Kolumnis.com » Veri Nurhansyah Tragistina http://kolumnis.com Sindikasi Penulis Opini (Beta) Mon, 25 Aug 2008 06:45:37 +0000 http://wordpress.org/?v=2.6 en “Mengawinkan” Marketing dan Politik http://kolumnis.com/2008/04/09/mengawinkan-marketing-dan-politik/ http://kolumnis.com/2008/04/09/mengawinkan-marketing-dan-politik/#comments Wed, 09 Apr 2008 06:49:16 +0000 Veri Nurhansyah Tragistina 1971 “transdiciplinarity” buku ini mencoba memberikan pemahaman secara filosofis maupun teknis mengenai marketing politik sebagai suatu disiplin ilmu firmanzah nampaknya ingin mengabarkan jika sekarang adalah eranya transdiciplinarity seperti yang didengungkan nicolescu karena benarlah jika suatu ilmu akan lebih cepat berkembang manakala terjadi proses tarnformasi pengetahuan antar ragam disiplin ilmu pragmatisnya perkawinan ini akan menciptakan proses simbiosis mutualisme antara marketing dan politik itu sendiri kekhawatiran akan rusaknya sistem sosial akibat perkawinan ini tampaknya ingin disanggah oleh firmanzah dengan mengutip statement a o’cass yang berkisar pada kontekstualitas marketing marketing—kata o’cass secara filosofis menjadi suatu tools untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat baca diakui atau tidak “perkawinan” diantara keduanya telah melahirkan suatu disiplin ilmu baru yang kontroversial bernama “marketing politik” semenjak kelahirannya marketing politik telah menghembuskan angin perdebatan antara pihak yang pro dan kontra kelompok pro menganggap aplikasi marketing dalam konteks politik bergerak pada tataran kontekstual sejatinya marketing dan politik adalah dua disiplin ilmu yang bertolak belakang rasionalitas marketing mengacu pada persaingan dengan tujuan memenangkannya secara efektif pada titik ini marketing menjadi media untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin sebaliknya rasionalitas politik bergerak pada tataran poses menciptakan tatanan masyarakat yang ideal melalui sistematisasi perebutan kekuasaan kini kelompok kontra menganggap aplikasi marketing pada konteks politik justru menimbulkan kegamangan normatif dalam konteks komersialisasi politik mereka mendasarkan pada filosofi marketing yang bergerak pada aras pengejaran keuntungan belaka kondisi ini pada akhirnya akan membuat kerusakan sistem sosial yang seharusnya terdiri dari spesialisasi fungsi parson aplikasi marketing dalam politik justru membantu para kontestan ataupun partai politik untuk mengetahui aspirasi masyarakat secara komprehensif hal ini pada akhirnya akan memudahkan parpol atau kontestan untuk menyusun platform nya ketika berkampanye ataupun setelah berkuasa kontribusi marketing senada dengan o’cass marketing menjadi alat “penyambung lidah” kontestan dengan pemilih marketing berkontribusi merumuskan kebijakan kebijakan politik scammel berpendapat bahwa marketing sangatlah kontributif dalam dunia politik praktis marketing justru menjadi strategi laiknya riset pasar http://kolumnis.com/2008/04/09/mengawinkan-marketing-dan-politik/  

Sejatinya marketing dan politik adalah dua disiplin ilmu yang bertolak-belakan…]]>  

Marketing Politik

Sejatinya marketing dan politik adalah dua disiplin ilmu yang bertolak-belakang. Rasionalitas marketing mengacu pada persaingan dengan tujuan memenangkannya secara efektif. Pada titik ini marketing menjadi media untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Sebaliknya rasionalitas politik bergerak pada tataran poses menciptakan tatanan masyarakat yang ideal melalui sistematisasi perebutan kekuasaan.

Kini, diakui atau tidak “perkawinan” diantara keduanya telah melahirkan suatu disiplin ilmu baru yang kontroversial bernama “marketing-politik”. Semenjak kelahirannya marketing-politik telah menghembuskan angin perdebatan antara pihak yang pro dan kontra. Kelompok pro menganggap aplikasi marketing dalam konteks politik bergerak pada tataran kontekstual, bahwa person pun termasuk kategori produk yang membutuhkan marketing untuk “menjualnya”. Selain itu, berdasarkan catatan Wring (1996) aktivitas marketing-politik telah digunakan sejak Pemilu di Inggris pada tahun 1929. Ketika itu, Partai Konservatif menggunakan agen biro iklan (Holford-Bottomley Advertising Service) dalam membantu mendesain dan mendistribusikan poster (h.160).

Pada sisi lain, kelompok kontra menganggap aplikasi marketing pada konteks politik justru menimbulkan kegamangan normatif dalam konteks komersialisasi politik. Mereka mendasarkan pada filosofi marketing yang bergerak pada aras pengejaran keuntungan belaka. Kondisi ini pada akhirnya akan membuat kerusakan sistem sosial yang seharusnya terdiri dari spesialisasi fungsi (Parson, 1971).

“Transdiciplinarity”

Buku ini mencoba memberikan pemahaman secara filosofis maupun teknis mengenai marketing-politik sebagai suatu disiplin ilmu. Firmanzah nampaknya ingin mengabarkan jika sekarang adalah eranya transdiciplinarity seperti yang didengungkan Nicolescu. Karena benarlah jika suatu ilmu akan lebih cepat berkembang manakala terjadi proses tarnformasi pengetahuan antar ragam disiplin ilmu. Pragmatisnya, perkawinan ini akan menciptakan proses simbiosis mutualisme antara marketing dan politik itu sendiri.

Kekhawatiran akan rusaknya sistem sosial akibat perkawinan ini tampaknya ingin disanggah oleh Firmanzah dengan mengutip statement A. O’Cass yang berkisar pada kontekstualitas marketing. Marketing—kata O’Cass secara filosofis menjadi suatu tools untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat (baca: pemilih). Dengan demikian, aplikasi marketing dalam politik justru membantu para kontestan ataupun partai politik untuk mengetahui aspirasi masyarakat secara komprehensif. Hal ini pada akhirnya akan memudahkan parpol atau kontestan untuk menyusun platform- nya ketika berkampanye ataupun setelah berkuasa.

Kontribusi Marketing

Senada dengan O’Cass, Scammel berpendapat bahwa marketing sangatlah kontributif dalam dunia politik praktis. Marketing justru menjadi strategi (laiknya riset pasar) dalam memahami dan menganalisis keinginan atau kebutuhan pemilih. Dalam konteks ini, marketing berguna bagi parpol untuk melakukan riset pra-pemilu sehingga apa yang disuarakan dan diperjuangkannya kelak akan tepat sasaran.

Pada titik lain, marketing juga membuat politik—tepatnya jargon-jargon politik menjadi down to earth. Pada konteks ini, marketing menjadi alat “penyambung lidah” kontestan dengan pemilih. Marketing berkontribusi merumuskan kebijakan-kebijakan politik ke dalam bahasa-bahasa ringan maupun pemanfaatan ragam media sehingga informasi tersebut dapat sampai ke benak pemilih. Dengan demikian, tidak ada cerita memilih “kucing dalam karung” dalam proses pemilihan umum.

Tidak hanya sisi filosofis saja yang dibahas dalam buku ini, tapi juga sisi teknis seperti aplikasi bauran marketing (marketing mix) dan strategi Segmenting, Targeting, Positioning (S-T-P) dalam politik. Penulis buku ini menjelaskan alur pemikirannya secara terstruktur dan rinci, walaupun kemudian terlihat banyak bahasan yang masih berada pada tataran permukaan saja tanpa menyentuh substansinya.
Judul Buku : Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas

Penulis : Firmanzah, Ph.D.

Penerbit : Yayasan Obor Indonesia

Halaman : xii+358 halaman; 14,5 x 21 cm

]]> http://kolumnis.com/2008/04/09/mengawinkan-marketing-dan-politik/feed/ Kontradiksi Pendidikan Tinggi http://kolumnis.com/2008/03/02/kontradiksi-pendidikan-tinggi/ http://kolumnis.com/2008/03/02/kontradiksi-pendidikan-tinggi/#comments Sun, 02 Mar 2008 04:17:23 +0000 Veri Nurhansyah Tragistina di indonesia kondisi makro ekonomi yang kian tidak bersahabat kian merajam kalangan menengah bawah dalam mengenyam pendidikan tinggi hal ini diperparah oleh pengurangan subsidi pemerintah pada pembiayaan pendidikan tinggi hingga birokrat kampus tak kuasa untuk menjadikan mahasiswa sebagai sumber utama pembiayaan pt realitas ini kontradiktif dengan filosofis pendidikan itu sendiri berdasarkan kovenan internasional tentang hak hak ekonomi pendidikan kian dihakimi masyarakat sebagai alat diskriminasi bangsa kenyataanya memang demikian tengoklah besaran tunggakan mahasiswa unpad yang mencapai 15 milyar rupiah yang penyebabnya disinyalir akibat faktor ekonomi sehingga tak mampu membayar iuran pendidikan fakta ini sedikit memberikan gambaran umum kondisi mahasiswa di pelbagai powerfull things yang didengungkan gayatri spivak seolah mendapat pembuktian eksistensi mahasiswa adalah eksistensi kaum terdidik yang mampu menjadi penyeimbang kekuasaan dalam konteks kontrol sosial maka begitu vital peran mahasiswa dalam menjaga kuasa dari rongrongan absolutisme kini menumbuhkan sikap pragmatis individualistik mahasiswa pendidikan pun kontradiktif dari tujuannya yaitu mencetak manusia yang tinggi secara intelektual dan juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi atas nasib bangsanya suatu kerugian besar jika ini terjadi kelak sampai para penentu kebijakan pendidikan tinggi sadar untuk melakukan reka ulang atas konsep realitas ini justru kerap membuat kita menjadi pragmatis kita menjadi tegoda hanya untuk memikirkan materi dan materi kuliah bahkan terbengkalai apalagi tanggungjawab kepada masyarakat kecenderungan seperti ini terbaca oleh dudley erskine devline dari colorado state university 1980 realitas pendidikan tinggi yang memberatkan ini membuat mahasiswa berusaha dalam ragam cara untuk menyiasatinya banyak yang lari untuk bekerja part time atau berwirausaha secara mandiri pada satu sisi hal ini patut dibanggakan karena membuktikan kemandirian kita sebagai penggerak zaman namun negara mutlak mengusahakannya realitas pendidikan tinggi yang kian diskriminatif seakan menenggelamkan asa pedagogis kaum marginal mereka kian sulit untuk mengenyam pendidikan tinggi di eksistensi mahasiswa justru menjadi penting dalam pergerakan bangsa ini tingkat intelektualitas yang tinggi dan semangat idealisme yang masih berkobar menjadi tumpuan masyarakat untuk menabuh genderang perubahan di negeri ini tak heran dalam beberapa penggalan sejarah http://kolumnis.com/2008/03/02/kontradiksi-pendidikan-tinggi/ Pasca didengungkannya konsep BHMN pada Perguruan Tinggi (PT) di beberapa PTN, pendidik…]]> Pasca didengungkannya konsep BHMN pada Perguruan Tinggi (PT) di beberapa PTN, pendidikan kian dihakimi masyarakat sebagai alat diskriminasi bangsa. Kenyataanya memang demikian. Tengoklah besaran tunggakan mahasiswa UNPAD yang mencapai 15 Milyar rupiah yang penyebabnya disinyalir akibat faktor ekonomi sehingga tak mampu membayar iuran pendidikan.

Fakta ini sedikit memberikan gambaran umum kondisi mahasiswa di pelbagai PT di Indonesia. Kondisi makro-ekonomi yang kian tidak bersahabat kian merajam kalangan menengah bawah dalam mengenyam pendidikan tinggi. Hal ini diperparah oleh pengurangan subsidi pemerintah pada pembiayaan pendidikan tinggi hingga birokrat kampus tak kuasa untuk menjadikan mahasiswa sebagai sumber utama pembiayaan PT.

Realitas ini kontradiktif dengan filosofis pendidikan itu sendiri. Berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Budaya (EKOSOB) tahun 1996, hak mengenyam pendidikan adalah hak paling mendasar yang harus dienyam oleh manusia. Dalam konteks ini, negara mutlak mengusahakannya.

Realitas pendidikan tinggi yang kian diskriminatif seakan menenggelamkan asa pedagogis kaum marginal. Mereka kian sulit untuk mengenyam pendidikan tinggi di PT berkualitas. Tengoklah komposisi mahasiswa UI saat ini yang disinyalir 90 persen-nya adalah mahasiswa dari Jabodetabek yang borju. Dengan realitas yang demikian, konsep education for all seolah menjauh dari ekspektasi semula.

Kaum “Minority Negasive”

Berdasarkan rapid assessment yang dilakukan secara keroyokan oleh Depdiknas, Bappenas dan World Bank menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2015 hanya sekitar 25 persen masyarakat kita yang berhasil mengenyam pendidikan tinggi. Dari hasil ini setidaknya untuk beberapa tahun ke depan mahasiswa tetaplah kaum minoritas di negeri ini.

Sebagai minoritas, eksistensi mahasiswa justru menjadi penting dalam pergerakan bangsa ini. Tingkat intelektualitas yang tinggi dan semangat idealisme yang masih berkobar menjadi tumpuan masyarakat untuk menabuh genderang perubahan di negeri ini. Tak heran dalam beberapa penggalan sejarah, mahasiswa menjadi garda paling depan dalam melakukan revolusi rakyat. Dengan demikian, walaupun minoritas, mahasiswa kerap menegasikan diri dengan kemunafikan kaum mayoritas.

Dalam hal ini fungsi pendidikan sebagai the most powerfull things yang didengungkan Gayatri Spivak seolah mendapat pembuktian. Eksistensi mahasiswa adalah eksistensi kaum terdidik yang mampu menjadi penyeimbang kekuasaan dalam konteks kontrol sosial. Maka begitu vital peran mahasiswa dalam menjaga kuasa dari rongrongan absolutisme.

Kini, peran yang vital tersebut teancam tercerabut dari habitatnya akibat biaya perkuliahan dan beban hidup begitu hebat mendera sebagian besar mahasiswa di negeri ini. Disadari atau tidak, realitas ini kian menjauhkan mahasiswa dari fungsi sosial yang harus diembannya. Kini, mahasiswa justru banyak yang berjuang dalam aras berfikir pragmatis-individualistik demi menyelematkan hidupnya secara personal.

“Dipaksa” Menjadi Buruh

Diakui atau tidak, realitas pendidikan tinggi yang memberatkan ini membuat mahasiswa berusaha dalam ragam cara untuk menyiasatinya. Banyak yang lari untuk bekerja part-time atau berwirausaha secara mandiri. Pada satu sisi hal ini patut dibanggakan karena membuktikan kemandirian kita sebagai penggerak zaman.

Namun, pada sisi lain, realitas ini justru kerap membuat kita menjadi pragmatis. Kita menjadi tegoda hanya untuk memikirkan materi dan materi. Kuliah bahkan terbengkalai apalagi tanggungjawab kepada masyarakat. Kecenderungan seperti ini terbaca oleh Dudley Erskine Devline dari Colorado State University (1980). Dalam artikelnya berjudul “Bussiness and Education in America”, ia menyatakan bahwa mahasiswa-pekerja memiliki kecenderungan untuk terkosentrasi memikirkan uang. Parahnya, uang tersebut seringkali tidak dipakai untuk hal yang tidak semestinya, taruhlah untuk membeli kosmetik atau hura-hura.

Dengan demikian, tingginya biaya pendidikan tinggi di negeri ini setidaknya menimbulkan efek dalam 2 hal. Pertama, mengikis kesempatan kaum marginal dalam mengeyam pendidikan. Kedua, menumbuhkan sikap pragmatis-individualistik mahasiswa. Pendidikan pun kontradiktif dari tujuannya yaitu mencetak manusia yang tinggi secara intelektual dan juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi atas nasib bangsanya.

Suatu kerugian besar jika ini terjadi kelak. Sampai para penentu kebijakan pendidikan tinggi sadar untuk melakukan reka ulang atas konsep PT beserta mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi itu sendiri.

]]> http://kolumnis.com/2008/03/02/kontradiksi-pendidikan-tinggi/feed/ Asrama Mahasiswa: Mozaik yang Butuh Sentuhan http://kolumnis.com/2008/01/28/asrama-mahasiswa-mozaik-yang-butuh-sentuhan/ http://kolumnis.com/2008/01/28/asrama-mahasiswa-mozaik-yang-butuh-sentuhan/#comments Mon, 28 Jan 2008 04:25:16 +0000 Veri Nurhansyah Tragistina asrama menjadi tempat pembiasaan hiruk pikuk keragaman identitas mahasiswa mahasiswa sebagai garda terdepan reformasi dan suksesor bangsa masih mejadi golongan minoritas di negeri ini survey bps menunjukkan bahwa baru 3 warga indonesia yang mampu mengenyam pendidikan hingga pendidikan tinggi kondisi asrama mahasiswa yang bagai mozaik bangsa tentu sangat bermanfaat bagi pengembangan jiwa kepemimpinan golongan minoritas ini mahasiswa akan terbiasa menghadapai realita plural atas bangsanya ragam agama poso dan sampit pelajaran jeanne clery namun berbagai signifikansi di atas akan mentah jika asrama ini tidak diberdayakan dengan semestinya signifikansi sosio kultural spiritual tersebut perlu ditopang oleh sentuhan pengelolaan sistem keamanan dan sarana fisik lainnya bagaimanapun sisi kenyamanan mahasiswa menjadi harga mati dalam diskursus asrama ini pada tahun 1986 unpad dan stt telkom bandung melakukan pembangunan asrama mahasiswa ini bahkan kementrian perumahan rakyat pun merespon tren ini dalam salah satu programnya hingga tahun 2015 nanti tren pembangunan asrama mahasiswa yang semakin populer tentu membawa efek positif dalam perkembangan dunia pendidikan di negeri ini eksistensi asrama diyakini dapat mereduksi kegundahan yang menerjang mahasiswa atau pelajar yang berasal dari daerah selain itu depok maka pada tahun 1999 birokrat kampus membangun asrama mahasiswa di depok asrama kampus ui depok ini terus mengalami penambahan dan renovasi hingga tahun 2007 jumlah kamar terus bertambah hingga angka 1500 kamar selain ui berpendapat bahwa keberadaan asrama mahasiswa menjadi input yang penting dalam proses aktivitas pembelajaran mahasiswa lebih lanjut ia menyatakan bahwa dengan adanya asrama mahasiswa ini mahasiswa menjadi lebih mudah dan intim dalam menggunakan berbagai macam resources di lingkungan universitas keragaman identitas dalam lingkup yang lebih luas mahasiswa di sana dapat dengan mudah berinteraksi untuk melakukan penelitian atau sekadar mencari makan sudah semestinya berbagai signifikansi asrama mahasiswa yang begitu penting itu dimaksimalkan signifikansi ini mutlak dikolaborasikan dengan pegelolaan sistem keamanan dan sarana fisik secara profesional menjadi kerugian besar distribusi kualitas sarana dan prasaran pendidikan pun seringkali tidak memihak masyarakat pelosok akhirnya banyak orang di negeri ini harus rela meninggalkan tanah leluhurnya untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi proses mobilitas regional seperti ini seringkali merajam pikiran dan jiwa pelakunya disparitas sosio ekonomi kultural antara desa dan kota meregang nyawa di kamar asrama akibat mendapat penyiksaan dan pemerkosaan kejadian ini disinyalir akibat rendahnya sistem keamanan yang diterapkan di asrama universitas tersebut sehingga http://kolumnis.com/2008/01/28/asrama-mahasiswa-mozaik-yang-butuh-sentuhan/ Kini, pendidikan bukanlah barang konsumsi monopoli kaum perkotaan saja. Jauh dari itu,…

]]> Kini, pendidikan bukanlah barang konsumsi monopoli kaum perkotaan saja. Jauh dari itu, masyarakat pedesaan pun bergelimang keinginan untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Zaman telah membuat mereka (dan kita) berangsur mengubah orientasi hidup dari orientasi “kini” menjadi “masa depan”. Kita semakin tersadar akan pentingnya menanam benih investasi masa depan bernama pendidikan.

Kondisi ini membuat banyak orang yang hidup di pelosok pergi merantau, mencari sumber ilmu di perkotaan. Realitas geografis kerapkali menakdirkan sarana pendidikan—terutama pendidikan tinggi hanya berdiri megah di perkotaan. Selain itu, distribusi kualitas sarana dan prasaran pendidikan pun seringkali tidak memihak masyarakat pelosok. Akhirnya banyak orang di negeri ini harus rela meninggalkan tanah leluhurnya untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi.

Proses mobilitas regional seperti ini seringkali merajam pikiran dan jiwa pelakunya. Disparitas sosio-ekonomi-kultural antara desa dan kota, membuat perantau mengalami kegoncangan budaya (culture shock). Hal ini diperparah oleh berbagai masalah yang datang menerpa ketika menjejakkan kaki di kota, salah satunya masalah akomodasi.

Kebutuhan akan tempat tinggal ini menjadi elemen yang vital dalam menunjang kehidupan akademis seseorang. Tanpa akomodasi yang aman dan nyaman, maka kehidupan akademis seseorang menjadi bahan tanya.

Atas berbagai pertimbangan itulah, banyak Perguruan Tinggi (PT) di negeri ini yang bergerak untuk membangun Asrama Mahasiswa, Universitas Indonesia (UI) misalnya. UI pertama kali memilki asrama mahasiswa ketika mendapat hibah bantuan gedung di Jalan Otto Iskandar di Nata Jakarta Timur (kelak disebut Asrama Wisma Rini). Kemudian seiring dipindahkanya sebagian besar kampus UI ke Depok, maka pada tahun 1999 birokrat kampus membangun Asrama Mahasiswa di Depok. Asrama kampus UI Depok ini terus mengalami penambahan dan renovasi hingga tahun 2007 jumlah kamar terus bertambah hingga angka 1500 kamar.

Selain UI, banyak kampus di negeri ini yang membangun asrama mahasiswa di lingkungan akademisnya. Tercatat perguruan tinggi seperti IPB, UNPAD dan STT Telkom Bandung melakukan pembangunan asrama mahasiswa ini. Bahkan kementrian Perumahan Rakyat pun merespon tren ini dalam salah satu programnya hingga tahun 2015 nanti.

Tren pembangunan Asrama Mahasiswa yang semakin populer tentu membawa efek positif dalam perkembangan dunia pendidikan di negeri ini. Eksistensi asrama diyakini dapat mereduksi kegundahan yang menerjang mahasiswa atau pelajar yang berasal dari daerah. Selain itu, keberadaan asrama sangat penting dalam menunjang proses pembelajaran. A.W. Astin seperti dikutip Tung-Lian Chen dan Yao Hsien-Lee dalam risetnya di Taiwan (2006), berpendapat bahwa keberadaan asrama mahasiswa menjadi input yang penting dalam proses aktivitas pembelajaran mahasiswa. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dengan adanya asrama mahasiswa ini mahasiswa menjadi lebih mudah dan intim dalam menggunakan berbagai macam resources di lingkungan universitas.

Keragaman Identitas

Dalam lingkup yang lebih luas, keberadaan asrama mahasiswa ternyata memberikan manfaat lebih dari sekadar penyedia tempat tinggal semata. Realitas menunjukkan bahwa penghuni asrama berasal dari berbagai latar, baik daerah, suku hingga kebiasaan individual. Hiruk-pikuk keragaman tersebut dipaksa untuk berkompromi dengan tata letak kamar asrama yang berimpitan. Akibatnya, setiap orang harus menyesuaikan identitasnya dengan keragaman di sekitar.

Fenomena ini memberikan angin segar pada diskursus kebangsaan di negeri ini. Selama ini, kita seringkali dihadapkan pada kenyataan bahwa masyarakat mudah untuk terpecah belah oleh perbedaan identitas. Taruhlah konflik Ambon, Poso ataupun konflik pilkada di Sulsel. Konflik berlatar agama, etnik dan politik tersebut telah banyak meregang nyawa manusia-manusia Indonesia yang potensial.

Di tengah maraknya praktek ilusi identias (Amartya Sen, 2007) tersebut, asrama menjadi tempat pembiasaan hiruk-pikuk keragaman identitas mahasiswa. Mahasiswa sebagai garda terdepan reformasi dan suksesor bangsa masih mejadi golongan minoritas di negeri ini. Survey BPS menunjukkan bahwa baru 3 % warga Indonesia yang mampu mengenyam pendidikan hingga pendidikan tinggi.

Kondisi asrama mahasiswa yang bagai mozaik bangsa tentu sangat bermanfaat bagi pengembangan jiwa kepemimpinan golongan minoritas ini. Mahasiswa akan terbiasa menghadapai realita plural atas bangsanya. Ragam agama, etnisitas dan dialek di asrama akan mampu menumbuhkan jiwa toleran dan kebersamaan dalam membangun bangsa kelak. Selain itu, dengan kondisi seperti itu identitas kebangsaan mahasiswa akan terbentuk mengalahkan identitas primordial sehingga sangat bermanfaat bagi kepemimpinannya kelak.

Kondisi ini diharapkan akan menghasilkan efek menetes (tricke down effects) kepada masyarakat. Selama ini, mahasiswa masih menjadi tulang punggung intelektual masyarakat. Sederhananya apa yang dibicarakan mahasiswa merupakan suatu yang berharga bagi masyarakat. Saat itulah, mahasiswa perlu menyampaikan pentingnya mengelola perbedaan dalam balutan rasa kebangsaan agar tidak ada lagi konflik seperti di Ambon, Poso dan Sampit.

Pelajaran Jeanne Clery

Namun berbagai signifikansi di atas akan mentah jika asrama ini tidak diberdayakan dengan semestinya. Signifikansi sosio-kultural-spiritual tersebut perlu ditopang oleh sentuhan pengelolaan sistem keamanan dan sarana fisik lainnya. Bagaimanapun sisi kenyamanan mahasiswa menjadi harga mati dalam diskursus asrama ini.

Pada tahun 1986, Jeanne Clery, mahasiswi University of Betlehem, Pensylvania (AS) meregang nyawa di kamar asrama akibat mendapat penyiksaan dan pemerkosaan. Kejadian ini disinyalir akibat rendahnya sistem keamanan yang diterapkan di asrama universitas tersebut. Sehingga, kamar-kamar di asrama tersebut mudah diakses orang yang tidak bertanggungjawab.(Lihat Lynzy Wright, M.A., Legal Criminalist. Jeanne Clery and Campus Suicide©. American Asociation of Suicidiology, 2003)

Kejadian memberikan hikmah dalam diskursus pemberdayaan asrama mahasiswa. Pascakematian Clery, University of Betlehem menerapkan sistem Security Service and Technologies (SST) untuk mengontrol akses masuk ke asrama. Manfaatnya, mahasiswa menjadi lebih aman dan nyaman ketika tinggal di asrama.

Di Indonesia, aspek ini seringkali dilupakan. Taruhlah Asrama UI Depok, perangkat keamanan di asrama UI belum memberikan rasa aman bagi penghuninya. Banyak mahasiswa yang dirajam rasa pilu karena kehilangan handphone, laptop atau bahkan jemuran pakaian. Sistem keamanan rendahan (low security standard) ini seringkali membuat tidak betah penghuninya.

Selain itu, aksesibilitas asrama dengan resource kampus seringkali terlampau jauh. Asrama mahasiswa di Indonesia seringkali dibangun di wilayah “belakang”, jauh dari pusat keramaian dan masyarakat. Padahal mahasiswa sebagai kaum intelektual mutlak turun dari menara gading agar pengetahuannya tidak lapuk dimakan rayap.

Pola tata letak asrama di Yale University (AS) mungkin dapat menjadi rujukan. Di sana, asrama dibangun di pusat kota dan mengitari perkampungan masyarakat yang luas. Akibatnya, mahasiswa di sana dapat dengan mudah berinteraksi untuk melakukan penelitian atau sekadar mencari makan.

Sudah semestinya berbagai signifikansi asrama mahasiswa yang begitu penting itu dimaksimalkan. Signifikansi ini mutlak dikolaborasikan dengan pegelolaan sistem keamanan dan sarana fisik secara profesional. Menjadi kerugian besar, jika banyak mahasiswa yang enggan tinggal di asrama hanya karena “gerah” akan kenyamanannya dan keamananya.

]]> http://kolumnis.com/2008/01/28/asrama-mahasiswa-mozaik-yang-butuh-sentuhan/feed/ Revolusi Pendidikan http://kolumnis.com/2008/01/21/revolusi-pendidikan/ http://kolumnis.com/2008/01/21/revolusi-pendidikan/#comments Mon, 21 Jan 2008 01:09:52 +0000 Veri Nurhansyah Tragistina powerfull things seperti yang dicita citakan spivak revolusi pendidikan anggaran pendidikan dalam apbn masih berada dibawah 15 persen padahal konstitusi mengamanatkan 20 pemerintah berdalih masih banyak bidang lain yang membutuhkan dana besar sehingga dana pun harus dialokasikan secara merata pemerintah seharusnya berani untuk mengubah mainstream pembangun bangsa pendidikan harus menjadi tolok ukur kemajuan bangsa usaha untuk ini adalah dengan pemenuhan anggaran pendidikan dalam apbn sebesar 20 pemenuhan anggaran ini akan bermanfaat dalam peningkatan pemerataan partisipasi pendidikan di negeri ini dengan dana yang cukup tinggi pemerintah bisa melakukan upaya rehabilitasi dan penyediaan sarana dan prasaran pendidikan dengan leluasa selain itu pemerintah pun dapat mengalokasikan dana untuk pendidikan kaum miskin walaupun sekarang sudah dijalankan program bantuan operasional sekolah bos powerfull things dalam konteks kontrol sosial masyarakat dalam kehidupan bernegara mutlak adanya kontrol sosial masyarakat terhadap penguasa negeri karena itu semua praktek diktatorisasi ataupun keberpemimpinan sepihak gaya orde baru akan dapat dicegah problemnya akankah efektif aktifitas kontrol sosial itu manakala dihadapkan pada tingkat pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan itu sendiri di ujung tanduk menurut data badan pusat statistik bps masih banyak anak manusia di indonesia yang gagal mengenyam bangku sekolah akibat ketiadaan dana untuk memenuhi kebutuhan logistik sekolah seperti seragam dan lainnya selain itu pemerintah juga harus proaktif dalam meningkatkan aksesibilitas kaum difabel dalam pendidikan institusi pendidikan umum harus dirancang ramah bagi kaum difabel ini misalkan dengan pembangunan sarana sekolah yang accessible bagi pengguna kursi roda ekonomi dan budaya kota dan desa seringkali terjerembab dalam disparitas signifikan yang pada akhirnya memarjinalkan desa kondisi ini berimplikasi terhadap kondisi pendidikan di desa dan kota pendidikan di kota jauh lebih maju baik itu dari sarana prasarana atau pun elemen elemen penunjang pendidikan seperti aksesibilitas 25 04 06 angka ini cukup memiris hati karena membuat jabar menjadi provinsi terbanyak dalam hal sekolah yang tidak memadai ironis di tengah pencanangan provinsi termaju di indonesia dan menjadi mitra terdepan ibu kota justru menghadapi situasi pelik dalam aksesibilitas dunia pendidikan maka logis apabila kemudian terjadi konsekuensi tingginya angka putus sekolah di desa kita pun patut melontarkan beragam tanya tingkatan smk di jakarta ia ditolak dengan dalih smk tersebut terikat perjanjian dengan perusahaan affiliate nya untuk mensyaratkan sehat fisik indikator ketiga adalah kebijakan pendidikan yang hanya pro kota dan mengabaikan desa takdir memang telah menggariskan adanya dikotomi antar desa dan kota dua wilayah yang seringkali bertolak belakang dalam hal modernitas kondisi sosial emerintah saat ini terjebak dalam penilaiaan semu bernada partisipasi tapi yang lebih penting adalah pemerataan dalam pendidikan tinggi itu sendiri kondisi ini memperparah dunia pendidikan kita saat ini fakta sosial menunjukkan sekitar 15 juta jiwa indonesia masih terjerembab dalam jurang kenistaan bernama buta huruf bagaimana mungkin dengan kondisi seperti ini pendidikan mampu menjadi the 2 juta jiwa dari jumlah ini kelompok usia 19 25 tahun diperkirakan berjumlah 25 juta jiwa yang sekitar 25 nya diperkirakan mengenyam pendidikan tinggi perkiraan ini tentu jauh tertinggal dari negara negara maju yang jumlah prosentase masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi sudah menyentuh bahkan lebih dari 50 tapi dalam pandangan saya yang harus dikhawatirkan adalah angka 25 ini milik siapa taruhlah mahasiswa ui http://kolumnis.com/2008/01/21/revolusi-pendidikan/ Pada zaman kolonial, R.A. Kartini pernah merasakan begitu pilunya dirajam diskriminas…]]> Pada zaman kolonial, R.A. Kartini pernah merasakan begitu pilunya dirajam diskriminasi dalam pendidikan akibat balutan narasi gender. Kini, diksriminasi dalam pendidikan kian muncul bukan dengan wajah gender tapi akibat sistem pendidikan itu sendiri.Seiring berputarnya waktu, kian membuktikan bahwa pendidikan di negeri ini semakin diskriminatif. Hal ini dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini. Pertama, komersialisasi pendidikan. Praktek komersialisasi pendidikan begitu nyata dan meragasukma di dunia pendidikan kita.

Taruhlah proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) setiap tahunnya. Banyak sekolah yang disinyalir melakukan pungutan atas nama dana pembangunan yang besaranya mencekik leher. Hal ini diperparah dengan berbagai biaya untuk kebutuhan sekolah si anak, seperti seragam, tas dan lain-lain yang terus merangkak naik. Walhasil banyak anak manusia yang terjeram rasa pilu menangisi nasib yang amburadul karena tak mampu menggapai cita meretas asa untuk bersekolah.

Indikator kedua adalah pendidikan kita yang seringkali tidak mengakomodir kaum difabel (differentiation able). Keinginan eksistensial mereka seringkali tertolak tembok terjal pendidikan dalam ranah orang normal. Padahal dari segi kemampuan mereka memenuhi syarat untuk mengikuti proses pendidikan di institusi pendidikan umum. Praktek ini mungkin cukup memilukan bagi Untung seorang difabel yang berniat melanjutkan pendidikan ke tingkatan SMK di Jakarta. Ia ditolak dengan dalih SMK tersebut terikat perjanjian dengan perusahaan affiliate-nya untuk mensyaratkan sehat fisik.

Indikator ketiga adalah kebijakan pendidikan yang hanya pro kota dan mengabaikan desa. Takdir memang telah menggariskan adanya dikotomi antar desa dan kota. Dua wilayah yang seringkali bertolak belakang dalam hal modernitas. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya kota dan desa seringkali terjerembab dalam disparitas signifikan yang pada akhirnya memarjinalkan desa.

Kondisi ini berimplikasi terhadap kondisi pendidikan di desa dan Kota. Pendidikan di kota jauh lebih maju baik itu dari sarana-prasarana atau pun elemen-elemen penunjang pendidikan seperti aksesibilitas, koneksi internet dan lainnya. Di desa yang terjadi sebaliknya, seringkali pemenuhan sarana vital pendidikan seperti sekolah atau pun tenaga pendidik terabaikan.

Di Jabar saja sekitar 67% dari total 191.704 bangunan sekolah rusak (PR, 25/04/06). Angka ini cukup memiris hati karena membuat Jabar menjadi provinsi terbanyak dalam hal sekolah yang tidak memadai. Ironis di tengah pencanangan provinsi termaju di Indonesia dan menjadi mitra terdepan ibu kota justru menghadapi situasi pelik dalam aksesibilitas dunia pendidikan.

Maka logis apabila kemudian terjadi konsekuensi tingginya angka putus sekolah di desa. Kita pun patut melontarkan beragam tanya, wajarkah semua ini?

The Most Powerfull Things

Secara sosiologis pendidikan berfungsi sebagai sosial elevator, sarana sosial yang dapat mengubah nasib seseorang berkebalikan dari sebelumnya. Karena pendidikan ini sangat penting jugalah yang membuatnya dicantumkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) tahun 1966 sebagai hak dasar setiap manusia.

Gayatri Spivak pernah berpendapat bahwa pendidikan adalah the most powerfull things dalam konteks kontrol sosial masyarakat. Dalam kehidupan bernegara mutlak adanya kontrol sosial masyarakat terhadap penguasa negeri. Karena itu semua praktek diktatorisasi ataupun keberpemimpinan sepihak gaya orde baru akan dapat dicegah. Problemnya akankah efektif aktifitas kontrol sosial itu manakala dihadapkan pada tingkat pemerataan kesempatan dan kualitas pendidikan itu sendiri di ujung tanduk?

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 60% penduduk Indonesia adalah lulusan SD ke bawah. 19 % lulusan SMP dan sekitar 18% lulusan SMA. Sisanya adalah kaum-kaum beruntung yang berhasil merasakan indahnya bangku kuliah.

Data ini diperkuat hasil rapid assessment yang dilakukan oleh Depdiknas, Bappenas dan Bank Dunia pada tahun 2001. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 akan berjumlah sekitar 254, 2 juta jiwa. Dari jumlah ini kelompok usia 19-25 tahun diperkirakan berjumlah 25 juta jiwa yang sekitar 25% nya diperkirakan mengenyam pendidikan tinggi.

Perkiraan ini tentu jauh tertinggal dari Negara-negara maju yang jumlah prosentase masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi sudah menyentuh bahkan lebih dari 50%.

Tapi dalam pandangan saya yang harus dikhawatirkan adalah angka 25% ini milik siapa? Taruhlah mahasiswa UI, ITB, atau UNPAD yang hampir 90 persen warga Jakarta atau Bandung. Dengan kata lain,p emerintah saat ini terjebak dalam penilaiaan semu bernada partisipasi tapi yang lebih penting adalah pemerataan dalam pendidikan tinggi itu sendiri.

Kondisi ini memperparah dunia pendidikan kita saat ini. Fakta sosial menunjukkan sekitar 15 juta jiwa Indonesia masih terjerembab dalam jurang kenistaan bernama buta huruf. Bagaimana mungkin dengan kondisi seperti ini pendidikan mampu menjadi the most powerfull things seperti yang dicita-citakan Spivak?

Revolusi Pendidikan

Anggaran pendidikan dalam APBN masih berada dibawah 15 persen. Padahal konstitusi mengamanatkan 20%. Pemerintah berdalih masih banyak bidang lain yang membutuhkan dana besar sehingga dana pun harus dialokasikan secara merata.

Pemerintah seharusnya berani untuk mengubah mainstream pembangun bangsa. Pendidikan harus menjadi tolok ukur kemajuan bangsa. Usaha untuk ini adalah dengan pemenuhan anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20%.

Pemenuhan anggaran ini akan bermanfaat dalam peningkatan pemerataan partisipasi pendidikan di negeri ini. Dengan dana yang cukup tinggi pemerintah bisa melakukan upaya rehabilitasi dan penyediaan sarana dan prasaran pendidikan dengan leluasa. Selain itu pemerintah pun dapat mengalokasikan dana untuk pendidikan kaum miskin. Walaupun sekarang sudah dijalankan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masih banyak anak manusia di Indonesia yang gagal mengenyam bangku sekolah akibat ketiadaan dana untuk memenuhi kebutuhan logistik sekolah seperti seragam dan lainnya.

Selain itu pemerintah juga harus proaktif dalam meningkatkan aksesibilitas kaum difabel dalam pendidikan. Institusi pendidikan umum harus dirancang ramah bagi kaum difabel ini. Misalkan dengan pembangunan sarana sekolah yang accessible bagi pengguna kursi roda, disediakannya komputer bagi tuna netra atau lainnya. Tapi yang lebih penting adalah regulasi yang ketat dalam menjamin hak-hak kaum difabel dalam mendapatkan dan menjalani proses pendidikan di pendidikan umum.

Masyarakat pun dituntut untuk bersama-sama melakukan pengikisan diskriminasi dalam pendidikan. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi penting di sini. LSM memiliki peran sebagai articulator keinginan sosial masyarakat kepada pemerintah. Tapi bisa juga berperan sebagai eksekutor pendidikan di masyarakat. Dalam rangka mengikis diskriminasi pendidikan akibat disparitas pembangunan pedesaan dan perkotaan, LSM bersama pemerintah harus proaktif dalam mengusahakan pendidikan di desa-desa terpencil yang tertinggal dalam aksesibilitas.

Taruhlah Kuba dengan program University of All-nya. Pemerintah Kuba bersama LSM proaktif menyambangi desa-desa untuk memberantas buta huruf. Efeknya angka buta huruf di Kuba menurun drastis hampir mendekati 0%.

Seiring datangya tahun 2008 ini, selayaknyalah kita memupuk asa untuk menuju pada usaha revolusi pendidikan. Sebuah kerugian besar jika pendidikan justru menjadi the most powerless things di Negara yang kita cintai ini.

]]> http://kolumnis.com/2008/01/21/revolusi-pendidikan/feed/