Kenapa Indonesia nyaris menjadi “republik gulita”? Menurut Wapres Jusuf Kalla, keadaan ini diakibatkan ekonomi yang tumbuh pesat. Selain itu, Wapres mengakui terjadinya pemborosan pemakaian daya listrik di mana-mana (Kompas.com, 27/6/08).

Di banyak negara berkembang, hampir selalu muncul dua masalah kembar. Pertumbuhan ekonomi dibarengi, inefisiensi pemakaian energi dan melebarnya kesenjangan ekonomi.

Harga listrik amat murah bagi golongan menengah-atas, tapi sebaliknya terasa sangat mahal bagi lapisan bawah masyarakat. Akibatnya, insentif berhemat, justru hanya muncul pada kelompok terbawah yang pemakaian energinya amat minim.

Intensitas energi – jumlah energi dibutuhkan untuk menghasilkan tiap dollar output — lebih rendah di negara-negara di mana harga listriknya tinggi. Bukan sebuah kebetulan jika Denmark menjadi negara dengan harga listrik tinggi sekaligus menjadi ekonomi yang efisien-energi (Economist, 8 Mei 2008).

Sulitnya berhemat
Ibarat pepatah, sektor kelistrikan bangsa ini sudah besar pasak daripada tiang. Dalam situasi demikian, potensi penghematan sulit terlihat dan diwujudkan. Sebabnya, energi  mengambil porsi kecil saja dalam anggaran perusahaan atau rumah tangga. Apalagi, di kantor-kantor pemerintahan yang birokrasinya masih macet dan dijangkiti korupsi.

Distorsi dalam pemakaian energi seringkali amat pelik dan berurat-akar. Bagi kalangan bisnis, investasi dalam instalasi penghemat energi tak terlalu menarik karena mereka cenderung untuk menggenjot pendapatan  ketimbang mengurangi biaya. Para pengembang bangunan perkantoran,  pusat perbelanjaan, dan perumahan, tak perlu repot mengeluarkan investasi besar karena tagihan listrik akan ditanggung penyewa/pembeli.

Di sisi lain, konsumen pun senang karena mendapat harga lebih murah meski minus pengefisien energi. Sedangkan dalam keadaan normal, perusahaan listrik juga mendorong konsumen agar mengonsumsi listrik sebanyak mungkin.

Semua benang kusut tersebut harus ditangani agar masalah laten kelistrikan terurai. Pengalihan waktu operasi industri ke Sabtu dan Minggu seperti tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) lima menteri, tidaklah cukup. Langkah lain yang perlu diambil adalah menghilangkan informasi asimetris, yakni agar gedung baru, perumahan, ataupun barang elektronik, yang dibeli konsumen memenuhi syarat efisiensi energi yang lebih baik.

Upaya penghematan mutlak diperlukan, sebab selain membutuhkan waktu lama, membangun pembangkit listrik baru juga meminta biaya amat besar, bahkan sering dengan jalan menambah utang.

Megawatt vs Negawatt
Dunia menyepakati hemat energi adalah salah satu jalan memelihara bumi. Namun, perubahan–perubahan dalam menyikapi semakin terbatas dan mahalnya sumber energi, mesti masuk akal pula secara ekonomi. Tidak mengurangi hak publik, dan tidak kontraproduktif terhadap perekonomian.

Alternatif yang kini kembali menemukan momentum baru adalah menciptakan pembangkit virtual “negawatt” yang gagasannya diperkenalkan Amory Lovins (1989). Dengan metode ini, peningkatan suplai listrik dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pada peralatan yang ada atau mengurangi konsumsi sementara waktu, ketimbang membangun pembangkit baru yang mahal.

Pada saat beban puncak, konsumen mengurangi konsumsi listrik; contohnya dengan mengurangi suhu pendingin udara di pusat perbelanjaan. Hasil penghematan inilah yang dapat “dijual” kepada pihak lain dengan perjanjian yang disepakati bersama dengan otoritas energi.

Secara teoretis negawatt dapat diaggregasi dan sebuah “pasar” otomatis muncul untuk memperdagangkan produk tersebut. EnerNOC, sebuah perusahaan Kanada, berhasil mengagregasi 796 megawatt kontrak negawatt dan sukses listing bursa saham. (The Star, 6/8/07).

Efisiensi energi sering disebut sebagai “bahan bakar kelima”. Untuk menciptakannya, dibutuhkan bekerjanya prinsip ekonomi dan bukannya sekadar instruksi pemerintah. Di banyak negara, tantangan inilah yang kemudian meciptakan peluang munculnya perusahaan jasa energi (ESCos) untuk membantu perkantoran dan rumah tangga mengurangi tagihan listrik mereka. Di AS, bisnis ini sekarang tumbuh 22 persen per tahun dengan omset 3,6 miliar dollar AS.

Alternatif ini cukup realistis misalnya untuk mendorong penghematan di bangunan-bangunan publik seperti kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan universitas. Yang diperlukan hanyalah dukungan kredit perbankan yang akan dilunasi dari hasil seluruh penghematan tersebut.

Krisis kelistrikan sudah memakan banyak korban. Karena itu, jangan lagi pengusaha, buruh, dan masyarakat, dibuat lunglai dengan kebijakan-kebijakan jangka pendek yang tidak hati-hati dan merugikan.

Di dalam film, ketika kapal tersebut tenggelam, para penumpang kelas pertama berebutan menaiki perahu penyelamat yang jumlahnya sedikit. Hanya karena adanya kekerasan hati para kelasi, yang mempergunakan senapan untuk menghalangi kelompok plutokrat itu, maka para wanita dan anak-anak bisa menaiki kapal.

Sebenarnya, menurut penjelasan dari orang-orang yang selamat, aturan “para wanita dan anak-anak dahulu” diikuti tanpa kecuali juga oleh kalangan atas. Statistik menunjukkan 70 persen penumpang pria di kelas pertama dan 90 persen di kelas kedua tewas tenggelam. Para pria di daftar penumpang kelas pertama di Titanic sebetulnya masuk dalam kategori Forbes 400 pada waktu itu, termasuk Jacob Astor yang dianggap sebagai pria terkaya di AS saat itu. Konon setelah berjuang menaikkan istrinya ke atas perahu, Ascor menolak ikut sembari melambaikan selamat tinggal kepada istrinya.

Para pembuat film tersebut sengaja mengubah cerita dengan alasan: sekarang ini tak seorang pun akan memercayainya. Di Indonesia, kisah para elite yang hidup bersahaja sesaat pascakemerdekaan juga menjadi romantisme sejarah. Sebaliknya, kini para elite hidup jauh berbeda dari rakyat kebanyakan.

Problem Elite
Sekarang Indonesia memang memiliki elite politik hasil seleksi yang lebih kompetitif dan terbuka. Dengan kekuatan uang, otak, atau kemasyhuran, siapa saja bisa mencapai kedudukan puncak di pusat dan daerah. Orang-orang tersebut dipilih langsung oleh rakyat untuk menjalankan lembaga-lembaga utama agar menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Tapi seiring waktu, kenyataan justru berbicara lain. Rakyat kian percaya bahwa elite lah yang tak boleh menderita. Contoh tentang hal ini adalah terbitnya PP 37 Tahun 2006 yang dirancang untuk menghapus “kemiskinan” anggota legislatif di daerah. Ironisnya, anggota DPRD melalui asosiasinya justru berduyun-duyun datang ke Jakarta untuk menentang revisi PP tersebut.

Hal itu mengafirmasi, demi kepentingan sempit dan jangka pendek elite lebih mengutamakan dirinya sendiri atau sesamanya. Sedangkan menyangkut kepentingan publik, elite lebih banyak berbicara hal yang serupa dan sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Penanganan masalah banjir, kelangkaan minyak tanah, dan  meroketnya harga beras, sekadar pengulangan masalah dari tumpukan masalah yang ada tanpa penyelesaian yang tuntas.

Kompetisi saja ternyata tak cukup melahirkan elite yang berjiwa publik. Indonesia bahkan kini semakin modern dengan aneka undang-undang dan dibentuknya banyak komisi negara independen. Belum lagi ditambah otonomi daerah dan pemekaran wilayah yang terus berlanjut. Namun berbagai terobosan itu, alih-alih cepat meredakan masalah namun yang banyak terdengar justru “kegaduhannya”. Inilah celakanya, tekanan kompetisi justru mendorong elite semakin agresif mengabaikan nasib rakyat.

Tantangan
Satu dekade reformasi menjadi titik kritis yang tak bisa diremehkan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak dari semua perubahan ini akan terus tumbuh. Frustasi atas langkah elite yang lamban dan membelakangi harapan pemilihnya akan semakin mendorong mereka yang tandas kesabarannya kembali masuk ke alam pikiran –meminjam Fareed Zakaria — otoritarian namun liberal. Kencangnya desakan untuk kembali ke naskah konstitusi sebelum amandemen adalah sedikit contoh yang mencerminkan dinamika tersebut.

Kelebihan Orde Baru adalah disiplin dalam hal menjamin kebutuhan pokok rakyat. Pada masa kini “politik beras” yang dibalut korupsi semacam itu menjadi tak relevan lagi. Yang diperlukan sekarang adalah menjauhkan kepentingan-kepentingan politik dari setiap keputusan ekonomi. Inilah sesungguhnya tantangan pemerintahan saat ini. Berbagai kemelut ekonomi seperti masalah perberasan akan mendapatkan penyelesaian apabila kebijakan ekonomi tak lagi didistorsi para pencari rente.

Edmund Burke pernah menggambarkan masyarakat sebagai suatu kerjasama antara yang telah mati, yang masih hidup, dan yang belum lahir. Dalam sistem yang sedang berkembang ini sulit sekali untuk melihat siapa yang akan berbicara mewakili mereka yang belum lahir, yakni bagi masa depan. Seperti peristiwa Titanic, para elite memiliki peluang menjadi pahlawan dengan berkorban demi perspektif yang lebih berjangka panjang itu. (31/5/07)

Jika bukan karena kekurangan uang, tak mungkin banyak orang kaya rela tua di jalan ditemani kemacetan. Bukan cuma selalu defisit duit, lazimnya orang miskin, orang kaya juga menerapkan manajemen gali lubang tutup lubang, dan banyak yang dililit utang. Konon utang ini malah sudah menjadi life style. Pengutang dari golongan kaya “tanggung” sudah biasa memajang deretan kartu kredit di dompet. Sedangkan debitor, istilah keren pengutang kelas kakap, malah belum selesai mengukir sejarah hitam BLBI di negeri ini.

Karena gemar membuat utang tadi, membuat orang kaya gampang disergap kesengsaraan. Yang paling ringan diteror-dikejar debt collector, sementara yang sedikit lebih berat harus menginap di hotel prodeo karena tak mampu (mau) bayar utang. Begitulah, ternyata orang kaya selalu kekurangan dan juga dekat dengan kesengsaraan.

Jika direnungkan, tulis Hidayat Nataatmadja (1985), alangkah miskinnya orang-orang kaya itu. Sedemikian miskin sehingga dia akan berusaha menambah kekayaannya dengan jumlah yang luar biasa, misalnya 100 juta per bulan! Kalau dia hanya berhasil menambah kekayaannya dengan 10 juta saja, pasti dia akan mengeluh kemiskinan!

Pejabat publik di negara ini termasuk yang sering berkeluh kesah soal penghasilan mereka. Katanya, gaji yang diberikan negara lebih kecil dibanding yang diterima para eksekutif swasta. Karena merasa “dimiskinkan” negara, lalu mereka meniru jalan orang miskin bodoh. Mereka menjadi maling, istilah resminya yaitu koruptor, di mana pekerjaan utamanya adalah menggasak uang negara. Berangkat dari keluh kesah ini, beberapa bekas menteri, gubernur, bupati, dan anggota legislatif, harus mengakhiri petualangannya di penjara.

“Luxury Fever”
Seperti halnya di negara makmur, barangkali banyak orang kaya di negeri ini juga tidak pernah benar-benar merasa kaya. Sebabnya, orang kaya selalu mengidap –meminjam Robert Frank– “luxury fever”, yaitu sejenis penyakit kekurangan dan kesengsaraan berkelanjutan. Hidup terasa kurang kalau belum menempati rumah paling mewah seperti di iklan hari ini. Dan sengsara manakala melihat teman sekantor sudah memakai mobil keluaran paling baru.

Penyakit atau tepatnya perasaan (yang sebetulnya menghina kemiskinan absolut) tersebut, sejak lama memang telah menguras perhatian psikolog dan ekonom. Di negara makmur secara rutin diadakan survei nasional yang menanyakan kepada responden apakah dengan lebih banyak uang mereka menjadi lebih bahagia? Hasilnya, seperti dikutip The Economist (19 Desember 2006), orang kaya umumnya lebih bahagia dari kaum miskin, akan tetapi penduduk negara kaya tidak lebih bahagia setelah negara mereka lebih makmur. Jepang hari ini jauh lebih baik dibanding pada 1950, namun proporsi yang mengatakan “very happy” tetap konstan. Di Amerika Serikat sama saja, “So many lucky men, restless in the midst of abundance,” tulis majalah tersebut.

Banyak penelitian menemukan bahwa semakin besar kue ekonomi suatu negara memang tak menjamin masyarakatnya semakin bahagia. Headey, Muffel, dan Wooden (2004) menyimpulkan bahwa kebahagiaan individu lebih dipengaruhi lingkungan ekonomi saat ini dibanding persepsi sebelumnya. Sesuatu yang dianggap bernilai tinggi sekarang, ternyata hanya memberikan secuil kebahagiaan ketika berhasil memperolehnya beberapa waktu kemudian.

Ahli psikologi menamakan fenomena demikian dengan istilah “hedonic treadmill.” Ibarat reaksi anak kecil terhadap sebuah mainan baru, demikian pula orang dewasa apabila mendapatkan sesuatu. Kepemilikan atas barang-barang tertentu memberinya kesenangan sesaat, lalu setelah itu semuanya menjadi basi. Hal ini terjadi karena manusia memiliki sifat dasar highly adaptable. Dan di sisi lain, sering memiliki aspirasi menjadi “seperti yang lain.”

Tapi mengapa banyak orang percaya dengan lebih banyak uang akan membeli lebih banyak kebahagiaan (meski tidak pada kenyataannya)? Baucells dan Sarin (2006) mengajukan sebuah model “projection bias” untuk menjawab teka-teki ini. Bias ini menurut mereka disebabkan karena tendensi orang memakai ukuran sekarang (current level) untuk mengalkulasi utiliti yang bisa didapat dari konsumsi di masa depan. Bias tersebut memiliki dua efek; pertama, membuat orang kaya terlampau menaksir tinggi (overrate) kebahagiaan yang akan didapat dari sejumlah uang. Kedua, bias ini menyebabkan terjadinya misalokasi anggaran konsumsi dengan terlalu banyak dipakai pada permulaan horison perencanaan atau terlalu banyak mengonsumsi barang-barang adaptif.

Fungsi Uang
Lalu apa yang bisa dibeli dengan segepok uang di tangan? Pendapat pertama menyatakan: dengan uang siapapun akan terbebas dari kekhawatiran akibat tak punya uang. Di musim hujan, anda tak perlu cemas jika sewaktu-waktu ada genteng bocor sehingga harus membayar tukang.

Sedangkan menurut pandangan kedua, meski uang adalah bukan segala-galanya, tapi pada kenyataannya banyak hal harus diselesaikan dengan uang. Seperti dikutip Gretchen Rubin ekonom Richard Layard mengidentifikasi “the big seven” kebahagiaan yaitu meliputi hubungan keluarga, keadaan keuangan, pekerjaan, komunitas pertemanan, kesehatan, kebebasan, dan nilai-nilai individu. Meski uang hanya salah satu unsur saja, tetapi yang lainnya dipastikan memerlukan uang juga (The Wall Street Journal Online, 6/10/2006).
Dokter hebat dan sayuran segar akan membantu menjaga kesehatan, tapi keduanya perlu dibayar dengan uang. Pergi jalan atau makan untuk meningkatkan jalinan pertemanan juga harus diongkosi dengan uang. Begitupula jika anda bersedekah yang akan memberikan kepuasan batiniah juga harus mengeluarkan uang..

Mengejar Kebahagiaan
Pandangan yang berusaha lebih bijak melihat uang bukan tanpa kegunaan, tapi juga bisa gagal memberikan kebahagiaan jika penggunaannya tak terkendali. Jadi manfaatkan uang untuk mendapatkan hal-hal yang mempromosikan komponen kebahagiaan saja. Profesor Richard Easterlin (2001) mengajukan nasihat agar orang kaya berpikir serius sehingga mampu mengalahkan (self defeating) pengejaran atas segala benda material. Luangkan lebih banyak waktu untuk kegiatan bersama keluarga, teman, dan tetangga.

Sebuah negara juga seharusnya lebih banyak mempromosikan pembangunan dengan mengutamakan tercapainya berbagai komponen kebahagiaan bagi rakyatnya, ketimbang overdosis mengekspos data-data makro ekonomi. Bhutan, adalah negara yang telah lama memperkenalkan model gross national happiness sebagai alternatif untuk mengukur kinerja perekonomian dan tingkat kebahagiaan penduduknya.
Jadi, lebih kaya semestinya lebih bahagia. Inilah tantangan bagi orang-orang kaya Indonesia agar tak terus-menerus merasa miskin di tengah tumpukan orang miskin di negeri ini.

Cina diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terdepan menyalip AS pada tahun 2050. Sedangkan India akan berada di posisi ketiga meninggalkan Eropa dan Jepang. Tak hanya itu, bahkan ada yang meyakini, tak seperti Jepang atau Cina, India akan tetap berpijak pada sejarah dan budayanya ketika mencapai hal itu. Kishore Mahbubani, Dekan Lee Kuan Yew School of Public Policy, memprediksi bahwa sebagai emerging power India akan mempertahankan kebanggaan kultural dan tak malu dengan mode pakaian atau tradisinya (YaleGlobal, 19 Desember 2006).

Jika kita percaya bahwa pasang surut sejarah selalu terjadi, berarti dunia kini sedang menanti kembalinya peradaban besar yang lain. Pada masa lalu, tulis sejarawan Bernard Lewis dalam bukunya What Went Wrong? (2002), dunia Islam pernah memimpin peradaban dunia dan mencapai prestasi gemilang selama berabad-abad. Islam menjadi kekuatan terdepan di bidang ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan; dan peradabannya mencakup semua etnis, ras dan bangsa bahkan antar benua.

Islam adalah yang pertama yang membuat kemajuan signifikan menuju apa yang dipandang sebagai sebuah misi universal. Ketika Islam mencapai puncak kekuasaannya, saat itu peradaban Cina masih bersifat lokal, terbatas pada satu kawasan saja, yaitu Asia Timur. Sementara India sedang dalam proses penaklukan dan Islamisasi. Pertanyaannya, akankah dunia Islam membuat the great reverse yang lain?

Kemiskinan dan Kemakmuran
Sepanjang abad XX, sangat jelas Timur Tengah dan bahkan seluruh wilayah Islam berada di titik nadir. Dibandingkan dengan Kristen, dunia Islam menjadi miskin, lemah, dan terbelakang. Ketika negara-negara di Asia Timur sudah mulai bangkit menuju abad berikutnya, dunia Islam justru masih terseok-seok di belakang.

Menurut Atlas of the World Religions  umat Muslim kini berjumlah  1,3 miliar jiwa. Dari jumlah tersebut, separuhnya tersebar di 5 negara besar dimana sebanyak 64 persen penduduknya hidup dengan kurang 2 dollar AS per hari. World Development Report 2007 yang dikeluarkan Bank Dunia menyebutkan penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem tersebut, di Turki (18 persen), Indonesia (52 persen), Pakistan (73 persen), Banglades (82 persen), dan Nigeria (92 persen).

Peta kemiskinan di dunia Islam kian luas jika menengok negara-negara di Afrika. Separuh negara di benua tersebut berpenduduk mayoritas muslim, tetapi hanya Kamerun yang menyandang predikat negara lower middle income. Sementara sisanya terpuruk menjadi negara-negara paling miskin di dunia. Bahkan sebanyak 5 negara berpenduduk mayoritas Muslim berada di peringkat terbawah Human Development Index 2006, yaitu Guinea-Bissau, Burkina Faso, Mali, Sierra Leone, dan Niger.

Beberapa negara Teluk dikecualikan dari ketidakberuntungan tersebut. Saudi Arabia dan negara-negara kecil seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, masih bertengger di barisan negara high income dengan pendapatan per kapita di atas 10.726 dollar AS. Namun negara-negara ini kelihatannya tak mampu menghindarkan diri dari apa yang disebut ekonom sebagai kutukan sumber daya alam (resource curse). Akibat terlena dengan penghasilan migas, menyebabkan “kemiskinan” lain yaitu rendahnya insentif untuk membangun industri dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Dalam artikelnya di Political Science Quartely (Volume 119, 2004), Fareed Zakaria, dengan tepat menyimpulkan bahwa di sebagian negara Arab kekayaan menjadi masalah dibanding kemiskinan. Kemakmuran pula yang menyebabkan rezim-rezim otoriter terus bertahan. Rakyatnya tak ditarik pajak, tetapi imbalannya para penguasa tak perlu transparan, akuntabel, dan refresentatif. Efek buruk kekayaan alam yang lain yaitu memberikan para penguasa kemampuan untuk bertindak refresif. Selalu ada uang untuk membiayai polisi dan tentara. Keadaan ini berlaku tak hanya di negara produsen minyak besar, tetapi juga di negara lain yang mengandalkan bantuan luar negeri AS.

Masalah lainnya menurut Zakaria, sikap gamang dalam menyikapi modernitas menjadi kendala lain dunia Arab untuk mencapai kemajuan ekonomi. Meskipun menghasilkan kemajuan di tempat lain, tetapi jalan sosialisme, sekularisme, dan nasionalisme, berubah menjadi akhir yang mematikan di kawasan itu. Negara-negara Teluk misalnya, menunjukkan model modernisasi yang buruk di mana barang-barang dan bahkan tenaga kerja diimpor dari luar negeri, dan hanya sedikit modernisasi yang berasal dari dalam.

Pada titik ini, problem kemakmuran dan kemiskinan yang terbentang di negara-negara Muslim, mendapat respon berbeda dan cenderung berlawanan dari umat Islam. Pendapat pertama menekankan bahwa dunia Islam harus mengikuti “jalan” Barat seutuhnya jika hendak mengejar ketertinggalan. Karena itu, demokrasi liberal dan pasar bebas menjadi resep generik yang harus menjiwai semangat pembaruan Islam.

Pendapat kedua menitikberatkan pada perlunya kembali pada ajaran Islam yang “otentik” termasuk mempraktikkannya secara ketat sebagaimana di masa lalu. Pandangan ini cenderung melihat modernisasi sebagai hambatan dan penyebab berbagai kegagalan di dunia Islam. Dalam kenyataan, bentuk paling ekstrim dari pendapat ini pernah diperagakan rezim Taliban di Afghanistan.

Khilafah Baru
Di antara dua kelompok pendapat itu, kini semakin mencuat gagasan tentang perlunya umat Muslim memiliki kekhilafahan yang baru. Dikatakan “baru” sebab institusi ini telah diperbaharui agar mampu mengakomodasi modernisasi, namun di sisi lain tetap menolak preskripsi ekonomi-politik bersifat one size fits for all yang datang dari Barat.

Dalam perspektif lebih baru ini, menengok kejayaan Islam di masa lalu tak berarti harus dimaknai sebagai bentuk romantisisme sejarah. Namun visi khilafah yang bersemangat mengeskpor “kebebasan” versi Islam –Bernard Lewis menyebutnya misi universal– merupakan sesuatu yang urgen untuk dihidupkan kembali dan diejawantahkan dalam politik negara. Hal ini kian relevan manakala terdapat banyak paradoks antara pernyataan dan pelaksanaan nilai-nilai kebebasan universal yang disebarluaskan Barat.

Cita-cita khilafah memang bukan hal baru di dunia Islam. Tetapi beberapa penelitian lembaga think tank AS seperti The Heritage Foundation telah merekomendasikan negara adidaya itu agar mewaspadai dukungan yang semakin luas terhadap perjuangan khilafah. Dalam konteks AS, tren ini merupakan ancaman terhadap kepentingan globalnya yang selama ini dipertahankan dengan menyokong rezim otoritarian di banyak negara Muslim.

Sebaliknya, sebagian umat Muslim kian menaruh harapan bahwa sejarah tak segera berakhir di tangan kapitalisme global atau berkarat ditindas rezim otoritarian. Ide khilafah, meskipun diakui bukan panacea, setidaknya mencerminkan semangat untuk mengulang sejarah sebagaimana pengalaman Cina dan India dewasa ini. Dengan khilafah, dunia Islam juga akan mencapai skala dan kapasitas negara yang lebih besar sebagai prasyarat membangun peradaban yang besar. Dunia begitu dinamis dan terus berubah. Namun waktu pula yang akan memastikan apakah sejarah benar-benar berulang di dunia Islam.

Di era reformasi semua mengendur atau seolah tak berbekas. Lebih banyak pangan diimpor dan pengendalian penduduk mulai kedodoran. Ketimbang menjadi berkah, kekayaan minyak justru terasa sebagai kutukan. Kita pun perlu mengundang peraih Nobel Muhammad Yunus untuk berceramah soal kredit mikro.

Perdebatan
Tak pelak, perjalanan satu dekade reformasi memantik perdebatan tajam. Pertanyaan terus terulang. Apa yang salah?

Satunya-satunya prestasi yang dibanggakan –meminjam penilaian sejumlah lembaga asing– di zaman ini, yaitu menyangkut pelaksanaan demokrasi. Tetapi banyak pihak tak puas karena kebebasan tidak seiring kesejahteraan. Lalu muncul pendapat, demokrasi bukanlah tujuan dan bisa dinomorduakan. Yang lain mengatakan, jika tidak ada peningkatan kesejahteraan, yang salah bukan demokrasinya, tetapi cara menjalankannya.

Di lain pihak, kegagalan dekade reformasi kerap dikaitkan dengan masih eksisnya pemimpin dari generasi tua, baik di pusat ataupun daerah. “The sunset generation” demikian istilahnya, telah menimbulkan kemacetan politik dan absennya regenerasi kepemimpinan nasional. Padahal, kalangan ini menilai, Indonesia memerlukan pemimpin lebih muda agar mampu mengguncang dunia. Kekuatan lama harus benar-benar diganti kekuatan baru.

Shock Doctrine
Di luar silang pendapat itu, Naomi Klein, seorang jurnalis dan aktivis sosial menyodorkan kemungkinan jawaban.  Dalam buku terbarunya, The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism (2007), dia menunjuk bangkitnya fundamentalisme pasar sebagai penyebab kenapa banyak negara terus terpuruk.

Dalam pandangan Klein, kapitalisme ekstrem amat mencintai sebuah blank state, yaitu situasi yang biasa muncul pascakrisis atau “shock”. Krisis tercipta akibat invasi militer, bencana alam, maupun gejolak finansial. Aneka faktor eksogen tersebut membuka pintu lebar-lebar  bagi pendukung pasar bebas masuk dan menulis ulang (rewrite) serta memprogram kembali (reprogramming) arah kebijakan sebuah negara.

Irak pascainvasi diwarnai perlucutan industri yang dikuasai negara. Undang-undang yang mengizinkan privatisasi aneka industri disahkan dan asing diperbolehkan merepatriasi seluruh keuntungannya. Di Thailand dan Srilanka, korban tsunami disingkirkan secara permanen karena lokasi asalnya disulap menjadi area wisata bernilai jual tinggi. Reformasi menemui kegagalan di Polandia dan Rusia pascatumbangnya komunisme dengan ciri utama swastanisasi besar-besaran.

Tiap krisis selalu didemonstrasikan sebagai inkompetensi dan inadekuasi negara. Swasta di-overestimate kemampuannya melebihi negara. Klein menyebut sistem yang menguasasi dunia beberapa dekade ini sebagai “disaster capitalism”. Sebuah sistem yang tak segan memakai cara-cara teror atau tekanan untuk mencapai tujuannya.

Sebagian orang mungkin saja menilai “teori” Klein ini sebagai konspirasi besar. Dalam review terhadap buku itu di koran New York Post (30/9/2007), peraih nobel ekonomi Joseph Stiglitz tegas menolak pendapat ini. Bagaimana di Indonesia? Dokumen rahasia AS mengungkap adanya tekanan Clinton yang memaksa keras Soeharto agar tunduk kepada IMF 10 tahun lalu (Kompas, 30/1).

Inti pendapat Klein bisa jadi bukanlah hal baru. Setelah Thomas Friedman merayakan “the flat world’, kini Klein hadir dengan kontra-argumen bahwa ketika bencana me-“rata”-kan suatu masyarakat, para kapitalis berpesta dan kian menguatkan cengkeramannya. Istimewanya, Naomi Klein telah berkunjung ke berbagai negara di saat krisis terjadi. Misalnya, dia masuk ke Irak setahun setelah invasi militer AS.

Tangan Kentara
Kegagalan satu dekade reformasi semestinya menjadi katalis dalam menghindarkan diri dari keterpurukan lebih dalam. Sesungguhnya, banyak pihak telah mengingatkan letak kelemahan mendasar neoliberalisme, yaitu pemujaan (quasi religion) yang sangat berlebihan terhadap peranan pasar.

Pada masa lalu kredit mikro adalah bagian dari “tangan kentara” pemerintah. Sebaliknya, kini semangatnya adalah “memberi kail ketimbang ikan”. Rakyat harus mandiri dan tidak boleh bergantung kepada negara. Sekalipun tegas dalam konstitusi, tugas negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan bukan dimaknai sebatas memberikan “jaring pengaman sosial”.

Untuk mengembalikan hal-hal baik sepanjang Orde Baru, tak ada pilihan selain meninggalkan ilusi tentang pasar. Rusia di era Putin membuktikannya. Jalan zig-zag “Putinomics” yang bertumpu pada gerakan menghindar dari fundamentalisme pasar sukses mengantar negara itu keluar dari keterpurukan satu dekade reformasi. Bukan tangan besinya, tetapi “tangan kentara” negara seperti menyediakan infrastruktur pedesaan dan jaminan sosial rakyat yang diperlukan. Inilah tugas berat perekonomian pasca-Soeharto.

Sebenarnya, upaya penghematan sulit dilakukan dengan harga energi seperti listrik dan BBM yang rendah. Bagi orang miskin harga murah itu membantu, tetapi bagi orang berduit ini adalah gerbang pemborosan. Harga murah memberikan sinyal bahwa pasokan berlimpah, karena itu tidak ada insentif apalagi urgensi berhemat.

Kunci keberhasilan kebijakan energi adalah memenangkan hati dan pikiran rakyat. Pada 1970-an Brazil bangkit dari hantaman krisis minyak dengan semangat “Let’s unite, make alcohol”. Hasilnya, produksi etanol meningkat 500 persen antara 1975 dan 1979.

Di Brazil, lebih dari 40 persen kendaraan memakai bahan bakar etanol. Kendaraan yang bisa dijalankan dengan premium atau etanol (flex-fuel), meningkat dari kurang 1 persen pada 2001 menjadi lebih dari 70 persen pada 2006.

Banyak langkah perlu diambil pemerintah agar masyarakat mau berhemat. Upaya mengembangkan bahan bakar nabati misalnya, tak akan berdampak luas jika tipe kendaraan yang dijual di pasaran hanya berbahan bakar minyak. Jadi, bisakah kita berhemat dalam kebijakan yang saling tak selaras?

Akhir tahun lalu, pemerintah juga sempat melempar masalah, kala itu wacananya adalah pengalihan premium ke oktan lebih tinggi di jalan protokol dan kawasan elite. Tujuannya tentu saja agar masyarakat membayar BBM yang dikonsumsinya dengan harga lebih mahal.

Dari simulasi yang diungkap Kompas (16/2) pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi hingga liter tertentu, di atas itu masyarakat dipaksa membayar dengan harga –-kata orang Pertamina—keekonomiannya. Jadi, jika benar caranya seperti itu, berarti masyarakat harus membeli BBM yang sama dengan harga yang berbeda.

Martin Feldstein, penasihat ekonomi di era Reagan dan profesor di Harvard, mengusulkan sistem Tradeable Gasoline Right (TGR) untuk penjatahan BBM di AS (The Wall Street Journal, 5/6/2006). Dengan sistem ini, seorang warga yang punya hak membeli BBM tetapi tak menggunakannya, bisa menjualnya kepada orang lain yang memerlukan BBM lagi.

Model Feldstein jelas menarik bagi saya dan para pelanggan jasa kereta api. Saya akan menjual hak BBM itu, lantas menukarnya dengan karcis kereta berpendingin udara. Yang lain senang bisa tetap kebut-kebutan di jalan, sementara saya dan kawan-kawan masih bisa tersenyum pula saat berangkat kerja. Jika pembatasannya seperti ini, mau?

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui, energi fundamental bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Akses energi yang dapat diandalkan dan terjangkau, esensial dalam meningkatkan taraf pembangunan ekonomi dan sosial (UN Energy, 2006).

Dengan kata lain, mengikis kemiskinan energi (energy poverty) akan berkontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan. Karena itu, tekad Indonesia mengurangi kemiskinan, niscaya memerlukan upaya serius dalam mengatasi keadaan serba kekurangan energi seperti saat ini.

Tiga Jenis Energi
Kemiskinan energi dikatakan akut jika sebuah keluarga tidak mampu memasak dengan bahan bakar modern. Tanpa penerangan listrik, baik untuk membaca atau menjalankan aktivitas produktif lain selepas matahari terbenam.

Data WHO menyebutkan, sebanyak 72 persen penduduk Indonesia menggunakan bahan bakar solid untuk memasak. Sementara itu, di seluruh dunia, sekitar 1,5 juta orang terutama wanita dan anak-anak meninggal tiap tahunnya akibat polusi dalam ruangan sebagai efek pemakaian bahan bakar tradisional (Fuel for Life, 2006).

Jika situasi ini mampu dibalik, akses pada energi modern akan meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas perempuan. Ketersediaan energi juga potensial memperbaiki mutu pendidikan. Anak-anak bisa leluasa belajar pada malam hari dan guru akan betah mengajar di pedesaaan jika listrik tersedia.

Kini semakin disadari, pencapaian target MDGs memerlukan akses yang luas terhadap tiga jenis energi; (1) untuk keperluan memasak; (2) listrik untuk penerangan, menghidupkan perlengkapan rumah tangga, menggerakkan alat komersial dan aktivitas sosial; serta (3) energi untuk mengoperasikan alat pertanian, pengolah pangan, dan transportasi.

Karena energi menjadi prasyarat, di negara kita target MDGs bisa sulit tercapai sebab PLN baru memasang target menerangi 100 persen wilayah Nusantara pada 2020. Indonesia tertinggal dari negara-negara sekawasan seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand, yang tingkat elektirifikasinya sudah menjangkau hampir seluruh pedesaannya.

Tantangan lainnya, kemiskinan energi dipengaruhi terutama oleh perubahan pendapatan rumah tangga serta harga energi. Di saat penghasilan stagnan, rakyat kecil mudah terguncang akibat fluktuasi harga. Akibatnya, seperti terjadi sekarang, ketimbang berpindah ke elpiji yang lebih sehat dan efisien, program konversi minyak tanah justru menyebabkan banyak warga kembali mencari kayu bakar.

Dua Oposisi
Meski interaksi antara energi dan kesejahteraan semakin disadari, namun menjamin ketersediaan energi pada tingkat harga yang terjangkau masih menghadapi tumpukan masalah berat di negeri ini.

Kesadaran tentang urgennya intensifikasi, diversifikasi, dan konservasi energi, muncul sejak lama. Kita memiliki Kebijakan Umum Bidang Energi (1987), Kebijakan Energi Nasional (2003), dan Cetak Biru Pengembangan Energi nasional 2005-2025. Masalahnya, meski negeri ini punya banyak potensi energi, namun lemah dalam aktualisasi.

Tak jarang yang muncul adalah sekadar wacana setengah matang seperti kandasnya rencana konversi premium. Bahkan pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel) dengan slogan yang gagah pro-growth, pro-job, dan pro-poor, kini nyaris tak terdengar lagi.

Sejauh ini pemerintah tampak sibuk dengan aneka imbauan dan meneken peraturan. Tetapi efektifitasnya masih absen dalam mewujudkan kemakmuran energi (energy prosperity). Setidaknya, terdapat dua sebab mengapa hal ini terjadi.

Pertama, pemerintah lemah ketika menghadapi “oposisi” elite ekonomi yang berupaya meretensi rente. Lonjakan harga minyak mentah dihadapi dengan akrobat fiskal, tanpa ada terobosan berarti misalnya di sektor transportasi. Padahal, kemandirian energi seperti dinikmati Brazil, kuncinya adalah “memaksakan” industri berproduksi dan masyarakat berduit hidup dengan mobil berbahan bakar gas dan minyak.

Kedua, situasi sulit saat ini disebabkan kentalnya politisasi dalam penetapan harga energi dari masa ke masa. Politik menyebabkan desain pasar energi terdistorsi dan reformasi harga tersendat. Ujungnya, rakyat harus menanggung derita akibat disparitas harga yang terus dipertahankan demi melanggengkan kekuasaan dari jangkauan oposisi politik.

Kebijakan energi kita sangat bias kota, tetapi sedikit memberi manfaat bagi kaum miskin urban dan mengekslusi layanan energi bagi warga desa. Privatisasi dan komersialisasi bisa memperburuk keadaan ini. Karena itu, ” visible hand” negara tetap diperlukan agar layanan energi berpihak pada kaum marjinal.

Syarat untuk mewujudkan itu, perlu kerja lintas sektoral yang dibarengi komitmen dan konsistensi untuk mengangkat martabat mereka. Semoga bangsa ini masih memiliki energi untuk menumbuhkan dua hal tersebut.