat.

Dari pemungutan suara di Iowa, CNN menemukan 57 % suara untuk Obama berasal dari pemilih muda berusia 17-29 tahun, dan hanya 18 % berasal dari pemilih diatas 65 tahun, angka yang sangat jarang ditemukan. Bagi generasi muda yang belum dewasa di masa kepemimpinan Clinton, kontribusi masa lalu Clinton tidak berarti banyak, karena ketika itu mereka masih sibuk dengan pekerjaan sekolah.

Kekalahan Hillary ini lebih banyak disebabkan karena dalam kampanyenya, ia begitu menekankan pengaruh pengalaman dan modal yang dibutuhkan oleh seorang kandidat presiden, ada pada dirinya, yang secara telak menyerang ‘kemudaan’ Obama. Namun yang luput dari perhatian Hillary adalah bagaimana menyentuh sisi emosional masyarakat, yang saat ini sangat terpukul dan terluka karena berbagai konflik di Iraq, masalah ras, harga tinggi, kemiskinan, kesehatan dan masih banyak lagi.

Meski demikian masih ada harapan bagi Hillary untuk memenangkan PEMILU. Jika Obama menggunakan strategy menarik simpati, Hillary Clinton terpaksa menggunakan cara taktis. Bagi Clinton yang sudah berpengalaman dengan kampanye dan modal berlimpah, kekuasaan mungkin dapat menambah suara baginya melalui beberapa negara bagian.

Kaukus Iowa secara kuantitas hanyalah porsi kecil dari putaran panjang yang akan berlangsung di seluruh negara bagian Amerika. Namun efek psikologis sering muncul, pemenang pada putaran kick-off ini langsung mendapat simpati masyarakat karena mendapatkan ‘momentum’, suatu energi besar yang menggerakkan massa. Kick off ini juga menjadi babak prediksi bagi setiap kandidat untuk melanjutkan keikutsertaannya dalam PEMILU hingga November 2008 yang menguras waktu, tenaga dan biaya jor-joran.

Sebuah langkah yang patut dicontoh, dua kandidat yang memperoleh kurang dari 5 % suara, Joe Biden dan Chris Dood, langsung mengundurkan diri dari putaran berikutnya, setelah mengetahui hasil suara di kaukus Iowa.

Masih banyak suara sumbang menggema di belakang Obama yang meragukan apakah ia akan punya cukup modal untuk meneruskan hingga PEMILU putaran terakhir. Ini adalah penilaian pesimis yang sudah jelas telah dipatahkan Obama. Jika ia mampu menyedot jutaan suara dari pengalaman nol sebagai kandidat Presiden, masa kah ia tidak mampu menarik lebih banyak modal, yang nota bene sudah dan akan dialirkan oleh pendukung nya sendiri.

Tantangan besar yang ada di hadapan Barrack Obama adalah, jika pada akhirnya ia berhasil mewujudkan ambisi besarnya menjadi Presiden Amerika Serikat, negara terbesar di dunia, dengan beragam ideologi, suku dan kepentingan. Negara yang berhasrat dan mau tidak mau campur tangan dalam urusan rumah tangga setidaknya separuh negara yang ada di dunia. Apakah ia mampu mengubah kata-kata indah menjadi perbuatan??

Renji Betari, 5 Januari 2008.

Tags: , , ,
Posted in Opini | No Comments »