Kemiskinan Energi

Kelangkaan minyak tanah seolah menjadi rutinitas di negeri ini. Antrean warga kian panjang dan meluas tatkala program konversi ke elpiji dipercepat pelaksanaannya. Rakyat kecil menjerit, sebab energi sulit didapat dan dijangkau harganya. Inilah ironi satu dekade reformasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui, energi fundamental bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Akses energi yang dapat diandalkan dan terjangkau, esensial dalam meningkatkan taraf pembangunan ekonomi dan sosial (UN Energy, 2006).

Dengan kata lain, mengikis kemiskinan energi (energy poverty) akan berkontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan. Karena itu, tekad Indonesia mengurangi kemiskinan, niscaya memerlukan upaya serius dalam mengatasi keadaan serba kekurangan energi seperti saat ini.

Tiga Jenis Energi
Kemiskinan energi dikatakan akut jika sebuah keluarga tidak mampu memasak dengan bahan bakar modern. Tanpa penerangan listrik, baik untuk membaca atau menjalankan aktivitas produktif lain selepas matahari terbenam.

Data WHO menyebutkan, sebanyak 72 persen penduduk Indonesia menggunakan bahan bakar solid untuk memasak. Sementara itu, di seluruh dunia, sekitar 1,5 juta orang terutama wanita dan anak-anak meninggal tiap tahunnya akibat polusi dalam ruangan sebagai efek pemakaian bahan bakar tradisional (Fuel for Life, 2006).

Jika situasi ini mampu dibalik, akses pada energi modern akan meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas perempuan. Ketersediaan energi juga potensial memperbaiki mutu pendidikan. Anak-anak bisa leluasa belajar pada malam hari dan guru akan betah mengajar di pedesaaan jika listrik tersedia.

Kini semakin disadari, pencapaian target MDGs memerlukan akses yang luas terhadap tiga jenis energi; (1) untuk keperluan memasak; (2) listrik untuk penerangan, menghidupkan perlengkapan rumah tangga, menggerakkan alat komersial dan aktivitas sosial; serta (3) energi untuk mengoperasikan alat pertanian, pengolah pangan, dan transportasi.

Karena energi menjadi prasyarat, di negara kita target MDGs bisa sulit tercapai sebab PLN baru memasang target menerangi 100 persen wilayah Nusantara pada 2020. Indonesia tertinggal dari negara-negara sekawasan seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand, yang tingkat elektirifikasinya sudah menjangkau hampir seluruh pedesaannya.

Tantangan lainnya, kemiskinan energi dipengaruhi terutama oleh perubahan pendapatan rumah tangga serta harga energi. Di saat penghasilan stagnan, rakyat kecil mudah terguncang akibat fluktuasi harga. Akibatnya, seperti terjadi sekarang, ketimbang berpindah ke elpiji yang lebih sehat dan efisien, program konversi minyak tanah justru menyebabkan banyak warga kembali mencari kayu bakar.

Dua Oposisi
Meski interaksi antara energi dan kesejahteraan semakin disadari, namun menjamin ketersediaan energi pada tingkat harga yang terjangkau masih menghadapi tumpukan masalah berat di negeri ini.

Kesadaran tentang urgennya intensifikasi, diversifikasi, dan konservasi energi, muncul sejak lama. Kita memiliki Kebijakan Umum Bidang Energi (1987), Kebijakan Energi Nasional (2003), dan Cetak Biru Pengembangan Energi nasional 2005-2025. Masalahnya, meski negeri ini punya banyak potensi energi, namun lemah dalam aktualisasi.

Tak jarang yang muncul adalah sekadar wacana setengah matang seperti kandasnya rencana konversi premium. Bahkan pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) dengan slogan yang gagah pro-growth, pro-job, dan pro-poor, kini nyaris tak terdengar lagi.

Sejauh ini pemerintah tampak sibuk dengan aneka imbauan dan meneken peraturan. Tetapi efektifitasnya masih absen dalam mewujudkan kemakmuran energi (energy prosperity). Setidaknya, terdapat dua sebab mengapa hal ini terjadi.

Pertama, pemerintah lemah ketika menghadapi “oposisi” elite ekonomi yang berupaya meretensi rente. Lonjakan harga minyak mentah dihadapi dengan akrobat fiskal, tanpa ada terobosan berarti misalnya di sektor transportasi. Padahal, kemandirian energi seperti dinikmati Brazil, kuncinya adalah “memaksakan” industri berproduksi dan masyarakat berduit hidup dengan mobil berbahan bakar gas dan minyak.

Kedua, situasi sulit saat ini disebabkan kentalnya politisasi dalam penetapan harga energi dari masa ke masa. Politik menyebabkan desain pasar energi terdistorsi dan reformasi harga tersendat. Ujungnya, rakyat harus menanggung derita akibat disparitas harga yang terus dipertahankan demi melanggengkan kekuasaan dari jangkauan oposisi politik.

Kebijakan energi kita sangat bias kota, tetapi sedikit memberi manfaat bagi kaum miskin urban dan mengekslusi layanan energi bagi warga desa. Privatisasi dan komersialisasi bisa memperburuk keadaan ini. Karena itu, ” visible hand” negara tetap diperlukan agar layanan energi berpihak pada kaum marjinal.

Syarat untuk mewujudkan itu, perlu kerja lintas sektoral yang dibarengi komitmen dan konsistensi untuk mengangkat martabat mereka. Semoga bangsa ini masih memiliki energi untuk menumbuhkan dua hal tersebut.

Incoming search terms for the article:

• cache:duFZd9nqqS8J:kolumnis com/2008/02/12/60/ kepanjangan dari gelar Rr

Minyak dan Gaya Hidup

Gaya hidup bermobil adalah aspirasi hampir setiap orang. Mobil berbahan bakar minyak dipilih untuk berbagai keperluan. Dari pergi ke tempat kerja, mengantar anak sekolah, pelesir tiap akhir pekan, hingga mengantar jenazah ke kuburan.

Era kejayaan mobil berlangsung sejak lama. Daniel Yergin– dalam The Prize; The Epic Quest for Oil, Money, and Power – menulis, the automobile is the idol of modern age. Pada awal abad ke-20, mobil merupakan simbol status, memberi sensasi berkendara, mengundang decak kagum, dan bagus untuk menarik perhatian wanita. Saat itu, registrasi kendaraan di AS meningkat dari 8000 pada 1900 menjadi 902.000 pada 1912.

Di negara kita, pertumbuhan industri otomotif amat fenomenal. Penjualan mobil tetap laris manis meski harga BBM naik berkali-kali. Kemacetan yang makin menggila, juga tak melepas orang dari gaya hidup bermobil. Satu abad berlalu, namun aspirasi orang terhadap mobil tetap sama.

Mengundang Petaka
Mobil adalah contoh betapa wajah dan adat istiadat masyarakat modern, amat bergantung pada produk minyak. Hanya dalam semalam, Winston Churchill berubah pikiran. Untuk meningkatkan daya sergap kapal perang Inggris, dia mengganti batu bara dengan minyak.

Tak diragukan, minyak memang menghasilkan kecepatan dan kepraktisan. Namun di lain pihak, minyak juga menimbulkan dominasi dan distrosi. Pulau Jawa telah lama memiliki infrastruktur kereta api dan jumlah penduduknya yang padat cocok untuk transportasi jenis ini. Namun, sejak Orde Baru perkembangannya mengalami stagnasi berkepanjangan.

Sebaliknya, transportasi darat yang rakus BBM dinomorsatukan. Lebih tiga dekade, penduduk menikmati insentif agar menganut gaya hidup ke mana pun dengan mobil. Harga BBM terus dipertahankan murah. Orang bisa pergi dari ujung barat Sumatera hingga Nusa Tenggara dengan melintasi jalan raya. Malang tak bisa ditolak, ketika kini dihadapkan pada realitas harga minyak tinggi, jalanan sudah kelewat sesak sedangkan moda transportasi lain tak terurus.

Petaka akibat minyak ada di mana-mana. Timur Tengah pada abad pertengahan, merupakan pusat ekonomi dan ilmu pengetahuan selama ratusan tahun. Tetapi ketika minyak dalam jumlah besar ditemukan di sana, negara-negara Arab justru mengalami kemunduran peran. Meminjam istilah Fareed Zakaria, minyak telah menghambat inovasi dari dalam (homegrown inovation).

Oil Rich, Science Poor. Demikian bunyi laporan majalah sains bergengsi Nature (November 2006). Negara Teluk mengimpor semua know how yang dibutuhkan agar minyak terus mengalir dari perut bumi. Riset tak dikembangkan, bahkan sekadar untuk mencari teknologi desalinasi yang dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan air. Begitupula dengan riset reproduksi unta sebagai olahraga favorit di tanah Arab.

Dengan alasan ini, usulan delegasi Indonesia agar negara-negara yang tergabung dalam OPEC menyisihkan rezeki minyak untuk pendidikan (oil for education), sebenarnya ibarat menggantang asap. Bagi negara kaya minyak, “emas hitam” dipandang menjamin kemakmuran dan tak mensyaratkan kecerdasan.

Di negara Teluk, minyak cukup dipakai untuk “membeli” rakyat dengan secuil kesejahteraan. Sebagian lagi untuk membayar polisi dan tentara agar selalu siaga menggebuk mereka yang menuntut perubahan. Dan porsi terbesar, dipakai mendanai proyek mercusuar dan membiayai gaya hidup para pangeran, seperti memesan “Istana Terbang” Airbus A380.

Mengubah Gaya Hidup
Aeilko Jans Zijlker adalah orang yang pertama kali menemukan dan mengeksploitasi minyak di Sumatera pada 1880. Sejak itu, pencarian dan pengeboran minyak di Indonesia terus menerus mengandalkan kecerdasan dan modal bangsa lain.

Di sisi lain, kini pemerintah tampak mereduksi persoalan krisis minyak terbatas pada beban subsidi. Indikasinya, pemerintah akan memaksakan “kenaikan harga” dengan meniadakan pasokan premium dari pompa bensin di jalur padat serta jalan protokol Jakarta dan Surabaya.

Tak ada jaminan cara ini akan berjalan mulus dan efektif. Apalagi, langkah itu sama sekali tidak menyentuh akar masalah sesungguhnya. Konsumsi minyak akan tetap tinggi jika industri otomotif tidak pernah diarahkan memproduksi dan memasarkan mobil berbahan bakar non-minyak (hibrid).

Pilihan bagi Indonesia memang kian sedikit. Cadangan minyak bumi diketahui semakin menipis. Dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan ditambah gaya hidup masyarakat yang belum lepas dari pengaruh emas hitam itu, cadangan tersisa di perut bumi tak akan cukup memenuhi kebutuhan domestik.

Namun demikian, sedikit minyak seharusnya membuka peluang Indonesia lebih makmur. Banyak bukti, sumber daya alam bukanlah faktor kunci yang menentukan kinerja ekonomi. Episode pembangunan di negara-negara Asia Timur secara tegas menunjukkan hal itu.

Saatnya, pemerintah dan masyarakat menanggalkan gaya hidup dan alam pikiran yang terdistorsi oleh minyak.

Incoming search terms for the article:

• Gaya hidup negara arab
• Minyak dan Gaya Hidup
• gaya hidup

Indonesia Tanpa Minyak

Cadangan minyak bumi Indonesia diketahui semakin menipis. Dengan pertambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi, ditambah gaya hidup masyarakat yang belum lepas dari pengaruh “emas hitam” itu, cadangan tersisa di perut bumi diperkirakan tak akan cukup memenuhi kebutuhan domestik.

Bagaimana prospek Indonesia tanpa minyak? Jika dilihat secara optimistis, semestinya hal ini berpotensi menghasilkan kebaikan. Neraca minyak yang kritis bisa dijadikan modal reformasi kebijakan. Sedangkan lonjakan harga minyak sekarang, harus didorong untuk mengakselerasi langkah diversifikasi, konversi, dan konservasi energi.

Kisah Brazil yang tergantung impor minyak pada 1970-an, lalu sukses mengembangkan bioetanol dan konversi ke gas, merupakan contoh tak terbantahkan.

Begitupula, sedikit minyak seharusnya membuka peluang Indonesia lebih makmur. Banyak bukti, sumber daya alam bukanlah faktor kunci yang menentukan kinerja ekonomi. Episode pembangunan di negara-negara Asia Timur secara tegas menunjukkan hal itu.

Kenyataan Kini
Sayangnya, realitas justru menerbitkan pesimisme. Sodokan harga minyak, disikapi dengan kalem oleh pengambil kebijakan energi dan ekonomi. Sebabnya, bukan karena pengembangan energi alternatif atau konversi minyak tanah ke elpiji berhasil.

Tetapi, hal itu disebabkan paradigma Indonesia dalam mengeksploitasi alam sudah bergeser ke gas dan batu bara. Produksi gas, (Kompas, 27/10) kini sudah setara 1,5 juta barrel minyak, dan batu bara 2,5 juta barrel ekuivalen.

Tahun ini, Indonesia merayakan prestasi ekspor yang menembus 100 miliar dollar AS. Namun, rekor ini bukan ditunjang oleh peningkatan sektor ekonomi “kreatif” yang signifikan. Sekali lagi, kemajuan justru didongkrak harga komoditas alam yang melonjak di pasar internasional.

Di sinilah letak masalahnya. Ketergantungan negara pada hasil minyak, lalu digantikan gas dan batubara, berpotensi melanggengkan banyak distorsi. Uang yang gampang didapat, mengurangi insentif berinovasi dan bekerja. Dalam ungkapan sejarawan ekonomi David Landes: Easy money is bad for you. It represents short-run gain that will be paid for in immediate distortions and later regrets.

Pelajaran Berharga
Krisis minyak adalah problem lama dengan tantangan baru. Faktor sejarah dan lanskap ekonomi-politik membuat respon setiap negara berbeda. Di banyak negara, kepanikan tak begitu menonjol sebab sejak 1970-an konsumen sudah terbiasa dengan realitas minyak yang kian mahal. Di negara kita, selama tiga dekade realitas itu terdistorsi oleh subsidi.

Pemerintah pernah beradaptasi dengan harga minyak murah. Di puncak boom minyak tahun 1981, hasil migas merupakan tiga-perempat ekspor dan dua pertiga dari penerimaan negara. Setelah harga minyak turun dan penyesuaian berhasil, satu dekade kemudian andil migas turun kurang lebih setengahnya (Hill, 2002). Kini pemerintah menghadapi realitas baru, harga minyak tinggi di tengah produksi yang menurun.

Ibarat cerita sengsara membawa nikmat, hal sebaliknya terjadi pada Brazil. Tahun lalu, negara ini mendeklarasikan kemerdekaan energi (energy independence). Produksi minyaknya meningkat tajam hingga bisa mengurangi ketergantungan impor gas dari Bolivia. Sedangkan produksi dan konsumsi bioetanol berhasil direvitalisasi setelah tenggelam dihajar era minyak murah.

Pascaminyak
Entah berapa lama lagi Indonesia tanpa minyak akan jadi kenyataan. Yang jelas, ekspor dan impor kini sudah dalam jumlah ekuivalen. Karena itu, titik tanpa minyak akan ditentukan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan diversifikasi ke sumber energi lain dilakukan. Harga yang tinggi seperti sekarang, juga akan mempercepat deplesi minyak.

Kita masih menghadapi masalah pelik dalam hal penghematan energi. Penggunaan energi kita sangatlah boros dibanding negara-negara di kawasan (ADB, Key Indicators 2003). Karena itu, skenario optimistis bahwa ketiadaan minyak akan memaksakan paradigma baru pada masyarakat, bisa saja meleset. Sebabnya, karena minimnya insentif atau karena tidak adanya konsistensi kebijakan.

Jadi, bagaimana prospek Indonesia pascaminyak? Harapan terakhir tergantung pada visi dan kepemimpinan politik. Masalahnya, saat ini, menemukan hal itu bisa lebih sulit mengingat pasar perpolitikan Indonesia yang didominasi figur lama.

Catatan: Opini ini “nyaris” dimuat Kompas awal November 2007. Sayang, karena oleh penulis sudah dimasukkan di blog, tulisan ini tidak jadi ditayangkan. Pelajarannya, jangan sekali-sekali memasukkan tulisan yang dikirim ke media di blog, apalagi mengirimkan naskah yang sama ke koran yang berbeda.

Incoming search terms for the article:

• indonesia tanpa import