Asal-muasalnya adalah kewajiban Indonesia untuk mengirim sampel virus H5N1 dari penderita avian flu kepada WHO melalui mekanisme Global Influenza Surveillance Network (GISN). Tujuannya adalah supaya pola penyebaran avian flu bisa dipantau dengan seksama dan selanjutnya langkah pencegahan yang tepat bisa disusun.

Sampel yang dikirim oleh Indonesia kemudian dibuat peta genetiknya oleh WHO atau oleh institut riset lain yang ditunjuk oleh WHO. Berdasarkan peta genetik ini bisa diprediksi seberapa jauh virus H5N1 sudah bermutasi. Pengawasan pola mutasi ini penting, karena virus Spanish flu yang memakan korban 20-40 juta orang di tahun 1918 juga bermutasi dari virus avian flu.

Nah, di sini masalahnya. Sampel virus H5N1 yang diserahkan kepada WHO itu kemudian di-forward kepada perusahaan-perusahaan farmasi besar dunia untuk dibuatkan vaksin. Vaksin ini kemudian diborong oleh negara-negara maju yang ketakutan dengan wabah flu burung, selain juga ditawarkan ke negara-negara berkembang dengan harga yang tentunya tidak murah.

Ini yang membuat Dr. Supari mencak-mencak. Beliau menganggap perusahaan farmasi tersebut, atas bantuan WHO, telah mencuri kekayaan alam Indonesia untuk meraup keuntungan ekonomi dari hasil penjualan dan paten produk vaksin. Menteri Supari menuntut perusahaan farmasi dunia yang diuntungkan oleh virus H5N1 dari Indonesia untuk memberi kompensasi material (baca: duit) kepada bangsa Indonesia. Jika tidak, maka Indonesia akan menghentikan pengiriman sampel virus avian flu seperti yang sempat dilakukan beberapa waktu lalu.

Bola panas yang dilempar oleh Menteri Supari menjadi liar. Menohok sana-sini dan–menurut pandangan saya–sudah semakin jauh dari substansinya. Tiba-tiba muncul isu senjata biologis. Tiba-tiba muncul gugatan terhadap laboratorium NAMRU-2. Hal-hal ini justru tidak ada kaitannya dengan isu pengiriman sampel virus avian flu dan soal harga jual vaksin.

Sebagai seorang yang bekerja dalam bidang life sciences, saya punya kewajiban untuk memberi pandangan-pandangan dari sisi keilmuan. Saya kira perlu ada suara lain yang bisa menyeimbangkan perspektif yang dianut publik Indonesia yang–menurut saya–sudah terdominasi oleh emosi ketimbang rasio.

Berikut ini beberapa point yang menurut saya wajib diluruskan:

1. Menteri Supari menuduh negara-negara maju telah merampas hak milik atas sampel virus H5N1 yang dikirimkan Indonesia. Hal ini keliru.

Sampel virus yang dikirim ke WHO bukan saja digunakan untuk memantau pola mutasi virus, tetapi juga digunakan untuk membuat vaksin. Yang mempunyai kemampuan membuat vaksin adalah industri farmasi (lembaga profit), bukan universitas yang merupakan lembaga non-profit.

WHO tidak punya hak kepemilikan terhadap virus yang dikirim oleh Indonesia. Yang bisa diklaim hak kepemilikannya adalah vaksin yang dihasilkan dari virus tersebut. Hal ini karena industri farmasi harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menghasilkan vaksin.

Juga, yang bisa diklaim hak kepemilikannya adalah seed virus, yaitu bibit virus yang digunakan untuk membuat vaksin. Seed virus adalah virus asli yang sudah dilemahkan sehingga tidak berbahaya (low pathogenic). Teknologi reverse genetics untuk membuat seed virus telah dipatenkan oleh perusahaan MedImmune, sehingga setiap pihak yang ingin membuat vaksin menggunakan seed virus tersebut harus membayar kompensasi kepada MedImmune.

Jadi, apa yang bisa dipatenkan dan apa saja yang dilarang dipatenkan?

2. Virus H5N1 tidak bisa dipatenkan. Baca juga di sini, dan sini. Produk alam yang tidak dimodifikasi oleh tangan manusia sama sekali tidak boleh dipatenkan. Adakah orang yang mempatenkan air? Adakah orang yang mempatenkan udara? Adakah orang yang mempatenkan api? Tidak ada dan tidak boleh. Demikian juga dengan virus H5N1 yang tidak bisa dipatenkan .

Yang bisa dipatenkan adalah hasil rekayasa dari virus asli, misalnya virus-like particle, modified virus, seed virus, dan juga vaksin. Sama halnya seperti air yang tidak bisa dipatenkan, tapi air mineral Aqua bisa dipatenkan.

3. Karena virus H5N1 tidak bisa dipatenkan, siapapun bisa memanfaatkannya untuk membuat vaksin. Termasuk Indonesia. Kalaupun Indonesia harus membayar kompensasi kepada MedImmune untuk menggunakan seed virus yang dihasilkan menggunakan teknologi mereka, hal ini adalah bagian dari mekanisme paten yang tidak (belum) bisa diganggu gugat.

Tetapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Teknologi reverse genetics bukan satu-satunya alternatif. Dr. Andi Utama, pakar virologi Indonesia, mengusulkan agar Indonesia kembali melirik teknologi lama tetapi terbukti ampuh untuk menghasilkan vaksin. Teknologi yang diusulkan oleh Dr. Utama adalah teknologi yang digunakan oleh Albert Sabin puluhan tahun lalu untuk menghasilkan vaksin polio. Teknologi itu masih efektif dan masih digunakan sampai sekarang.

Apa pelajaran yang bisa ditarik dari kisruh soal flu burung ini?

1. Walaupun Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang melimpah (termasuk virus), ketertinggalan dalam penguasaan teknologi membuat Indonesia kalah bertarung dengan negara maju yang jauh menguasai teknologi.

Mudah dibuktikan bahwa negara-negara yang kaya sumber daya alamnya tetapi miskin teknologinya, seperti Indonesia, Brunei, atau negara-negara Arab, sama sekali tidak berdaya untuk mandiri dan hanya menjadi “pak angguk” negara-negara maju yang bahkan lebih miskin sumber daya alamnya.

2. Indonesia harus bisa memproduksi vaksin avian flu sendiri dan tidak boleh mengharapkan negara lain memproduksi vaksin untuk Indonesia. Dalam skenario terburuk, ketika avian flu menjadi pandemi, negara-negara maju pasti tidak akan menyerahkan stok vaksin mereka kepada Indonesia.

Indonesia sudah memiliki PT BioFarma yang punya kemampuan memproduksi vaksin secara masal. Indonesia juga memiliki banyak pakar virologi hasil didikan universitas-universitas ternama dunia. Bahkan, lembaga IHVCB-UI sudah memiliki laboratorium berkelas BSL-3 yang layak untuk memproses virus patogenik seperti H5N1. Hanya satu yang kurang: kemauan pemerintah Indonesia.

3. Mekanisme paten di satu sisi mampu merangsang inovasi dalam bidang teknologi dengan memberi kompensasi kepada inovator. Di lain pihak, mekanisme paten menempatkan negara miskin sebagai pihak yang tereksploitasi. Beberapa pihak menawarkan mekanisme reward kepada inovator selain hak paten, misalnya Joseph Stiglitz mengusulkan sistem “hadiah” yang dirasa lebih baik ketimbang sistem paten.

Saya tahu industri farmasi di negara maju memang serakah. Banyak buktinya. Tetapi di lain pihak, merekalah yang berhasil mengembangkan obat-obatan modern yang kita nikmati saat ini. Mekanisme paten adalah salah satu motivasi mereka untuk tetap melakukan riset dan pengembangan obat. This is Capitalism 101, my friend…

Saya perkirakan sistem paten tidak akan berakhir paling tidak dalam 50 tahun ke depan. Untuk bisa bertahan menghadapi sistem paten ini, Indonesia perlu berswasembada teknologi. Indonesia perlu mengembangkan sendiri teknologi-teknologi terkini untuk kemaslahatan rakyat, sehingga kita tidak perlu lagi membayar paten kepada negara-negara maju. Dan ini perlu kerja keras, bukan omong besar dan main ancam seperti yang ditunjukkan oleh ibu menteri kita itu.

Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah tuduhan itu punya dasar dan bisa dipercaya? Apakah senjata biologis itu benar ada atau hanya mitos? Dan apakah virus flu layak digunakan sebagai agen pembunuh biologis?

Sejarah senjata biologis

Penggunaan mikroorganisme sebagai senjata biologis telah tercatat seawal abad 12-15 sebelum Masehi oleh bangsa Hittit yang menggiring binatang sakit ke wilayah musuh dengan tujuan menyebarkan penyakit. Malah diduga kuat pandemi Black Death di akhir tahun 1340-an yang membunuh 25 juta warga Eropa merupakan efek dari penggunaan senjata biologis dalam perang Feodosia di Ukraina (1346). Dalam perang tersebut, tentara Mongol melontarkan potongan mayat korban wabah plague ke tembok kota Feodosia. Para pelarian perang yang hijrah ke Eropa ditengarai sebagai pembawa wabah pembunuh tersebut.

Di era 1900-an, rekayasa senjata biologis naik ke tingkat yang lebih tinggi seiring dengan kemajuan sains dan pemahaman manusia mengenai mikroorganisme. Dalam Blue Book (2004) yang dilansir USAMRIID, institut riset penyakit menular milik angkatan bersenjata Amerika Serikat, disebutkan Jepang sebagai negara pertama yang secara resmi mengembangkan senjata biologis pada tahun 1943.

Amerika sendiri memulai program senjata biologisnya pada tahun 1943 yang bermarkas di Fort Detrick. Program serupa juga dilakukan di Inggris dan Kanada. Program ini ditujukan untuk menghadapi ancaman Nazi Jerman yang sudah lebih dulu membuat program sejenis.

Seiring dengan bergesernya peta kekuatan dunia, Presiden Nixon memutuskan untuk menghentikan program senjata biologis Amerika pada tahun 1969. Di tahun 1972, Amerika bersama Inggris dan Uni Soviet menandatangani Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penimbunan Senjata Biologis dan Beracun, yang lebih dikenal dengan Konvensi Senjata Biologis (Biological Weapon Conventions). Lebih 140 negara telah meratifikasi konvensi tersebut sampai saat ini.

Tetapi apakah ada kemungkinan senjata biologis masih dikembangkan secara diam-diam, baik oleh negara tertentu maupun oleh kelompok teroris.

Jawabannya: sangat mungkin.

Kiriman bakteri antraks ke sejumlah pejabat Amerika pasca peristiwa 11 September, yang membunuh 5 orang dan menginfeksi 17 lainnya, adalah bukti bahwa senjata biologis masih dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Atas dasar keyakinan bahwa ancaman bioterorisme adalah nyata, sejumlah negara membangun program biodefense, misalnya Amerika yang memiliki National Biodefense Analysis and Countermeasures Center (NBACC) di Fort Detrick.

Virus flu sebagai senjata biologis?

Dalam Journal of the Royal Society of Medicine (2003), Madjid dan rekan-rekan peneliti dari University of Texas menurunkan artikel tentang kemungkinan penggunaan virus influenza sebagai senjata biologis. Menurut kelompok peneliti ini, membuat virus sintetik bukan lagi cerita fiksi, tapi sudah menjadi kenyataan. Dalam jurnal Science (2002), sekelompok peneliti dari State University of New York at Stony Brook melaporkan keberhasilan menciptakan virus cacar polio sintetik. Tambahan lagi, informasi genetik virus Spanish flu yang merenggut nyawa 50-100 juta orang di tahun 1918 sudah bisa diakses oleh umum. Maka, kekhawatiran akan penggunaan virus flu sebagai senjata biologis tentu beralasan.

Tetapi, penggunaan virus flu sebagai senjata biologis bukannya tidak bermasalah. Virus flu dikenal memiliki ketidakstabilan genetik. Artinya, virus flu mudah berubah bentuk (mutasi) menjadi kurang mematikan atau malah sangat mematikan. Virus Spanish flu tahun 1918 misalnya, ditengarai berasal dari virus flu burung yang mengalami perubahan genetik menjadi virus yang mematikan untuk manusia.

Pada prinsipnya, senjata harus memiliki kestabilan tinggi. Artinya, daya mematikan dan luas area kerusakan harus bisa diprediksi. Virus flu tidak memiliki kestabilan seperti ini. Sinar ultraviolet dari matahari sudah cukup untuk mengubah virus flu menjadi bentuk lain yang tak bisa diprediksi. Lagipula, virus flu terkenal memiliki daya jangkitan tinggi dan mampu menjangkiti hewan-hewan yang selalu bermigrasi seperti unggas. Bayangkan jika Amerika menyerang Indonesia dengan virus flu, bisa dipastikan negara-negara sekutu Amerika seperti Australia dan Filipina akan turut terkena jangkitan virus tersebut. Saya pikir tidak ada negara yang akan bertindak seceroboh itu.

Atas dasar inilah, Zimmerman dan Koch dari Monterey Institute for International Studies meyakini bahwa penggunaan virus flu sebagai senjata biologis masih jauh dari kenyataan. Faktanya, masih banyak agen biologis lain yang bisa dimanfaatkan sebagai senjata, seperti antrax dan cacar, yang lebih stabil dibanding virus flu dan luas area kerusakannya lebih bisa diprediksi.

Bagaimana dengan tuduhan itu?

Siti Fadilah Supari tidak pernah menampilkan bukti bahwa Amerika sedang membangun senjata biologis yang berasal dari virus flu. Sebagai seorang ilmuwan, tidak seharusnya orang seperti beliau melemparkan tuduhan tanpa bukti dan hanya disandarkan pada desas-desus kabar burung.

Ketimbang melemparkan tuduhan tanpa bukti yang hanya akan mengundang sensasi, alangkah baiknya jika pemerintah Indonesia mulai mengumpulkan para ilmuwan bangsa yang tersebar di dalam dan luar negeri untuk mulai memproduksi obat dan vaksin untuk penanggulangan dan pencegahan flu burung. Ancaman flu burung adalah riil, jauh lebih nyata ketimbang ketakutan terhadap senjata biologis yang hanya didasarkan pada fantasi kosong.

Ketika anak blog Indonesia sukses menggelar Pesta Blogger 2007 yang dipuncaki dengan pencanangan Hari Blogger Nasional oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Dr. Muhammad Nuh, blogger Malaysia memandang dari seberang laut dengan perasaan takjub. Di negara jiran yang pemerintahnya memandang blogger sebagai golongan penipu dan kurang kerjaan, kebebasan ngeblog seperti yang dinikmati anak blog Indonesia tentu ibarat barang mewah bagi mereka.

Tetapi kemarin, dalam Pilihan Raya Umum (Pemilu) Malaysia ke-12, blogger Malaysia mencipta sejarah yang mungkin tidak terbayangkan oleh kawan-kawan blogger Indonesia. Dua orang blogger, Jeff Ooi dan Tony Pua, menjadi blogger pertama dalam sejarah Malaysia yang memenangi kursi parlemen.Dua orang blogger, Jeff Ooi dan Tony Pua, menjadi blogger pertama dalam sejarah Malaysia yang memenangi kursi parlemen

Jeff Ooi (Ooi Chuan Aun) adalah salah satu blogger ternama di Malaysia, pemilik blog Screenshots. Memulai karirnya sebagai konsultan IT swasta, pada awal 2003 Jeff mulai menulis Screenshots yang isinya berkisar seputar isu-isu sosial-politik dan tentunya seluk-beluk IT dan fotografi yang menjadi hobinya sejak lama. Seiring dengan makin populernya Screenshots, media online Malaysiakini menobatkan Screenshots sebagai “Blog Paling Berpengaruh di Malaysia” (Malaysia’s Most Influential Blog).

Jeff adalah anggota Partai Aksi Demokratik (Democratic Action Party, DAP), sebuah partai oposisi di Malaysia. Menjelang pemilu, Jeff menggunakan media blog sebagai sarana kampanye dan pengumpulan dana. Tak tanggung-tanggung, dana sebesar RM 123 ribu (350 juta rupiah) berhasil dikumpulkan selama dua minggu secara online, yang tercatat sebagai yang terbanyak dalam sejarah pemilu Malaysia. Dalam pemilu kemarin, Jeff memenangi kursi parlemen daerah Jelutong di Pulau Pinang.

Selain Jeff, blogger lain yang merebut kursi parlemen dalam pemilu kemarin adalah Tony Pua (Pua Kiam Wee). Sebagai lulusan Oxford University dalam bidang filosofi, politik dan ekonomi, karir Tony meroket dengan menjadi CEO Cyber Village Sdn. Bhd. yang terdaftar dalam bursa saham Singapura (SESDAQ). Minatnya dalam soal pendidikan memotivasi Tony Pua bersama Kian Ming menulis blog Education in Malaysia di tahun 2005.

Tahun 2007 adalah titik balik dalam karir Tony. Dia melepas seluruh kepentingannya di Cyber Village Sdn. Bhd. dan memutuskan bergabung dengan partai oposisi sebagai penasihat ekonomi sekjen partai DAP. Dalam pemilu kemarin, Tony Pua berhasil merebut kursi parlemen daerah Petaling Jaya Utara.

Tidak hanya kemenangan partai oposisi kali ini yang disebut sebagai yang terbesar dalam 40 tahun terakhir, keberhasilan dua anak blog Malaysia memenangi pemilu kemarin juga menjadi fenomenal mengingat tekanan terhadap aktivitas ngeblog yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Penerangan Malaysia, Zainuddin Maidin misalnya, menyebut blogger sebagai orang goblok yang punya niatan menghancurkan negara. Jeff Ooi (bersama blogger Ahiruddin Attan alias rockybru), beberapa kali hendak diseret ke pengadilan oleh media massa pro-pemerintah. Dalam kasus Jeff dan Rocky ini, komunitas blogger Malaysia membentuk gerakan solidaritas “Walk With Us”.

Di tengah tekanan dan intimidasi seperti itu, dua orang anak blog ini masih bisa masuk ke parlemen. Ironisnya, kemenangan Jeff dan Tony dibarengi dengan kekalahan telak Zainuddin Maidin yang berakibat kursi menteri yang disandang Zainuddin dipastikan hilang. Marina Mahathir, blogger Malaysia yang juga putri sulung Mahathir Mohamad, berkomentar pedas, agaknya menyindir Zainuddin Maidin:

“But bloggers and netizens, you can pat yourselves on the back because anyone who says the Net and blogs would have no effect on this election obviously didn’t know what they were talking about!” (Bloggers dan warga Net, kalian boleh bangga pada diri sendiri karena siapapun yang berkata bahwa Net dan blog tidak akan memberi efek dalam pemilu kali ini, jelas mereka tidak tahu apa yang mereka omongkan!).

Oleh sebab itu, tanpa ragu saya mengajak para blogger Indonesia untuk bersama-sama angkat topi dan mengucapkan tahniah kepada blogger Malaysia!

Tadi malam di Lawrence (Kansas), kota kecil di jantung Amerika tempat saya tinggal, digelar caucus untuk memilih kandidat presiden Amerika Serikat yang akan dicalonkan oleh Partai Demokrat dalam pemilu presiden tanggal 4 November 2008. Presiden baru Amerika akan resmi dilantik pada 20 Januari 2009 menggantikan George W. Bush yang telah menjabat selama 2 periode.

Dalam sistem caucus, suara yang diperoleh oleh masing-masing kandidat akan menentukan berapa orang delegasi yang akan berangkat ke Konvensi Nasional Partai Demokrat pertengahan tahun ini. Katakanlah ada kandidat A dan B, masing-masing memperoleh 1000 dan 100 suara. Jika 100 suara bermakna satu delegasi, kandidat A akan mendapat 10 delegasi dan B hanya mendapat satu. Dalam konvensi nanti akan ditentukan calon tunggal presiden Amerika berdasarkan siapa kandidat yang berhasil mengumpulkan delegasi terbanyak, yang kemudian akan menghadapi calon tunggal dari Partai Republik.

Hasil finalnya: Barack Obama mendapat dukungan dari 80% penduduk Lawrence. Hillary Clinton mendapat sisanya. Ini tak jauh berbeda dengan hasil caucus untuk State of Kansas secara keseluruhan: Obama (74%, 23 delegasi) dan Clinton (26%, 9 delegasi).

Proses pemilu presiden Amerika kali ini boleh dikatakan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Tampilnya figur muda berkulit hitam (Obama) dan wanita (Clinton) menunjukkan keinginan publik Amerika untuk melihat perubahan signifikan di Washington. Semangat perubahan ini juga ditunjukkan dengan melimpahnya jumlah pemilih dalam caucus tadi malam. Bahkan, salah satu gedung tempat berlangsungnya caucus di Lawrence sempat ditutup oleh petugas pemadam kebakaran karena jumlah orang yang berjubel di dalamnya telah melewati batas maksimum yang diizinkan. Di Amerika, atas sebab-sebab keamanan, setiap bangunan publik mempunyai batasan jumlah maksimum orang yang boleh berada di dalamnya.

Massa yang memenuhi pusat caucus Douglas County Fairground, Lawrence, tadi malam (LJWorld.com)

“Saya pikir rakyat sangat haus dengan perubahan menuju arah yang mereka inginkan, dan ini yang memotivasi para pendukung Partai Demokrat untuk berkumpul hari ini, ” demikian ujar Charles Jones, ketua panitia caucus di Lawrence, mengomentari membludaknya jumlah partisipan.

Yang mengejutkan, banyak wajah-wajah muda di antara massa yang berkumpul. Kaum muda Amerika yang sebelumnya identik dengan sikap apatis terhadap politik, malam tadi justru menjadi kunci kemenangan Obama. Di South Carolina misalnya, 67% pendukung Obama adalah kaum muda. Para pemuda yang sudah muak dengan arogansi Bush dan ingin melihat Amerika yang lebih terbuka, toleran, dan lebih mengurusi problem dalam negeri ketimbang cawe-cawe urusan negara lain.

* * *

Proses pemilu di Amerika memberi banyak pelajaran kepada kita, rakyat Indonesia, bahwa perubahan tidak harus selalu disuarakan melalui revolusi jalanan. Tiga presiden Indonesia: Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid, dipaksa meletakkan jabatan melalui peristiwa luar biasa yang menyimpang dari kenormalan. Hal ini bisa menjadi preseden bahwa presiden Indonesia nanti bisa seenaknya diturunkan di tengah-tengah masa jabatannya.

Rakyat Indonesia harus belajar banyak untuk memiliki kesabaran politik. Kesabaran untuk memberi waktu kepada presiden, siapapun dia, untuk mengimplementasikan program-programnya tanpa dihantui oleh kecemasan untuk dilengserkan sewaktu-waktu.

Jika rakyat tidak puas dengan pemerintahan yang ada, pemilu memberi jalan untuk mengubah pemerintahan. Bisa dipahami bahwa sebagian rakyat Indonesia, termasuk saya, bersikap apatis dengan proses pemilu akibat praktik rekayasa politik Orde Baru selama tiga dasawarsa. Dengan proses perbaikan mekanisme pemilu yang telah dan akan terus berlangsung saat ini, diharapkan revolusi jalanan tidak lagi menjadi pilihan rakyat kita di masa depan.

Proses perubahan politik yang tertib tentu jauh lebih sedikit biayanya ketimbang proses yang penuh huru-hara dan gejolak.

Melintas di tempat parkir, terdengar jeritan minta tolong. Dua meter dari tempat saya berdiri, terhalang oleh badan mobil, seorang wanita setengah baya terduduk sambil memegangi kakinya. Saya bertanya, “What’s wrong, mam?” Jelas dia baru saja terpeleset di atas es. Saya pegang lututnya, terasa tonjolan tulang yang sangat ketara. Bisa jadi tulangnya tergelincir, atau malah patah.

Jelas ini sangat gawat. Saya tawarkan untuk memanggil ambulan. Wajah nyonya itu tampak ragu-ragu. Saya tidak ngeh. Saya tetap memanggil ambulan yang datang 5 menit kemudian bersama polisi. Tiga orang paramedis mengangkat si nyonya ke atas ambulan dan pergi ke rumah sakit. Saya masih tidak ngeh. Kenapa dia kok ragu-ragu memanggil ambulan?

Saya baru sedikit paham duduk persoalannya ketika kawan saya, yang sudah lama tinggal di Amerika, bercerita bahwa dulu dia harus membayar 700 US dollar untuk layanan ambulan. Padahal sebagai international student jelas dia dilindungi oleh asuransi kesehatan. Kalau sudah dilindungi asuransi tetap harus bayar ratusan dollar, bagaimana yang tidak punya asuransi?

Saudara-saudara, lima puluh juta warga Amerika hidup tanpa asuransi kesehatan, dan mereka bisa bangkrut sewaktu-waktu jika sampai masuk rumah sakit. Lima puluh juta warga Amerika ini terkadang ada yang lebih memilih mati ketimbang harus masuk rumah sakit. Biaya rumah sakit adalah penyebab bangkrut nomer wahid di Amerika.

Terkejut?

Amerika Serikat adalah satu-satunya negara maju yang tidak memiliki perlindungan kesehatan universal (universal healthcare) untuk seluruh rakyatnya. Biaya kesehatan di Amerika sangat mahal, dan satu-satunya jalan untuk terhindar dari kebangkrutan adalah dengan membeli asuransi kesehatan yang sebenarnya juga tidak murah.

Tetapi, memiliki asuransi tetap tidak menjamin seseorang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Walaupun sudah membayar premi, dengan berbagai alasan pihak asuransi bisa saja menolak membiayai layanan kesehatan yang seharusnya layak kita terima. Baru-baru ini perusahaan asuransi Cigna HealthCare menolak membiayai operasi transplantasi liver terhadap seorang gadis Amerika, Nataline Sarkisyan (17 tahun). Penolakan itu mengundang kecaman publik yang berdemonstrasi di depan kantor pusat Cigna. Lima belas menit didemo, Cigna buru-buru mengubah keputusannya. Terlambat. Jam 5.50 sore 20 Desember 2007, Nataline meninggal hanya beberapa jam setelah Cigna memutuskan untuk membiayai operasinya.

Mungkin terdengar aneh. Asuransi dikelola perusahaan swasta yang berorientasi mencari keuntungan, dan Amerika menyerahkan urusan kesehatan rakyat kepada badan swasta yang tujuannya mencari profit! Only in America!

Michael Moore, sutradara film yang dikenal sangat anti-Bush, tahun lalu merilis film dokumenter Sicko. Film ini secara jelas membongkar kebobrokan sistem layanan kesehatan di Amerika. Yang membuat orang terbelalak, di film itu Michael Moore mengajak beberapa warga Amerika yang sakit-sakitan untuk berobat gratis di Kuba! Tak hanya itu, Michael Moore juga mengajak kru film untuk meliput sistem kesehatan universal di Inggris, Perancis, dan Kanada.

Asal muasal sistem asuransi kesehatan di Amerika juga diungkap dalam Sicko. Michael Moore membuka sebuah rekaman perbincangan di tahun 1971 antara Presiden Richard Nixon dan John Ehrlichman mengenai sistem layanan kesehatan Amerika. Dalam rekaman itu terdengar ucapan John: “…semakin sedikit layanan yang diberikan, mereka (perusahaan asuransi) semakin banyak meraup duit.” Dan Nixon berkomentar singkat: “Fine.”

Jika ada waktu, anda wajib menonton Sicko agar tahu bahwa banyak warga Amerika sendiri yang tidak mampu meraih American dream.

Dalam babak pendahuluan pemilu presiden Amerika saat ini, isu universal healthcare ini menjadi topik debat utama. Hillary Clinton datang dengan usulan universal healthcare, yang dulu sempat ia lontarkan di tahun 1993 ketika masih menjadi First Lady, tapi kandas karena kuatnya lobi pebisnis kesehatan di dalam Kongres AS. Walaupun usulan Hillary ini cukup brilian, saya ramalkan implementasinya tetap tidak akan bisa menandingi sistem NHS (National Health Service) di Inggris atau Jerman sebagai tempat lahirnya universal healthcare tertua di dunia. Kuatnya lobi bisnis di tubuh pemerintahan Amerika tetap tidak bisa dibongkar oleh seorang Hillary Clinton. Perusahaan asuransi swasta tetap tidak akan dibubarkan, seperti terang-terangan dinyatakan oleh Hillary.

Jadi, untuk saat ini saya tetap harus hati-hati berjalan di atas es…

Jujur saja saya sedih. Ketika negara jiran kita sibuk dengan lompatan jauh ke masa depan dengan mengirim astronot ke luar angkasa, kita masih asyik-masyuk mengurusi masa lalu.

Harta Pak Harto dicari-cari. Katanya cukup untuk membayar utang luar negeri. Di lain pihak, kita membiarkan kekayaan laut kita dicuri, hutan kita dirambah, dan kekayaan tambang kita dirampok. Padahal kalau mau jujur, kita bisa kaya-raya dengan menjaga dan memanfaatkan sebaik mungkin kekayaan alam yang kita punya. Tak perlu harta Soeharto!

Tapi ya itu, bangsa kita memilih mundur ke belakang ketimbang berpikir maju ke depan. Bangsa kita mundur bukan karena nasib, tapi karena kita sendiri yang memilih untuk mundur!

Perkara yang melibatkan Soeharto bisa berlangsung terus dan terus dan akan membebani siapapun yang kelak memerintah negara ini. Pikiran saya simpel saja: kenapa tidak diakhiri sekarang sehingga kita bisa fokus ke masa depan ketimbang mengutak-atik masa lalu?

Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan?

Contoh menarik bisa kita pelajari dari keputusan politik Presiden AS Gerald Ford yang memberikan pengampunan (pardon) kepada pendahulunya, Presiden Richard Nixon. Seperti tercatat dalam sejarah, Nixon terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya setelah terungkapnya skandal Watergate yang mengindikasikan keterlibatan langsung Nixon, seorang anggota Partai Republik, dalam sabotase politik terhadap Partai Demokrat. Nixon adalah satu-satunya Presiden AS yang mengundurkan diri ketika sedang aktif menjabat.

Pengganti Nixon, Gerald Ford, mengambil keputusan tidak populer dengan memberi pengampunan kepada Nixon. Ford mendasarkan keputusannya atas pertimbangan bahwa skandal Watergate telah memecah-belah opini Amerika dan keluarga Nixon telah cukup dibuat menderita dengan segala tuduhan yang berkembang di masyarakat. Ford secara berani memutuskan untuk menutup babak pahit dalam sejarah Amerika tersebut.

Dalam pidato pengampunannya, Ford menegaskan: “Saya, Gerald R. Ford, Presiden Amerika Serikat, dengan menggunakan kuasa pengampunan yang diberikan kepada saya berdasarkan Artikel II, Bagian 2 Konstitusi Amerika, memberikan pengampunan penuh kepada Richard Nixon atas segala tindakannya terhadap Amerika Serikat, baik yang dia lakukan atau diduga dilakukan selama periode 20 Januari 1969 sampai 9 Agustus 1974.”

Seperti diduga, keputusan pengampunan ini melukai karir politik Ford. Dia kalah dari Jimmy Carter dalam pemilu presiden tahun 1976, salah satunya akibat pengampunan yang diberikannya kepada Nixon.

Tetapi, sejarah membuktikan bahwa keputusan Ford adalah tepat. Amerika menutup babak hitam skandal Watergate, tetapi di saat yang sama Nixon tetap dilabel sebagai pesakit. Menurut rekan karib Ford, ketika keputusan mengampuni Nixon diambil, Ford menyimpan di dompetnya sebuah keratan surat vonis Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Burdick vs. pemerintah AS di tahun 1915. Vonis itu menyatakan: “…pengampunan (pardon) mengindikasikan seseorang bersalah, dan penerimaan atas pengampunan mengindikasikan pengakuan orang tersebut bahwa dia bersalah.”

Tahun 2001, Gerald Ford dianugerahi John F. Kennedy Profile in Courage Award atas keberaniannya “…mengakhiri mimpi buruk bangsa Amerika dengan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik pribadinya…”.

Masalahnya, siapa yang sanggup mengambil keputusan seberani Gerald Ford dengan resiko akan kalah di pemilu presiden mendatang?