Kebangkitan Nasional, yang dipelopori oleh gerakan Boedi Oetomo sejak tahun 1908, sejatinya mengajak segenap elemen bangsa untuk kembali menengok ke dalam diri sendiri, menggali potensi, menguak kedigdayaan yang dimiliki oleh bangsa ini untuk terlepas dari segala bentuk penindasan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan serta penistaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh para penjajah.Bangsa ini telah lama terlelap dalam tidur panjangnya diserta serangkaian mimpi buruk tentang kegamangan hidup, ketidakpastian masa depan serta kekerdilan di bawah belenggu penjajahan.

Boedi Oetomo menggerakkan bangsa ini, membangunkannya dari tidur panjang untuk bangkit dan melawan segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan, sehingga bangsa ini terbebas dari penjajahan di segala sendi kehidupan.Ibarat kata pepatah, “Roma tidak dibangun dalam satu hari”. Ternyata perjuangan Boedi Oetomo membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menuai hasilnya. Karena, bangsa Indonesia baru benar-benar terbebas dari penjajah dan memroklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka 37 tahun kemudian, yakni pada 17 Agustus 1945. Sebuah penantian panjang yang melelahkan.

Semangat Nasionalisme
Apa sesungguhnya yang mendasari bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa dan budaya ini mampu melakukan perjuangan dalam kurun waktu yang begitu panjang?Jawaban yang sangat logis adalah adanya semangat nasionalisme yang tinggi dari segenap elemen bangsa. Sense of belonging, rasa memiliki sebuah bangsa menjadi landasan utama bagi perjuangan segenap masyarakat negeri ini.

Semangat nasionalisme ini menemukan pijakannya yang sangat kuat sejak dilangsungkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ketika itu, komponen muda sebagai garda depan penggagas semangat nasionalisme ini mengukuhkan satu tekad bulat tanpa membedakan ragam suku, budaya maupun bahasa. Semua terangkum dalam satu kesatuan, yakni tekad menegakkan sebuah bangsa bernama Indonesia.Kenyataan inilah yang memompa semangat nasionalisme serta menggugah kesadaran setiap individu masyarakat negeri ini untuk berjuang bersama melawan penjajah. Kekompakan dan semangat kebersamaan ini pada gilirannya mengantarkan bangsa ini pada sebuah nikmat yang tiada tara, yakni kemerdekaan.

Era Reformasi
Kurang lebih setengah abad setelah bangsa ini merdeka, tepatnya pada 21 Mei 1998, Presiden kedua republik ini, Soeharto, yang telah berkuasa selama 32 tahun sejak dilantik pada tahun 1966, dilengserkan oleh komponen generasi muda yang dalam hal ini tergabung dalam gerakan mahasiswa angkatan ’98.

Gerakan mahasiswa beserta para tokoh reformasi menumbangkan rezim kekuasaan Orde Baru yang kental dengan nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Seperti halnya semangat nasionalisme pada kebangkitan nasional, semangat reformasi yang menghendaki adanya perubahan berusaha mengikis segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru selama tiga dasa warsa terakhir.Reformasi menghendaki sebuah kondisi yang lebih baik, mengandaikan sebuah negara yang bersih dari budaya KKN, menghapus segala bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kini, setelah sepuluh tahun reformasi bergulir, cita-cita untuk mewujudkan sebuah negara yang bersih dari KKN, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta menghargai hak-hak kemanusiaan masih belum terlihat jelas.Labilitas kondisi bangsa Indonesia masih terus berlanjut. Berbagai persoalan melingkupi hampir seluruh sendi kehidupan; sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan pelbagai sendi kehidupan lainnya yang semakin menambah panjang derita bangsa ini.Persoalan-persoalan sosial seperti kerusuhan, kriminalitas, pengangguran, perjudian dan prostitusi, serta berbagai masalah sosial lainnya menjadi pemandangan sehari-hari masyarakat negeri ini. Di bidang budaya, krisis moralitas semakin menggejala.

Pornoaksi dan pornografi merajalela. Kebebasan disalah artikan sehingga tidak jarang justru menjadi ‘kebablasan’. Nilai-nilai normatif, terlebih lagi nilai-nilai agama sudah tidak diindahkan.Kenyataan yang menyesakkan dada, bahkan yang sangat dirasakan oleh masyarakat negeri ini adalah berkaitan dengan masalah ekonomi. Melambungnya harga-harga kebutuhan pokok seiring naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), serta ulah para pejabat di pelbagai instansi pemerintah yang masih melanggengkan praktek korupsi semakin menyengsarakan rakyat banyak.

Di sisi lain, kehidupan politik pun setali tiga uang. Demi melanggengkan atau mencapai kekuasaan, segala hal dihalalkan. Adu jotos antaranggota dewan kerap mewarnai sejumlah sidang, tindakan represif aparat dengan menangkapi para demonstran yang, tidak jarang disertai dengan tindak kekerasan semakin  menunjukkan sikap angkuh pemerintah, sekaligus membuka mata kita bahwa pemerintah belum dewasa dalam berpolitik.

Harapan terakhir bangsa ini disandarkan penegakan supremasi hukum. Ironisnya, hukum yang tujuannya untuk memberikan keadilan sosial untuk semua (social justice for all), saat ini justru dapat dieksploitasi sesuai dengan cita rasa kekuasaan. Para eksploitator  dengan seenaknya menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan mereka.Kondisi bangsa yang semakin terpuruk ini, hendaknya menggugah kesadaran pemerintah serta para pejabat negara untuk menata kembali niat suci reformasi yang sudah diselewengkan dari tujuan yang sesungguhnya.

Agenda reformasi berupa pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perbaikan sistem ekonomi, penataan kembali sistem politik, serta penegakan supremasi hukum perlu segera dilaksanakan. Sehingga, makna suci reformasi yang telah mengalami pendistorsian dari makna yang sesungguhnya, dapat ditegakkan kembali sesuai dengan hakekat yang sesunguhnya.

Melalui tulisan ini, penulis mengajak kita semua, anak bangsa negeri ini untuk memotret wajah dunia pendidikan kita saat ini. Dengan demikian diharapkan mampu menghadirkan semangat pada setiap individu masyarakat negeri ini untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air tercinta ini.

Peran Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pendidikan memunyai peranan yang sangat penting dalam proses kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi kualitas pendidikan di suatu bangsa, semakin tinggi pula kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa tersebut. Dan ini akan berimbas pada kemajuan peradaban bangsa tersebut. Sebaliknya, rendahnya kualitas pendidikan akan berdampak pada rendahnya mutu SDM, yang pada gilirannya akan menghambat kemajuan peradaban bangsa tersebut.

Persoalannya, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tidak semudah membalik telapak tangan. Diperlukan sejumlah prasyarat tertentu demi kelancaran proses penciptaan mutu pendidikan. Dari mulai tersedianya tenaga pengajar profesional, yang kompeten dan memiliki integritas serta dedikasi tinggi, terlengkapinya fasilitas serta sarana dan prasarana penunjang dalam proses belajar mengajar, serta efektif dan efisiennya kurikulum, dan sejumlah prasyarat lainnya.

Dalam konteks Indonesia, sejumlah prasyarat yang harus ada demi penciptaan mutu pendidikan tersebut belum seluruhnya terpenuhi. Kalaupun ada sekolah atau lembaga pendidikan yang memiliki sejumlah komponen prasyarat yang cukup memadai, tentu membebankan biaya yang tinggi kepada peserta didiknya. Sehingga, tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat kebanyakan.

Inilah persoalan klise dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di satu sisi, kita mendambakan kualitas pendidikan yang baik untuk seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik, masyarakat harus menyediakan dana yang tidak sedikit. Sementara, kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat negeri ini sangat memprihatinkan.

Landasan Yuridis

Pada hakekatnya, bila merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan dalam pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan dalam UU No. 20/2003 pasal 5, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Dari beberapa landasan yuridis di atas, maka jelas bahwa seluruh lapisan masyarakat negeri ini berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan untuk memperolehnya, pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasinya.

Ironisnya, pemerintah sebagai penyelenggara negara, hanya rajin mendengungkan pentingnya pendidikan bagi warga negara, tanpa memberikan solusi terbaik untuk penyelenggaraan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Hal ini terlihat dengan kurangnya anggaran pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD, yang sampai saat ini masih tidak lebih dari 20%. Kenyataan ini, memaksa kita untuk menunda keinginan memiliki pendidikan yang berkualitas.

Tujuan Pendidikan

Kita semua mafhum bahwa tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan pribadi-pribadi berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, serta membangun generasi mendatang dengan seperangkat intelektualitas, moralitas dan spiritualitas yang memadai.

Pendidikan, seperti diungkapkan para pakar, sejatinya merupakan sarana pembentukan manusia sempurna yang mengedepankan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran dan keadilan.

Pendidikan yang baik, bukan hanya sekedar transfer of knowledge. Menjejali anak didik dengan serangkaian ilmu pengetahuan semata, tanpa didasari oleh seperangkat nilai-nilai pendidikan yang substansial, seperti penanaman aspek kepribadian dan pembentukan sikap.

Pendidikan yang sesungguhnya, selain sebagai sarana aktivitas belajar-mengajar, seharusnya juga sebagai  wadah penanaman nilai humanisme, pluralisme, dan inklusivisme. Model pendidikan seperti inilah, hemat penulis, yang merupakan sarana efektif bagi anak didik untuk menjalani kehidupan sosial di tengah masyarakat yang heterogen ini dengan penuh toleransi dan kedamaian.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, proses pembelajaran tidak lebih dari sekedar transfer of knowledge. Para pendidik merasa telah selesai menjalankan tugasnya ketika materi pembelajaran telah disampaikan. Hasil akhir dari proses belajar mengajar hanya dilihat dari deretan angka-angka yang menghiasi buku rapor peserta didik. Adapun integritas moral dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan terhadap peserta didik seringkali diabaikan. Akibatnya, para peserta didik berlomba-lomba mencari cara bagaimana agar mendapat nilai maksimal, tanpa memedulikan apakah cara yang ditempuh melanggar norma atau bahkan menginjak-injak moralitas.

Pelanggaran atas nilai-nilai moral, ternyata tidak hanya dilakukan oleh peserta didik, tetapi juga oleh para pendidik. Hal ini bisa dilihat, seperti dilansir sejumlah media cetak dan elektronik beberapa waktu lalu. Pada saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun 2008 untuk siswa SMA/MA/SMK, terjadi banyak sekali penyimpangan serta pelanggaran terhadap tata tertib UN.

Ada sejumlah oknum guru yang membocorkan soal ujian. Bahkan memberikan jawaban melalui sms ke ponsel para siswanya. Ada juga kepala sekolah serta guru bidang studi yang masuk ruangan UN dan mengoreksi jawaban peserta UN. Kesemua tindakan itu dilakukan demi menjaga nama baik sekolah tersebut.

Pelbagai perilaku tidak terpuji tersebut menunjukkan bahwa proses pendidikan di Indonesia ini masih kurang memedulikan nilai-nilai moral. Tingkat kelulusan yang ditentukan hanya dengan deretan angka hasil ujian, seakan menegaskan bahwa kecerdasan intelektual adalah segalanya. Sementara kecerdasan emosional, terlebih lagi kecerdasan spiritual masih belum mendapat tempat yang layak di dunia pendidikan kita.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, hendaknya menjadi cermin untuk melihat realita dunia pendidikan di Indonesia. Apa saja yang masih perlu dibenahi. Mana yang harus diperbaiki, serta langkah apa yang harus segera diambil untuk mengatasi berbagai persoalan yang melingkupi dunia pendidikan di Indonesia. Semoga wajah dunia pendidikan di Indonesia memancarkan aura positifnya. Sehingga mampu membawa bangsa ini menuju kehidupan yang lebih baik.

Masyarakat Arab Pra-Islam

Kondisi masyarakat Arab jahili pra-Islam pada waktu Muhammad dilahirkan, bukanlah sebuah tatanan masyarakat yang ideal. Pelbagai kebobrokan melingkupi seluruh sendi kehidupan; agama, sosial-politik, budaya dan sendi-sendi kehidupan lainnya.
Dalam ranah agama, paham paganisme (penyembahan terhadap berhala) menjadi keyakinan yang mendarah daging bagi masyarakat Arab ketika itu. Bahkan, menurut catatan sejarah setiap suku memiliki berhala sendiri. Takhayul bagi mereka adalah sebuah agama yang kuat, seluruh sendi kehidupan mereka dikendalikan oleh takhayul.
Kehidupan sosial-politik saat itu juga sangat memprihatinkan. Fanatisme kesukuan menjadi harga mati. Setiap orang bangga akan eksistensi sukunya, sehingga tidak ada ruang bagi orang lain di luar sukunya. Mereka selalu menganggap bahwa hanya suku atau kelompoknya yang paling baik dan berkuasa. Maka, ketika sentimen kesukuan ini dinodai, pertumpahan darah pun tak dapat dielakkan lagi.
Di sisi lain, masyarakat ketika itu sangat memarginalkan posisi perempuan. Eksistensi perempuan tidak dihargai sama sekali. Mereka dianggap sebagai warga kelas dua yang tidak memiliki harkat dan martabat sebanding dengan kaum laki-laki. Keberadaan mereka, baik secara sosial-politik, budaya maupun  ekonomi tidaklah bebas. Bahkan mereka dianggap sebagai beban hidup.
Kondisi yang tidak kalah buruknya terjadi pada aspek budaya. Sejarah menyebut masyarakat Arab ketika itu dengan istilah jahiliyah (masa kebodohan). Ilmu pengetahuan menjadi barang langka. Masyarakat Arab pada waktu itu, menganggap belajar baca-tulis adalah suatu hal yang sia-sia dan hanya buang-buang waktu saja. Kondisi seperti ini yang pada gilirannya menyebabkan mereka berpikir sempit, lebih mengedepankan otot daripada otak. Setiap persoalan diselesaikan dengan cara kekerasan, tidak dengan pikiran jernih.
Di tengah kondisi masyarakat yang demikian rusak di berbagai sendi kehidupan itulah, lahir seorang anak manusia yang kelak merombak seluruh tatanan kehidupan jahiliyah, membebaskan masyarakat dari kebodohan menuju pencerahan, kebiadaban menjadi keberadaban, serta ketertindasan menuju kemerdekaan dengan pancaran sinar ilahi, dialah Muhammad saw.
Semangat Pembebasan

Sejalan dengan bergulirnya waktu, pada usianya yang ke-40, Muhammad Saw mendapat titah berupa wahyu dari Allah Swt. untuk menjadi seorang Rasul (utusan). Mulai saat itu, Muhammad Saw resmi diangkat menjadi seorang Rasul yang mengemban misi profetik, menyebarkan risalah ilahiyah, menegakkan dakwah amar makruf nahi munkar.
Sadar akan amanat yang telah diembankan kepadanya, maka kemudian beliau menyusun strategi dakwah untuk membebaskan masyarakat Arab dari belenggu kemusyrikan, kungkungan kebodohan, cengkeraman penderitaan dan penindasan, serta memperjuangkan harkat dan maratabat manusia sesuai dengan kodratnya.

Perlahan tapi pasti, beliau mulai mengikis paham paganisme, menghilangkan kemusyrikan menuju masyarakat tauhid, mengubah kepercayaan kepada takhayul menuju rasionalitas di bawah bimbingan wahyu, membebaskan kaum mustadh’afin (lemah) dari ketertindasan menuju masyarakat merdeka, serta mengangkat harkat dan martabat perempuan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia.

Dalam kurun waktu 23 tahun masa kenabiannya, beliau berhasil membebaskan masyarakat dari beragam bentuk kejahiliyahan; baik dalam bidang akidah, ibadah, ilmu pengetahuan, sosial-politik-ekonomi maupun segala sendi kehidupan lainnya. Selama bentangan waktu tersebut, dalam menjalankan misi dakwahnya, dengan dilandasi semangat pembebasan (liberatif), pencerahan (enlightenment) dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan petunjuk wahyu, beliau sukses menciptakan sebuah tatanan masyarakat madani (berperadaban) yang penuh dengan semangat religius, mencintai ilmu pengetahuan, berpikir rasional di bawah bimbingan wahyu, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Singkatnya, kehadiran seorang Muhammad di tengah kondisi masyarakat yang bobrok baik kehidupan agama maupun sosialnya, mampu memberikan nuansa kehidupan baru yang lebih agamis, membebaskan dan mencerahkan.

Akhirnya, melalui refleksi Maulid Nabi Muhammad Saw kali ini, semoga di tengah musibah dan bencana yang tak henti-hentinya mendera bangsa ini, hadir di hadapan kita sosok manusia-manusia religius yang memiliki semangat pembebasan (liberatif), pencerahan (enlightenment) dan perbaikan (reformatif). Sehingga mampu menyinergikan antara komitmen keagamaan (spiritual) dan kemanusiaan (sosial), demi terwujudnya masyarakat religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kenyataan yang tidak jauh berbeda, bahkan yang sangat dirasakan oleh masyarakat negeri ini adalah berkaitan dengan masalah ekonomi. Melambungnya harga-harga kebutuhan pokok seiring dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), serta ulah para pejabat di pelbagai instansi pemerintah yang masih melanggengkan praktek korupsi semakin menyengsarakan rakyat banyak.

Di sisi lain, kehidupan politik pun tidak kalah memprihatinkan. Kebebasan berpendapat dalam menyuarakan aspirasi rakyat sedikit demi sedikit dibungkam. Tindakan represif aparat dengan menangkapi para demonstran yang, tidak jarang disertai dengan tindak kekerasan semakin  menunjukkan sikap angkuh pemerintah, sekaligus membuka mata kita bahwa pemerintah belum dewasa dalam berpolitik. Di samping itu, yang lebih ironis adalah sikap para anggota dewan, yang tanpa risih dan malu lagi rame-rame menuntut kenaikan tunjangan.

Harapan terakhir bangsa ini adalah pada penegakan supremasi hukum. Ironisnya, hukum yang tujuannya untuk memberikan keadilan sosial untuk semua (social justice for all), saat ini justru dapat dieksploitasi sesuai dengan cita rasa kekuasaan. Para eksploitator  dengan seenaknya menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan mereka.
Institusi pengadilan seolah-olah impoten (baca: tidak berdaya) dalam menjalankan tugasnya. Ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang menyangkut para pejabat tinggi (white collar crime) dibiarkan menguap begitu saja tanpa ada kejelasan mengenai sanksi hukumnya.

Upaya mencari problem solving atas berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah suatu hal yang mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ironisnya, sikap dan perilaku para pejabat negara tidak mencerminkan adanya keprihatinan terhadap persoalan yang sudah sedemikian peliknya.

Alih-alih mencari solusi atas berbagai persoalan yang melanda bangsa ini, para pejabat justru hanya berpikir bagaimana bisa “survive” di tengah situasi ekonomi yang sulit ini. Lebih mengenaskan lagi, perilaku para wakil rakyat pun setali tiga uang. Mereka yang notabene “wujud” dari suara rakyat seakan acuh tak acuh menghadapi berbagai problematika yang menimpa rakyat. Mereka sibuk ‘memenuhi’ pundi-pundi keluarga masing-masing. Sementara aspirasi-aspirasi rakyat yang disampaikan kepada mereka seolah menguap begitu saja, tanpa ada kejelasan kapan aspirasi tersebut dipenuhi.

Kenyataan ini, mengingatkan penulis pada sebuah adagium politik cukup klasik, yang diungkapkan oleh Lord Acton, ia mengatakan, ‘power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupt absolutely’. Kekuasaan cenderung bertindak korup, dan kekuasaan yang mutlak cenderung berbuat korup secara mutlak pula. Fenomena inilah, tampaknya, yang sedang melanda bangsa Indonesia saat ini.

Kondisi bangsa yang semakin terpuruk ini, hendaknya menyadarkan pemerintah serta para pejabat negara untuk menata kembali niat suci reformasi yang sudah diselewengkan dari tujuan yang sesungguhnya. Agenda reformasi berupa pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perbaikan sistem ekonomi, penataan kembali sistem politik, serta penegakan supremasi hukum perlu segera dilaksanakan.

Hal ini penting, karena selama bangsa Indonesia, lebih-lebih pemerintah dan para pejabat negara belum bisa menanggulangi KKN, serta masih membiarkan terbengkalainya pelbagai macam “pekerjaan rumah” yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya, maka sesungguhnya slogan-slogan reformasi itu hanya akan menjadi slogan kosong belaka, tanpa pernah ada realisasinya.

Dengan demikian, makna suci reformasi mengalami pendistorsian dari makna yang sesungguhnya. Keenyataan ini, jika dibiarkan berlarut-larut akan berimplikasi negatif bagi proses reformasi yang tengah dibangun. Lebih jauh, hal ini akan merusak tujuan reformasi yang sesungguhnya.

Untuk mengembalikan roda reformasi pada porosnya, kemudian meletakkannya pada rel yang sesungguhnya, dibutuhkan political will serta kedewasaan bersikap dari segenap elemen bangsa. Rakyat, pemerintah, elite politik, serta seluruh instrumen penyelenggara negara hendaknya bersikap dewasa, baik dalam berpikir maupun bertindak. Sehingga segala permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik melalui proses berpikir jernih dengan cara-cara penyelesaian yang positif dan damai. Sehingga, dengan demikian win-win solution akan menjadi hasil akhir yang menguntungkan semua pihak.

Akhirnya, rakyat Indonesia mengetuk hati nurani pemerintah serta para pejabat negeri ini untuk lebih memperhatikan nasib bangsa ini, sehingga niat suci reformasi untuk memberantas KKN, menghapuskan segala bentuk ketidakadilan, meruntuhkan diskriminasi, mewujudkan sebuah masyarakat madani (civil society), masyarakat berperadaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, serta upaya menciptakan pemerintahan yang bersih ( clean governance) benar-benar terwujud.

Okey, anda boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tetapi coba anda ingat-ingat lagi. Setelah mengalami kegagalan, kekecewaan dan pengalaman menyakitkan, pelajaran apa yang anda dapatkan? Merenungi nasib dengan mengurung diri di kamar? Menangis sepanjang hari? Atau justru anda menyadari kesalahan anda, kemudian bangkit dari keterpurukan? Jika jawaban pertama dan kedua yang anda katakan, maka lebih baik anda siap-siap angkat koper dari kehidupan nyata ini dan ucapkan SELAMAT TINGGAL KESUKSESAN! Tetapi jika jawaban terakhir yang keluar dari bibir anda, maka saya ucapkan SELAMAT DATANG DI PINTU GERBANG KESUKSESAN. Inilah yang saya maksud dengan ucapan SELAMAT bagi anda yang pernah mengalami kegagalan dan kekecewaan, kemudian bangkit menyusun asa baru, menjemput impian yang sesungguhnya. Kita mundur selangkah, tetapi untuk menyusun beberapa langkah baru yang mengagumkan.

Banyak kisah orang sukses bermula dari kegagalan. Sebut saja beberapa contoh. Thomas Alfa Edison misalnya, penemu bola lampu itu dalam proses menciptakan bola lampu mengalami kegagalan sebanyak 9999 kali. Apakah dia merasa gagal setelah ribuan eksperimennya tidak juga menunjukkan hasil. “Aku tidak gagal, aku berhasil membuktikan bahwa 9.999 jenis bahan mentah itu tidak bisa dipakai. Aku akan meneruskan percobaan ini sampai menemukan bahan yang cocok”, demikian ungkapnya. Hal serupa juga dialami bintang laga Hollywood, Sylvester Stallone. Untuk memasarkan filmnya bertajuk “Rocky” dia ditolak 1855 kali. Tapi apa yang terjadi kemudian? Karena kesungguhan serta semangat pantang menyerah yang tertancap dalam jiwanya, ia berhasil membuktikan bahwa usahanya tidak sia-sia. Setelah mengalami sejumlah penolakan, akhirnya sebuah rumah produksi (PH) kecil menerima tawarannya untuk bekerjasama membuat film tersebut. Dan, di luar dugaan, ternyata Film bertajuk “Rocky” menjadi Box Office, bahkan dibuat hingga empat seri. Luar biasa bukan?

Ya, dua contoh di atas hanyalah sepenggal kisah dari orang-orang sukses. Di luar sana, masih banyak lagi cerita sukses dari orang-orang besar yang bermula dari kegagalan demi kegagalan. Sejarah membuktikan, hanya orang-orang yang punya kesungguhan, semangat juang yang tinggi, serta pantang menyerah, yang akan menuai kesuksesan dalam segala hal.

Proses untuk ‘menjadi seseorang’, perjalanan from zero to hero, tidak dapat ditempuh secara instant, sim salabim abrakadabra, seperti kerap dijumpai dalam cerita dongeng, tetapi dibutuhkan ‘kristalisasi keringat’—meminjam istilah Tukul Arwana— dan perjuangan tak kenal lelah. Proses inilah yang pada gilirannya membentuk sikap orang-orang sukses senantiasa bermental baja.

Ironisnya, banyak orang ingin mencapai kesuksesan, tetapi tidak sabar menjalani proses menuju sukses. Bukankah semakin tinggi pohon, semakin besar juga angin yang menerpanya? Itulah hukum alam. Kalau tidak ingin diterpa angin yang besar, silakan jadi rumput. Tidak diterpa angin besar, memang, tetapi diinjak-injak orang. Meminjam istilah jawa, jer besuki mawa bea, kalau ingin meraih kesuksesan, harus melaui perjuangan dan pengorbanan. No free lunch, kata orang bule, tidak ada makan siang gratis.

So, l’histoire se repete, sejarah selalu berulang. Orang-orang sukses lahir dari pribadi-pribadi tangguh, jiwa-jiwa yang tak kenal kata putus asa, selalu bersungguh-sungguh dalam segala hal dengan disertai untaian doa kepada Yang Maha Kuasa.

Nah, sekarang giliran anda…Ingin mencapai sukses seperti mereka yang berjiwa besar, dengan konsekuensi melewati perjuangan tak kenal lelah dan kristalisasi keringat, ataukah menjadi manusia-manusia lemah dengan jiwa kerdil yang tidak tahan menghadapi cobaan hidup? Semua terserah anda…(*)

Membangun mental entrepreneur
Sikap mandiri dengan tidak menggantungkan harapan untuk bekerja kantoran, atau menjadi PNS, tampaknya belum akrab dalam benak sebagian besar para calon sarjana di negeri ini. Mereka berasumsi bahwa ketika lulus kuliah, kemudian mendapat pekerjaan kantoran, atau menjadi PNS, akan menjamin masa depan mereka kelak. Pendapat demikian tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar.
Menjadi karyawan di sebuah perusahaan swasta, mempunyai tiga kemungkinan. Pertama, karir yang semakin melejit dengan jaminan pundi-pundi akan semakin bertambah. Kedua, karir biasa-biasa saja dan tingkat kesejahteraan hidup tidak banyak berubah, sementara kebutuhan hidup kian hari kian meningkat. Dan ketiga, tidak lama bekerja karena perusahaan mengalami colaps, sehingga banyak karyawan dirumahkan.
Adapun menjadi PNS relatif lebih aman meskipun dengan standar gaji pas-pasan. Konsekuensinya, ketika tuntutan hidup semakin meningkat, apalagi ketika ada hal-hal tak terduga yang terjadi pada kita, maka sedini mungkin kita harus pandai-pandai mengatur anggaran pendapatan dan pengeluaran. Kalau tidak, siap-siap saja mengerutkan kening, karena bisa jadi lebih besar pasak daripada tiang.
Hemat penulis, sebagai solusi alternatif atas kemungkinan-kemungkinan di atas, para calon sarjana hendaknya menyiapkan diri dengan membangun mental entrepeneur, jiwa wirausaha. Penulis yakin, setiap kita dikarunia beragam kelebihan. Jika karunia kelebihan yang kita miliki bisa dimanfaatkan secara maksimal, bukan tidak mungkin menjadi sumber penghasilan kita yang tidak terbatas.
Apalagi di tengah arus informasi yang demikian pesat sekarang ini, para calon sarjana bisa menggunakan jasa internet untuk mencari peluang usaha yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Mereka yang menyukai dunia tulis menulis misalnya, terbuka lebar peluang menjadi seorang penulis buku, novel, artikel, bahkan menjadi seorang copywriter untuk berbagai iklan dan media baik tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, yang sudah barang tentu menjanjikan materi yang tidak sedikit dan juga popularitas. Mereka yang mempunyai minat besar di dunia showbiz bisa membuka event organizer yang menyelenggarakan pelbagai even pertunjukan, launching produk dan lain sebagainya. Mereka yang senang menggeluti dunia kuliner bisa membuka usaha di bidang makanan. Mereka yang paham seluk beluk dunia fashion bisa membuka butik pakaian dan masih banyak lagi peluang usaha yang ada di depan mata kita.
Singkatnya, ketika para calon sarjana membuka diri, melihat potensi yang ada pada dirinya, tidak hanya mengandalkan jenjang pendidikan yang dimilikinya, maka peluang untuk mencipatkan usaha sendiri, tanpa harus menggantungkan harapan untuk bekerja pada orang lain terbuka lebar.
Dengan demikian, sikap pesimis, kerdil dan infantile (kekanak-kanakan) para calon sarjana dalam menatap masa depan, yang hanya bisa berujar “mencari kerja” setelah lulus kuliah demi mendapatkan uang untuk menopang kehidupannya kelak, sedikit demi sedikit dapat dikikis. Kesadaran akan potensi diri yang dimiliki oleh para calon sarjana, pada gilirannya akan melahirkan calon-calon sarjana dengan jiwa mandiri yang dengan lantang mengatakan, “saya akan membuka lowongan kerja bagi para pengangguran di negeri ini, setelah saya lulus kuliah nanti”. Semoga.

Ironisnya, di tengah maraknya bencana yang melanda bangsa ini, alih-alih melakukan langkah antisipatif dan preventif agar tidak terjadi lagi bencana serupa di kemudian hari, atau melakukan tindakan ‘cepat tanggap’ untuk menyelamatkan para korban, masyarakat dan pemerintah justru saling tuding dan menyalahkan satu sama lain.

Hemat penulis, sikap saling tuding dan menyalahkan antara masyarakat dan pemerintah, bukanlah suatu tindakan bijak, dan bukan pula jawaban atas pelbagai bencana yang menimpa negeri ini. Kenyataan ini justru menambah masalah baru yang jika dibiarkan berlarut-larut akan menjadi preseden buruk, bahkan akan semakin menghempaskan bangsa ini ke jurang keterpurukan.

Untuk itu, dalam menghadapi pelbagai bencana yang melanda bangsa ini, yang dibutuhkan adalah sikap arif dan bijaksana, bukan saling tuding dan menyalahkan satu sama lain. Melalui tulisan ini, penulis mengajak kita semua untuk mencermati bencana dalam tinjauan teologis dan sosiologis. Dari dua sudut pandang tersebut, diharapkan tidak akan ada lagi saling menyalahkan satu sama lain.

Teologi Bencana
Dalam tinjauan teologis, bencana atau musibah yang menimpa umat manusia adalah kehendak mutlak Tuhan, yang sering disebut dengan istilah takdir. Memang, kata ‘takdir’ seringkali diasosiasikan dengan nada sumir, pejoratif dengan konotasi negatif. Pada hakekatnya, harus disadari bahwa Tuhan tidak akan pernah berbuat aniaya terhadap hamba-Nya. Hal ini ditegaskan dalam sejumlah firman-Nya. Semua yang terjadi dan menimpa manusia merupakan akibat dari ulah manusia sendiri. Inilah yang kemudian disebut dengan ‘hukum alam’, atau dalam bahasa agama dikenal dengan istilah ‘sunnatullah’. Dan Tuhan hanya menjalankan hukum alam tersebut. Di sinilah, ada ruang ikhtiar (baca: usaha) manusia untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu bencana.

Tak dapat dipungkiri memang, Tuhan punya hukum-Nya sendiri. Tetapi, seperti ditegaskan dalam sejumlah referensi agama, manusia diberikan ruang gerak untuk mengubah kehidupannya. Untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, menghindari kemungkinan terjadinya bencana, dan mengantisipasi hal terburuk yang mungkin menimpanya.

Dengan demikian, dalam perspektif teologis, pelbagai fenomena bencana alam yang terjadi akhir-akir ini, merupakan ‘takdir’ Tuhan akibat ulah manusia. Dalam artian, Tuhan menjalankan hukum-Nya sesuai dengan tingkah laku manusia. Hal ini, hemat penulis, yang sering tidak disadari oleh kita. Sehingga, setiap kali terjadi bencana, alih-alih kita introspeksi diri, menyadari kesalahan kita, yang terjadi justru saling tuding dan menyalahkan satu sama lain. Ibarat kata pepatah, ‘buruk muka cermin dibelah’.

Sosiologi Bencana
Dalam realitas sosial, munculnya sejumlah bencana tidak bisa dipisahkan dari sikap serta tingkah laku individu-individu dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, serta semburan lumpur panas, menunjukkan kecerobohan individu-individu terkait dalam serangkaian peristiwa tersebut.
Kasus banjir di Jakarta yang terjadi beberapa hari ini misalnya, merupakan imbas dari sikap ceroboh dan tidak disiplin masyarakat, serta ketidaktanggapan pemerintah setempat atas bencana alam tersebut yang terjadi berulang kali di Ibu Kota ini. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, semakin minimnya area penghijauan seiring dengan dibangunnya gedung-gedung pencakar langit, serta kelambanan pemerintah dalam melakukan tindakan preventif, merupakan beberapa faktor yang memicu datangnya banjir.

Di sisi lain, semburan lumpur panas di Sidoarjo yang menyengsarakan ratusan ribu penduduk sekitar, karena tempat tinggal, serta sarana prasarana dan fasilitas umum terendam lumpur, merupakan bukti ketidakbecusan pihak pengelola dan juga pemerintah dalam penanganan proyek tersebut. Di sini tampak jelas, kepentingan segelintir orang, pada gilirannya menimbulkan bencana bagi orang lain.

Dari kenyataan di atas, maka jelaslah bahwa dalam tinjauan sosiologis, sejumlah bencana yang menimpa bangsa ini tidak bisa dipisahkan dari sikap serta tingkah laku individu-individu masyarakat negeri ini. Selagi individu-individu masyarakat negeri ini tidak mengubah sikap serta tingkah lakunya menuju arah yang lebih baik, maka sejumlah musibah lainnya siap menanti kita.

Sikap Arif
Menyikapi beragam bencana dan musibah yang menimpa negeri ini, hendaknya segenap elemen bangsa ini mampu berpikir jernih, dengan mendudukkan persoalan pada porsinya secara proporsional. Sikap saling menyalahkan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan memperkeruh suasana. Kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menghadapi bencana serta musibah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar.
Oleh karena itu, bencana dan musibah yang menimpa bangsa ini harus disikapi dengan arif. Dua tinjauan dalam menyikapi bencana yang penulis paparkan, yakni tinjauan teologis dan sosiologis yang saling berkait kelindan, mudah-mudahan menggugah kesadaran masyarakat negeri ini untuk introspeksi diri, menyadari kealpaannya, sehingga tidak lagi saling tuding dan menyalahkan satu sama lain. Dengan demikian, maka solusi atas masalah tersebut diharapkan dapat segera terwujud.

Melalui rubrik WACANA ini, penulis ingin urun rembug dalam menyikapi wacana yang tengah beredar seputar masih perlu atau tidak keberadaan LSF saat ini.

Kalau kita menelisik ke belakang, LSF dibentuk melalui UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (UU No. 8/1992). Adapun fungsi serta tugas lembaga tersebut, seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1994 tentang LSF, adalah menyensor film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum.

Dari landasan hukum di atas, jelas bahwa LSF dibentuk untuk mengemban tanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan penayangan film di Tanah Air. Termasuk di dalamnya, menyunting sejumlah adegan yang tidak layak tayang, karena bertentangan dengan ajaran agama, norma budaya dan sosial, serta dapat melahirkan ekses negatif bagi masyarakat dan merusak moralitas bangsa ini.

Menilik fungsi dan tugas LSF di atas, lantas apakah keberadaan LSF benar-benar memasung kreativitas? Apakah sensor sungguh-sungguh membatasi ruang gerak untuk berekspresi?

Menyikapi hal ini, pada prinsipnya penulis sependapat dengan pandangan para insan film yang menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berkreativitas adalah hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-Undang. Persoalannya, apakah kebebasan berekspresi dan berkreativitas itu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, ataukah kreativitas yang lahir hanya didasarkan pada kebebasan berekspresi semata, tanpa memedulikan nilai-nilai moral?

Pertanyaan ini penting, karena kreativitas serta ekspresi yang mereka—para insan film— lahirkan, pada gilirannya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan tingkat pendidikan yang berbeda. Harus diakui bahwa tingkat pendidikan masyarakat kita secara umum masih tergolong rendah. Sehingga jika tayangan film—yang biasa dipenuhi dengan adegan seks, nuansa kekerasan serta aroma mistik—  yang hadir ke tengah-tengah masyarakat tanpa sensor, maka moralitas bangsa ini menjadi taruhannya.

Fakta di lapangan

Tidak dapat dipungkiri, bahwa akhir-akhir ini, hampir tidak ada ruang tersisa di layar kaca, yang tidak menyuguhkan tontonan yang sama sekali tidak mendidik. Sejumlah tayangan, alih-alih memberi nilai positif-edukatif, justru menghadirkan ekses negatif-destruktif. Simak saja sederet acara di televisi, maka kita akan mudah menjumpai tayangan-tayangan yang bernuansa pornografi dan pornoaksi, baik berupa sinetron, film, bahkan iklan. Di sisi lain, beragam tayangan juga kerap bernuansa kekerasan, serta beraroma mistik dan takhayul.

Dampak negatif dari tayangan-tayangan tersebut begitu jelas hadir di depan mata kita. Setiap hari, sejumlah berita di media cetak dan elektronik tak pernah luput dari pelbagai persoalan moralitas. Pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan dan sederet tindak kejahatan lainnya seakan tak pernah habis diberitakan oleh media, sebagai imbas dari tayangan-tayangan tersebut.

Kondisi memperihatinkan ini, seharusnya menyadarkan para insan perfilman, para produser film dan sinetron, para entertainer, para artis dan selebritis, para pelaku seni, serta para pengelola stasiun televisi, bahwa tayangan-tayangan yang tidak mendidik tersebut justru akan melahirkan persoalan-persoalan sosial baru. Hal ini akan menambah problem moralitas bangsa yang sedang terpuruk ini.

Nilai Moral dalam Kreativitas

Kebebasan berekspresi yang pada gilirannya akan melahirkan kreativitas, adalah sebuah bentuk dinamika kehidupan. Hal yang sama juga terjadi dalam dunia perfilman. Munculnya kreativitas adalah sebuah tuntutan. Dengan kreativitas, maka karya seni berupa film akan menghadirkan sebuah tontonan yang menarik. Hanya dengan kreativitas yang tinggi, dunia perfilman nasional menjadi lebih ‘hidup’ dan bergairah.

Satu hal yang patut menjadi perhatian para insan film adalah, bahwa kreativitas yang mereka hadirkan harus selalu berada dalam koridor moralitas. Nilai moral harus menjadi acuan mereka dalam menuangkan kreativitas berupa karya film.

Hemat penulis, sejauh kreativitas yang dihasilkan para insan film di tanah air ini tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, maka hal ini tentu menjadi credit point  tersendiri bagi dunia perfilman nasional. Sebaliknya, jika kreativitas yang mereka hadirkan justru menafikan nilai-nilai moral, maka hal ini tentu tidak dapat dibiarkan. Di sinilah peran LSF menemukan relevansinya.

Kebebasan berekspresi dan berkreativitas bukan berarti kebebasan tanpa batas. Ada nilai moral yang harus dijunjung tinggi. Pembatasan juga dimaksudkan untuk memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan orang lain. Kreativitas, dalam ranah apapun, tidak akan bermakna ketika tidak mengindahkan sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Kreativitas akan bernilai tinggi ketika mampu menyemaikan nilai-nilai positif serta menjunjung tinggi moralitas. Dengan demikian, nilai moral dalam kreativitas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar.

*  Didi Junaedi HZ., M.A., Pemerhati masalah sosial