Posted: October 9th, 2008 | Author: Bimo Ario Tejo | Filed under: Bimo Ario Tejo, Kolom | Tags: indonesia, politik, sistem dua partai | 1 Comment »
Dalam blog pribadi saya lebih banyak bercerita tentang drama politik yang terjadi di Malaysia dan Amerika Serikat.
Bagi saya, politik di Indonesia kelewat carut-marut, terlalu banyak aktor dan pemainnya sehingga sulit untuk dipahami, alih-alih untuk dituangkan dalam bentuk tulisan.
Di Amerika misalnya, pemain politiknya jelas: kalau tidak Partai Republik, ya Partai Demokrat. Yang satu mayoritas, yang satunya lagi minoritas. Yang satu memerintah, yang satunya lagi oposisi. Jelas dan clear.
Di Malaysia juga hampir sama. Kalau tidak Barisan Nasional, ya Pakatan Rakyat. Satunya memegang tampuk pemerintahan, yang satunya berperan sebagai oposisi. Aktor-aktornya jelas dan masing-masing memainkan peran sesuai dengan plotnya.
Di Indonesia berbeda. Yang hari ini mendukung pemerintah, besok bisa saja tiba-tiba berbalik hendak menggoyang pemerintahan. Tidak jelas siapa partai memerintah dan siapa oposisi.
Akibatnya, siapapun yang menjadi presiden di Indonesia harus selalu waspada dengan kawan, bukan saja dengan lawan. Karena siapa tahu kawan bisa berbalik menusuk dari belakang.
Skenario politik Indonesia saat ini tidak akan membawa kestabilan dan ketenangan. Presiden tidak bisa berkonsentrasi memikirkan perbaikan nasib rakyat karena sibuk menjaga “punggung sendiri” dari kemungkinan ditusuk dari belakang.
Partai-partai bisa seenaknya bertukar kulit dari governing party menjadi partai oposisi mengikut kemauan dan kepentingan masing-masing. Sikap konsisten menjadi langka dan perilaku bunglon menjadi wabah.
Negara disibukkan dengan drama politik berterusan. Pembangunan berjalan tanpa arah yang jelas. Akibatnya rakyat menjadi korban.
Untuk kebaikan rakyat, sistem dua partai (partai memerintah dan partai oposisi) adalah lebih baik dibanding sistem multipartai yang dianut Indonesia saat ini. Partai memerintah secara konsisten mendukung pemerintahan yang sedang berjalan, sedangkan fungsi koreksi dan kontrol dijalankan oleh partai oposisi.
Beberapa partai bisa saja membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan, dan sebaliknya pihak oposisi pun membentuk koalisi multipartai tersendiri. Sistem ini dipakai di Malaysia dan Jerman, misalnya. Berapapun banyaknya partai, mereka harus mengelompok menjadi dua kubu dan konsisten dengan kubu masing-masing tanpa menyeberang ke kubu lain.
Dari lima puluh partai politik nasional dan daerah yang akan mengikuti Pemilu Indonesia 2009, tidak jelas siapa yang akan berkoalisi membentuk pemerintahan dan siapa yang akan berperan sebagai oposisi. Pengalaman sebelumnya menunjukkan partai yang semula mendukung pemerintahan tiba-tiba mengancam akan meruntuhkan pemerintahan seperti yang dilakukan Partai Amanat Nasional baru-baru ini.
Banyak aktor yang tiba-tiba bertukar peran. Bagi saya, drama politik Indonesia amat sulit dipahami. Salut untuk para pengamat politik yang rajin menulis di surat kabar; tampaknya mereka memiliki kemampuan menganalisis drama yang tak punya alur cerita jelas.
Incoming search terms for the article:
Posted: July 31st, 2008 | Author: atmonadi | Filed under: Lain-lain | Tags: indonesia, mutilasi, Opini, pembunuhan berantai, psikologi, psikopat, Ryan, sosial masyarakat | No Comments »
Hannibal Lecter: First principles, Clarice. Simplicity. Read Marcus Aurelius. Of each particular thing ask: what is it in itself? What is its nature? What does he do, this man you seek?
Clarice Starling: He kills women…
Hannibal Lecter: No. That is incidental. What is the first and principal thing he does? What needs does he serve by killing?
Clarice Starling: Anger, um, social acceptance, and, huh, sexual frustrations, sir…
Hannibal Lecter: No! He covets. That is his nature. And how do we begin to covet, Clarice? Do we seek out things to covet? Make an effort to answer now.
Clarice Starling: No. We just…
Hannibal Lecter: No. We begin by coveting what we see every day. Don’t you feel eyes moving over your body, Clarice? And don’t your eyes seek out the things you want?
(kutipan dari salah satu dialog di Film Silence Of The Lambs, 1991)
Masih ingat kan film “Silence Of The Lambs’ (SOTL, thn. 1991)? Itu novel Thomas Harris yang dibuat jadi film dan dibintangi artis keren yang sangat populer beberapa tahun yang lalu. Bahkan saking populernya, film SOTL yang tidak membosankan itu masih sering di putar di TV Swasta Indonesia yang memang hobi mengulang-ulang film lama. Sekuel paling baru dari film itupun sudah beredar belakangan ini yaitu Hannibal Rising yang mengisahkan sosok lahirnya tokoh Hannibal Lecter yang mempunyai latar belakang tragis Perang Dunia ke-2.
Dengan menggunakan search engine anyar CUIL.COM, saya coba menelusuri konteks dan arti “Silence Of The Lambs” yang beberapa tahun yang lalu novel maupun filmnya sangat laris di AS sana . Hasilnya tidak begitu menggembirakan, meskipun memberikan informasi juga yang erat kaitannya dengan terminologi Silence Of The Lamb secara sosial -psikologis.
Ada beberapa artikel yang ditampilkan resumenya saja berhubung kita harus berlangganan kalau ingin mengakses artikel lengkapnya . Namun, dari beberapa tulisan itu tersirat kalau Silence Of The Lambs erat kaitannya dengan suatu simbolisme keadaan psikologis seseorang, keluarga atau masyarakat yang terpinggirkan, sampai akhirnya mencapai suatu kondisi ektreem yang memaksanya melakukan suatu tindakan tanpa nilai sama sekali kecuali absolusitas dari keinginan dan hasratnya sendiri yang condong berlebihan dan egosentris. Anehnya, pribadi maupun keluarga demikian nampak secara lahir mempunyai kecondongan yang berlebihan untuk “nampak” tampil baik di permukaan, baik dengan kamuflase sosial maupun keagamaan.
Dalam film SOTL, kiasan Silence Of The Lambs nampaknya justru dilekatkan kepada hampir semua tokohnya, baik agen FBI yang diperankan Jodi Foster, sosok psikopat yang gemar menguliti wanita gemuk dengan julukan Buffalo Bill, maupun Hannibal Lecter yang sengaja berperan sebagai guru dari tokoh Agen FBI dan tokoh psikopat yang menjadi “public enemy number one” setelah menculik anak seorang senator yang terkenal yg menjadi ikon keberhasilan masyarakat secara umum. Peran Hannibal Lecter sebagai Mahaguru Psikopat justru menjadi kunci pembuka dan penutup dari masalah yang muncul dalam diri masing2 tokoh, baik yang elitis seperti Agen FBI maupun Si Pembunuh (dalam film SOTL digambarkan sebagai mantan pasien Hannibal Lecter) yang ternyata keduanya merupakan produk tipe keluarga yang sama, yaitu keluarga yang dimarjinalkan namun mempunyai lintasan pemecahan masalah yang berbeda.
Yang satu menjadi Agen FBI dengan pendidikan baik, yang serius dan ambisius, dan yang lainnya menjadi sosok pembunuh berantai yang mencoba menggugat wujud dirinya sendiri sebagai lelaki yang mempunyai cita-cita “ingin menjadi” wanita justru dengan menghianati kaum “wanita sebenarnya” (di film seluruh korbannya adalah kaum wanita). Sedangkan Hannibal justru digambarkan dengan cara yang lebih elitis lagi sebagai psikolog yang psikopat dan tidak segan-segan memangsa siapa saja, termasuk orang yang dikenalnya dengan baik. Karakter Hannibal Lecter adalah simbolisasi dari kelompok elit intelektual yang akhirnya “menghianati idealisme dan wacananya” sebagai produk perkembangan nilai etis dan moral yang dikembangkannya. Ia pun muncul menjadi penghancur nilai etis dan moral itu sendiri dengan menjadi “kanibal”. Sosok Hannibal mewakili keputusasaan egosentris intelek yang justru gagal ketika berada di puncak ketinggian ketika hendak mengenali keterbatasannya sebagai manusia yang berpikir dan berperasaan. Hannibal bukan ingin tetap berada di dalam sistem, ia justru menganggap jadi pembuat dan pemilik sistem sehingga menjadi geer dan jatuh dalam egosentrisme absolut dengan menjadi pemangsa yang cerdik seperti serigala berbulu domba. Ia adalah tipe penggembala sekaligus pemangsa.
Kedua tokoh utama di film tersebut bagi Hannibal Lecter tidak lain adalah anak-anak domba yang setengah putus asa dan berupaya mengatasi keputusasaan itu dengan ketangguhan dan kelemahan karakter dirinya masing-masing yang notabene dipengaruhi oleh pendidikan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Yang satu (tokoh agen FBI) berhasil masuk ke sistem yang diyakini kebenarannya yaitu menjadi Agen FBI yang tangguh dan yang lainnya terperosok dalam ilusi dan ketidakberdayaannya sampai akhirnya melampaui batas dan dengan sadar memutuskan diri berada di luar sistem yang diakui secara umum dengan melakukan pembunuhan berantai kepada gadis-gadis yang berciri sama, tubuh montok, punya cukup lemak dan kulit bagus , untuk dibunuh, dikuliti dan kulit tubuhnya dibuat menjadi jubah kebesaran dirinya yang berilusi di hadapan cermin menjadi ” wanita tulen”.
Lantas, apa yang dimaksud Silence Of The Lambs sebenarnya? Kalau dilihat dari konteks psikologis yang mewarnai film SOTL tsb, penulisnya nampak memang sangat akrab dengan kondisi masyarakat dan perkembangannya di AS, yang boleh jadi sebenarnya kondisi yang bisa ditemukan dimana saja di dunia, termasuk di Indonesia. SOTL adalah simbologi pergulatan dan perjuangan hidup dengan atau tanpa norma sama sekali untuk mencapai apa yang diinginkan. Disini yang dipertentangkan sebenarnya dua keluarga yaitu keluarga besar dan keluarga kecil. Keluarga besar adalah aturan hukum positif yang berlaku dimana semua orang yang tinggal didalam keluarga tersebut harus patuh. Keluarga kecil adalah keinginan diri atau cita-cita dan impian yang hendak dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang, misalnya suatu keluarga normal didalam masyarakat untuk diakui eksistensinya. Jadi ada suatu kewajiban dari suatu cita-cita atau harapan dari keluarga kecil jika ingin diakui sebagai bagian suatu keluarga besar yaitu harus patuh. Namun, ketika keluarga kecil atau keinginan diri itu berbenturan dengan sistem karena kelemahan wataknya sendiri, maka yang muncul adalah pembangkangan dan pemberontakan total dimana titik ekstremitasnya adalah tidak adanya norma dan nilai yang harus dipatuhi, baik kepada diri sendiri , orang lain, aturan keluarga besar, maupun kepada Tuhan. Individu atau keluarga kecil itupun menjadi Sang Pembangkang.
Sang Pembangkang sendiri menyadari (jadi ia tidak gila dalam arti tidak waras, namun waras dan sadar ketika melakukan perbuatannya), untuk bisa eksis didalam sistem keluarga besar, sementara ia sendiri sudah tidak mengakui hukumnya, ia harus melakukan penyelabuan, kamuflase, ataupun penyamaran umum sehingga apa yang ingin dikehendakinya tercapai tanpa harus punya kewajiban maupun tanggung jawab untuk mematuhi hukum keluarga besar itu yang tak lain adalah hukum positif, sosial kemasyarakatan, maupun keberagamaan. Bagi orang lain, maka ia akan nampak bagai domba jinak yang elok karena nampak tidak bermasalah dengan hukum-hukum itu. Namun bagi dirinya, hukum itu hanya sekedar wacana semata, sedangkan aktualisasinya nol besar. Kondisinya akan semakin parah bilamana asumsi absolusitas mutlak dirinya itu mempunyai pembenaran, misalnya karena tidak adanya kejujuran dan keadilan, banyaknya penyelewengan maupun ketidaksesuaian antara wacana dan praktek dari individu ataupun masyarakat umum dimana ia hidup yang mestinya patuh dengan hukum keluarga besar (misalnya hukum negara RI) (di film SOTL sipembunuh menemuikan hal ini justru di sosok Hannibal yang notabene konsultan psikologisnya).
Kondisi demikian nampaknya menjadi kondisi yang bisa dialami oleh siapa saja, dari kalangan mana saja. kasus Pembunuhan Berantai Ryan yang menghebohkan Indonesia belakangan ini nampaknya dapat kita pandang dengan cara yang lebih terperinci dan luas, bukan sekedar kriminalitas biasa ataupun sekedar perilaku seksual yang menyimpang, hiburan dadakan semata atau sekedar berita bagus yang dapat diblow-up oleh media masa.
Apa yang terjadi belakangan ini dengan kehebohan yang diperbuat oleh “Silence Of The Ryan” hanyalah suatu gejolak liar yang muncul dari sudut2 gelap kehidupan Bangsa Indonesia. Hal ini dapat menjadi tanda kebolehjadian bahwa banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang mengalami suatu gejala psikologis yang kronis dimana nilai etis dan moral hanya sekedar menjadi pajangan semata atau sekedar teori semata.
Kasus Ryan sebenarnya dapat dijadikan suatu pijakan bagi masyarakat Indonesia untuk mulai bercermin. Jangan-jangan apa yang dilalukan Ryan sejatinya bayangan dari hasrat “Silence Of The Lambs” dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang disodori oleh berbagai distorsi realitas mulai dari bencana Tsunami Aceh, Kasus Lapindo, Kerusakan LIngkungan, Korupsi yang nampak semakin nyata dan terbuka melibatkan kelompok elit masyarakat , hasrat ini berkuasa dan merasa pantas jadi “Satrio Piningit” yang memimpin RI, dan masalah sosial kemasyarakatan lainnya yang sudah menyentuh keadaan psikologis masyarakat yang semakin ektrim dan kurang memiliki nurani. Kondisi ini kalau dibiarkan memang akan menyebabkan lahirnya bangsa Yajou dan Majou alias Yajuj Majuj alias Bangsa Yang Gemar Menunggangi Kuda Hawa Nafsunya sendiri.
Dari kasus “Silence Of The Ryan” ini, di lingkup keluarga dan masyaraklat kecil hendaknya masyarakat harus lebih mulai jujur, lebih kritis, membuka diri dgn membangun empati dan nurani yang lebih peka. Karena kepekaan nurani adalah radar pertama yang akan mengungkapkan adanya ketimpangan sosial dan perilaku didalam masyarakat yang tidak wajar, baik secara individual maupun berkelompok. Tidak sadarnya masyarakat di sekitar rumah Ryan tentang keganjilan keadaan Ryan dan Keluarganya nampak sangat jelas dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Ryan ini (misalnya: dimana bapak dan ibu Ryan sampai-sampai rumahnya bisa menjadi kuburan masal dalam rentang bulan juli 2007 sampai Juli 2008?). Kepolisian, seperti dikutip Koran Tempo hari ini (29/7) , malah menengarai kalau Ryan tidak sendirian. Kecurigaan Polisi saat ini terfokus pada orang tua Ryan yang nampak tidak shock serta kakak Ryan yang menggunakan motor korban Ryan tanpa merasa aneh. Bahkan di Koran Tempo, Ryan mengaku “Ada keluargaku yang melakukan itu semua. Aku hanya melindungi mereka”.
Mudah-mudahan kasus yang “lagi-lagi” menggemparkan Bangsa Indonesia ini bukan sekedar jadi berita besar ataupun gosip simpang siur yg numpang lewat. Tapi menjadi pelajaran bagi kita semua supaya tetap sadar, jujur, dan memiliki keadilan untuk menjalani kehidupan ini tanpa mengabaikan apa yang kiya yakini sebagai kebenaran yang harus dipatuhi.
“Semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitri, ibu bapak dan lingkungannyalah yang akan menjadikannya jahat atau taqwa” (kata gue, menurut suatu hadis Rasulullah Muhammad SAW dan Al Qur’an, see QS 91:7-10)
Bks, 28/29/7/2008
Incoming search terms for the article:
Posted: June 10th, 2008 | Author: atmonadi | Filed under: Opini | Tags: ahmadiyyah, akkbb, al quran, eksklusifitas, fpi, gajah, indonesia, islam, jahiliyah, kekerasan, kesaktian Pancasila, muslim, solidaritas | 1 Comment »
”Dan sungguh telah Kami jadikan banyak dari jin dan manusia itu (menjadi penghuni) bagi neraka, mereka punya hati tetapi tidak (untuk) memahami (Keesaan dan kekuasaan Allah), mereka punya mata tidak untuk melihat (Tanda-tanda Kebesaran Allah) dan mereka punya telinga tidak untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu bagai hewan bahkan lebih sesat, mereka itulah orang-orang yang lalai(lengah).” (QS.7:179).
Jahiliyah adalah satu kata yang mempunyai banyak arti. Secara literal, kata yang dikutip dari bahasa Arab dengan akar kata “Jahala” ini menurut beberapa penafsiran dapat diartikan secara harfiah sebagai “kebodohan” dari nilai-nilai kebenaran. Kebodohan yang dimaksud bukan “bodoh” sebagai “tidak tahu”, tapi lebih banyak “bodoh” tapi tak mau menerapkan “nilai-nilai kebenaran” yang sudah disampaikan sebelumnya (dalam hal ini di Arabia pra-Islam adalah kebenaran menurut tradisi Yudeo Kristen yang akhirnya malah banyak ditelikung oleh para penganutnya dari kaum Yahudi).
Read the rest of this entry »
Incoming search terms for the article:
Posted: May 22nd, 2008 | Author: Didi Junaedi HZ | Filed under: Opini | Tags: indonesia, kebangkitan, reformasi | No Comments »
Dalam dua hari terakhir, yakni pada 20 dan 21 Mei 2008, bangsa Indonesia baru saja memeringati satu abad Kebangkitan Nasional, serta 10 tahun reformasi sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 yang lalu.Dua momen penting dan bersejarah tersebut terlalu sayang untuk dilewatkan begitu saja oleh bangsa yang tengah dilanda krisis multidimensi ini. Untuk itu, dalam balutan dua momen penting tersebut, perkenankan penulis untuk mengajak segenap elemen bangsa ini untuk merefleksi kembali makna Kebangkitan Nasional dan Reformasi, sehingga hakekat makna serta semangat Kebangkitan Nasional dan Reformasi tetap tertancap kuat dalam hati sanubari setiap individu masyarakat negeri ini.
Kebangkitan Nasional, yang dipelopori oleh gerakan Boedi Oetomo sejak tahun 1908, sejatinya mengajak segenap elemen bangsa untuk kembali menengok ke dalam diri sendiri, menggali potensi, menguak kedigdayaan yang dimiliki oleh bangsa ini untuk terlepas dari segala bentuk penindasan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan serta penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh para penjajah.Bangsa ini telah lama terlelap dalam tidur panjangnya diserta serangkaian mimpi buruk tentang kegamangan hidup, ketidakpastian masa depan serta kekerdilan di bawah belenggu penjajahan.
Boedi Oetomo menggerakkan bangsa ini, membangunkannya dari tidur panjang untuk bangkit dan melawan segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan, sehingga bangsa ini terbebas dari penjajahan di segala sendi kehidupan.Ibarat kata pepatah, “Roma tidak dibangun dalam satu hari”. Ternyata perjuangan Boedi Oetomo membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menuai hasilnya. Karena, bangsa Indonesia baru benar-benar terbebas dari penjajah dan memroklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka 37 tahun kemudian, yakni pada 17 Agustus 1945. Sebuah penantian panjang yang melelahkan.
Semangat Nasionalisme
Apa sesungguhnya yang mendasari bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa dan budaya ini mampu melakukan perjuangan dalam kurun waktu yang begitu panjang?Jawaban yang sangat logis adalah adanya semangat nasionalisme yang tinggi dari segenap elemen bangsa. Sense of belonging, rasa memiliki sebuah bangsa menjadi landasan utama bagi perjuangan segenap masyarakat negeri ini.
Semangat nasionalisme ini menemukan pijakannya yang sangat kuat sejak dilangsungkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ketika itu, komponen muda sebagai garda depan penggagas semangat nasionalisme ini mengukuhkan satu tekad bulat tanpa membedakan ragam suku, budaya maupun bahasa. Semua terangkum dalam satu kesatuan, yakni tekad menegakkan sebuah bangsa bernama Indonesia.Kenyataan inilah yang memompa semangat nasionalisme serta menggugah kesadaran setiap individu masyarakat negeri ini untuk berjuang bersama melawan penjajah. Kekompakan dan semangat kebersamaan ini pada gilirannya mengantarkan bangsa ini pada sebuah nikmat yang tiada tara, yakni kemerdekaan.
Era Reformasi
Kurang lebih setengah abad setelah bangsa ini merdeka, tepatnya pada 21 Mei 1998, Presiden kedua republik ini, Soeharto, yang telah berkuasa selama 32 tahun sejak dilantik pada tahun 1966, dilengserkan oleh komponen generasi muda yang dalam hal ini tergabung dalam gerakan mahasiswa angkatan ’98.
Gerakan mahasiswa beserta para tokoh reformasi menumbangkan rezim kekuasaan Orde Baru yang kental dengan nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Seperti halnya semangat nasionalisme pada kebangkitan nasional, semangat reformasi yang menghendaki adanya perubahan berusaha mengikis segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru selama tiga dasa warsa terakhir.Reformasi menghendaki sebuah kondisi yang lebih baik, mengandaikan sebuah negara yang bersih dari budaya KKN, menghapus segala bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kini, setelah sepuluh tahun reformasi bergulir, cita-cita untuk mewujudkan sebuah negara yang bersih dari KKN, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta menghargai hak-hak kemanusiaan masih belum terlihat jelas.Labilitas kondisi bangsa Indonesia masih terus berlanjut. Berbagai persoalan melingkupi hampir seluruh sendi kehidupan; sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan pelbagai sendi kehidupan lainnya yang semakin menambah panjang derita bangsa ini.Persoalan-persoalan sosial seperti kerusuhan, kriminalitas, pengangguran, perjudian dan prostitusi, serta berbagai masalah sosial lainnya menjadi pemandangan sehari-hari masyarakat negeri ini. Di bidang budaya, krisis moralitas semakin menggejala.
Pornoaksi dan pornografi merajalela. Kebebasan disalah artikan sehingga tidak jarang justru menjadi ‘kebablasan’. Nilai-nilai normatif, terlebih lagi nilai-nilai agama sudah tidak diindahkan.Kenyataan yang menyesakkan dada, bahkan yang sangat dirasakan oleh masyarakat negeri ini adalah berkaitan dengan masalah ekonomi. Melambungnya harga-harga kebutuhan pokok seiring naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), serta ulah para pejabat di pelbagai instansi pemerintah yang masih melanggengkan praktek korupsi semakin menyengsarakan rakyat banyak.
Di sisi lain, kehidupan politik pun setali tiga uang. Demi melanggengkan atau mencapai kekuasaan, segala hal dihalalkan. Adu jotos antaranggota dewan kerap mewarnai sejumlah sidang, tindakan represif aparat dengan menangkapi para demonstran yang, tidak jarang disertai dengan tindak kekerasan semakin menunjukkan sikap angkuh pemerintah, sekaligus membuka mata kita bahwa pemerintah belum dewasa dalam berpolitik.
Harapan terakhir bangsa ini disandarkan penegakan supremasi hukum. Ironisnya, hukum yang tujuannya untuk memberikan keadilan sosial untuk semua (social justice for all), saat ini justru dapat dieksploitasi sesuai dengan cita rasa kekuasaan. Para eksploitator dengan seenaknya menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan mereka.Kondisi bangsa yang semakin terpuruk ini, hendaknya menggugah kesadaran pemerintah serta para pejabat negara untuk menata kembali niat suci reformasi yang sudah diselewengkan dari tujuan yang sesungguhnya.
Agenda reformasi berupa pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perbaikan sistem ekonomi, penataan kembali sistem politik, serta penegakan supremasi hukum perlu segera dilaksanakan. Sehingga, makna suci reformasi yang telah mengalami pendistorsian dari makna yang sesungguhnya, dapat ditegakkan kembali sesuai dengan hakekat yang sesunguhnya.
Incoming search terms for the article:
Posted: April 11th, 2008 | Author: kolumnis | Filed under: Publikasi | Tags: Asian financial crisis, Cross listing, Disclosure, Emerging markets, Financing choices, indonesia | No Comments »
CHRISTIAN LEUZ, University of Chicago
This study examines the role of political connections in firms’ financing strategies and their long-run performance. We view political connections as an example for domestic arrangements which can reduce the benefits of global financing. Using data from Indonesia, we find that firms with strong political connections are less likely to have publicly traded foreign securities. As a result, estimates of the performance consequences of foreign financing are severely biased if value-creating domestic arrangements such as political relationships are ignored. Connections not only alter firms’ financing strategies, they also influence long-run performance. Tracking returns across several regimes, we show that firms have difficulty re-establishing connections with a new government when their patron falls from power, leading closely connected firms to underperform under the new regime and subsequently to increase their foreign financing.
CHRISTIAN LEUZ, University of Chicago – Graduate School of Business; European Corporate Governance Institute (ECGI); University of Pennsylvania – Wharton Financial Institutions Center FELIX OBERHOLZER-GEE Harvard Business School, Strategy Unit
Journal of Financial Economics, Vol. 81, pp. 411-439, August 2006
Download at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=920689
Posted: April 9th, 2008 | Author: kolumnis | Filed under: Publikasi | Tags: food secutiy, indonesia | No Comments »
PETER TIMMER,Center for Global Development
In the long run – over the past four decades – improvements in food security in Indonesia have generally been driven by pro-poor economic growth and a successful Green Revolution, led by high-yielding rice varieties, massive investments in rural infrastructure, including irrigation, and ready availability of fertilizer. In the short run, food security in the country has been intimately connected to rice prices. After more than two decades of stabilizing domestic rice prices around the long-run trend of prices in the world market, Indonesia emerged from the devastating financial crisis in 1998 with domestic rice prices much higher than world prices and much higher than long-run trends of real prices in rupiahs. Although the current political rhetoric pushing for even higher prices uses food security as the rationale (i.e., they will cause greater self-sufficiency in rice), in fact few productivity gains are now available to rice farmers, so their gains will be consumers’ loses. High rice prices have a major impact on the number of individuals living below the poverty line and on the quality of their diet.
The paper reviews research on the impact of rice prices on the poor, on real wages in rural and urban areas, and on the broader macroeconomic consequences for investments in labor-intensive manufacturing. Discussion then focuses on how political and economic circumstances have changed since price stabilization, implemented by the national food agency (Bulog), balanced the needs of producers and consumers as Indonesia’s approach to food security. The most important current challenge for the country’s future food security is re-starting rapid, pro-poor growth. An additional challenge on the horizon is the ?supermarket revolution,? which is rapidly changing the basic structure of Indonesia’s food marketing system. Within a decade well over half of Indonesia’s rice is likely to be sold in supermarkets, thus transferring to the private sector a supply-management role that had historically been a public sector activity.
Download at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=997415
Incoming search terms for the article:
Posted: April 8th, 2008 | Author: kolumnis | Filed under: Publikasi | Tags: ability, cognitive, income, indonesia, mathematics, United States | No Comments »
This paper compares the labour market returns to ability in Indonesia and the United States. In Indonesia, I find that the mathematics ability has no significant effect on income, while general cognitive ability positively affects income, with higher ability rewarded at an increasing rate. However, only the highly educated can reap the benefit of higher ability, implying the existence of credentialism. In the US, meanwhile, I find that only mathematics ability is significant, and there is neither non-linear effect of ability on income nor evidence of credentialism. Comparing the results, I find that there are indeed different valuations of skills between developed and developing countries. Higher mathematics ability is more rewarded in the US, while higher cognitive skills is more rewarded in Indonesia.
March 1, 2008
DANIEL SURYADARMA, esearch School of Social Sciences, The Australian National University; SMERU Research Institute
Download working paper at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1094482