Posted: November 14th, 2008 | Author: Ilhamdi | Filed under: Blog Menulis | Tags: bisnis, media, seni | No Comments »
Sebuah acara diskusi pada malam hari selasa mengeteghakan bagaimana posisi media dalam mencermati pemberitaan saat ini.Berbagai isu diangkat mulai dari mencoba mendramatisasi sebuah berita ,tengan bagaimana proses kerjaaan sebuah media .tentang bagaimana “visi “ media itu ,tentang baigaimana media memberikan sebuah pendidikan .Tokoh yang hadir saat itu diantaranya adalah Imama Prasojo ,pakar sosiologi UI ,KArni Ilyas pemred tv one ,Bambang Harymurti dari dewan Pers .Agus Dibyo pengamat media ,Uni Lubis dari atvsi dan beberapa nama yang tidak saya ingat ,tapi mereka dari beberapa media juga seperti kompas ,republika ,metro tv ,sctv dan juga dari komisi penyiaran Indonesia ,Sayang dari semuanya tidak hadir wisnhnutama dari trans corp,rosssiana silallahi dari sctv ,serta dari mnc gropu yang membidani rcti,tpi dan global tv ..Masalah aygn pertama diangkat adalah tentang “keberpihakan “ beberap media elektronik ketika kasus hukum mati amrozi cs ,diangganp terlalu berlebihan.Pakar sosiolog Imam Prasojo malah mengkritik dari sisi social masyarakat yang ada saat tv one mengangkat tema yang membuat “pemikiran”,perbedaa” menjadi sesuatu hal yang besar .Imam mencotohkan ketika istri dari amrozi diwawancara adalh kubu yang mendukung jihad dalam arti mereka tersendiri ,di lain pihak tv one juga mewawncarai beberapa korban dari bom bali ,menurut Imam hal ini sebenarnya semakin membuat masyarakat sem,akin skeptis dalam menyikapi masalah.Masalah ayng dimulai dari masalah kekerasan.Seharusnya media berperan lebih edukatif,lebih objektif.Untuk hal ini gw setuju bangaet sama Imam ,tapi masalahnya mas Imam ,gak ada yang objektif di dunia,sangat sulit dicari harga dari sebuah keadilan ,sesuatu yang benar – benar fair …..sesuatu yang benar – benar semua pihak bisa merasa bahagia .Gak ada .Kecuali hati kita masing – masing yang buisa merasakan hal itu.
Hal ini langsung dibantah keras oleh Karni Ilyas dari tv one ,menurut mereka itulah proses kerja mereka selama itu adalah media elektronik.Para pemirsa atau konsumen akan lebih suka menyaksikan berita yang live report ,mereka lebih suka straight lines yang benar – benar terjadi saat itu.Hal ini didukung oleh beberpa media elektronik yang hadir pada acara diskusi tersebut seperti Uni Lubis atvsi dan dari Metro tv.Tapi beberapa kritikan lahir dari pengamat media ,Bambang Harymurty dari dewan pers.Well buat mas Bambang …bapak yang satu ini masih sama seprti saat saya ikut diskusinya pada tahun 2005 lalu di kampus pusat UII cik Di tiro .Selain itu yang paling cukup tepat dalam menegahi ini adalah orang dari kpi ,dengan bijak dia buat pernyatan “ semua dan apa yang dilakukan oleh media itu adalah hak mereka ,itu adalah pilihan mereka ,tapi tidak ada salahnya mencoba untuk tetap tampil objektif dan menciptakan balancing dalam pemberitaan .Well dari semuanya itu masing – masing terlihat seperti menciptakan apa yang mereka mau dari media mereka.Seni mereka dalam emmainkan [pola ,program ,tulisan ,gambar kamera ,berita dan hal – hal yang mereka lakukan seperti biasanya.Beberapa pengamat media atau pun kritikus meida tak kalah bersaing dalam hal ini “ sisi idealis “ mereka mulai mereka kembangkan degan melancarkan krtik – kritik terhadap berita – berita yang di luncurkan oleh media ,mulai dari masalah amrozi cs ,kekerasan ,dan segala – segalanya.
Sayang tidak ada yang berani membuka ,bagaimana sisi bisnis mereka ,tak dapat dipungkiri lagi sekarang rating sebuah acara ikut terpengaruh oleh iklan .Soal ini hanya Krni Ilyas yang buka suara.Sisanya ? Media di tuntut sebagai arus informasi,hati nurani rakyat ,atau apa pun tagline yang mereka bangun ,jika memang inigin menciptakan balbancing yang tentunya edukatif ,sudah saatnya juga media menjelaskan sisi bisnisnya.Hal ini bukan terletak pada pemegang dana seperti yang dikritk oleh mas Imam dari UI ,tapi kita ambil bagian sederhananya .dalam proses iklan media elektroni tentunya iklan yang masuk bisa dipengaruhi oelh acara apa ayng akan mereka buat ? apakah acara itu menarik perhatian pemirsa ? Sebuah perusahaan dalam mengiklankan produknya tentu tidak main – main ,mereka tentunya tidak mau menghamburkan uang begitu saja untuk memasang wajah produk mereka di telvisi,sedangkan televise itu tidak banyak ditonton oleh pemirsanya,atau sebuah acara itu kurang diminati masyarakat.Ok kita ambil contohnya ,kasus amrozi cs memang menyita banyak perhatian ,.tragedi bom yang menewaskan sekitar 200 orang ,terjadi di pulau bali ,setelah ditangkap eksekusi mati yang terus tertunda – tunda,selain image islam yang sekarang semaikn dianggap skpetis ,sebuah berita yang sebenarnya memang laku untuk dijual ,selalu ditunggu pemirsanya ,karena secara lanmgsung atau tidak langsung akan berdampak pada sentra kehidupan mereka masing – masing .Nah sekarang tinggal bagaimana sebuah media mengemas acara itu masing – masing secara menarik agar pemirsa memilih media mereka untuk dinikmati.Hubungannya dengan bisnis ,tentu saja ini adalah ladang uang bagi media ,iklan yang berloba masuk dengen program acara yang dikemas menarik ,sumber informasi yang menarik dan hal – hal lainnya .Karni Ilyas bilang ,sebenarnya kalau mau untung bikin aja tv entertain ,itu pasti laku ,kalo bikin media yang kayak kami gini ,rugi….,well buat penulis gak, .masa seh “ media rugi “ jika medianya bukan media entertainment ?
Permasalahan ini lah yang sebenarnya terjadi ,di satu sisi media menampilkan seni mereka ,baik itu lewat tulisan ,gambar kamera ,foto ,angel kamera atau video dan hal – hal lain sebagai teknisnya.Sementara itu idealisme media yang tercermin dalam bentuk visi juga harus tetap jalan .Semuanya itu pun harus “berhadapan “ pula dengen sisi bisnis.Seperti yang terltulis tadi diatas tidak ada yagn benar – benar objektif ,tentang apa ,bagaimana yang harus kita lakukan .Tapi itu pilihan .Seperti ayng dikemukan oleh salah satu anggota disukusi dari KPI ,bahwa apa yang dilakukan media saat ini itu adalah pilihan mereka ,sekarang tinggal bagaimana mereka meng –create menjadi sesuatu yang imbang .Dan buat penulis tentunya juga harus edukatif agar semkin mencerdaskan masyrakat Indonesia .
Seni ,idealis dan bisnis ,mana yang objektif ?
Posted: January 25th, 2008 | Author: Sudaryono Achmad | Filed under: Opini | Tags: bisnis, kompetisi, televisi | 4 Comments »
Bisnis pertelevisian swasta di tanah air akhir-akhir ini kian mengkhawatirkan publik. Beberapa stasiun televisi swasta terus bersekutu, bergabung membentuk korporat baru. Tampaknya, fenomena ini kurang mendapatkan perhatian publik padahal dampak yang ditimbulkan sangat membahayakan bagi kelangsungan diversifikasi dan demokrasi informasi. Kepemilikan pada sekelompok orang tertentu berpengaruh terhadap sentralisasi informasi yang menjadikan publik miskin pilihan atas sebuah tayangan.
Beberapa waktu lalu, elemen masyarakat kritis seperti Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) sudah melayangkan surat somasi kepada pemerintah dan KPI, meminta ketegasan mengenai kepemilikan jamak pada bisnis pertelevisian. Koordinator MPPI Kukuh Sanyoto di media (Koran Tempo,12/12/07), mencontohkan, Para Group memiliki dua stasiun televisi di satu provinsi, yakni PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) dan PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TV-7). Sedangkan, PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNC) mengendalikan saham tiga stasiun televisi : PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan PT Global Informasi Bermutu (Global-TV) masing-masing 99,99 persen serta PT Cipta TPI (TPI) 75%. Langkah yang dilakukan MPPI ini menarik untuk meneguhkan wacana kritis membongkar praktek kotor bisnis televisi di negeri ini.
Dampak
Kecenderungan bergabungnya perusahaan pertelevisian ini tentu sebuah strategi bisnis media. Murni mensiasati problem bisnis industri televisi yang berbiaya besar. Tujuannya sangat jelas, sebuah jalan damai atas kompetisi perindustrian televisi. Membagi kue bisnis yang ada sehingga memuaskan pihak-pihak yang bekerjasama dengan membangun strategi struktur dan manajemen korporasi baru. Hasilnya, kelak industri pertelevisian kita hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja. Penguasaan industri televisi pada sekelompok orang saja lewat modus ini perlu dikritisi secara cerdas.
Logika yang dibangun para pemilik media memang masuk akal. Dulu, Ishadi SK (2003) seorang tokoh dalam industri televisi dalam sebuah seminar pertelevisian pernah memaparkan, manakala media (content provider) semakin banyak, pilihan khalayak juga semakin banyak sehingga persaingan dalam industri media semakin tajam. Ketika kreativitas untuk mencari celah persaingan sudah semakin sempit, berkembanglah pilihan yang paling sederhana yaitu mengikuti “mainstrem-me too”.
Singkatnya, ketika sebuah tayangan mempunyai rating yang tinggi, beberapa stasiun televisi lainnya rame-rame membuat tayangan yang sama. Dalam hal ini, tidak ada lagi pemikiran untuk menjaga “kode etik”, estetika maupun nilai moral. Yang penting hanyalah memperoleh rating yang tinggi, memenangkan persaingan, mendapatkan penonton yang paling banyak, menjual iklan lebih banyak dan memperoleh benefit yang tinggi untuk membayar ongkos investasi.
Paparan Ishadi SK ini bisa kita baca sebagai penjelasan bagaimana strategi industri media untuk bisa eksis dan bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, perkembangan terbaru trend bisnis media kini menemukan bentuknya. Jika dulu, beberapa stasiun televisi bersaing ketat dalam program tayangannya. Kini siasat menggabungkan beberapa stasiun televisi dilakukan. Jelas, kelak semakin homogen tayangan yang disuguhkan. Publik, tidak diberikan pilihan yang beragam sebab kontrol atas tayangan semakin terpusat. Saat ini perkembangan terakhir merger, dua stasiun televisi, Indosiar dan SCTV sedang menjajaki kerjasama untuk bergabung.
Memang, ada pendapat normatif yang memandang fenomena ini sebagai sebuah kewajaran. Wajar jika mereka (para pemilik stasiun televisi) bergerak cepat merumuskan strategi bisnisnya untuk mensiasati persaiangan antar stasiun yang semakin ketat. Namun, upaya yang melulu hanya berorientasi bisnis semata, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan, tentu kita tolak. Sudah sekian lama, stasiun televisi swasta begitu pongah membodohi publik, khalayak di tanah air. Sudah saatnya modus ini dihentikan karena bertentangan dengan hak publik mendapatkan informasi yang beragam dan bermutu.
Dampak buruk lain dari adanya merger ini, ketika elit bisnis televisi mulai bersekutu dengan elit kekuasaan. Seorang kritikus media, Noam Chomsky menyebutnya sebagai konspirasi elit dalam melakukan kontrol pemberitaan dan informasi. Kelak para penjaga gawang (gatekeepers) media menjadi pion profit-making politisi dan industriawan. Dengan kata lain, politik bisnis media mengatur pemberitaan sesuai keinginan pejabat (atas nama kepentingan bangsa) dan pedagang atas dasar pertumbuhan ekonomi (Septiawan, 2002). Belum lagi akibat buruk bagi wartawan yang bekerja pada industri televisi bersangkutan. Mereka hanya bisa menjadi “buruh” yang harus siap sedia mengabdi pada kepentingan para kapitalis media tersebut tanpa kebebasan dalam hal pemberitaan. Ini ancaman serius bagi kalangan jurnalis.
Kuasa Publik
Upaya penyadaran publik sebenarnya sudah digiatkan beberapa kalangan. Salah satunya oleh LSM Kidia (Kritis ! Media untuk Anak) Jakarta. Lembaga ini, beberapa waktu lalu bertepatan dengan hari anak nasional mengorganisir sebuah gerakan “Hari Tanpa TV” yang dilaksanakan serentak di beberapa kota (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya). Kegiatan ini cukup positif sebagai gerakan moral penyadaran publik dalam rangka mengurangi jam menonton masyarakat, khususnya anak-anak.
Idealnya, upaya penyadaran ini sebenarnya juga perlu tumbuh dikalangan akademis, khususnya yang bernaung dilingkup program studi komunikasi. Kalau boleh jujur, selama ini mereka sering absen memikul tanggungjawab intelektual ini. Boleh dikatakan, para sarjana komunikasi kita mandul. Nyaris, jarang ada kajian berarti dan baru menyangkut isu kritis media. Penelitian-penelitian tentang kajian media lumpuh, terbukti jarang sekali muncul publikasi karya ilmiah yang berbobot dan berguna bagi publik, bahkan jurnal-jurnal ilmiah “mati”.
Kenyataan ini merupakan problem fundamental pendidikan yang disebabkan reduksi keilmuwan. Para (calon) sarjana komunikasi yang seharusnya mengawal akal sehat dalam isu cultural studies dimana kajian media berada didalamnya, ternyata tak sepenuhnya dilakukan. Hal ini dikarenakan orientasi pendidikan sering terjebak pada orientasi industri, program sarjana komunikasi yang seharusnya bisa mencetak lulusan menjadi kritikus dan analis media beralih hanya sekedar diarahkan menjadi buruh industri media, menyediakan tenaga siap pakai dalam bidang media (reporter, humas, fotografer, kamerawan).
Padahal merekalah yang sebenarnya punya beban moral karena latarbelakang pendidikan menjadikannya punya otoritas ilmiah mewujudkan tatanan sosial komunikasi menjadi lebih humanis dan berkeadilan. Bisa merumuskan model ideal atas orientasi bisnis media disatu sisi dan budaya pencerahan media disisi lain. Bukan hanya sekedar menjadi praktisi media an sich yang tidak tanggap atas timpangnya tatanan komunikasi yang merugikan publik.
Membaca kemandulan institusi pendidikan komunikasi ini, secara tidak langsung ikut melanggengkan kuasa media, bukan kuasa publik. Ironis memang, apalagi kalau mau bercermin pada kritik klasik Gabriel Garcia Marquez, seorang jurnalis Kolombia pemenang nobel sastra 1982 bahwa institusi komunikasi lebih banyak mengajarkan banyak hal yang berguna bagi profesi, tapi sedikit sekali mengajarkan mengenai profesi itu sendiri. Untuk itu, dalam upaya merebut kuasa publik, mengembalikan peran intelektual kampus bukan saja penting, tapi mendesak diperlukan.
Terakhir, kolaborasi sinergis antara elemen masyarakat dan elemen kampus sejatinya sangat dibutuhkan saat ini. Memang, sejauh ini, gerakan yang dominan baru sebatas penyadaran yang berbasis pada publik. Kedepan, siasat baru diperlukan. Pengusutan praktek monopoli tersebut harus menjadi prioritas. Institusi otonom pemerintah seperti KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha), sebuah lembaga yang punya otoritas melakukan pengawasan usaha perlu dilibatkan, didesak menghentikan cara-cara bisnis media yang merugikan publik ini, seperti yang sudah dilakukan dalam kasus Temasek (pemegang saham di operator telekomunikasi seluler Indosat dan Telkomsel)
Selanjutnya, mendesakkan kepada pemerintah untuk menindak tegas praktek monopoli yang didasarkan pada perundang-undangan formal yang berpihak kepada publik. Dengan usaha ini, kita berharap masa depan televisi menjadi institusi yang memberikan inspirasi bagi kemajuan bangsa dalam berbagai bidang. Tayangan yang cerdas, mendidik, berkeadilan dan berspektif pencerahan, bukan sebaliknya tayangan “sampah” yang merusak generasi muda bangsa ini.
Incoming search terms for the article: