Paradigma politik di Indonesia pasca reformasi memang mengalami pergeseran yang ekstrim, kebebasan berekspresi seolah menjadi sebuah kereta yang selama ini diharapkan menjadi pembeda dan menjadikan kaum reformis meninggalkan bayang-bayang orde baru. Namun, pasca pemilu 2004, yang disebut sebagai pemilu pertama di dunia yang menggunakan sistem pemilihan langsung (mungkin masuk rekor MURI oleh mas Jaya Suprana…), perkembangan politik di Indonesia, mengarah kembali pada sikap dasar dari manusia, haus akan kekuasaan dan pengakuan.
Elit-elit politik di Indonesia menunjukkan resistensi mereka terhadap segala macam kritik yang dianggap akan menyulitkan mereka dalam meraih kekuasaan kembali di tahun 2009. Alhasil, berlomba-lombalah mereka dalam menyusun kekuatan, tak peduli mereka saat ini masih terikat kontrak politik sebagai aparat eksekutif, legislatif dan yudikatif dari negara yang malang ini. Banyak kasus yang sebenarnya bernuansa ekonomi, dipetieskan dengan harapan uang panas tersebut bisa ditukar dengan salah satu kursi kekuasaan pada pemilu 2009. Jangan heran bila kasus seperti Bantuan Robin Hood Bank Indonesia, Lumpur spektakuler Lapindo, sampai kasus dana pemberantasan terorisme di Indonesia, hingga saat ini belum menunjukan proses penyelesaian. Logika para petinggi negara ini saat ini sudah mengikuti pola pikir quantum thinking yang pernah populer itu, atau mungkin mau meniru salah satu tokoh Protagonis di serial Heroes yang sanggup meloncat batas waktu, Hiro Nakamura?
Tanpa banyak telaah berlebihan, bisa kita tunjuk hidung pejabat – pejabat yang sudah mempersiapkan amunisi terlalu dini untuk bertarung di Pemilu 2009, dan tanpa malu-malu kucing lagi menggunakan fasilitas kekuasaannya saat ini. Seperti pemilihan kepala daerah yang diintervensi, penempatan relasi dan famili di pos-pos strategis pemerintahan, maupun tawa di tengah bencana dengan pemberian bantuan yang harus menunggu corong-corong microphone wartawan sebelum diserahkan. Alhasil tokoh-tokoh ini memang tokoh pembeda dalam iklim politik di Indonesia, namun mereka belum mampu membuat perbedaan pada negara ini. Karena hasilnya sama saja atau mungkin lebih buruk dengan yang dilakukan orde baru, dan menggunakan negara sebagai perusahaan, dan berlomba-lomba untuk menjadi CEO perusahaan Indonesia yang konon katanya beraset besar ini.
Tidak cukup sampai disini, merasa perusahaan ini tidak dapat berkembang, disebarlah jejaring kapitalis dengan membuka keran bantuan dari World Bank, IMF, maupun negara donatur. Bantuan donatur ini sebisa mungkin disisakan untuk kepentingan politik, karena memang pengaudit negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, saat ini masih sibuk bertempur dengan konsep integritas diri. Jangka waktu peminjaman pun disesuaikan, agar sang peminjam sudah beristirahat dengan tenang di lubang 3 x 2 meter saat utang jatuh tempo, atau mungkin dengan jurus penjadwalan kembali pembayaran utang dengan bunga yang wow…bisa membangun pulau Biak menjadi seindah Hawaii..
Manuver-manuver politik memang sudah sangat umum dilakukan menjelang pemilihan umum, namun hendaknya manuver politik ini bisa dilakukan secara halus, tanpa harus menyakiti hati rakyat yang sangat kecewa melihat idola mereka di Pemilu 2004 sudah mencari kekasih baru menjelang pemilu 2009 tanpa menghasilkan sesuatu yang faktual sepanjang 5 tahun ini. Sangat ironis, hal ini dilakukan oleh mayoritas tokoh-tokoh penggerak roda reformasi yang sejatinya mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang golongan maupun partai. Well, tidak semua, masih ada juga yang masuk hitungan, seperti mantan pejabat era orde baru yang sudah mandi susu dan mengaku sebagai golongan reformis.
Reformis atau tidaknya rezim saat ini, mungkin sejarah akan mencatat, betapa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mudah lupa dengan sejarah bangsanya sendiri, kesalahan selalu berulang dan kita terlalu bangga dengan dosa-dosa.
Historia Vitae Magistra….