Posted: January 30th, 2008 | Author: Muhammad Ruslailang Noertika | Filed under: Opini | Tags: korupsi, maaf, soeharto wafat | 1 Comment »
Apakah perlu memaafkan Soeharto? Banyak yang memaafkan, dengan alasan kemanusiaan, tapi banyak juga yang menolak memberi maaf, karena terkenang rentetan kesalahan masa lalu yang pernah diperbuat Soeharto. Persoalan kemanusiaan dan hukum memang lain ranahnya. Kita bisa memaklumi kekhilafan seorang pendosa, tapi kita juga membutuhkan tegaknya pranata hukum dalam masyarakat kita, agar semua menghormati pranata tersebut.
Sepatutnya memang – atas nama kemanusiaan – kita memaafkan segala dosa beliau di masa lalu, tapi tentu tetap berharap bahwa keadilan tetap wajib ditegakkan. Para kroni Soeharto yang masih hidup dan menikmati harta haram itu, tetap wajib diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan kemungkaran berjamaah yang pernah mereka lakukan di bumi Indonesia ini, dan kemudian mengembalikan harta tersebut ke rakyat!
Dari banyak diskusi baik di media massa hingga di media maya, cukup meriah persoalan maaf-memaafkan Pak Harto ini. Sebahagian masih ada yang merasa bahwa kesalahan Pak Harto sudah sedemikian bobroknya sampai mengucapkan bela sungkawa atau mengiringi kepergian beliau dengan doa pun tidak mau, apapun alasannya – bahkan alasan kemanusiaan. Beberapa tokoh nasional, seperti Amien Rais, juga Guntur Soekarnoputra dan yang lainnya sudah menyatakan memaafkan dosa-dosa beliau, atas nama kemanusiaan. Namun mereka tentunya tidak berkeinginan agar kasus hukum yang menyertainya juga dibekukan. Persoalan kemanusiaan dan hukum lain ranahnya. Kita bisa memaklumi kekhilafan seorang pendosa, tapi kita juga membutuhkan tegaknya pranata hukum dalam masyarakat kita, agar semua menghormati pranata tersebut.
Berbicara tentang maaf atas pak Harto ini saya tiba2 teringat dengan kisah Rasulullah Muhammad SAWW yang saat Fatuh Makkah (penaklukkan Makkah) teramat mudah mengampuni Abu Sofyan dan kroni2nya yang sebelumnya sangat bejat luarbiasa bin buas kepada sang Rasul dan pengikut2nya. Bahkan rumah Abu Sofyan yang penghulu para pembenci Rasulullah SAWW, oleh sang Nabi dianggap sebagai rumah yang dijamin keamanannya. Begitu cepatkah sang Rasul melupakan kebejatan musuh-musuhnya? begitu lemahkah ingatan Nabi atas masa lalu yang begitu mencekam?
Sejarah membuktikan kemudian, setelah Rasulullah SAWW memberikan maaf yang tanpa tedeng aling-aling, tanpa pengecualian dan tanpa pengadilan, semua musuh diampuni tanpa merasa terbebani oleh dosa sejarah, masyarakat Makkah – Madinah yang dibangun beliau serta merta berkembang pesat menjadi lebih baik. Islam yang didakwahkan menjadi pemersatu diantara mereka, bahkan menjadi landasan ideologis membangun masyarakat yang damai, tanpa memaksakan dan memobilisasi dianutnya agama tersebut – masih banyak masyarakat Makkah Madinah yang menganut agama lain selain Islam saat itu. Apa yang hendak dicontohkan Rasulullah SAWW dari kisah ini?
Saya yang awam hanya bisa memberikan persepsi dangkal, bahwa mungkin yang diinginkan beliau adalah hanyalah menata masa depan semata, tidak perlu menggenangkan masa lalu sampai menutupi semua ruang kreatifitas. Masa lalu hanya poerlu dijadikan sebagai referensi untuk tidak mengulangi lagi.
Beralih kembali ke soal Pak Soeharto. Pengadilan atas yang bersalah memang wajib dan diperlukan, tapi sayang sekali bahwa kronik sejarah modern kita hingga saat ini hanya membuktikan bahwa tidak ada satu pemerintahan pun yang berani menggelar pengadilan atas Soeharto, bahkan Megawati yang dulu katanya di dzalimi pun melempem. Puncaknya saat Jaksa Agung Abdurrahman Saleh mengeluarkan SP3 atas kasus Soeharto. Blass!! Habis sudah! Dan sampai saat ini kita semua belum tahu pasti – dalam kerangka hukum – apa saja kesalahan Soeharto? Semua umpatan hanya didasarkan pada penyaksian beberapa orang di media apa saja, tapi tidak pernah di ruang pengadilan..
Kalau kita menganggap bahwa pemerintahan sekarang bobrok dan tidak bisa dipercayai, demikian jg pengadilannya, lantas apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan kesalahan pak Soeharto? meneruskan mengumpat di jalanan? energi pasti habis banyak untuk itu.
Untuk kroni2 dan keluarga nya yang saat ini masih memegang ‘harta’ yang dianggap haram, saat ini lah momentum terbaik untuk membuktikannya di depan hukum, tanpa dibayang2i oleh kebesaran dan jasa-jasa almarhum. Tempo hari pemerintah kita yang baik hati itu gagal menyeret almarhum, mungkin karena persoalan bayang2 sahaja yang selalu menutup2…mudah2an saat ini pemerintah kita sudah tega-an untuk mendera para kroni bejat ini.
Sekarang, biarkan jiwa almarhum tenang menghadapi Pengadilan Yang Maha Adil di alam sana, akan hal hukuman yang berlaku buatnya, itu sudah urusan Yang Maha Kuasa dengan jiwa almarhum…walau gagal di adili oleh pemerintah kita yang teramat baik hati [atau lemah], dipastikan saat ini Pak Harto sedang mengikuti Pengadilan Yang Maha Adil. Jadi, tenang saja, sekotor apapun tangan nya, pasti akan dibalas setimpal.
Saya pribadi, juga memberikan maaf sekiranya beliau memang pernah melakukan kesalahan manusiawi yang kemudian memberi efek buruk buat saya dan keluarga. Semoga dengan maaf ini, siksa atas beliau menjadi lebih ringan. So, atas nama kemanusiaan, mari memaafkan beliau! Lupakan yang lalu, dan jadikan pelajaran penting bagi tapak sejarah yang hendak kita jalani di masa depan. [Akan halnya, kasus korupsi, mari serahkan ke mekanisme hukum utk menyeret para kroni yang turut bersalah menghancurkan sendi ekonomi-politik-sosial bangsa ini].
Ada baiknya juga kita menghargai perspektif yang beda dengan yang lain tanpa perlu berprasangka yang bukan-bukan, apalagi menuduh sebahagian kurang ‘keren’ dibanding sebahagian yang lain.
Bukankah kita sedang membangun masyarakat yang menghargai sepenuhnya multi-perspektif, sehingga dengan demikian menghadirkan ragam persepsi yang perlu juga dihormati…?
Posted: January 22nd, 2008 | Author: Dimasti Dano | Filed under: Opini | Tags: indonesia, korupsi, missing link, otak | 1 Comment »
Seorang Profesor bidang Psikologi Industri dari Harvard University me-release laporan penelitiannya di Harvard University Buletin beberapa waktu lalu. Dalam penelitiannya, Profesor melakukan pengamatan dengan menggunakan alat yang dinamakan Digital Brain Volumetric (DBV), untuk mengukur volume otak tanpa harus melukai objek penelitiannya.
Tujuan awal dari penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara volume otak dengan tingkat kecerdasan. Sang Profesor ingin membuktikan teori yang dikemukakan oleh ahli Anatomi dan Psikologi Jerman Frederick Tiedmann. Teorinya mengatakan bahwa : ” terdapat hubungan antara volume otak dan kecerdasan seseorang”.
Setelah dilakukan penelitian pengukuran volume otak untuk semua sample penduduk diseluruh negara di dunia. Ternyata sample penelitian disebuah negara Asia Tenggara memberikan hasil yang sangat mengejutkan ! Volume otak rata-rata penduduknya mempunyai volume yang sangat kecil. Diperkirakan sama dengan volume otak Homo Erectus.
Penelitian lanjutan kemudian lebih di fokuskan pada penduduk negara tersebut(dalam Harvard University Buletin tidak disebutkan di negara mana penelitian dilakukan, diduga untuk menjaga kredibilitas negera tersebut. Hanya secara selintas dalam catatan kaki (footnote) laporannya Profesor menyatakan bahwa negara tersebut adalah negara paling korup dikawasan Asia Tenggara).
Kesimpulan sementara penelitian tersebut menyatakan bahwa walaupun tengkorak penduduk negara tersebut merupakan tengkorak manusia modern, tetapi volume otak-nya sama dengan volume otak Homo Erectus. Tidak dijelaskan apakah ada hubungan antara kecilnya volume otak dengan tingginya tingkat korupsi dinegara tersebut.
Dalam buletin tersebut, lebih jauh lagi Profesor Psikology Industri tersebut melemparkan hipotesa ilmiah bahwa penduduk negara tersebut adalah species missing link yang dinyatakan dalam Theory of Evalution-nya Charles Darwin dalam bukunya yang terkenal : On the Origin of Species by Natural Selection (1859).
*****
Seorang Profesor ”iseng” dari University of Passau Jerman, Prof. Dr. J. Graf Lambsdorff, membuat rangking negara-negara berdasarkan Corruption Perception Index (CPI). Laporan sang Profesor kemudian direlease oleh lembaga Transparency International setiap tahunnya.
Score CPI berkisar antara 0 (sangat korup – highly corrupt), hingga 10 (sangat tidak korup – highly clean). Penentuan rangking dilakukan melalui survey dan assessment yang dilakukan oleh para expert (tidak jelas apakah expert disini berarti para praktisi korupsi yang dinilai expert ke-korupsi-annya atau koruptor kakap yang sudah tobat). Hanya ada sedikit penjelasan bahwa orang-orang yang melakukan survey berasal dari para pe-bisnis dari negara-negara industrialis.
Hasil setiap tahun kemungkinan bisa berbeda. Penyebabnya diantaranya perbedaan orang yang melakukan survey, sehingga terjadi perbedaan persepsi tentang korupsi. Penyebab lainnya adalah perbedaan metoda dan sample yang diambil.
Hasilnya tentu saja akan subjective sekali. Sebagai contoh, pungutan liar mungkin akan dianggap sebagai tindakan korupsi oleh sebagian besar negara, tetapi ”disuatu” negara mungkin dianggap sebagai tindakan legal.
Karena sangat subjective, maka tidak aneh bila hasilnya terlihat tidak konsisten. Misal pada tahun 2005, Indonesia mempunyai score CPI sebesar 2.2 dengan rangking ke 137 (ranking disusun dari negara yang masuk katagory highly clean dengan score CPI 10 hingga negara highly corrupt dengan score CPI 0).
Tetapi pada tahun 2006, telah berubah. Indonesia mempunyai score CPI sebesar 2.4 dengan rangking 130. Apakah ini berarti, bahwa korupsi di Indonesia pada tahun 2005 lebih dahsyat dibanding tahun 2006? Atau korupsi di Indonesia pada tahun 2006 menjadi lebih canggih sehingga sulit dideteksi dibandingkan tahun 2005 ?
Kesimpulan ini akan lebih membingungkan lagi, bila dikaitkan dengan hasil penelitian Profesor Psikologi Industri dari Harvard University, apakah pada tahun 2005, volume otak bangsa Indonesia lebih kecil dibandingkan pada tahun 2006 ? Atau apakah volume otak bangsa Indonesia bertambah pada tahun 2006 bila dibandingkan dengan tahun 2005 ?
Banyak akademisi menyarankan Profesor J. Graff Lambsdorff untuk melengkapi survey dan assessment-nya dengan alat Digital Brain Volumetric (DBV) dalam melakukan penilaian CPI sehingga hasilnya bisa lebih akurat dan lebih konsisten.
*****
Seorang Profesor dari Fakultas Peternakan Queensland University di Australia berhasil menemukan formula ajaib berupa concentrate untuk pakan ternak. Uji coba di laboratorium yang canggih menunjukkan peningkatan berat hampir 5 kg per hari pada sapi-sapi yang diberi pakan yang telah dicampur dengan concentrate hasil penelitian Profesor tersebut.
Formula yang dibuat oleh Profesor sangat unik dan masih sangat dirahasiakan, hal ini disebabkan karena formula ini diduga akan memberikan hasil yang berbeda bila tercampur dengan senyawa garam.
Yang jadi masalah adalah efek tercampurnya formula dengan senyawa garam belum pernah diteliti. Tetapi menurut sang Profesor setelah mempelajari reaksi kimianya, efeknya cenderung bersifat buruk.
Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia pernah melakukan import sapi dari Australia. Pada waktu itu diinformasikan ada pejabat dari Indonesia yang melakukan lobby ke Profesor ahli pakan ternak dari Universitas Quensland tersebut, untuk melakukan percobaan terhadap sapi-sapi yang akan dikirim ke Indonesia. Informasi ini kemudian tidak pernah terdengar lagi.
Pengiriman sapi dilakukan melalui laut dengan menggunakan kapal khusus pengangkut ternak. Tidak ada laporan yang jelas mengenai detail perjalanan kapal pengangkut sapi dan informasi lain yang menyangkut proses bongkar-muat dan proses dokumentasi lainnya.
Yang kita dengar justru adalah adanya berita menghebohkan tentang kasus impor sapi fiktif. Kasus ini kemudian menyeret seorang mantan pejabat penting pemerintah Indonesia ke sidang kasus korupsi, dengan tuduhan melakukan impor sapi fiktif.
Semestinya, di dalam persidangan mantan pejabat penting tersebut bisa menghadirkan Profesor ahli pakan ternak dari Quensland University sebagai saksi ahli. Mungkin si Profesor lupa bahwa formula pakan sapi yang diberikan telah terkontaminasi air laut selama perjalanan dari Australia ke Indonesia (bukankah air laut itu merupakan senyawa garam ?) . Sehingga, efek dari reaksi kimia ini menyebabkan efek negatif berupa penyusutan berat sapi secara signifikan bahkan akibat reaksi kimia yang demikian dahsyat menyebabkan sapi-sapi terus mengalami proses penyusutan hingga secara visual menjadi tidak terlihat.
*****
Robert Klitgaard adalah seorang profesor International Development and Security di RAND Graduate School, Santa Monica di California. Profesor Klitgaard pernah memberikan ”kuliah” anti korupsi dihadapan para pejabat negara di Istana Negara Republik Indonesia pada 2 Agustus 2006. Tema yang diusung saat itu adalah Presidential Lecture in Developing A Strong Anti-Corruption System and Good Govarnance.
Profesor Klitgaard pernah mengajukan pemikiran kritis dan ”unik” tentang korupsi, seperti yang direlease oleh The Carter Center pada 4 Mei 1999.
Korupsi seperti AIDS, katanya. Korupsi menjadi masalah di setiap negara, bahkan telah menyebabkan kerusakan dan kerugian, terutama kerugian dalam perekonomian. Penyakit korupsi sulit untuk dibasmi dan yang paling menakutkan penyakit ini bisa beradaptasi terhadap segala bentuk usaha untuk mengalahkannya.
Profesor Klitgaard menawarkan solusi secara praktis bagi negara yang telah mengalami endemi korupsi yang masif, yaitu : mendorong gerakan internasional untuk melakukan analisa sistem korupsi. Hasil pengkajian kemudian di diskusikan dengan pemerintahan dari negara penderita penyakit korupsi, selanjutnya dipresentasikan dengan pers dan terakhir dibahas dalam suatu konferensi internasional.
Dari hasil analisa sistem korupsi akan diketahui kelemahan dari sistem. Selanjutnya adalah menghancurkan sisi lemah dari sistem. This is difficult but not imposible..
Satu-satunya alternatif untuk menghancurkan penyakit korupsi ini adalah dengan memperbesar ”upaya” transparansi. Menurut Profesor Klitgaard, transparansi bukan saja dapat mencegah penyebaran penyakit korupsi pada tahap pertama, tapi juga dapat menghambat perkembangannya.
*****
Dimasti Dano
(Artikel ini dapat dilihat di www.greenlinerancage.com tgl 27 Juli 2007)
Incoming search terms for the article: