LEBIH MEMBUMI DENGAN IMAI…

Sejak ditemukan virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) pada seorang turis asing di Pulau Bali pada tahun 1987, virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) telah mewabah dengan cepat di negara tercinta ini. Terutama di kalangan resiko tinggi seperti Penasun(pengguna narkoba suntik) dan Penjaja Seks Komersial (PSK). Pada akhir tahun 2007 saja, tercatat 11.141 orang(kumulatif) yang terinfeksi penyakit ini. Hal ini sesuai dengan prediksi WHO(2005) dan teori “gunung es” , bahwa diestimasi terdapat 90.000 – 120.000 penduduk Indonesia yang terinfeksi oleh virus ini.

Guna menyiapkan tenaga kesehatan untuk penanggulangan HIV AIDS ini, Departemen Kesehatan bekerja sama denganKPAN(Komisi Penanggulangan AIDS Nasional) dan pelbagai organisasi internasional lainnya, telah meluncurkan paket pelatihan CST (Care Support & Treatment) bagi para dokter , perawat dan bidan. Sejak tahun 2000, pelatihan ini diperkirakan telah mendidik 4000 orang tenaga kesehatan untuk membantu upaya perawatan dan pengobatan di tingkat Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan setara lainnya.

Sayangnya, paket pelatihan CST ini terlalu bersifat klinis, membutuhkan faslitas penunjang yang banyak dan padat modal(untuk diagnosis, pengobatan dan follow up nya), sehingga membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder . Fasilitas laboratorium (semisal untuk pemeriksaan CD4) dan radiologis mesti tersedia, termasuk SDM nya(dokter spesialis).

Hal inilah yang mendorong lebih lanjut Departemen Kesehatan, khususnya Subdirektorat AIDS & IMS untuk mengadaptasi model pelatihan IMAI(Integrated Management of Adult/Adolescence Illnesses) yang lebih sederhana, membumi, dan tidak kalah efektifnya dibandingkan dengan CST.

IMAI merupakan paket pelatihan praktis yang ditujukan terutama kepada penyedia layanan kesehatan di tingkat dasar, seperti Puskesmas dan klinik kecil lainnya. Mirip dengan MTBS(Manajemen Terpadu Balita Sakit)untuk penanganan anak di Puskesmas, modul IMAI dirancang agar mudah digunakan, aplikatif, banyak menggunakan media visual seperti bagan dan flipchart dalam bahasa sederhana, dan mengedepankan fungsi perawat sebagaimana lazimnya di Puskesmas-Puskesmas di tanah air.

Ia bisa diaplikasikan di dalam berbagai kondisi sebab menyediakan pilihan pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang pasien, misalnya pemberian kotrimoksasol sebagai profilaksis untuk ODHA yang tinggal di pedalaman Papua, dimana tak tersedia fasilitas pemeriksaan penunjang seperti CD4, tenaga kesehatan boleh memberikan kotrimoksasol tersebut dengan hanya berdasarkan penilaian klinis (stadium HIV) yang bila perlu dikonfirmasi dengan TLC(Total Limfosit Count). Hal ini amat efektif di daerah seperti Papua, mengingat fasilitas kesehatan yang amat minim di tempat tersebut.

Bagan dan flipchart yang digunakan dikemas dalam bentuk skema-skema yang tidak njelimet, dengan tindakan penanganan yang memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia di puskesmas. Bila didapatkan kasus yang rumit, tenaga kesehatan tinggal merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dengan menggunakan alur rujukan yang ada.

(Pelatihan IMAI di Puskesmas Singkawang Barat, Kota Singkawang , Kalimantan Barat, 21-26 Januari 2009)

Modul pelatihan ini mudah digunakan karena menggunakan bahasa sederhana dengan setting yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Malah dalam hal komunikasi, tenaga kesehatan di Puskesmas sangat dianjurkan untuk menggunakan bahasa dan dialek setempat.

Dalam hal komunikasi dengan pasien ini, IMAI mungkin merupakan satu-satunya pelatihan interaktif yang diselenggarakan oleh Depkes dengan menggunakan EPT(Expert Patient Trainer). EPT merupakan sekelompok orang terlatih yang diambil dari mantan kalangan yang beresiko tinggi(Penasun, PSK,dll) guna “mengasah” kemampuan komunikasi peserta pelatihan di dalam menghadapi pasien HIV di lapangan nantinya. EPT akan masuk ke dalam ruangan dan berperan seakan-akan merupakan seorang pasien yang akan dilayani di Puskesmas. Setelah proses interaksi dengan peserta pelatihan, ia akan memberikan umpan balik berupa saran dan masukan guna memperbaiki teknik komunikasi petugas yang bersangkutan. Hal ini juga berperan untuk mengurangi stigma dari petugas kesehatan terhadap ODHA, dan merupakan bekal yang amat berharga di dalam memberikan pelayanan nantinya.

Pendeknya, IMAI boleh dikatakan sebagai proses penyederhanaan program CST yang sangat pas untuk layanan HIV di layanan kesehatan dasar. Sesuai dengan program Universal Access yang dicanangkan WHO sejak 2006 silam, semoga upaya ini dapat membuka akses yang seluas-luasnya bagi saudara kita yang terinfeksi HIV. Ya, semoga..

(Dr. Muhammad Hatta, Master of Trainer WHO- Depkes untuk program CST & IMAI, Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan)

]]> http://kolumnis.com/2009/06/09/lebih-membumi-dengan-imai/feed/ http://kolumnis.com/2009/06/09/national-geographic/ http://kolumnis.com/2009/06/09/national-geographic/#comments Tue, 09 Jun 2009 05:53:19 +0000 efge http://kolumnis.com/?p=499 Cara Kita Memahami Alam ini , kaitannya dengan Manusia dan Alam Semesta
DARI BLOG PENULIS
Mottonya yaitu untuk membentuk pengetahuan geografi juga mempromosikan konservasi da…

Judul :Creating World Without Poverty:How Social Business Can Transform Our Lives
(Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan: Bagaimana Bisnis Sosial Mengubah Kehidupan Kita)
Penulis :Muhammad Yunus bersama Karl Weber
Alih Bahasa :Rani R. Moediarta
Penerbit :Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
Tahun Terbit :2008
Tebal :xvii + 261 halaman

Melalui buku ini, Muhammada Yunus- peraih Hadiah Nobel Perdamaian 2006 ingin menjelaskan bahwa melalui bisnis sosial semua orang mampu keluar dari kemiskinan. Bisnis sosial adalah suatu bisnis yang bertujuan tidak mencari keuntungan ( dividen) melainkan bertujuan sosial yaitu membantu mengentaskan kemiskinan.

Upaya itu diwujudkan Muhammad Yunus melalui bank yang didirikannya, Bank Grameen (grameen: desa). Melalui Bank Grameen, M. Yunus memberikan kredit mikro kepada rakyat kecil. Besarnya berkisar antara 30 – 40 dolar tanpa agunan dan bunga. Untuk bisa mendapatkan pinjaman seseorang harus memiliki kelompok kecil terdiri dari lima orang dan empat orang yang lain harus tahu saat seorang ingin mengajukan kredit mikro.

Dalam bab 3, dijelaskan bahwa Bank Grameen memiliki ketetapan yang harus dipahami tiap anggotanya. Semuanya terangkum dalam Enam Belas Keputusan:
1.Empat prinsip Bank Grameen-disiplin, persatuan, keberanian, dan kerja keras, harus dijalankan dan ditanamkan dalam setiap langkah kehidupan kita.
2.Kita harus menyejahterakan keluarga kita.
3.Kita tak akan hidup di rumah bobrok. Kita harus memperbaiki rumah dan berusaha mendirikan rumah baru sesegera mungkin.
4.Kita harus menanam sayuran sepanjang tahun. Kita harus makan banyak sayuran dan menjual kelebihannya.
5.Selama musim tanam, kita harus menanam sebanyak mungkin benih.
6.Kita harus merencanakan keluarga kecil. Kita harus meminimalkan pengeluaran. Kita harus mengutamakan kesehatan.
7.Kita harus menidik anak-anak dan memastikan mereka mampu membiayai pendidikan mereka.
8.Kita harus merawat anak-anakn danlingkungan agar selalu bersih.
9.Kita mesti membangun dan menggunakan WC.
10.Kita harus merebus air sebelum diminum atau menggunakan tawas untuk membersihkan air.
11.Kita tidak boleh mengambil mahar(maskawin) dari pernikahan putra kita;jangan pula memberi amhar apapun pada pernikahan putri kita. Kita harus menjaga pusat perkumpulan bebas dari kutukan mahar. Kita jangan melakukan pernikahan dini.
12.Kita tidak boleh menimbulkan ketidakadilan pada siapapun;kita pun jangan membiarkan siapapun melakukannya.
13.Untuk pendapatan lebih tinggi, kita secara kolektif harus melakukan investasi lebih besar.
14.Kita harus selalu siap membantu. Jika seseorang dalam kesulitan, kita semua harus membantu.
15.Jika kebetulan menemukan pelanggaran disiplin di pusta manapun, kita semua harus kesana dan membantu memulihkan kedisiplinan.
16.Kita harus sama-sama ambil bagian dalam semua aktivitas sosial.

Buku ini baik dan sangat menginspirasi pembacanya. Muhammad Yunus menyoroti kehidupan rakyat miskin di negaranya- Bangladesh, yang sangat banyak. Kelebihan lain yaitu, Muhammad Yunus tidak menyukai sisitem ekonomi yang ada karena hanya menggolongkan manusia sebagai buruh, bukan sebagai laki-laki atau perempuan. Dia juga mendeskripsikan orang miskin itu sebagai seseorang istimewa. Menurutnya orang miskin itu adalah orang bonsai. Benih mereka baik- baik saja. Hanya masyarakat tidak memberi dasar untuk tumbuh. Kita hanya perlu menciptakan lingkungan yang mendukung mereka demi mengentaskan orang melarat dari kemiskinan. (hal 61)

Sayangnya sebagai buku yang membahas permasalahan ekonomi, tidak ditemukan tabel ataupun diagram yang menunjukkan tentang membaiknya perekonomian Bangladesh sebelum dan sesudah Bank Grameen ada. Semuanya hanya dijelaskan secara verbal. Seaindainya dua hal tersebut disertakan pasti akan menjadi lebih baik.

Buku ini mengajarkan dan membuka mat kita tentang betapa buruknya perekonomian negara di dunia terutama negara berkembang. Hingga kebijakan ekonomi yang selama ini kita kenal ternyata begitu merugikan kaum papa. Kita akan tahu bagaimana suatu sisitem bernama IMF tidak memihak negara yang mendapatkan hibah dana.

Saat ini, kredit mikro telah diterapkan di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Secara mantap, Muhammad Yunus menjelaskan bahwa melalui sisitem kredit mikro, Bangladesh telah mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan, buta huruf, angka kelahiran bayi, kesejahteraan rakyat. Menurutnya , Bangladesh sudah sangat siap mencapai Tujuan Pembangunan Milenium(Millenium Development Goals adalah janji yang diberikan negara maju kepada negara berkembang untuk keluar dari masalah sosial seperti kemiskinan yang harus dicapai sebelum tahun 2015).

Dari desa kecil di Bangladesh, Jobra- M. Yunus berhasil menyebarkan semangatnya untuk keluar dari kemiskinan kepada banyak orang di banyak negara melalui kredit mikro. Semangatnya tak pernah padam untuk Memusiumkan Kemiskinan. Dia berharap semua negara memiliki Musium Kemiskinan dan meletakkan kemiskinan disana. Begitu kemiskinan berlalu, kita perlu membangun musium untuk memperlihatkan kengeriannya bagi generasi mendatang. Mereka akan heran mengapa kemiskinan berlangsung begitu lama di masyarakat meanusoa- betapa segelintir manusia dapat hidup mwewah sementara miliaran lainnya bergulat dengan kesengsaraan, kekurangan, dan keputusasaan. (bab 11)

Kehadiran buku ini layak diapresiasi. Cocok dibaca untuk semua kalangan, terutama kalangan intelektual agar bisa terinspirasi dan menerapkan solusi mengentaskan kemiskinan. Sangat inspiratif, hebat dan yang pasti sudah selayaknya kita memusiumkan kemiskinan, cepat atau lambat!

****=worth to read!

Budaya warisan Orde Baru itu sudah mendarah daging dalam diri setiap individu masyarakat negeri ini—dari mulai caleg, anggota parpol, sampai masyarakat umum— sekaligus menjadi trade mark bangsa ini.

Masih bertenggernya muka-muka lama di kancah perpolitikan negeri ini semakin menegaskan bahwa politik uang masih akan terus berlanjut. Realita ini menghadirkan sejumlah pertanyaan di benak kita, akankah Pemilu Legislatif serta Pilpres kali ini berjalan sesuai harapan, jujur dan adil, jika para elite politik masih melanggengkan budaya politik uang? Selanjutnya, apa langkah antisipatif yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya politik uang tersebut?

Sejumlah elemen bangsa yang menangani hajat besar bangsa ini, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), serta beberapa lembaga lainnya berusaha menciptakan format terbaik bagi terlaksananya Pemilu kali ini. Hal ini mutlak dilakukan untuk mengantisipasi segala bentuk penyelewengan baik pada masa pra-Pemilu, pada saat pelaksanaan Pemilu, maupun pasca-Pemilu.

Kita berharap banyak kepada KPU dan Panwaslu agar pelaksanaan Pemilu nanti berjalan lancar; aman, tertib, damai, jujur dan adil. Sehingga pelbagai persoalan sekitar pelaksanaan Pemilu seperti; politik uang, manipulasi suara, serta sejumlah bentuk pelanggaran lainnya dapat diantisipasi.

Partisipasi Aktif Masyarakat

Sebagai upaya check and balances dalam pelaksanaan Pemilu nanti, disamping berharap totalitas serta kualitas kinerja KPU, Panwaslu serta elemen-elemen terkait, partisipasi aktif masyarakat adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar.

Dalam hal ini masyarakat dapat menjalankan peran sebagai pengawas, pengontrol, sekaligus melakukan pressure (menekan) terhadap partai politik kontestan pemilu yang kerap melakukan sejumlah pelanggaran. Di sini, masyarakat dapat melakukan pressure melalui dua arah, internal dan eksternal.

Pressure internal dapat diwujudkan melalui partisipasi langsung masyarakat sebagai panitia pengawas pemilu (panwaslu). Melalui lembaga ini, masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap pesta demokrasi nanti secara langsung. Belajar dari pengalaman pemilu 2004 lalu, di mana sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan beragam nama menjadi pengawas pemilu, belum menunjukkan hasil maksimal, maka sekaranglah saatnya masyarakat mencari alternatif serta format baru untuk menjalankan fungsi kepengawasan yang lebih efektif.

Di sisi lain, pressure eksternal dapat dijalankan dengan menyatukan gerak dan langkah, menyamakan visi dan misi, membentuk common platform dengan maksud dan tujuan mengkritisi segala kebijakan dan peraturan berkaitan dengan Pemilu kali ini yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan rakyat banyak.

Bukti konkrit dari langkah ini adalah dengan menyosialisasikan pembelajaran kesadaran berpolitik bagi masyarakat melalui sejumlah media; cetak dan elektronik. Langkah lain yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan aksi turun ke jalan menentang kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

Hemat penulis, dua langkah antisipatif ini, pressure internal dan eksternal, jika dilaksanakan secara maksimal, disertai dukungan penuh segenap elemen masyarakat, akan membawa angin perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan Pemilu nanti. Imbas dari semua ini adalah lahirnya kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara pascapemilu yang lebih menjanjikan dan menguntungkan semua pihak. Akhirnya, harapan untuk menciptakan sebuah clean governance, pemerintahan yang bersih dari segala bentuk penyimpangan; korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum, mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM, serta memberikan penghargaan yang tinggi terhadap demokrasi bukan sekedar isapan jempol belaka, melainkan sebuah harapan yang akan segera terwujud.

Mempertanyakan kembali komitmen politik para politisi, sebelum mereka benar-benar duduk di kursi dewan, merupakan tanggung jawab moral kita bersama. Sejumlah pertanyaan patut kita ajukan kepada mereka. Akankah mereka tulus memperjuangkan nasib rakyat, menjaga amanat yang telah diembankan kepada mereka sesuai janji-janji manis yang mereka ucapkan selama masa kampanye? Ataukah, alih-alih menepati janji memperjuangkan aspirasi rakyat, mereka justru sibuk dengan kepentingan mereka masing-masing?

Hal ini patut dipertayakan, karena mengingat pengalaman masa lalu, berulang kali diadakan pemilu, berulang kali pula rakyat dibohongi dan dibodohi oleh para politisi yang kemudian menjadi penguasa. Janji-janji di atas ingkar menjadi kenyataan, segera setelah mereka, para politisi terpilih menjadi pejabat pemerintah negeri ini.

Langkah pertama yang mereka lakukan setelah masuk dalam ranah kekuasaan adalah bagaimana mengembalikan modal serta aset yang telah mereka keluarkan selama masa kampanye. Langkah selanjutnya, bagaimana agar ‘kursi empuk’ yang sedang mereka duduki dapat terjamin keamanannya. Mereka sudah lupa atau bahkan melupakan sama sekali obral janji yang dulu melenakan para pendukungnya pada masa kampanye.

Pada titik ini, rakyat hanya menjadi korban (victim) hasrat berkuasa para politisi. Rakyat yang telah menaruh sejuta asa dan kepercayaan yang tulus justru dibayar dengan pengkhianatan dan pembodohan.

Di sinilah, sikap amanah, serta komitmen politik para politisi diuji. Sejauh mana sikap amanah mereka pegang teguh, dan seberapa besar komitmen mereka terhadap nasib rakyat.

Trust (sikap amanah)

Dalam buku berjudul “Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity”, Francis Fukuyama (1995) menegaskan, salah satu unsur pokok terciptanya kehidupan ekonomi dan politik yang kokoh dan tahan lama dari suatu bangsa adalah kuatnya sikap saling percaya dan bisa dipercaya.

Dalam bahasa Fukuyama, trust (sikap amanah), saling percaya antara pemimpin bangsa dan rakyat adalah modal utama untuk menjalankan roda pemerintahan.

Apabila sikap amanah ini dapat dijaga dengan baik oleh para pemimpin bangsa, maka akan hadir sebuah komunitas masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemimpinnya (high trust society). Tetapi, jika para pemimpin bangsa tidak mengindahkan, bahkan menafikan sikap amanah ini, maka akan muncul komunitas masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah terhadap para pemimpinnya (low trust society), atau bahkan tidak percaya sama sekali kepada para pemimpinnya (distrust society).

Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, tampaknya sikap amanah (trust), belum menjadi landasan moral para pemimpin bangsa ini. Hal ini bisa dilihat, maraknya pemberitaan tentang perilaku para pejabat negeri ini yang melakukan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta sederet tindakan amoral dan asusila lainnya menjadi bukti konkret betapa mereka menafikan sikap amanah dalam menjalankan tugas yang diembankan rakyat kepada mereka.

Di sisi lain, perseteruan antarelit politik dan antarpejabat pemerintah semakin menegaskan bahwa sikap saling percaya para pemimpin bangsa masih jauh panggang dari api.

Pertanyaannya, bagaimana sikap amanah (trust), saling percaya antara pemimpin bangsa dan rakyat, serta antarsesama pemimpin bangsa dapat tercipta?

Tiga syarat utama

Komaruddin Hidayat (2000) menyebutkan tiga syarat utama bagi pemimpin bangsa untuk mendapat kepercayaan, baik dari rakyat ataupun dari sesama pemimpin bangsa, yaitu: kompetensi, integritas dan visi. Menurutnya, tanpa kompetensi yang memadai, seorang pemimpin tidak mungkin menciptakan prestasi dalam tugas yang dijalankannya. Tetapi, lebih lanjut ia menegaskan, kompetensi tanpa dukungan moral atau integritas pribadi, maka seorang pemimpin akan mudah terjatuh pada perilaku serta tindakan yang merendahkan martabat dirinya sendiri. Selanjutnya, seorang pemimpin tanpa visi jauh ke depan akan terjebak pada pragmatisme sesaat yang pada akhirnya akan menjadikan sebuah bangsa tidak memilik daya saing dalam dunia global.

Dari tesis Komaruddin tersebut menunjukkan bahwa jika ketiga syarat tersebut dimiliki oleh pemimpin bangsa, maka ia layak disebut sebagai “trusted leader”, yakni pemimpin yang dapat dipercaya karena memiliki kompetensi yang memadai, integritas moral yang baik dan visioner. Sebaliknya, alpanya ketiga syarat tersebut menjadikan seorang pemimpin bangsa tidak layak dipercaya (untrusted leader).

Untuk mendapatkan sosok “trusted leader”, sudah saatnya bangsa Indonesia berpikir jernih, dengan hati yang tenang, disertai pertimbangan-pertimbangan cerdas, melepaskan segala bentuk fanatisme kelompok, membaca secara objektif sosok pemimpin yang kelak akan menahkodai negeri ini.

Pemilu Presiden (Pilpres) pada bulan Juli mendatang adalah momen yang tepat bagi segenap masyarakat negeri ini untuk menentukan pilihan yang cerdas, sehingga harapan untuk menemukan sosok “trusted leader”, pemimpin yang amanah, kompeten, berakhlak mulia serta berwawasan kebangsaan yang visioner dapat benar-benar terwujud.

Pemilu legislatif 2009 sudah lewat, sejarah mencatat. Manusia Indonesia telah berpartisipasi menentukan arah besar perubahan bangsanya. Rakyat akhirnya dapat mengakhiri keresahan serta kecemasan yang selama ini menghantui mereka. Keresahan yang timbul karena terganggunya hari-hari mereka oleh permainan melelahkan itu. Lain hal dengan kecemasan yang muncul dari ketidakrelaan jika negeri ini jatuh pada tangan para pemimpin yang tak punya ketetapan dan keteguhan hati nurani.

Sedikit menarik ke belakang, mencoba merangkai perjalanan panjang perubahan yang telah terjadi di negeri ini. Pasca reformasi bergulir, dunia politik Indonesia ternyata menempatkan masyarakat sebagai orientasi utama pasarnya (modern customer oriented). Mereka telah mengenal lebih jauh apa yang dinamakan marketing concept (customer driven organization). Terlihat dari iklan politik yang semakin banyak muncul, kebebasan dan keterbukaan mengemukaan pendapat, banyaknya jumlah partai, dan rakyat yang semakin cerdas memilih.

Namun sayang, para politisi dan elit negeri ini tak juga kunjung cerdas untuk secara baik memaknainya. Kondisi politik Indonesia yang baru saja kita nikmati kemarin, tak bedanya dengan sebuah lakon. Aktornya adalah para politisi yang membangun skenario untuk menciptakan cerita atau persepsi tertentu (narrative) dengan pilihan sikapnya. Mempertontonkannya kepada khalayak yang bisa saja dirinya sendiri. Hampir di setiap kedipan mata, selalu muncul wajah-wajah tak bernyawa yang terus menyapa. Mereka membentuk sebuah diorama baru di tengah kehidupan masyarakat yang juga sudah terlanjur penat dengan bentuk sandiwara-sandiwara lainnya.

Itulah politik kasual. Semakin hari sejak dimulai masa kampanye, para politisi semakin sibuk untuk memperebutkan hegemonitas semu yang dibangunnya sendiri. Dalam panggung itu, mungkin sudah tak lagi dikenal sebuah kebajikan sebajik namanya, keramahan seramah wujudnya, dan kebaikan sebaik rasanya. Kapasitas substansial dari idealisme yang dimiliki oleh para calon legislator tersebut bukan lagi menjadi hal yang penting diketahui oleh masyarakat. Seakan menjadi tontonan masal pembodohan terhadap rakyatnya sendiri. Manakah yang sedang terjadi, prosedur demokrasi, kosmetika demokrasi, atau bahkan, kebohongan demokrasi?

Disonansi kognitif

Disonansi kognitif (cognitive dissonance) atau ketidaknyamanan yang terjadi di tengah hiruk pikuknya kampanye politik itu dirasa telah menjadi sebuah hal yang wajar. Harus diakui, masyarakat mungkin merasa tidak nyaman karena mendapat kerugian dari aktivitas politik itu. Terlebih bagi mereka yang telah skeptis dan juga apatis, potret perpolitikan pasti membuat kekecewaan semakin memuncak. Disonansi tersebut semakin dirasakan dan bisa jadi telah menyebar luas di masyarakat.

Masalah sebenarnya bukanlah siapa yang menjadi sasaran, tetapi bagaimana dan untuk apa semua ini dilakukan. Konflik atau disonansi pasti akan timbul ketika para elit berusaha mengambil keuntungan di tengah ketidakadilan yang mereka ciptakan sendiri. Aktivitas politik yang baik seharusnya memerlukan penetapan sasaran yang tidak hanya melayani kepentingan golongannya sendiri, tetapi juga kepentingan masyarakat yang dijadikan sasaran baginya. Namun sampai hari ini, ternyata penetrasi untuk menaklukkan pasar masih menjadi tujuan dan fokus utama sebagian besar politisi kita. Sungguh ironis, bukan kepentingan negara melainkan tak lebih dari kepentingan lingkar golongannya sendiri.

Jika pada pemilu 2004 belanja iklan kampanye menembus angka Rp 3 triliun. Hari ini, biaya untuk memasarkan diri para partai dan elit politik diperkirakan mencapai 20 triliun, naik hampir tujuh kali lipat. Tapi ironis, rakyat justru merasakan efek negatif. Karena transparansi, akuntabilitas, dan kecerdasan penggunaan besarnya anggaran tersebut tetap saja masih jauh dari alam pikiran para politisi negeri ini.

Sejak awal, mereka seharusnya dapat membaca nilai persepsi masyarakat dengan baik. Mereka adalah calon pemimpin yang sedang berkomunikasi dengan orang-orang yang akan dipimpinnya. Persepsi itu akan menentukan bagaimana masyarakat memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi yang membentuk gambaran dunia dalam dirinya. Para politisi harus lebih banyak memberikan nilai lebih bagi masyarakat. Karena, kepercayaan (trust) tidak dapat dibangun dengan sekedar janji-janji kosong.

Mengapa kepercayaaan begitu penting? Kepercayaan tersebut merupakan kunci untuk membangun harapan dan keyakinan masyarakat. Mereka harus benar-benar mengantarkan kepercayaan yang dijanjikan. Lebih dari sekedar safari kekuasaan apalagi meneriakkan slogan dalam semboyan iklan. Mereka harus peka, mampu membangun paradigma dan pemahaman publik, berorientasi pada kepentingan umum serta mampu mentransfer ide, gagasan, konsep, program, sikap dan kebijakan secara integral kepada masyarakat.

Kepala tegak

Para pemain politik seharusnya sudah sejak dulu merubah paradigma mereka sendiri, bahwa perjuangan ini bukanlah sebuah panggung sandiwara. Tidak artifisial semata. Sebuah sandiwara yang berhasil memedihkan mata dan memekakkan telinga kita. Hanya dengan langkah perjuangan yang memiliki kedalaman visi, masyarakat akan jauh lebih menghargai. Edukasi dan pembangunan psikologis masyarakat akan secara langsung membuat mereka yang tak peduli menjadi mengerti untuk bersama menikmati perjuangan ini.

Pemilu 2009 yang baru saja terjadi, harus menjadi saksi atas hadirnya perubahan sejati penuh arti. Cukup bagi kita semua berkawan dengan kekecewaan. Mereka, yang mulutnya berbusa dengan tangan yang selalu bergentanyangan kemana saja, semoga telah benar-benar berhasil kita dilemparkan ke kantong sampah, kita benamkan ke lumpur hitam. Agar mereka diam lalu mati tak bertenaga.

Jika kita masih memiliki mimpi dan harapan akan kejayaan Indonesia, maka berpartisipasi kemarin menjadi jawabannya. Perjalanan perubahan Indonesia masih amat panjang. Jarak begitu jauh, jalanpun tak berkesudahan. Mari tegakkan kepala, tatap dunia, bijaksanakan hati. Jadilah masyarakat optimis yang terbangun atas dasar karakter dan nilai positif. Tak cukup hanya dengan teriakan, karena pesta ini butuh pembuktian.

Sejarah yang akan memastikan hadirnya pahlawan sejati. Mereka yang mampu membawa Indonesia lebih sejahtera dalam drama kebenarannya. Akhirnya, kita semua akan dapat menikmati akhir cerita dari panggung sandiwara ini, dengan bukti nyata yang tak sekedar janji belaka. Kita tunggu siapa pemenangnya.

Bertolak dari hal tersebut, kini kita mendapatkan fakta yang boleh dibilang tidak berkorelasi positif dengan kondisi di atas, dimana demam TIK sudah mewabah tidak hanya di kalangan pendidik, namun juga masyarakat awam. Pemanfaatan TIK yang semakin luas ini tentu saja memerlukan perhatian dari semua pihak agar fokus pemanfaatan itu tidak hanya disekitar “fun, fashion, and entertainment”. Berfokus pada ketiga hal ini tentu terkesan “meninabobokan”. Diperlukan sisi lain untuk disentuh, dalam hal ini pendidikan. Sudah terdapat banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa TIK dapat menjadi pendukung (enabler) bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. TIK memiliki peranan strategis disini untuk memperluas akses ke sumber-sumber informasi pendidikan.

Tantangan Sekolah: Kendala Infrastruktur & SDM

Adalah menjadi rahasia umum bahwa akselerasi pemafaatan TIK di sekolah masih perlu dipercepat. Keinginan ini tentu bukan tanpa alasan. Rata-rata infrastruktur dan SDM di sekolah memang masih minim untuk menangani akselerasi ini. Tidak semua sekolah memiliki laboratorium komputer yang memadai. Selain itu SDM sekolah yang diberi wewenang mengelola TIK terkadang tidak cukup, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Tidak dipungkiri memang ada pihak manajemen sekolah yang patut diacungi jempol karena keinginan dan kepedulian kuatnya, berani ”mengimpor” SDM dari institusi lain untuk menangani TIK di lingkungannya. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian dan  pekerjaan rumah bagi instansi terkait

Inisiatif pemanfataan TIK dalam pendidikan sebenarnya sudah berjalan cukup lama dan tidak hanya datang dari Pemerintah, tetapi juga dari masyarakat dan institusi swasta. Global Distance Learning Network (GDLN) Indonesia yang memiliki subcenter di Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, dan Universitas Riau sangat berpotensi untuk mendukung program distance learning. Belum lagi, Departemen Pendidikan Nasional melalui Pustekkom telah menyediakan infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar-institusi di Indonesia melalui Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas).

Jardiknas yang terbagi menjadi empat zona (zona perguruan tinggi –Inherent, zona sekolah, zona dinas, dan zona individu) sanggup merangkul institusi pendidikan hingga ke level kabupaten. Fasilitas Jardiknas sudah menjamin konektivitas antar-institusi bisa dilakukan. Kini sudah banyak perguruan tinggi negeri dan swasta sudah terhubung ke Inherent. Pada tahap awal saja, yaitu tahun 2006 telah terbangun interkoneksi 32 localnode yang berada di perguruan-perguruan tinggi di ibu-ibu kota propinsi di Indonesia dengan bandwith bervariasi mulai 1, 2, 8, hingga 155 Mbps! Data terakhir menunjukkan sudah terdapat 462 nodes untuk Intranet Diknas Kota/Kabupaten, 300 nodes untuk Zona Perguruan Tinggi, dan 93 nodes untuk ICT Center (PGSD) (www.jardiknas.diknas.go.id). Selain itu, Detiknas juga telah memasukkan e-Pendidikan sebagai salah satu Flagship Program TI nasional.

Perkembangan pemanfaatan Internet sebagai media akses informasi merupakan modal dasar yang menggembirakan. Jumlah pemakai internet untuk di Indonesia terus meningkat. Menurut data dari APJII, pada tahun 2007 pemakai internet di Indonesia mencapai 25 juta orang, meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah warnet juga semakin banyak. Menurut AWARI, pada awal tahun 2008 jumlah warnet di seluruh Indonesia sekitar 10.000,  dan diperkirakan mencapai 12.000 di akhir tahun. Biaya warnet juga terus turun dari tahun ke tahun semakin memperluas peluang masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah untuk menggunakan internet.

Hanya saja ”berlimpahnya” akses ke Internet tidak secara otomatis membantu sekolah dalam mendayagunakan TIK dalam pembelajaran. Masih perlu sentuhan dan pembimbingan dari pihak lain, baik individu maupun institusi. Dalam konteks inilah universitas dapat mengambil peran untuk meningkatkan akselerasi pemanfaatan TIK dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Dilihat dari sisi ”topografi”, keberadaan sekolah ternyata tidak terlalu jauh dengan keberadaan institusi perguruan tinggi baik yang negeri maupun swasta. Kalau kita telusuri lebih lanjut, ternyata institusi perguruan tinggi yang memiliki program studi berbasis TI tidak sedikit. Diantara institusi tersebut, sudah ratusan jumlahnya yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM). Institusi pendidikan TIK mampu menjadi lokomotif dalam meningkatkan akselerasi pemanfaatan TIK di sekolah.

Menyemai Program Kemitraan

Pada tanggal 6 April 2009 yang lalu, Tim Esfindo (E-School for Indonesia) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia telah merilis sebuah mekanisme kerjasama kepada sekolah untuk mendayagunakan sistem pembelajaran online gratis. Fasilitas yang ada pada sistem ini meliputi fasilitas untuk komunikasi dua arah baik yang sinkronus maupun asinkronous, fasilitas manajemen pengguna, manajemen bahan ajar dan evaluasi. Dengan memanfaatkan sistem ini, pengguna mampu belajar dalam lingkungan belajar yang tidak jauh berbeda dengan suasana sebagaimana pembelajaran konvensional. Portal yang digunakan juga bukan sesuatu yang baru, diimplementasikan berbasis sistem open source, Moodle. Modifikasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan jenjang pendidikan. Tingkat sekolah menengah (K-12) memerlukan perhatian yang berbeda karena nature dari konten pendidikan dan karakteristik pelajar berbeda dengan universitas. Selain itu kemampuan TI baik pelajar dan guru masih bervariasi.

Hanya saja yang seharusnya lebih menjadi concern kita saat ini bukan pada jenis sistem apa yang dipakai, namun inisiatif apa yang sudah dilakukan berbagai pihak dalam pemanfaatan TIK ini. Inisiatif institusi yang mampu untuk memberikan layanan dan bimbingan terhadap institusi lain masih perlu ditumbungkembangkan. Universitas juga memiliki banyak ahli tidak hanya di bidang science, namun juga humaniora. Ini adalah modal penting untuk mengemas konten pendidikan yang berkualitas. Jalinan kerjasama juga dapat dilakukan antar konsorsium dosen dan guru (MGMP).

Sistem pembelajaran online dapat digunakan untuk membantu proses transformasi paradigma pembelajaran dari teacher-centered menuju student-centered. Bukan lagi pengajar yang aktif “menyuapi” pembelajar dengan materi atau meminta siswa bertanya mengenai sesuatu yang belum dipahami, tetapi disini siswa difasilitasi untuk belajar secara kritis dan aktif. Sistem ini dapat juga dikemas untuk melangsungkan proses belajar mengajar dengan pendekatan kolaboratif (collaborative learning) maupun pemecahan masalah (problem-based learning).

Akhirnya, upaya ini pada dasarnya hanya satu upaya dari sekian banyak upaya yang bisa dilakukan pihak universitas dalam membantu sekolah mendayagunakan TIK untuk meningkatkan akses para siswa terhadap konten dan aktivitas pembelajaran. Tentu saja ini juga bukan bentuk dukungan pertama kali dari pihak universitas kepada sekolah. Paling tidak inilah satu bentuk model yang bisa dilakukan untuk meningkatkan akselerasi TIK di bidang pendidikan kita.

Informasi lebih lanjut:

Situs Esfindo: http://esfindo.cs.ui.ac.id
Webpage: http://esfindo.wordpress.com
Email: esfindo@cs.ui.ac.id

Hak cipta ada, tetapi tidak nyata. Ia memiliki bentuk, tetapi sesungguhnya tidak berwujud (intangible). Buku, karya lagu, lukisan dan sebagainya memiliki bentuk yang nyata, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Semua itu adalah karya cipta, tetapi bukan hak cipta. Hak cipta adalah sesuatu hak yang muncul sesudah adanya karya yang memiliki bentuk, nyata atau terwujud. Michael F. Flint dalam Hasibuan (2006: 50) mengatakan bahwa copyright is a right given to or derived from work, and is not a right in novelty of ideas.

Keunikan hak cipta merupakan harta kekayaan yang bisa ‘dialihkan’ dan dijaminkan. CD atau kaset yang berisi lagu bisa habis di pasaran atau tidak lagi dipakai orang, tetapi sebuah lagu yang pernah direkam didalam compact disk (CD) akan selalu bersedia dan tidak pernah habis. Hak cipta atas sesuatu karya lagu sebagai harta kekayaan bisa berkurang atau hilang nilai ekonominya, tetapi karya lagu itu tetap bisa dieksploitasi orang dan memberi keuntungan ekonomis.

Industri musik atau lagu mengalami perkembangan yang sangat pesat didorong perkembangan teknologi. Teknologi elektronik, disamping mampu meningkatkan nilai estetika karya lagu, juga mempermudah orang dalam menikmati lagu dan musik. Melalui radio, televisi, internet dan lain-lain, karya lagu dan musik menyebar luas melampaui batas ruang dan waktu.

Hak Cipta
Hak cipta adalah hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusasteraan, seni dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film dan lain-lain. Hak cipta pada hakekatnya adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya.

Di Indonesia, undang-undang hak cipta dibentuk pertama kali tahun 1982 dan mengalami perubahan beberapa kali. Di Inggris perlindungan hak cipta karya musik (musical works) terwujud tahun 1882. Perancis telah menetapkan undang-undang hak cipta pada tahun 1793, namun perlindungan terhadap hak pencipta lagu atau musik baru muncul pertengahan abad 19. Amerika Serikat mempunyai undang-undang hak cipta sejak tahun 1790, tetapi komposisi musik baru masuk perlindungan hak cipta pada tahun 1831.

Perdebatan hak cipta muncul karena hak cipta dipandang sebagai satu dari sekian banyak bidang kegiatan manusia yang memungkinkan orang “menggunakan” sesuatu tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan orang lain untuk melakukan hal yang sama (Hasibuan, 2006: 9). Intinya dalam sebuah karya cipta terkandung hak cipta (moral dan material) dan hak setiap orang untuk mengambil manfaat darinya. Terdapat dua aliran pendapat, pertama, pencipta mendapat bayaran dari siapa saja yang membuat salinan hasil karya atau penggunaan hasil karyanya. Kedua, penghargaan hak cipta tidak cukup mendorong pencipta menghasilkan karya baru tetapi perlu dukungan ruang kreatif pemerintah kota setempat.

Di kota Bandung, potensi ruang kreatif seperti taman Salman ITB perlu direplikasi dan dikembangkan di beberapa taman-taman kota Bandung. Tersedianya meja permanen dengan fasilitas listrik dan jaringan internet gratis di ruang publik menjadi pendorong kreativitas warga kota. Pada tahun 1995 saja, Bandung tercatat sebagai satu dari tiga kota pengguna jasa internet terbesar di Indonesia. Setidaknya dari 14.000 pemakai Internet di Indonesia, Bandung menduduki peringkat ketiga dengan 1.000 pemakai setelah Jakarta (10.000 pemakai) dan Surabaya (3.000 pemakai) (KR, 13/02/08).

Ruang kreatif semacam inilah yang disebut oleh Charles Landry (2007 : 335) dalam bukunya The Art of City Making sebagai ruang publik alternatif. Ruang-ruang yang mendukung Bandung sebagai kota kreatif. Ruang ini merupakan bentuk transformasi dan minimalisasi kehidupan negatif kota seperti prostitusi, ajang minuman keras, gelandangan atau aktivitas jalanan lainnya di Kota Bandung.

Hak Terkait
Pembahasan hak cipta tidak bisa lepas dari hak yang berkaitan atau biasa disebut hak terkait. Di dunia internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait, yaitu konvensi roma, sementara di Indonesia pengaturan hak terkait masih menyatu dalam UUHC.

Pencipta adalah orang yang atas inspirasinya melahirkan karya cipta atau ciptaan, seperti buku, lagu, drama, tari dan sebagainya, maka pemegang hak terkait adalah orang atau lembaga yang melahirkan karya-karya turunan dari karya ciptaan, seperti karya rekaman suara, karya rekaman gambar pertunjukan dan karya siaran. Kegiatan ‘mencipta’ pada masa lalu belum dipandang sebagai suatu pekerjaan. Jadi, ‘peniruan ciptaan’ dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral di banding pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomis. Hak ekonomi sebagai bagian pokok hak cipta berkembang seiring dengan penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi penggandaan “copy-paste” atau “burning”.

Hak Ekonomi
Pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produk hak cipta melanggar hak ekonomi pencipta yang disebut dengan “hak memperbanyak” ciptaan yang secara internasional dinamakan dengan hak reproduksi. Ironisnya, pandangan yang mengganggap kejahatan hak cipta “tidak terlalu jahat” tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum. Bahkan muncul anggapan bahwa pembajakan dianggap sebagai strategi promosi tidak langsung bagi industri major label.

Maraknya perdagangan produk bajakan, mempunyai dua wajah yaitu pertama, memberikan lapangan kerja dan keuntungan bagi pedagang kaki lima. Kedua, membudayakan segala cara untuk mendapatkan untung.

Pemahaman masyarakat terhadap hak cipta akan lebih rancu lagi jika kita membicarakan hak ekonomi pencipta lainnya yang dinamakan “hak mengumumkan”, yang secara internasional dikenal pertama, hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik. Kedua, hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisian tanpa kabel (termasuk penyiaran suara dan gambar dari suatu karya, misalnya oleh radio dan televisi dan berbagai bentuk pengkomunikasian karya kepada publik secara tidak langsung, tetapi tidak menggunakan kabel). Ketiga, hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel. Berdasarkan ketentuan hukum hak cipta, kalau orang hendak memperdengarkan lagu kepada umum (publik) harus mendapat izin dari pencipta lagu untuk memberi lisensi “hak mengumumkan” lagu. Menurut John Locke (Hasibuan, 2006: 45), pencipta, pengarang, penemu sama seperti pekerja, sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada mereka diberi upah (royalti). Royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah upah karya intelektualnya. Hak intelektual didefinisikan sebagai hak, hak itu bersifat pribadi sehingga timbul gagasan untuk melindunginya. Pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualnya. Karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya.

Dari berbagai pemahaman tentang hak cipta, hak terkait dan hak ekonomi serta berbagai kasus pelanggaran atau pembajakan yang terjadi seyogyanya menjadi pertimbangan dalam kurikulum pendidikan minimal tingkat menengah atas (SMA) di kota Bandung.

Kepuasan yang tercipta saat mencapai titik puncak membuat kita seakan-akan lupa dengan proses perjalanan yang rumit yang bisa memakan waktu berhari-hari, tak jarang diperhadapkan dengan berbagai macam halangan dan hambatan baik berupa cuaca yang buruk maupun kemungkinan gangguan binatang buas serta kekurangan bekal bahan makanan.

Sejenak jika dipikirkan, hambatan-hambatan yang berbagai macam dalam perjalanan itu saja, dapat membuat hati kita mengurungkan niat untuk melakukan suatu pendakian.

Pendakian mencapai puncak suatu gunung, tidak ada bedanya dengan pencapaian puncak spiritual kita. Dalam mendaki puncak spiritual menjalaninya tentu saja kita akan diperhadapkan banyak hambatan berupa cobaan dan ujian dari Tuhan. Titik puncak adalah simbol dari suatu ketinggian derajat spiritual atau maqam seseorang, dan inilah yang ingin dicapai oleh setiap manusia dalam menempuh perjalanan spiritualnya.

Dalam menempuh perjalanan spiritual mencapai puncak, seorang pesuluk atau katakanlah para pencari Tuhan sebelum melakukan perjalanan terlebih dahulu melakukan persiapan-persiapan tertentu demi kelancaran suatu perjalanan. Sebagaimana seorang pendaki gunung, seorang pesuluk harus memiliki gambaran mengenai gunung yang akan didaki, jika sebelumnya belum pernah mendaki gunung maka diperlukan seorang guide atau pembimbing. Katakanlah pembimbing ini disebut seperti Rasul, Nabi, Mursyid, Avatar atau mungkin kyai, pendeta, rahib dan sebagainya. Selain itu peta perjalanan dalam hal ini adalah Syariat. Secara bahasa syariat berarti jalan, petunjuk jalan agar tidak tersesat di jalan. Jika nanti tersesat kita mesti kembali lagi ke peta syariat. Utnuk melanjutkan perjalanan ke puncak.

Dalam mendaki gunung. Tujuan sama. Yaitu mencapai puncak. Dalam hal ini adalah Tuhan. Orang boleh berbeda dalam memilih jalan, syariat, tarikat, mashab ataupun agama, namun tujuan sama yaitu puncak Tuhan. Ada yang menuju puncak dengan jalan berputar mengelilingi lereng gunung sampai akhirnya mencapai puncak. Ada yang memulai dari sebelah Utara, Selatan, Barat, dan Timur. Pun sampai di puncak.

Sebahagian orang ada yang merintis, melintas, atau membuka jalan-jalan baru (tarikat baru, ajaran baru) dengan tetap berlandaskan dengan “kompas Tuhan” dan peta ketuhanan yang sudah digariskan oleh Tuhan melalui Nabi - nabi-Nya yang sampai kepada suatu kaum. Dan manusia pun menuju puncak.

Dalam perjalanan pun tidak semata-mata terus berjalan tanpa henti. Tapi ada pos-pos tertentu, kita mesti singgah untuk beristirahat. Bisa berupa sekedar duduk istirahat, tidur, makan dan minum (berhubungan dengan urusan duniawi) karena ini bisa menjadi bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Meskipun begitu, namun sebahagian kecil orang (orang istimewa), yang sudah makan garam melintasi gunung, hanya memerlukan waktu yang singkat untuk istirahat dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Ada juga yang hanya sekali atau dua kali saja singgah istirahat kemudian berjalan lagi. Orang – orang inilah yang sudah diliputi akan kerinduan dengan suasana puncak ketuhanan. Diantara orang-orang istimewa ini, yang sudah sering melakukan perjalanan, yang sudah berkali-kali naik-turun gunung, ada juga yang mampu membawa “suasana puncak” di setiap pos-pos perjalanannya, sehingga dimana pun dia berada, dia senantiasa merasakan suasana seperti jika sudah berada di titik puncak gunung. Sudah tak ada lagi perbedaan baginya. Kenikmatan yang dirasakannya di puncak dapat pula dia nikmati di kaki-kaki maupun di lereng-lereng gunung. Sebegitu nikmatnya, hal yang sama dia rasakan pun jika menempuh perjalanan dengan jalan berbeda-beda, jalan berliku-liku dan kadang tersesat jauh ke dalam hutan. Baginya tak ada lagi sesat, tidak ada lagi kebuntuan. Kerapnya melakukan perjalanan sehingga dia mengenali benar setiap Inci gunung tersebut, di mana ada jalan buntu, dia sudah tahu betul, dia sudah rasakan betul, karena pernah menjalaninya. Baginya, tidak ada lagi beda antara puncak dan kaki gunung. Tidak ada lagi beda antara jalan buntu ataupun jalan yang lurus. Toh dia sudah membawa puncak gunung itu dalam dirinya. Orang seperti ini pastilah orang yang sudah pernah merasakan dan mencapai titik puncak berkali-kali.

Jika dipikir-pikir, orang seperti saya terutama(penulis) lebih memilih jalan yang sudah ada, dan yang lurus-lurus saja, yang sudah dibuat dan dirintis oleh para pendaki ulung sebelumnya. Selain tidak berani menempuh resiko yang fatal jika merintis jalan baru, juga karena takut tak akan pernah merasakan suasana puncak karena terlalu lama menempuh suatu perjalanan yang dikarenakan terlalu seringnya singgah beristirahat di dalam suatu perjalanan ataupun terlalu lama beristirahat di setiap persinggahan dalam perjalanan atau bahkan mungkin terlalu sering mendapatkan jalan buntu dan terlalu sering tersesat dijalan. Sehingga, jangankan mencapai puncak berkali-kali, waktu habis (umur habis) sebelum pernah merasakan dan mencapai bagaimana titik puncak itu. Sehingga orang seperti diri saya, yang masih terlena dengan suasana istirahat (duniawi) dalam pos-pos perjalanan, hanya bisa berusaha untuk memaksimalkan proses-proses dalam perjalanan. Syukur-syukur jika bisa sampai pada titik puncak, jika tidak, maka saya hanya bisa menciptakan suasana seolah-olah beginilah puncak itu, “seakan-akan” puncak, atau mencari tahu suasana puncak itu seperti apa dari para pendaki gunung yang sudah berkali-kali ke puncak gunung.

Dan saya hanya bisa bernyanyi: “naik-naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali, kiri kanan kulihat ada banyak pohon cemaraaa…”.

Pilihan Politik Seumpama Menu Makanan; tergantung selera

Pilihan politik itu seumpama selera makan. Sekiranya menu ‘janji politik’ yang disampaikan oleh para caleg itu mengundang ’selera’ para calon pemilih, maka beruntunglah caleg itu. Ini dengan catatan bahwa para calon pemilih mampu mengingat nama caleg yang menyajikan menu yang berselera tersebut. Karena dengan ratusan nama caleg yang terpapar di kertas suara seukuran A1 - kertas kalkir tersebut, maka rada susah dan makan waktu bagi para pemilih untuk memerhatikan nama caleg idamannya. Slogan ‘1 menit di kotak suara menentukan nasib 5 tahun ke depan’ bakal direvisi menjadi mungkin 30 menit.

Seberapa banyak caleg atau partai yang menyajikan menu janji politik yang berselera, di tengah masyarakat yang sudah mual akan janji-janji membosankan? Kalau kita mau berhitung statistik, seberapa banyak janji pemilu 2004 yang sudah tertunaikan? Alih-alih memenuhi janji-janjinya, berkunjung ke daerah pemilihan pun mungkin bisa dihitung dengan jari. Para legislator malah sibuk dengan urusan lainnya; studi banding ke luar negeri, lobi-lobi di luar parlemen, sibuk menyusun strategi berkoalisi, atau yang tiba-tiba jadi selebritas ‘hitam’ lagi sibuk menyusun alibi di depan penyidik KPK sambil menyeret semuanya baik sekondang maupun seterunya.

Memang tidak semua legislator sedemikian, masih banyak yang idealis, santun dan tidak tercemari oleh ambisi kekuasaan dan kesejahteraan. Mereka yang sudah tergolong mapan secara rohani dan merasa cukup dengan kondisi finansialnya sebelum menginjak senayan, sudah menyiapkan mental dan idealisme untuk tetap berjuang sesuai amanah. Banyak diantara mereka yang boleh dibilang tidak terlalu kaya, tapi menolak untuk menjadi kaya dengan jalan mengebiri amanah. Untuk beberapa legislator itu, sayang jarang dipublikasikan media, kita pantas mencatat namanya untuk kita contreng lagi di pemilu tahun ini. Ada yang masih menggunakan angkot untuk transportasi harian - kendaraan dinas hanya dipakai untuk dinas, ada yang memilih nge-kos di tempat sederhana, ada yang seluruh gajinya disumbangkan untuk membangun prasarana di dapilnya, dan lainnya. Beberapa gelintir itu tentu saja tidak terjangkau pemberitaan media yang umumnya menganut “bad news is a good news”.

Peluang Golput dan Fakta Pilkada

Lantas, bagaimana peluang golput nanti? Mari kita lihat statistik beberapa pilkada yang bisa menjadi tolak ukur kesuksesan pemilu nasional kali ini. Dengan asumsi bahwa pilkada adalah benchmark terbaik mengingat tingkat kepemahaman atau garis singgung kepentingan masyarakat terhadap visi misi calon pemimpin daerahnya masih lebih tinggi dibanding partai atau calegnya yang kadang gak begitu jelas.
Hasil pilkada di berbagai tempat menunjukkan bahwa golput menjadi pemenang. Pilkada Jawa Tengah, angka golput mencapai lebih dari 45.3%. Pilkada putaran pertama di Jatim mencatatkan angka 39.2% untuk Golput. Kalau ada putaran kedua, semestinya yang maju adalah pasangan bodong plus Karsa sebagaimana sering diadakan di desa-desa.

Berikut data Golput di masing-masing Pilkada, baik Pilbup, Pilwalkot, sampai Pilgub:
- Golput di Pilgub Jateng 45.3%
- Golput di Pilgub Jatim 39.2%
- Golput di Pilgub Kaltim 42.07%
- Golput di Pilgub DKI Jakarta 36.2%
- Golput di Pilgub Sulsel 33%,
- Golput di Pilgub Jawa Barat 34,67%
- Golput di Pilgub Kalbar 37.69%
- Golput di Pilgub Banten 39,28 %
- Golput di Pilgub Sumatera Utara 41%,
- Golput di Pilgub Kalsel 40%
- Golput di Pilgub Sumbar 37%
- Golput di Pilgub Jambi 34 %
- Golput di Pilgub Kepri 46%.
- Golput di Pilbup Cirebon 38.22%
- Golput di Pilwalkot Bandung 30.19%
- Golput di Pilbup Pati 50%,
- Golput di Pilbup Bogor 45%,
- Golput di Pilbup Wajo 32%,
- Golput di Pilbup Sukoharjo 42,33%,
- Golput di Pilbup Wonogiri 39,05%
- Golput di Pekalongan dan Solo masing-masing 50%
- Angka golput tertinggi tercatat di Pilwalkot Pontianak yang mencapai 61%.

Data diatas menunjukkan bahwa angka Golput di seluruh Indonesia rata-rata sekitar 35%-45%. Sebuah angka partisipasi negatif yang cukup tinggi. Memang tidak semua angka golput ini tinggi, terhitung di beberapa pilkada; Ambon, Sidrap, Bali dan NTB angka Golputnya rata-rata ‘hanya’ 25%, dan yang paling rendah adalah di pilgub NTT yang angka golputnya hanya 20%. Statistik pemilu nasional juga menunjukkan penurunan tingkat partisipasi pemilu. Data Kompas menunjukkan bahwa partisipasi pada Pemilu 1999 mencapai 92,74 persen. Pada pemilu legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi turun menjadi 84,07 persen. Adapun tingkat partisipasi pada Pemilu Presiden 2004 di putaran I dan putaran II masing- masing sebesar 78,23 persen dan 77,44 persen. (Kompas; 17/06/2008).

Kenapa Golput?
Angka Golput yang tinggi ini tidak bisa dipandang remeh. Ibaratnya bahwa kepada setiap pemenang pemilihan, ada pesan bahwa dukungan terhadap mereka tidaklah bulat. Ada suara-suara yang sungguh sangat besar dari sisi kuantitatif yang tidak berada di garis yang sama dengan para pemimpin terpilih itu. Meskipun tidak semuanya mengambil jalan golput sesuai ideologisnya.

Beberapa pembicaraan di sejumlah media menyebutkan bahwa ada tiga alasan munculnya Golput; yang pertama alasan administratif karena tidak terdaftar oleh KPU, kedua alasan teknis karena saat pemilu tidka berada ditempat sehingga kehilangan kesempatan memberikan suara dan yang terakhir adalah yang memiliki alasan ideologis, yang memang tidak berniat menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak adanya figur yang dianggap layak untuk dijadikan pilihan politik. Sebahagian golput-er ideologis ini semakin sadar bahwa demikian banyak pemilu yang telah berlangsung tidak memberi pengaruh positif apa-apa kepada kepentingan mereka; baik ekonomi maupun sosial-politik. Malah cermin yang diberikan para calon terpilih sebagaimana ditayangkan di media adalah cermin yang retak. Tidak jauh-jauh dari korupsi, kolusi, suap, kekerasan politik, sikap pongah dan tinggi diri, bahkan di beberapa tempat para legislator ini merasa wajib untuk didahulukan kepentingannya. Selain itu ada juga yang berpandangan jauh lebih filosofis; pemilu adalah prasarana sekularisme yang ditengarai akan menyingkirkan peran agama dalam kehidupan; terutama ketika mereka melihat banyak aturan yang dihasilkan parlemen menabrak rambu-rambu agama. Meski dalam parlemen sendiri tidak sedikit legislator yang berasal dari partai berbasis agama. Alasan lainnya menyebutkan bahwa pemilu telah melahirkan dampak negatif: masyarakat terkotak-kotak dan hubungan sosial menjadi renggang. Yang lebih parah, Pemilu/Pilkada bahkan sering melahirkan konflik sosial, yang tidak jarang mengarah pada bentrokan fisik dan tindakan anarkis. Sejumlah konflik berbau kekerasan di berbagai daerah Indonesia tidak jarang dipicu oleh perebutan kekuasaan pada proses Pilkada.

Siapa yang paling rentan mengidap ideologi golput ini? Kayaknya semua lapisan masyarakat; level atas yang kecewa dengan elit, kaum menengah yang gelisah dan apatis dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat bawah yang merasa kehidupannya tidak mengalami perubahan meski memilih berkali-kali.

Siapa yang paling diuntungkan dengan adanya golput ini? menurut penalaran saya, yang paling diuntungkan adalah partai yang punya simpatisan atau kader yang militan dan mengakar tidak peduli soal kinerja atau program kerja partainya. Meski janji-janji tidak tertunaikan, mereka masih punya ikatan emosional dan ideologis dengan partai tersebut. Kalau para kader dan simpatisan ini solid maka raihan suara partai ini akan lumayan mengantar calegnya ke kursi parlemen. Salah satu partai ini adalah PKS dan Golkar. Sebagaimana dikatakan oleh bekas presiden PKS Hidayat Nur Wahid, “PKS sementara ini yang paling solid dalam menghadapi Pemilu mendatang dan apabila dari pemilih banyak yang Golput partai ini yang paling diuntungkan, tetapi demi kepentingan nasional Golput harus diminimalkan, agar wakil-wakil rakyat yang dipilih itu berkualitas,” katanya.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid: ‘Golput akan menjadi sangat kontraproduktif. Sebab, Pemilu menghadirkan anggaran dan sumber daya yang sangat besar’ (Detik.com, 24/7/08)
Megawati mengatakan; “Orang golput tidak boleh menjadi WNI.” Ketua KPU Abdul Hafiz juga pernah mengatakan : “golput tidak pernah melahirkan pemimpin yang baik” (detik.com, 17 Juli 2008).

Apapun kata para pemimpin itu, melihat fenomena di Pilkada sebagai benchmark terbaik pemilu kita, kelihatannya Golput akan tetap keluar sebagai pemenang. Paling minimal mencapai 30% dari total pemilih. Karenanya, Golput Insya Allah menang!

Golput will get nothing! It’s true, man! Ketika berbicara soal kontribusi politik, kasat mata memang tidak ada sumbangan atau perolehan dari para Golput-ers.  Namun suara golput merupakan manifestasi sebuah pemberontakan dari keadaan stagnan yang masif, suara yang memberi peringatan kepada pemimpin atau caleg terpilih bahwa keterpilihan mereka tidaklah bulat bundar. Ada bopeng sana-sini yang siap-siap menggerus sekiranya tidak amanah sesuai janji. Golput pun bukanlah suara ancaman untuk anarkis, ia hanya anarkis dalam memendam hak yang dimilikinya. Dan tentu saja Golput juga adalah pilihan halal warga negara.