Pantaskah Pilkada Mengorbankan Hari Sekolah?

Irul, siswa kelas 8 salah satu SMP di kota Bogor, sebenarnya tak ingin libur di hari itu, 25 Oktober 2008. Sesuai jadwal, matematika dan prakarya – dua pelajaran kegemarannya sejak SD, disandingkan di hari sabtu itu. Tapi agenda politik kota Bogor merumahkan dirinya hari itu, bersama ratusan ribu siswa di kota Bogor; 152 Taman Kanak-Kanak, 285 Sekolah Dasar, 112 Sekolah Menengah Pertama, 52 Sekolah Menengah Atas, dan 62 Sekolah Menengah Kejuruan serempak meliburkan aktifitas pendidikannya demi pesta demokrasi ini. Sejatinya, ia dan teman-teman sekolahnya tak turut secara langsung dalam keramaian ini, namun dengan alasan kepraktisan dan ketertiban pemerintah kota berketetapan untuk menghapuskan enam jam pelajaran sekolah demi kesuksesan pemilihan langsung pertama ini.

Pemilihan walikota itu kemudian memang dianggap sukses, tidak ada kerusuhan, juga hal-hal lain yang memaksa aparat keamanan mengeluarkan pentungannya. Ketegangan hanya terjadi di bilik perhitungan suara, itupun hanya tergambar di kening pendukung calon yang resah suaranya jeblok. Merujuk hasil hitung cepat beberapa lembaga survei independen, kota Buitenzorg ini bakal diperintah lagi oleh incumbent walikota Bogor dengan keunggulan mutlak diatas 60 persen. Artinya, lebih dari setengah pemilih di Kota Bogor menyatakan keinginannya untuk dipimpin oleh sang Walikota untuk kedua kalinya, menyisihkan empat pasang kandidat lain yang punya hasrat politik yang sama. Satu hari kemenangan itu dirayakan meriah oleh sang calon terpilih dan para pendukungnya, namun satu hari itu juga menghilangkan kesempatan Irul dan teman-temannya untuk meraup ilmu yang sejatinya tidak murah itu.

Irul, dirumahnya yang tenang di Cibinong, tentu ingin mengisi hari lowongnya itu dengan bermain-main di luar rumah bersama teman sebayanya. Namun seperti pemerintah, ia juga khawatir kalau hari itu bakal rusuh. Dari pemberitaan yang disaksikannya di televisi, pilkada pertama ini cukup riuh dengan aksi para pendukung kandidat yang bertarung dan berpotensi menghasilkan konflik horizontal. Pilihan terbaik hari itu adalah dengan menjejak mata di ranah maya, browsing dan chatting dengan teman-temannya. Sempat pula dia menengok blognya yang lama tidak terupdate. Blog itu sejatinya hanya digunakan untuk meng-upload tugas-tugas sekolahnya. Ingin juga rasanya dia mencari tulisan atau berita yang bisa menukar keinginannya belajar matematika dan prakarya, atau paling tidak mencari postingan yang sejalan dengan aspirasinya, mengapa hari pemilihan harus dilaksanakan di hari yang semestinya dia bersekolah?

Lewat mesin pencari google, Irul hanya bersua dengan blog-blog yang mengkampanyekan kandidat pilihannya. Blog-blog lainnya hanya mengungkapkan sikap kritisnya terhadap program-program yang dijanjikan para kandidat, selebihnya hanya menyoroti soal klenik yang mungkin ada hubungannya dengan salah satu kandidat. Irul tidak menemukan satupun blog yang bersuara beda soal hari pelaksanaan pemilihan ini. Padahal, lewat blog lah Irul dan para pengelana dunia maya bisa menikmati tulisan-tulisan dengan nuansa berbeda, tapi pesan yang kuat tanpa perlu mengikuti arus utama issue yang digencarkan media massa yang ada.

Kita bisa saja memberikan pandangan merakyat soal yang menyentuh pendidikan secara substansial, apakah pemilihan pemimpin kota hujan ini sebanding dengan pengorbanan peserta didik merelakan satu hari belajar. Kita mungkin tidak akan pernah tahu, karena dua hal yang berdetak di awal yang sama ini akan beradu hasil di dimensi waktu yang berbeda. Kehilangan jam pelajaran ada di dimensi kekinian, sedang kebijakan politis suatu pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilihan ini hadir di dimensi masa depan, yang berjarak lima tahun dari masa kini. Ketika kebijakan politis memberikan hantaran nya, maka Irul dan teman-temannya tentu sudah berada pada konteks politik-kewargaan yang berbeda dengan kepentingan dan kebutuhan yang sudah menyesuaikan zamannya. Dan mungkin kita akan segera lupa menghitung korelasinya, secepat euforia menyiram warga kota Bogor.

Pendidikan, memang hanya menjadi sebuah sub-komoditas dalam sebuah paket kebijakan pemerintah. Dia hadir secara kuantitatif dalam tabel sebelah kanan neraca anggaran pemerintah, atau masuk ke kolom pengeluaran, yang dalam bahasa londo dinamai sebagai liability atau beban dalam bahasa Indonesia. Hitungan ekonomi matematis di bangku sekolah menganjurkan untuk mengurangi beban, demi untuk meningkat saldo kekayaan yang dihasilkan dari selisih antara aset yang dimiliki dikurangi beban yang diderita. Beban, sejatinya hanya akan menghasilkan penderitaan bagi yang menanggungnya. Alih-alih kenikmatan, tambahan tenaga, waktu dan biaya mesti digelontorkan untuk menghilangkan beban ini. Logika ekonomi sederhana ini mungkin sekali keliru sebagai sebuah teori, dan sekiranya keliru maka teramat mungkin kalau kenyataannya memang tidak demikian. Pembuktian logika ini sama sederhananya, sesederhana matematika ekonomi keluarga Irul yang setiap tahun mesti menambah kuota biaya pendidikan dalam neraca anggarannya.

Bagaimana mengukur akurasi logika sederhana ini? Mari kita tanyakan diri sendiri, karena sesungguhnya semua warga sejatinya adalah pewarta juga. Hanya ranah yang digunakan adalah ranah nurani, tempat mereka mewartakan semua persoalan dalam kediam-an yang hening, tanpa suara. Tugas kita lah menyuarakan nya entah dengan apa.