Globalisasi mungkin menjadi bagian tersendiri dalam mekanisme sejarah, dia adalha sesuatu yang begitu ambigu namun dipercayai banyak orang sbagai sebuah jalan menuju kesejahtraan. Tanpa mengikutinya maka akan terkucilkan, akan dibenci dan dianggap sebagai bagain dari poros setan bergabung dengan, kuba, iran, venezuela, bolivia dan korut. Sebuah keniscayan ketika pada zaman ini negara tidak lagi menjadi identitas murni yang mempunyai kepribadian untuk menjalankan kepentingan nasional.

Dalam konteks matrealisme historis kaum Marxis ini tentunya bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, tapi memang sebuah keharus dalam dialektika perjalanan umat manusia. Kejadian hari ini bukan sesuatu yang hadir begitu saja, namun ada sebuah rekayasa sosial yang dilakukan oleh kaum bojuis internasional untuk mengakumulasi modal tanpa harus melewati jalan perang. Sebuah jalan harus segera diambil untuk memperbaiki manusi yang telah tertawan oleh sebuah sistim yang mengharuskan menindas manusia lainnya untuk bisa survive, sebuah zaman yang tidak jauh berbeda ketika Julius Cesar masih menjadi kaisar di Romawi.

Zaman tidak lagi berpihak pada menusia seutuhnya, sebuah zaman yang telah melenceng dari apa yang digariskan oleh para nenek moyangnya, sekelompok manusia telah menjadi hamba dari keserakahan dirinya sendiri.

Negara kembali tanpa identitas, dia hanya bisa dikenal lewat simbol-simbol seperti bendera, lagu kebangsaan, serta lambang. Sebagaimana zaman dulu kala ketika manusia memilih jalan perang untuk bisa bertahan hidup, maka hari ini setiap manusia akan memilih jalan itu pula untuk melepaskan hawa nafsunya akan sesuatu hal. Ideologi, agama, suku, ras, meupakan sebuah pembentuk identitas akan manusia. Begitu juga negara. Terserah mau pilih yang mana…………..

Globalisasi telah menjadi kekuatan yang membutuhkan respons tepat karena ia memaksa suatu strategi bertahan hidup (survival strategy) dan strategi pengumpulan kekayaan (accumulative strategy) bagi berbagai kelompok dan masyarakat. (Featherstone,1991). Proses ini membawa pasar menjadi kekuatan dominan dalam pembentukan nilai dan tatanan sosial yang bertumpu pada prinsip prisip komunikasi yang kian padat dan canggih. Pasar telah memperluas orientasi masyarakat dan mobilitas sehingga batas batas sosial budaya selain meluas juga mengabur akibat berubahnya orientasi ruang dalam masyarakat (Apparaduai, 1994).

Selain arus orang dan barang, arus informasi merupakan suatu keuntungan dan sekaligus suatu ancaman yang sangat berbahaya. Marshall Goldsmith (1998) menunjukkan tiga ciri masyarakat global yang terbentuk akibat proses ekspansi pasar, yang merupakan tahap ketiga dari proses perubahan sosial. Transformasi tahap ketiga tersebut bertumpu pada differensiasi (perbedaan) dan memiliki potensi hadirnya perbenturan nilai nilai dalam masyarakat. Mempertegas ciri yang telah disebutkan Goldsmith adalah : Diversitas (perbedaan), pembentukan nilai jangka panjang (long term values), dan hilangnya humanitas (dehumanisasi). Goldsmith juga menambahkan bahwa komunikasi global akan melahirkan jaringan yang tidak terhitung, yang menghubungkan manusia dalam satu pikiran global (global mind).

Persoalan humanitas menjadi penting dalam konteks global, bukan hanya akibat proses teknologisasi yang terjadi secara besar besaran, tetapi juga karena interaksi tatap muka yang yang cenderung menghilang dari waktu ke waktu (ini seperti diurai oleh Milton Friedman dalam Lexus and The Olive Tree, bahwa di balik hubungan yang efisien itu terdapat satu ruang interkoneksitas sosial yang membuat individu terasing). Realitas media misalnya, akan menjadi suatu dunia yang tanpa sadar mengasah dan menumpulkan kemanusiaan kita. Media melahirkan jarak baru dengan realitas sosial yang sesungguhnya, sehingga proses empati menjadi persoalan besar dalam konteks semacam itu. Ruang ruang sosial juga semakin sempit sejalan dengan terbentuknya ruang ruang elektronik (electronics space) yang lebih efisien. Penduduk kehilangan intensitas interaksi sosial akibat pola alokasi waktu yang berubah dan cenderung berhadapan dengan barang elektronik ketimbang dengan kelompok atau komunitasnya. Individu yang semakin teralienasi dari kelompok sosialnya menyebabkan nilai dan pemaknaan menjadi relatif dan terdeferensiasi (Irwan Abdullah,1999). Hubungan personal menjadi kurang penting sejalan dengan menghilangnya empati emosional dalam diri individu individu.

Sadar atau tidak inilah fenomena sosial dan kebudayaan yang terjadi di abad 21, Globalisasi telah menciptakan berbagai bentuk deteritorialisasi kebudayaan yaitu tercerabutnya kebudayaan dari teritorialnya, untuk kemudian berputar dalam ruang kapitalisme global tanpa henti, lewat berbagai medianya. Globalisasi ekonomi, informasi, dan kebudayaan telah menyebabkan lenyapnya batas batas ruang, teritorial, suku, agama, bangsa dan negara. Ruang ruang itu dibentuk oleh elemen elemen yang baru, yang pada titik perkembangannya akan menciptakan segmentasi ruang, duplikasi ruang, dan akhirnya halusinasi ruang (Yasraf Amir Piliang, 2004)        

Berkaitan dengan ruang global tersebut Deleuze dan Guattari melihat bahwa sudah sejak jaman primitif manusia terfragmentasi dalam berbagai cara, berbagai model dan berbagai arah segmentasi. Pertama, kita akan terfragmentasi secara binary (pasangan), mengikuti model oposisi pasangan (oposisi binary) dalam kelas kelas sosial semisal hitam putih, wanita pria, barat timur, dan sebagainya. Kedua, melalui fragmentasi sirkular (cirkular), seperti : individu / keluarga / tetangga / RT RW / Desa / Kecamatan / kota / daerah / Negara / jagad raya. Ketiga, terfragmentasi secara linier seperti : balita / anak anak / sekolah / kerja  dan sebagainya.

Arus hasrat dan kapital yang mengalir secara global menciptakan sekaligus deteritorialisasi dan duplikasi ruang tanpa henti, ketika duplikasi ruang itu menyebar pada tingkat global yang dikontruksi secara sosial untuk mengikatkan diri pada image sebagai perekat sosial. Perkembangan sistem komunikasi global (pasar bebas, hyper market) akan  menciptakan berbagai halusinasi  ruang sosial. Electronics space membuat semakin banyak orang kini berinteraksi, berkomunikasi, atau bersosialisasi  tidak lagi berada dalam teritorialnya, tetapi berada dalam halusinasi teritorial yang terbentuk (televisi, cyberspace, teleshopping, teleconference).

Proses globalisasi telah melahirkan differensiasi yang luas, yang tampak dari proses pembentukan gaya hidup dan identitas. Etnis dan agama secara teoritis menjadi kurang penting karena mulai digantikan oleh ikatan ikatan baru sebagai akibat pergeseran identitas dan makna diri dalam lingkup sosial dan kultural.                                                        

Sementara itu sangat menonjol adanya kaitan yang erat antara kebudayaan dan pendidikan. Hal ini terlihat jelas sekali pada alam pikiran Jerman. Di situ terdapat dua istilah, “Kultur” dan “Bildung”. yang dalam bahasa Anglosakson cukup dinyatakan dalam satu istilah. yaitu “culture”. Bildung dalam dirinya melambangkan sumbangan asli dari buah pikiran (Hegel, Fichte) dan sastra (Goethe, Schiller) Jerman pada pengertian kebudayaan dan pada perwujudannya. Dua dari bagian-bagian pokoknya adalah: pembentukan intelektual, estetika dan moral dari manusia serta pengadaan beberapa hubungan mendasar yang menjalin manusia dengan alam, dengan manusia lainnya, dengan berbagai bentuk masyarakat manusiawi. dengan kemanusiaan sebagai keseluruhan, dengan Tuhan, dengan Ketuhanan.

Adanya kaitan antara kebudayaan dengan pendidikan membuat kebudayaan selalu kali berurusan dengan dua faktor, yaitu: masa lampau dan elite. Kekayaan spiritual berupa pemikiran falsafah, kesusasteraan dan kesenian, yang tumbuh dan berkembang secara kumulatif di masa lampau secara sadar dan sengaja diajarkan kepada lapisan ma­syarakat yang memasuki dinding pendidikan formal atau mengikuti latihan yang khas dan khusus. Dari lapisan, ini, banyak sedikitnya sesuai dengan yang diharapkan, timbul sekelompok warga masyarakat yang melanjutkan dan mengembangkan terus unsur-unsur kebudayaan itu berkat pengajaran sistematik yang pernah didapatnya dalam rangka pengajaran dan latihan formal tersebut. Tidak jarang kelompok ini untuk selanjutnya berubah menjadi sekumpulan kecil anggota ma­syarakat (elite) yang mengkhususkan din dalam kebudayaan yang ka-dangkala berupa gagasan dan pemikiran konseptual baru di bidang nilai-nilai kehidupan manusia. Begitu rupa sehingga berkat kegiatan dan prakarsa elite ini perbendaharaan nilai yang telah dikembangkan oleh nenek moyang tidak hilang punah ditelan perkembangan zaman.

Sayangnya kebudayaan, yang cenderung diartikan sebagai keselu-ruhan pengetahuan karya kesenian dan karya akal budi masa lampau itu, biasanya ditanggapi pula secara konsumtif. Kebudayaan yang di-tanggapi secara konsumtif ini memang mempunyai nilai, memang ada gunanya. Namun artinya itu menjadi hilang apabila ia diubah dari alat menjadi tujuan, seperti yang praktis dilakukan oleh pagelaran drama tari klasik dan tontonan tradisional rakyat dengan berbagai pola serta bentuknya serimpi, bcdaya, wayangorang, ketoprak, ludruk, debus, dan sebagainya maupun oleh sistem pendidikan dan latihan kilat baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

Ketika pengetahuan dan ketrampilan artistik yang lahir dari kebu­dayaan lampau itu tidak dapat memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang lahir dari perkembangan material modern, orang menja­di ragu. Di kalangan lapisan masyarakat kita yang terpelajar, mula-mula secara naiuriah tetapi kemudian dengan penuh kesadaran, tidak lagi menanggapi kebudayaan semata-mata secara konsumtif tetapi le-bih banyak sebagai kekuatan pembaruan dan daya kreatif. Untuk keperluan ini mereka mulai melihat ke berbagai unsur kebudayaan Barat, di antaranya ilmu pengetahuan.

Ternyata ilmu pengetahuan tersebut tidak terlalu membantu pada usaha memberikan pengertian tentang kebudayaan. Di tahun 1952 Kroeber dan Kluckhohn, misalnya, mencmukan tidak kurang dari 166 dcfinisi mengenai kebudayaan selama kurun waktu 1871 - 1952, yang diajukan oleh sarjana anthropologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain ahli ilmu pengetahuan sosial, bahkan sarjana kimia, biologi dan ahli falsafah. Setiap ilmuwan ini menyatakan batasan pengertiannya scndi-ri, tekanan arti sendiri dan kadangkala meliputi berbagai isyu yang bertentangan satu dengan lainnya. Hal ini tidak mengherankan karena sebagian besar dari definisi tersebut sebenarnya berupa definisi kerja (technical term) sedangkan kebudayaan (culture) yang dirumuskan sebagai definisi kerja baru muncul di dalam tulisan-tulisan ahli anthro­pologi pada pertengahan abad ke-19.

Para sarjana dan ahli anthropologi yang biasanya gemar mengaju-kan kqnsep ilmiah tentang kebudayaan juga mengajukan pengertian yang terlalu polysemik, sesuai dengan penggunaan istilah kebudayaan dalam analisis permasalahan yang beraneka ragam, seperti akulturasi, keanekaragaman budaya, kontak kebudayaan, pola kebudayaan dan lain-lain. Selanjutnya pengertian yang berbeda dari istilah yang sama ini banyak sedikitnya disebabkan pula oleh kenyataan bahwa dewasa ini tidak ada satu pun model kebudayaan yang kiranya dapat dijadikan sebagai satu-satunya bahan referensi.

Selain berbagai masalah seperti yang telah disebut di atas, ditemui pula kesukaran-kesukaran dalam usaha merumuskan pengertian kebu­dayaan. Kesukaran ini, antara lain, berkaitan dengan perbedaan dalam evolusi dari arti yang diberikan pada kebudayaan dan pada “keterpe-lajaran” (intelek). Bagi sarjana ethnologi, manusia pada umumnya memiliki kebudayaan walaupun dia tidak terpelajar. Orang terpelajar, yang lazimnya disebut sebagai cendekiawan atau kaum cerdik pandai, selalu berpengetahuan tinggi dan berkat kemampuan penalarannya atau keintelektualannya itu ia jauh menonjol di atas massa warga lainnya. Maka timbullah kebiasaan untuk membuat pembedaan ganda (dichotomy) antara, di satu pihak, kegiatan-kegiatan yang dianggap intelektual dan karenanya dinilai berbudaya dan, di lain pihak, kegiat-an atau hal sehari-hari yang dianggap biasa-biasa saja. Pembedaan ganda ini mencerminkan pengutamaan intelek yang secara implisit didasarkan pada suatu penjenjangan (hierarki) dari nilai-nilai.

Pembedaan hierarkis juga dilakukan oleh UUD 1945. Dalam pen-jelasannya mengenai pasal 32 ada disebut kebudayaan asing yang di-bedakan terhadap kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Pembedaan juga terdapat dalam GBHN. Di situ dinyatakan, di satu pihak, adanya nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang menjadi tujuan pembinaan kebudayaan nasional dan, di lain pihak, adanya nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feodal dan kedaerahan yang sempit yang harus ditiadakan dan dicegah. Meng­ingat UUD 1945 meminta pemenntah memajukan kebudayaan nasio­nal ada keharusan bagi kita untuk menyimak apa katanya tentang kebudayaan. Undang-undang Dasar, di negeri mana pun, memang bukan dokumen ilmiah. Namun ia dalam dirinya merupakan suatu perwujudan tertulis dari “kontrak sosial” yang mengukuhkan tekad kita semua untuk hidup bersama-sama sebagai satu Negara-Bangsa.

Penjelasan resmi dari Pasal 32 UUD 1945 mengatakan bahwa “kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usa­ha budidaya Rakyat Indoensia seluruhnya.” Menurut pengamatan saya rumusan penjelasan ini kiranya datang dari Ki Hadjar Dewantara mengingat dalam berbagat tulisan beliau yang mengenai kebudayaan disebut bahwa kebudayaan, yang berarti buah budi manusia, adalah hasilperjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yaitu a/atn dan zaman (kodrat dan masyarakat).

Bila UUD mengartikan kebudayaan dengan “buah budidaya Rakyat” atau “buah budi manusia”, demi perumusan satu definisi umum ia kiranya dapat diubah menjadi “nilai”. Dengan perkataan lain, “buah budi” itu adalah “nilai” dan “gagasan vital” yang kita hayati sesuai dengan tuntutan alam dan zaman yang disebut-sebut juga oleh Ki Hadjar. Bila demikian definisi umum dari kebudayaan adalah sistem nilai dan gagasan vital yang dihayati oleh sekelompok manusia di suatu lingkungan hidup tertentu di suatu kurun waktu tertentu.

Karena keumumannya tersebut definisi ini menjadi bersifat ab­strak universal. la disebut umum karena yang disebut secara eksplisit dalam perumusan definisional ini — nilai dan gagasan vital — adalah unsur yang dianggap begitu hakiki sehingga ditemui dalam setiap gejala kebudayaan. Abstrak, karena yang hakiki itu dipisahkan dari yang real (fakta) dan yang konkrit (objek); seperti kalau kita mengatakan bahwa bunga adalah cantik tetapi kecantikan itu sendiri adalah abstrak. Uni­versal karena kehadiran unsur manusiawi yang begitu hakiki dan men-dasar bagi kebudayaan. Tanpa manusia, atau lebih tepat, tanpa budi (akal) yang hanya ada pada manusia, tidak ada kebudayaan.

Istilah nilai mengandung dua pengertian pokok. Pertama, ia ber-hubungan dengan standar nilai atau asas pernilaian. Maka itu sering disebut bahwa kebudayaan bersifat normatif atau preskriptif. Kedua, istilah nilai berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap “bemilai” itu sendiri. Yang bemilai ini dapat berwujud benda material dan ka-renanya dapat dijamah, seperti warisan budaya berupa candi, rumah adat dan lain-lain. la dapat berupa hal-hal yang non-material, tidak berbentuk benda dan karenanya tidak mungkin dijamah (intangible), seperti norma, tradisi, adat-istiadat, Umu pengetahuan dan lain-lain. la dapat bersifat intrinsik dan/atau instrumental. Maka manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok, menunjukkan peng-hargaan yang tinggi pada sesuatu yang bemilai ini sebagaimana terbukti dari preferensi repetitif terhadap benda atau hal tersebut.

Manusia di mana pun hidup menurut beberapa gagasan yang da­lam dirinya merupakan dasar penting dari cara hidupnya (way of life). Gagasan tersebut dapat dikatakan “vital” karena ini adalah gagasan dengan mana kita, makhluk manusia, menjalankan dan mengatur hi­dup kita ini. Jadi ia banyak sedikitnya merupakan seperangkat keyakin-an hidup, sebuah katalog dari pendirian aktif kita tentang sifat duaia kita beserta sesama makhluk yang mendiaminya, keyakinan mengenai hierarki nilai segala sesuatu, seperti manayang lebih dihargai dan mana yang kurang dimuliakan atau lebih penting, penting dan kurang penting.

Kita dapat ambil satu contoh, Galileo adalah seorang yang mempunyai nama besar ketika di menemukan beberapa hukum alam, yang justru banyak ditentang sewaktu ia hidup, namun setelah dia mati, namnya banyak dipergunjingkan oleh para ahli ilmu alam, begitu juga Marx, siapa sih yang kenal dengan nabinya kaum proletar ini, bahkan sewaktu dia meneinggal saja hanya beberapa orang yang hadir waktu pemakamannya. Siapa yang menyangka separuh abad kemudian ia begitu berpengaruh di dunia baik secara pemikiran maupun citra penokohan, bahkan mampu membagi dunia ini menjadi dua. Sekali lagi itu justru terjadi setelah ia meninggal.

Terlepas dari semua yang diatas untuk mempunyai nama besar memang bukan perkara mudah, seseorang butuh sebuah maha karya, hasil daya cipta, atau daya pikir yang diakui oleh khalayak ramai, justru yang menjadi persoalan adalah ketika dia telah mempunyai nama besar, hasil karya cipta, atau segala daya yang dia curahkan seakan tak perlu lagi dipertanyakan kehebatan karyanya tersebut. Seorang pelukis yang telah melukis puluhan kali dan menghasilkan sebuah maha karya yang dasyat diakui bayak pihak, maka otomatis hampir kalaupun tidak semua karya yang lain diakui pula kehebatannya.

Menurut banyak kaum posmoderen inilah yang disebut sebagai kematian objek, maka tak perlu lagi melihat apakah lukisan, cerita, ataupun hasil karya yang lain bagus tidaknya, karena sekali lagi dia sudah punya nama besar. Contohnya begini, perkataan seorang yang selama ini dikenal sebagai intelektual, profesor, rektor universitas ternama, dijamin pasti akan dipercayai kebenarannya ketika berhadapan dengan statmen seorang mahasiswa, walaupun dengan atas nama kebenaran dan keadilan sekalipun, si mahasiswa akan tetap dianggap salah. Begitu juga mungkin tulisan Pramudya Ananta Toer atau penulis senior lainnya lebih di hargai ketika disandingkan dengan tulisan Aprio Rabadi yang namanya tak dikenal oleh para pembaca.

Bisa dibayangkan ketika nama besar ini jatuh ke tangan “pendekar berwatak jahat” maka kesesattan kebenaran akan hadir diambang mata. Makanya kemudian untuk mempunyai nama besar bukan perkara gampang. Perkataan para tokoh, pemimpin, kyai, dan para pendeta maupun tokoh agama lain, yang telah mempunyai nama besar akan menjadi kunci dari satu peradaban bangsa, kemudian timbul akhirnya pertanyaan lama, akankah sejarah ditentukan atau dibentuk olah orang besar atau bisa dibuat, ditentukan setiap manusia di bumi ini ?.

Ibarat mau menyeberang jalan kita harus menoleh kekanan dan kekiri supaya tak ditabarak kendaraan yang lewat. Negara ini semenjak merdekapun melakukan hal sama, dunia yang terbagi dua, memaksa para Founding father republik ini melihat kekanan dan kekiri, membuat gerakan non blok, memposisikan diri netral. Di dalam negeri hampir semua aliran maupun golongan baik yang kanan maupun kiri diterima dalam proses sosial dan politik. Namun malang tak dapat dihindari, mujur tak dapat diraih, negara ini pun pecah karena tidak ada sebuah sistem yang kuat menyangga itu ( NASAKOM pun hancur tak mampu menahan pertentangan ideologi ). Kaum kanan yang diwakili militer akhirnya menang dan membabat habis kaum kiri. Sampai detik ini pun kecendrungan untuk melihat kekanan lebih banyak dari pada melihat kekiri. Padahal sudah banyak contoh negara yang melihat kekanan lebih banyak malah ditabrak ( baca: globalisasi ) dari kanan ( baca; kapitalis ) itu sendiri. Dikuasai olah si kanan, tidak lagi memerintah diri sendiri malah diperintah oleh kekuatan tanpa tanding.

Untuk itulah sesekali kita perlu melihat ke kiri ( baca; progresif revolusioner, anti penindasan ) karena dengan begitu kita bisa melihat betapa luasnya jagad raya ini, menentukan tujuan dan arah perubahan demi masa depan yang lebih baik. Kiri tak selalu di ikuti kata komunis, anti demokrasi, tapi kiri yang menginkan rakyat sejahtera. 61 tahun merdeka, tak satupun kenikmatan yang dirasakan oleh rakyat. Membuat KTP saja harus panjang urusanya, apalagi mendapatkan pelayanan sosial lainnya. Sekolah mahal, rumah sakit mahal, pengangguran tambah banyak dan hampir semua sumber daya alam negara ini dikuasai oleh pihak asing atau negara lain.

Untuk melihat kekiri memang masih barang haram di negri ini. Namun itu bukan suatu persoalan jikalau kita menginginkan perubahan. Coba saja melihat perkembangan yang terjadi di Kuba, sekolah dan pelayanan kesehatan gratis disana, jumlah dokter bertambah ribuan tiap tahun, menjadi pengekspor obat-obatan nomor wahid di dunia. Lihat apa yang dilakukan oleh Chavez, membuat rakyatnya meraksakan akan hadirnya negara dalam bentuk pelayanan publik, tidak dengan birokrasi maupun aparatus militernya, atau lihat apa yang dilakukan oleh Evo Morales, menasionalisasi aset-aset yang penting (minyak dan gas bumi) dan menggunakannya untuk kepentingan rakyat Bolivia.

Keberpihakan Negara.

Ini bukan persoalan ideologi, ini juga bukan persoalan paradigma, tapi ini adalah keberpihakan, berpihak kepada rakyat dan menuntaskan persolan-persoalan kesejahtraan rakyat. Bagi Amerika menjadi kapitalis adalah sebuah hal yang dilakukan untuk kesejahtraan rakyatnya. Berbagai subsidi (pendidikan, kesehatan, pensiun, atau pertanian) di dapatkan melalui pajak yang begitu tinggi dan hasil eksploitasi sumber daya alam di negara dunia ketiga. Begitu juga di negara maju lainnya, sinergitas antara negara dan MNC/TNC yang kebetulan bermakas di negara tersebut menjadi sebuah keniscayaan untuk mensejahtrakan rakyatnya.

Di beberapa negara dunia lainnya semisal, Kuba, Libya, Venezuela, Bolivia, ataupun China dan Iran, percaya pada kekuatan diri sendiri merupaka sebuah kekuatan yang mampu mengakat kesejahtraan rakyatnya. Sebuah negara tak memerlukan sebuah pertokoan mewah jikalau rakyatnya mati kelaparan, sebuah negara tak memerlukan rakaian susunan mewah jikalau rakyatnya belum memiliki rumah. singkatnya negara hadir untuk kepentingan rakyatnya. negara begitu berguna bagi rakyatnya, negara tak lagi menjadi sebuah hal yang begitu jauh dari rakyatnya.

Di Indonesia negara dirasakan kehadiranya ketika mau menggusur karena ada proyek yang harus dilakukan akibat tekanan privatisasi ataupun investasi, negara ini harus menjadi negara industri, bukan agraris, padahal separuh lebih rakyatnya bergantung hidup akan hasil pertanian. Konsep city without slump membuat rakyat disingkirkan dari kota tempat ia di lahirkan, dari tempat ia bergantung hidup, dari sebuah negara yang tak lagi mau mengakui warga negaranya. Pantaslah kemudian keberpihakan negara dipertanyakan ulang.

Indonesia adalah sebuah konsep Nation State yang begitu ambigu, bagaiman tidak antara yang dikatakan oleh negara melalui UUD 1945 dengan yang di jalankan pemerintah melalaui seperangkat UU maupun perangkat perangkat lainnya beserta aparat birokratisnya sangat bertolak belakang. Privatisasi dan swastanisasi terjadi di semua bidang, parahnya lagi privatisasi dan swastanisasi di terapkan pada bagian-bagian yang menyangkut kepentingan hidup rakyat. Tidak sejalannya hal ini dikarenakan tidak adanya sebuah sikap yang jelas akan keberpihakan kepada rakyat. Para elit sibuk mengatur dirinya sendiri maupun kelompoknya. Peran negara atau pemerintah sebagai pelayan masyarakat tidak lagi di jalankan

Pendidikan sebagai sebuah hal yang sangat penting dalam sebuah peradaban bangsa, karena maju mundurnya sebuah peradaban bisa dilihat dari bagaiman pendidikan dijalankan, baik secara kurikulum, kesempatan setiap warga negara mengeyam pendidikan maupun secara fasilitas dan kualitas pendidikan itu sendiri. Pendidikan bertujuan supaya manusia mampu mengkwalitasn dirinya, mencerdaskan kehidupan bangsanya, pendidikan juga berarti alat untuk membebaskan manusia akan penindasan manusia lainnya.

Di Indonesia pendidikan mengalami sebuah hal yang aneh. Bagaimana tidak, dari hakeket pendidikan yang begitu penting seperti hal di atas, rakyat Indonesia secara keumuman tidak dapat lagi menikmati pendidikan Proses liberalisasi yang diberlakukan oleh negara, pendidikan semakin jauh dari jangkauan rakyat karena begitu mahalnya akses ke dunia pendidikan. Seperti yang ditandatangani dalam Letter of Intentions (LoI) antara pemerintah Indonesia dan IMF, pemerintah diharuskan untuk melepaskan semua program subsidi kebutuhan sosial masyarakat, termasuk pendidikan, dan memfokuskan penggunaan anggaran untuk pembayaran utang luar negeri.

. Hal ini tampak dari regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Mulai UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah salah satunya. Dari undang-undang tersebut bagaiman pemerintah lari dari tanggung jawab akan pendanaan dunia pendidikan, malah kemudian melemparkannya pada masyarakat, sampai pada Rancangan Undang-Undang (BHP) sebagai konsekuensi dari pasal 53 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) akan segera diajukan ke DPR. Naskah tersebut kini berada di Sekretariat Negara dan proses pengajuannya ke DPR tinggal menunggu amanat dari Presiden. DPR sudah memasukkan RUU BHP ini menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2007, sehingga ditargetkan 2007 selesai (Media Indonesia, 27/01/07). RUU ini mengatur badan hukum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Jika di amati, RUU tersebut mengarah pada upaya liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan nasional. Karena RUU ini adalah semacam juklak juklis bagaimana nantinya proses liberalisasi pendidikan dilaksanakan.

Jika di amati, RUU tersebut mengarah pada upaya liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan nasional. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, Mansyur Ramly (Kompas, 03/10/06), menegaskan substansi RUU tersebut, antara lain, melepaskan perguruan tinggi dari intervensi pemerintah. Kelak, tidak ada lagi perbedaan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Semuanya dikelola dalam sebuah model privatisasi. Pengelolaan PTN model privatisasi merupakan bentuk liberalisasi dan kapitalisasi pendidikan. Pakar pendidikan, H.A.R Tilaar, menilai RUU BHP sebagai bagian representasi neo liberalisme dalam dunia pendidikan. “Jelas agenda neo liberalisme, pemerintah terlihat ingin cuci tangan dari tanggung jawabnya pada pembiayaan pendidikan,” ujar H.A.R Tilaar (Tempo,12/4/2005). Menurut Tilaar, Pemerintah secara terselubung berupaya menghindarkan tanggung jawab penyisihan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi pendidikan. Untuk melepaskan tanggung jawab tersebut, pemerintah memandang pentingnya otonomi pada perguruan tinggi. Pemikiran perlunya otonomi pada perguruan tinggi menjadi dasar pembentukan RUU BHP ini. Konsep BHMN yang sudah dijalankan oleh tujuh PTN (UI, UGM, ITB, IPB, USU, UPI dan Unair) pada perjalanannya akan senanfas dan “disempurnakan” oleh RUU BHP. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan pemerintah tentang BHMN tidak akan berlaku lagi. Dalam status BHMN, pemerintah masih bertanggung jawab walaupun BHMN diberikan otonomi sendiri untuk mengelolanya. Namun, ketika BHMN berpindah status menjadi BHP, maka konsekuensinya adalah pemerintah melepaskan tanggung jawab pengelolaan universitas sepenuhnya terhadap pihak pengelola pendidikan dan masyarakat itu sendiri.

            Tanggung Jawab Negara

Dalam pembukaan UUD sangat terang disebutkan salah satu tujuan dari bangsa ini, yakni mencerdedaskan kehidupan bangsa. Bagaiman kehidupan ssebuah bangsa bisa cerdas jikalau dalam prakteknya untuk mengakses pendidikan saja mayoritas masyarakat belum mampu. Ditambah lagi dengan akan di sahkannya RUU BHP ini. Negara seperti kehilangan tanggung jawabnya, karena menyerahkan persoalan yang begitu penting ketangan masyarakat sendiri (pasar). Peran serta fungsi dari negara yang semakin menghilang ini di harapkan bisa dikembalikan kepada negara, Seperti tujuan semul adari negara ini.

Sebagai bentuk pelayanan yang wajib diberikan kepada rakyat, pemerintah tentu tidak selayaknya membebankan biaya penyelenggaraan pendidikan tersebut kepada rakyat. Imam Ibn Hazm dalam kitabnya, al-Ahkâm, menjelaskan bahwa seorang kepala negara (khalifah) berkewajiban untuk memenuhi sarana-sarana pendidikan, sistemnya, dan orang-orang yang digaji untuk masyarakat. Dengan demikian, negara harus berupaya secara optimal guna terwujudnya sistem pendidikan yang memadai lagi gratis. Sudah saatnya seluruh rakyat berbicara kepada penguasa di negeri ini, menyampaikan nasihat yang benar. Bahwa pendidikan seluruh rakyat adalah tanggung jawab negara. Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah seseorang yang diberi jabatan mengurusi rakyat muslim lalu dia mati dalam keadaan menipu mereka, melainkan Allah mengharamkan surga darinya. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Jika ditarik benang merah dari semua kondisi ini, pendidikan Indonesia terjebak pada arus hegemoni ideologi dominan kapitalisme. Hanya orang kaya (yang punya modal) yang bisa sekolah. Orang miskin? Mereka seakan tidak bisa sekolah tinggi-tinggi. Padahal, pendidikan kapitalistis hanya akan melahirkan generasi yang kapitalistis juga.

Untuk perkara itu, pemerhati pendidikan Ivan Ilich mengatakan, semua bentuk sekolah di berbagai negara telah terjebak pada semangat berpikir yang didasarkan tuntutan-tuntutan kebutuhan formal sekolah. Implikasinya adalah melahirkan suatu corak pendidikan yang sekadar menjadi agen reproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil seperti relasi gender, relasi rasisme, dan sistem relasi kekuasaan. Padahal menurut pemerhati pendidikan Paulo Freire, pendidikan haruslah berorientasi pada konsepsi dasar memanusiakan kembali manusia yang telah mengalami dehumanisasi akibat sistem dan struktur sosial yang menindas (Pedagogi of the Opresed, New York 1986:67).

Pada hari rabu kemarin (9/1) dua kelompok besar yang kesehariannya terlibat dalam ranah budaya khususnya film berdebat dalam sebuah ruangan besar dan mewah, yang diributkan adalah persoalan layak atau tidak sebuah film disensor sedemikian rupa hingga dianggap tidak menghargai hasil cipta karya si pembuat film dan merugikan konsumen. Perdebatan tersebut terus mengalir, kedua kelompok saling mengklaim kebenaran.

Pada awalnya sebuah film adalah sebuah cerita khayalan yang penuh imajinasi namun tak pernah terlepas dari realitas sosial yang ada. Sebuah film juga merupakan sebuah cerminan realita yang diangkat ke layar, disaksikan oleh banyak orang dengan tujuan hiburan alias entertaiment. Harapan akan sebuah hiburan yang mempertontonkan diri sendiri seakan sirna begitu sebuah lembaga yang diberi kuasa oleh negara untuk menggunting atau menghapus sebagian film karena dianggap akan merusak sebuah tatanan masyarakat yang telah mapan serta stabil.

Dua perdebatan itu jikalau ditilik lebih dalam lagi seperti pertempuran antara kaum modren dengan kaum konsevatif, yang satu menginginkan sebuah kebebasan dalam berkarya, kelompok lain menginkan semuanya mesti berada dalam rel atau jalur yang telah ditentukan, kalau keluar jalur siap-siap aja di lempar. Anggapan Jero wajik bahwa bangsa ini masih membutuhkan waktu lagi untuk bisa menuju era modren karena budaya masyarakat yang beragam serta tingkat pendidikan penduduk yang begitu rendah sehingga belum siap menerima segala sesuatu dari luar. Belum bisa menentukan yang mana yang benar dan salah (padahal adalah tanggung jawab dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa).

Kebudayaan dan Film Nasional

Kebudayaan ternyata tidak tinggal diam tetapi bergerak, tumbuh dan berkembang. Sebagai akibatnya pengertian kebudayaan juga turut berubah walaupun istilahnya sendiri tetap dipertahankan. Perubahan dan pelipatgandaan pengertian itu, yang jelas membuat bidang semantik terus meluas, bukanlah sekedar persilatan kata menurut mode intelektual. Berbagai petunjuk membuktikan bahwa hal tersebut memang sesuai dengan bermacam-macam tuntutan serta hirauan yang cukup mendasar dan mendalam. Bahkan kelihatannya banyak hal yang dahulu dianggap sebagai bagian masalah politik kini seperti sudah dialihkan ke dalam urusan yang disebut kebudayaan .

Sementara itu sangat menonjol adanya kaitan yang erat antara kebudayaan dan pendidikan. Hal ini terlihat jelas sekali pada alam pikiran Jerman. Di situ terdapat dua istilah, “Kultur” dan “Bildung”. yang dalam bahasa Anglosakson cukup dinyatakan dalam satu istilah. yaitu “culture”. Bildung dalam dirinya melambangkan sumbangan asli dari buah pikiran (Hegel, Fichte) dan sastra (Goethe, Schiller) Jerman pada pengertian kebudayaan dan pada perwujudannya. Dua dari bagian-bagian pokoknya adalah: pembentukan intelektual, estetika dan moral dari manusia serta pengadaan beberapa hubungan mendasar yang menjalin manusia dengan alam, dengan manusia lainnya, dengan berbagai bentuk masyarakat manusiawi. dengan kemanusiaan sebagai keseluruhan, dengan Tuhan, dengan Ketuhanan.

Film sebagai sebuah hasil daya kreasi anak manusia mempunyai ciri khas tersendiri dalam setiap eranya. Film zaman sekarang tentunya akan berbeda jika dibandingkan dengan film tahun 80-90an. Karena pengaruh serta proses kreasi para insan filmnya terus berdialektika dengan kondisi materi yang mempengaruhi mereka. Budaya setiap jenis serta karakter zamannya akan terus berbeda dan hal itu tidak bisa dibantah denagn hanya berpatokan pada pemikiran konsevatif para pemegang kekuasaan.

Sayangnya kebudayaan, yang cenderung diartikan sebagai keselu-ruhan pengetahuan karya kesenian dan karya akal budi masa lampau itu dianggap tidak akan bisa bersanding dengan kebudayaan masa kini yang telah diapresiasikan oleh para kaum muda dalam bentuk kesenian lainnya khususnya film, sehingga setiap hasil karya zaman sekarang selalu, perlu dan mesti diawasi oleh para “penjaga” yang menamakan dirinya lembaga sensor.

Disisi lain para “penjaga” tersebut menganggap sebuah karya seni tidak bisa dikomersilkan begitu saja, mesti ada sebuah proses yang harus dilewati berdasarkan tingkat pendidikan yang pada zaman sekarang telah dikomersilkan. Kebudayaan yang di-tanggapi secara konsumtif ini memang mempunyai nilai, memang ada gunanya. Namun artinya itu menjadi hilang apabila ia diubah dari alat menjadi tujuan, seperti yang praktis dilakukan oleh pagelaran drama tari klasik dan tontonan tradisional rakyat dengan berbagai pola serta bentuknya serimpi, bcdaya, wayangorang, ketoprak, ludruk, debus, dan sebagainya maupun oleh sistem pendidikan dan latihan kilat baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Hal inilah yang dianggapakan menyesatkan masyarakat telebih proses berkembangnya budaya ini dipengaruhi budaya eksternal, sebuah budaya yang datang dari luar, barat.

Realita Sosial

Sebuah kejadian yang benar-benar terjadi dalam sebuah masyarakat merupakan fakta sosial yang tak terbantahkan, fakta-fakta sosial inilah yang kemudian yang akan menjadi realita sosial dimana kejadia-kejadian tersebut begitu menarik sehingga dijadikanlah tontonan bagi masyarakat. Ada tontonan kesedihan., tontonan kebahagian, maupun tontonan kebodohan manusia sehingga menjadi bahan tertawaan yang mengocok perut.

Kebanyakan film berangkat dari fakta-fakta, kejadian-kejadian yang menarik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dengan sedikit bumbu disana sini jadilah tontonan yang kemudian bisa saja menjadi pemicu keributan. Anda tentu ingat bagaimana film “Buruan Cium Gue” atau “I Love You Om” menjadi biang keributan. Padahal di filmnya sendiri tidak seseram judulnya, atau anda ingat bagaimana goyangan ngebor Inul membuat huru hara, padahal –meminjam istilah Cak Nun- pantat Inul itulah wajah sebenarnya manusia Indonesia, dengan arti bahwa sebenarnya goyangan Inul itu adalah sebuah fakta sosial dan mayoritas masyarakat menyukai tontonan seperti itu. Hal yang tak berbeda ketika dibandingkan film-film Indonesia. Adegan ranjang di film berbagi suami harus rela dipotong,  ciuman antara Nicholas Saputra dan Wulan Guritno hanya tersisa sepersekian detik. Keagungan sebuah karya sedang dipertaruhkan.

Padahal dalam sudut sebuah mall seorang perempuan sedang dikulum bibirnya, tak seorangpun yang berteriak, diiringi oleh lantunan musih house tubuh sepasang manusia saling bergesekan, begitu vulgar, begitu  tentram dalam dunianya sendiri. Tak terdengar hiruk pikuk mereka yang menggugat (terkecuali sewaktu menjelang bulan puasa saja) sebuah ironi terjadi didepan mata para pengkalim kebenaran ajaran tuhan.

Menolak sebuah realita atau fakta sosial adalah warisan zaman orde baru, yang harus ditonton adalah yang baik-baik saja, yang indah-indah, yang bagus-bagus sehingga kejadian nyata yang tengah terjadi dalam masyarakat tidak banyak yang mengetahui., Apa yang dialami oleh masyarakat Porong, Sidoarjo tidak banyak diketahui oleh rakyat di Papua begitu juga penderitaan Ceriyati dan para korban human trafficking tidak diketahui oleh khalayak ramain, bisa diartikan hal tersebut merupakan penutupan akses informasi yang merupakan hak setiap orang untuk memperolehnya, dalam hal ini lembaga sensor bisa dikatakan telah melanggar hak asasi manusia.

Setiap jam 2 siang Sutiyem (61) sudah bersiap-siap menggelar dagangannya, minyak goreng dalam penggorengan siap dianaskan diatas kompor minyak tanah di dalam dapur rumahnya yang berukuran 2X3. begitu juga dengan adonan tepung sudah siap pula, setandan pisang tergelak di sampingnya, adonan bakwan bahkan sudah selesai dari tadi pagi, begitu juga ubi kayu yang sudah dipersiapkan sejak kemarin sore. Hari ini untuk kesekian harinya Sutiyem menjual gorengan di daerah Stasiun Lempunyangan Yogyakarta.

Setiap hari menjual gorengan, tidak hanya untuk mencari nafkah namun juga membantu orang lain katanya. “membantu kalau ada orang yang lapar tapi malas makan nasi, orang yang sekedar isi perut atau orang yang tidak punya uang cukup untuk membeli sepiring nasi”. Hal ini sudah hampir 20 tahun dilakukan Sutiyem. “saya ini hanya seorang penjual gorengan yang tak mau mencari apa-apa, yang jelas saya dan suami bisa makan dan bisa bayar ;isatrik di rumah itu sudah cuku” ujarnya. Ketika ditanya bagaimana ankanya, Sutiyem hanya bisa tersenyum miris dengan pandangan mata nanar “anak-anak ikut progaram transmigaran semua mas, jarang pulang”. Dalam sehari Sutiyem mendapatkan pengahasilan kotor Rp. 10 ribu samapi Rp. 30 ribu.

Dengan jumlah penghasilan yang begitu kecil Sutiyem tetap bisa survive untuk bertahan hidup. Kalau di hitung-hitung satu gorengan saja Sutiyem menjual dengan harga Rp. 200, banyak atau tidak permintaan, laris atau tidak, harganya tetap segitu saja. Sutiyem mengaku dulu awal tahun 2000, dia menjual gorengan dengan harga Rp. 50, harga Rp. 200 ini dimulai baru-baru ini saja semenjak naiknya harga minyak tanah yang ia tak tahu kenapa, sebuah harga yang sangat murah di zaman sekarang. Hampir setiap kota besar di pualu Jawa ini, harga satu Gorengan di kaki lima saudah mencapai Rp. 500 sampai Rp. 1.000, belum lagi kalau gorengannya sudah di modifikasi sedemikian rupa seperti yang dijual salah seorang artis ibukota.

Tampakya sebuah zaman yang telah menglobal belum mengenal orang seperti Sutiyem dan Sutiyem tak mengenal globalisasi. Sutiyem tak mengenal konsep marketing yang canggih, Sutiyem tak mengenal istilah pembukuan, Sutiyem tak mengenal konsep pasar, pasar bagi Sutiyem adalah pasar bebas (dalam arti sebenarnya), bebas berjualan dimana, tanpa harus ada Quota, standarisasi ISO, ataupun peraturan-peraturan yang tak jels apa mamfaatnya bagi pedagang kecil seperti Sutiyem. Dengan begitu kita bisa minikmati sepotong goreng pisang dengan harga yang sangat murah, bisa membuat perut kenyang dengan memakan dua potong saja. Begitulah Sutiyem tak mengenal Neo-Liberalisme dan begitu juga sebaliknya Neo-Liberalisme tak mengenal Sutiyem.

Katanya sekarang zaman yang sudah Interlocking Fact, posisi yang saling mengunci, dimana yang satu pasti akan berhubungan dengan yang lainnya.sebuah proses ekonomi pasti akan berdampak langsung ke proses ekonomi di belahan dunia lainnya. Tapi bagi Sutiyem di berjuan pada garis yang sudah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa dan dia tidak keluar dari garis itu, itu sudah cukup.