Publikasi tersebut menarik untuk dicermati. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), Indonesia hanya berada di urutan ke-80. Apa yang membuat peringkat Indonesia demikian rendah? Langkah apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya?

WEF menilai tiga aspek yang terkait dengan industri wisata yaitu regulasi, iklim usaha dan infrastruktur, serta sumber daya. Tiga aspek tersebut kemudian dibagi menjadi 14 sektor dan masing-masing dinilai dalam skala 1 sampai dengan 7. Semakin tinggi nilai rata-rata yang didapat suatu negara, semakin tinggi peringkat negara tersebut.

Posisi tiga besar seluruhnya ditempati negara Eropa; yaitu Swiss dengan nilai 5,63; diikuti Austria (5,43) dan Jerman (5,41). Australia berada di urutan keempat dengan nilai 5,34; diikuti Spanyol (5,30); Inggris (5,28); dan Amerika Serikat (5,28). Sebagai negara maju, pada umumnya mereka telah memiliki infrastruktur yang bagus, iklim usaha yang sudah terbentuk, dan sumber daya manusia yang handal.

Berada di urutan ke-80 – turun dibandingkan posisi ke-60 tahun lalu - Indonesia meraih nilai 3,70. Dibandingkan anggota ASEAN lain, Indonesia berada di bawah Singapura (urutan ke-16 dunia), Malaysia (32), dan Thailand (42). Tetangga ASEAN yang berada di bawah Indonesia adalah Filipina (81), Vietnam (96), dan Kamboja (112).

Pada aspek regulasi, Indonesia mendapat nilai 3,8 dan berada di urutan ke-108. Pada empat dari lima sektor pada aspek ini, nilai Indonesia termasuk sangat rendah dan peringkatnya berada di atas 100. Bahkan pada bidang pelestarian lingkungan, Indonesia berada di urutan ke-126 atau nomor lima dari bawah. Satu-satunya sektor yang mendapatkan nilai tinggi adalah program pemerintah mendukung industri wisata. Nilai yang didapat adalah 5,7 (urutan ke-11).

Nilai yang didapat pada aspek kedua, iklim usaha dan infrastruktur, adalah 3,2 atau urutan ke-86. Satu hal menarik untuk dicatat, yaitu harga barang dan jasa di Indonesia diakui sebagai yang paling kompetitif. Pada sektor tersebut Indonesia mendapatkan nilai 6 dan menduduki urutan pertama dari seluruh negara yang dinilai.

Sayangnya tingkat harga yang kompetitif tersebut belum ditopang oleh aspek lain, seperti sarana transportasi udara (urutan ke-61); sarana transportasi darat (98); sarana penunjang di objek wisata (109); dan sarana teknologi informasi (94). Akibatnya nilai rata-rata pada aspek kedua ini juga masih rendah.

Nilai Indonesia pada aspek ketiga - sumber daya – termasuk cukup bagus yaitu 4,2 atau berada di urutan ke-53. Pada sektor sumber daya alam kita menduduki peringkat ke-26 dan sumber daya manusia berada di peringkat ke-34. Yang mengejutkan adalah peringkat di bidang potensi budaya. WEF hanya memberi nilai 2,1 dan mendudukkan Indonesia pada urutan ke-80. Terasa mengejutkan karena selama ini wisata budaya termasuk salah satu sektor yang dijadikan andalan.

Tiga negara ASEAN yang peringkatnya lebih baik dari kita semuanya menjadikan industri pariwisata sebagai prioritas. Tidak memiliki sumber daya alam melimpah, Singapura mengembangkan wisata belanja dan budaya sebagai andalan. Mereka juga memiliki infrastruktur modern dan sumber daya manusia yang handal.

Malaysia menggabungkan sumber daya alam yang melimpah dengan infrastruktur yang modern dan harga yang kompetitif. Sedangkan Thailand yang kaya sumber daya alam namun belum memiliki infrastruktur sebagus Singapura dan Malaysia, menjadikan keunggulan sumber daya manusia sebagai andalan.

Terdapat kesamaan di antara ketiga negara tersebut: semuanya gencar melakukan promosi secara berimbang, ke luar dan ke dalam. Promosi ke luar ditujukan kepada konsumen mancanegara. Sedangkan promosi ke dalam ditujukan kepada kalangan di dalam negeri, khususnya mereka yang terkait – langsung maupun tidak langsung – dengan industri pariwisata.

Strategi tersebut terbukti berhasil. Pada tahun 2003 tiga negara ini (seperti juga Indonesia) menghadapi persoalan menurunnya jumlah wisman yang berkunjung. Namun wisman yang berkunjung ke tiga negara tersebut kembali meningkat pada tahun 2004 dan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan catatan WEF, jumlah wisman yang berkunjung ke Malaysia pada tahun 2006 tercatat sebanyak 17,5 juta; ke Thailand 13,8 juta; dan ke Singapura 7,6 juta.

Indonesia justru kebalikannya. Setelah mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2004, jumlah wisman yang datang ke Indonesia justru menurun pada tahun-tahun berikutnya. WEF menyebut bahwa wisman yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2006 hanya sebanyak 4,9 juta.

Penilaian WEF atas daya saing industri pariwisata Indonesia bukanlah vonis mati. Meski begitu, tidak berarti kita dapat mengabaikannya begitu saja. Disusun oleh lembaga internasional dengan reputasi tinggi, laporan tersebut layak mendapat perhatian pelaku industri pariwisata di Indonesia.

Pertama, penilaian WEF dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan industri pariwisata kita dan menetapkan prioritas ke depan. Keberhasilan mendapatkan nilai bagus pada sejumlah sektor selayaknya dipertahankan dan ditingkatkan. Sebaliknya, prioritas perlu ditetapkan pada sektor-sektor yang masih mendapatkan nilai rendah.

Keberhasilan (dan juga kegagalan) industri pariwisata tidak berada di tangan satu pihak tertentu, namun akan sangat bergantung pada kerjasama banyak pihak. Pembenahan infrastruktur, misalnya, memerlukan kerjasama pemerintah (pusat dan daerah) dan kalangan swasta. Sedangkan peningkatan iklim usaha yang kondusif juga memerlukan partisipasi publik sebagai tuan rumah bagi wisman yang berkunjung.

Kedua, laporan WEF juga bermanfaat untuk mengintip kiprah kompetitor kita. Sejauh mana mereka berhasil, apa mereka andalkan, apa yang mereka tidak miliki. Keberhasilan mereka dapat ditiru. Apa yang kita miliki namun tidak mereka miliki dapat dijadikan sektor unggulan.

Kompetitor Indonesia tentu saja bukan negara-negara maju di belahan utara yang menawarkan wisata musim dingin. Lebih tepat apabila kita menoleh pada negara-negara yang membidik segmen pasar serupa dengan kita. Misalnya negara yang menawarkan perpaduan wisata alam tropis dan wisata budaya.

Ketiga, branding dan marketing memegang peran yang sangat penting. Pemerintah telah melakukan sejumlah program promosi wisata Indonesia, termasuk peluncuran program Visit Indonesia 2008. Yang menjadi persoalan adalah promosi tersebut terkesan lebih difokuskan ke dalam. Publikasi ke luar Indonesia melalui terasa tidak sehebat promosi di dalam negeri. Akibatnya publik di luar negeri, yang notabene merupakan pasar potensial, justru luput dari bidikan. Terlebih program ini tidak disertai dengan paket insentif bagi wisman yang berkunjung. Hal ini membuat Visit Indonesia 2008 sebagai barang dagangan lebih sulit untuk dijual.

Belajar dari publikasi WEF, tidak ada salahnya jika kita berharap tahun depan peringkat Indonesia akan meningkat. Lebih penting lagi, jumlah wisman yang datang juga bertambah dan industri pariwisata kita kembali bergairah.

Hillary Clinton mengusung tema pengalaman. Maklum, Hillary sudah lebih dari tujuh tahun menjadi anggota Senat. Sebelumnya, Hillary menjadi Ibu Negara selama delapan tahun dan istri Gubernur selama sekitar sepuluh tahun. Sederet pengalaman ini yang dijualnya ke pemilih. Untuk mengatasi persoalan domestik AS dan memulihkan citra negeri Paman Sam tersebut di mata internasional diperlukan sosok presiden yang berpengalaman. Calon yang paling tepat adalah Hillary.

Sebaliknya Barack Obama, yang kalah dari segi pengalaman, lebih mengangkat isu perubahan. Dibanding Hillary, pengalaman Barack terhitung sedikit. Pengalaman politik Barack adalah menjadi anggota Senat Negara Bagian Illinois selama tujuh tahun dan menjadi anggota Senat AS sejak tahun 2005. Barack berpendapat untuk mengatasi masalah AS diperlukan keberanian untuk berubah. Untuk itu diperlukan sosok presiden yang pro-perubahan. Sosok tersebut dapat ditemukan pada diri Barack.

Dari sini, saling serang kemudian muncul. Hillary menyangsikan kemampuan Barack yang minim pengalaman. Memiliki pengetahuan yang luas tentang seluk-beluk perpolitikan AS, Hillary lebih suka memilih forum debat. Karena di situlah dia dapat memberi bukti kepada khalayak, jika dia lebih pintar dari Barack.

Sebaliknya, Barack lebih suka berpidato dengan kalimat-kalimat puitis yang memberikan inspirasi. Dia juga kerap mengatakan bahwa pengalaman bukanlah jaminan. Meski punya segudang pengalaman, toh Hillary memberikan suara yes pada saat pemungutan suara di Senat tentang rencana penyerangan Irak. Terbukti, kebijakan AS menyerang Irak tidak tepat. Dan, bukankah pada saat mencalonkan diri menjadi presiden, Bill Clinton (suami Hillary) juga minim pengalaman? Jadi kenapa sekarang pengalaman kemudian dipersoalkan?

Lalu, mana yang lebih unggul? Pengalaman atau perubahan?

Saat tulisan ini dibuat, CNN melaporkan bahwa Barack telah mendapatkan 1.621 anggota delegasi dan Hillary 1.479anggota delegasi. Delegasi adalah perwakilan yang akan menentukan calon tetap presiden dalam konvensi Partai Demokrat medio tahun ini. Jumlah minimal yang diperlukan oleh Barack maupun Hillary adalah 2.024 anggota delegasi.

Jadi, bagaimana kelanjutannya?

Masih harus menunggu hasil pemilihan pendahuluan di negara-negara bagian lain. Kekuatan keduanya masih imbang. Peluang mereka tidak berbeda jauh. Menarik untuk ditunggu.

Apa yang terjadi di Malaysia mengingatkan kita kepada tesis Samuel Huntington tentang the third wave of democratization atau demokratisasi gelombang ketiga. Huntington (1991) menyebut tiga periode perkembangan demokrasi. Gelombang pertama, terjadi pada kurun waktu 1828-1926, dimulai di Eropa dan dipicu oleh perkembangan di bidang sosial dan ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, dan meningkatnya jumlah kelompok kelas menengah oleh Huntington dianggap sebagai penyebab utama tumbuhnya demokrasi di sejumlah negara Eropa saat itu.

Gelombang kedua terjadi pada kurun waktu 1943-1962 dan penyebab utamanya adalah faktor politik dan militer. Menyusul kemenangan pihak Sekutu pada Perang Dunia Kedua, beberapa negara kemudian beralih ke demokrasi. Gelombang kedua ini berlanjut di sejumlah negara yang baru merdeka menyusul proses dekolonisasi.

Demokratisasi gelombang ketiga dimulai tahun 1974 dengan faktor penyebab yang lebih kompleks dibandingkan dua gelombang terdahulu. Empat di antaranya adalah melemahnya legitimasi rejim otoriter, perkembangan di sektor ekonomi, dampak dari proses serupa di kawasan (snowball effect), dan tekanan dari luar.Huntington memberi sebutan gelombang ketiga (third wave) untuk proses demokratisasi yang terjadi mulai pertengahan 1970-an sampai awal 1990-an. Dimulai dari Revolusi Mawar di Portugal sampai dengan perubahan politik di negara-negara eks Blok Timur menyusul usainya Perang Dingin.

Meski demikian apa yang terjadi setelah itu masih tetap relevan dianggap sebagai kelanjutan dari gelombang ketiganya Huntington. Contohnya adalah proses demokratisasi di Indonesia. Dilihat dari faktor penyebabnya demokratisasi di Indonesia bermula dari melemahnya legitimasi rejim otoriter yang berkuasa mulai awal 1990-an.

Perkembangan di sektor ekonomi, yaitu kegagalan mengatasi krisis ekonomi tahun 1997, menjadi puncak dari perlemahan legitimasi tersebut.Faktor tekanan dari luar terlihat tidak begitu dominan. Namun dengan berkurangnya kepentingan negara adikuasa di Indonesia setelah runtuhnya blok komunis, bagi negara-negara maju mendukung rejim otoriter tidak lagi menjadi pilihan populer. Sistem politik global tidak lagi berpihak kepada rejim Orde Baru yang berkuasa saat itu.

Dilihat dari pola yang disusun Huntington, proses demokratisasi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai transplacements dimana pemerintah dan oposisi bersama-sama mengusung proses demokratisasi. Mungkin penggolongan ini tidak sepenuhnya tepat mengingat sebelumnya konsep oposisi tidak dikenal di Indonesia. Meski demikian realita politik dewasa ini menunjukkan adanya kerjasama antara kelompok yang sebelumnya duduk di pemerintahan dan kelompok yang sebelumnya berada di luar pemerintahan.

Lalu, bagaimana dengan tetangga kita Malaysia? Apakah yang terjadi sekarang ini juga merupakan kelanjutan dari gelombang ketiganya Huntington?

Dilihat dari penyebabnya, faktor sosial dan ekonomi memegang peran penting pada kasus Malaysia. Mereka menikmati kemajuan ekonomi di atas rata-rata tetangganya di kawasan. Mereka juga berada di jajaran terdepan dalam proses industrialisasi. Selain itu, sebagai dampak dari tingginya pertumbuhan ekonomi jumlah kelas menengah Malaysia meningkat tajam.

Meski dapat mewujudkan kesejahteraan, sistem politik yang ada saat ini dianggap tidak populer. Hal ini telah ditengarai Huntington. Disebutkan bahwa kemakmuran yang dihasilkan dari proses industrialisasi lebih berpeluang mendukung proses demokratisasi dibandingkan dengan kemakmuran yang asalnya dari penjualan kekayaan alam saja. Proses demokratisasi di Malaysia membenarkan tesis ini.

Dari sini dapat dikatakan bahwa demokratisasi di Malaysia memiliki kemiripan karakter dengan gelombang ketiganya Huntington. Seperti juga di Indonesia, faktor ekonomi memegang peran dominan. Bedanya jika di Indonesia kegagalan di bidang ekonomi menjadi pemicu, di Malaysia keberhasilan yang menjadi penyebab.

Dilihat dari polanya, beberapa kemungkinan dapat terjadi mengingat hasil pemilu bulan ini baru merupakan sebuah tahap awal. Realita politik ke depan akan menentukan pola demokratisasi yang lebih jelas. Seandainya elit politik Barisan Nasional berhasil mengusung program demokratisasi, pola yang mungkin terbentuk adalah transformasi. Jika pemerintah dan kelompok oposisi bersama-sama menggulirkan demokratisasi, polanya adalah transplacements. Namun jika tidak terjadi kesepahaman dan kemudian oposisi naik ke tampuk kekuasaan, pola demokratisasi yang terbentuk adalah replacements atau pergantian.

Kasus Malaysia menunjukkan bahwa demokratisasi gelombang ketiga masih berlangsung. Setelah Malaysia, bukan tidak mungkin akan ada negara lain yang menyusul. Bisa kerena keberhasilan atau sebaliknya kegagalan di bidang ekonomi. Terlebih jika terjadi efek snowball. Apa yang terjadi di satu negara akan menjadi inspirasi bagi penduduk di negara lain.