Kisah Indonesia yang mulai goyah didera bencana mengingatkan kita pada sepenggal cerita di film Titanic. Dari begitu banyak perbedaan antara film yang laku keras tersebut — tulis Fareed Zakaria dalam The Future of Freedom (2003) –  dengan sejarah yang sebenarnya terjadi, yakni beda penilaian terhadap elite.

Di dalam film, ketika kapal tersebut tenggelam, para penumpang kelas pertama berebutan menaiki perahu penyelamat yang jumlahnya sedikit. Hanya karena adanya kekerasan hati para kelasi, yang mempergunakan senapan untuk menghalangi kelompok plutokrat itu, maka para wanita dan anak-anak bisa menaiki kapal.

Sebenarnya, menurut penjelasan dari orang-orang yang selamat, aturan “para wanita dan anak-anak dahulu” diikuti tanpa kecuali juga oleh kalangan atas. Statistik menunjukkan 70 persen penumpang pria di kelas pertama dan 90 persen di kelas kedua tewas tenggelam. Para pria di daftar penumpang kelas pertama di Titanic sebetulnya masuk dalam kategori Forbes 400 pada waktu itu, termasuk Jacob Astor yang dianggap sebagai pria terkaya di AS saat itu. Konon setelah berjuang menaikkan istrinya ke atas perahu, Ascor menolak ikut sembari melambaikan selamat tinggal kepada istrinya.

Para pembuat film tersebut sengaja mengubah cerita dengan alasan: sekarang ini tak seorang pun akan memercayainya. Di Indonesia, kisah para elite yang hidup bersahaja sesaat pascakemerdekaan juga menjadi romantisme sejarah. Sebaliknya, kini para elite hidup jauh berbeda dari rakyat kebanyakan.

Problem Elite
Sekarang Indonesia memang memiliki elite politik hasil seleksi yang lebih kompetitif dan terbuka. Dengan kekuatan uang, otak, atau kemasyhuran, siapa saja bisa mencapai kedudukan puncak di pusat dan daerah. Orang-orang tersebut dipilih langsung oleh rakyat untuk menjalankan lembaga-lembaga utama agar menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Tapi seiring waktu, kenyataan justru berbicara lain. Rakyat kian percaya bahwa elite lah yang tak boleh menderita. Contoh tentang hal ini adalah terbitnya PP 37 Tahun 2006 yang dirancang untuk menghapus “kemiskinan” anggota legislatif di daerah. Ironisnya, anggota DPRD melalui asosiasinya justru berduyun-duyun datang ke Jakarta untuk menentang revisi PP tersebut.

Hal itu mengafirmasi, demi kepentingan sempit dan jangka pendek elite lebih mengutamakan dirinya sendiri atau sesamanya. Sedangkan menyangkut kepentingan publik, elite lebih banyak berbicara hal yang serupa dan sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Penanganan masalah banjir, kelangkaan minyak tanah, dan  meroketnya harga beras, sekadar pengulangan masalah dari tumpukan masalah yang ada tanpa penyelesaian yang tuntas.

Kompetisi saja ternyata tak cukup melahirkan elite yang berjiwa publik. Indonesia bahkan kini semakin modern dengan aneka undang-undang dan dibentuknya banyak komisi negara independen. Belum lagi ditambah otonomi daerah dan pemekaran wilayah yang terus berlanjut. Namun berbagai terobosan itu, alih-alih cepat meredakan masalah namun yang banyak terdengar justru “kegaduhannya”. Inilah celakanya, tekanan kompetisi justru mendorong elite semakin agresif mengabaikan nasib rakyat.

Tantangan
Satu dekade reformasi menjadi titik kritis yang tak bisa diremehkan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak dari semua perubahan ini akan terus tumbuh. Frustasi atas langkah elite yang lamban dan membelakangi harapan pemilihnya akan semakin mendorong mereka yang tandas kesabarannya kembali masuk ke alam pikiran –meminjam Fareed Zakaria — otoritarian namun liberal. Kencangnya desakan untuk kembali ke naskah konstitusi sebelum amandemen adalah sedikit contoh yang mencerminkan dinamika tersebut.

Kelebihan Orde Baru adalah disiplin dalam hal menjamin kebutuhan pokok rakyat. Pada masa kini “politik beras” yang dibalut korupsi semacam itu menjadi tak relevan lagi. Yang diperlukan sekarang adalah menjauhkan kepentingan-kepentingan politik dari setiap keputusan ekonomi. Inilah sesungguhnya tantangan pemerintahan saat ini. Berbagai kemelut ekonomi seperti masalah perberasan akan mendapatkan penyelesaian apabila kebijakan ekonomi tak lagi didistorsi para pencari rente.

Edmund Burke pernah menggambarkan masyarakat sebagai suatu kerjasama antara yang telah mati, yang masih hidup, dan yang belum lahir. Dalam sistem yang sedang berkembang ini sulit sekali untuk melihat siapa yang akan berbicara mewakili mereka yang belum lahir, yakni bagi masa depan. Seperti peristiwa Titanic, para elite memiliki peluang menjadi pahlawan dengan berkorban demi perspektif yang lebih berjangka panjang itu. (31/5/07)

• AADC dan AAC
• lativi = tv one perubahan sebuah media?
• Kreativitas dalam Bingkai Moralitas
• Menata Kembali Niat Suci Reformasi
• Pembatasan Premium, Mau?