Banyak orang percaya sejarah selalu berulang. Kini, dengan melesatnya ekonomi Cina dan India, banyak yang percaya kedua negara itu sedang mengulang kebesaran peradaban mereka di masa lalu. Ekonom Clyde Prestowitz memakai istilah “The Great Reverse” ketika menyebut fenomena tersebut. Menurutnya, tren ini merupakan indikasi bahwa globalisasi gelombang ketiga telah mengakhiri era dominasi global Barat, dan Asia kembali pada posisi tradisionalnya yang kuat dan berpengaruh.

Cina diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terdepan menyalip AS pada tahun 2050. Sedangkan India akan berada di posisi ketiga meninggalkan Eropa dan Jepang. Tak hanya itu, bahkan ada yang meyakini, tak seperti Jepang atau Cina, India akan tetap berpijak pada sejarah dan budayanya ketika mencapai hal itu. Kishore Mahbubani, Dekan Lee Kuan Yew School of Public Policy, memprediksi bahwa sebagai emerging power India akan mempertahankan kebanggaan kultural dan tak malu dengan mode pakaian atau tradisinya (YaleGlobal, 19 Desember 2006).

Jika kita percaya bahwa pasang surut sejarah selalu terjadi, berarti dunia kini sedang menanti kembalinya peradaban besar yang lain. Pada masa lalu, tulis sejarawan Bernard Lewis dalam bukunya What Went Wrong? (2002), dunia Islam pernah memimpin peradaban dunia dan mencapai prestasi gemilang selama berabad-abad. Islam menjadi kekuatan terdepan di bidang ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan; dan peradabannya mencakup semua etnis, ras dan bangsa bahkan antar benua.

Islam adalah yang pertama yang membuat kemajuan signifikan menuju apa yang dipandang sebagai sebuah misi universal. Ketika Islam mencapai puncak kekuasaannya, saat itu peradaban Cina masih bersifat lokal, terbatas pada satu kawasan saja, yaitu Asia Timur. Sementara India sedang dalam proses penaklukan dan Islamisasi. Pertanyaannya, akankah dunia Islam membuat the great reverse yang lain?

Kemiskinan dan Kemakmuran
Sepanjang abad XX, sangat jelas Timur Tengah dan bahkan seluruh wilayah Islam berada di titik nadir. Dibandingkan dengan Kristen, dunia Islam menjadi miskin, lemah, dan terbelakang. Ketika negara-negara di Asia Timur sudah mulai bangkit menuju abad berikutnya, dunia Islam justru masih terseok-seok di belakang.

Menurut Atlas of the World Religions  umat Muslim kini berjumlah  1,3 miliar jiwa. Dari jumlah tersebut, separuhnya tersebar di 5 negara besar dimana sebanyak 64 persen penduduknya hidup dengan kurang 2 dollar AS per hari. World Development Report 2007 yang dikeluarkan Bank Dunia menyebutkan penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem tersebut, di Turki (18 persen), Indonesia (52 persen), Pakistan (73 persen), Banglades (82 persen), dan Nigeria (92 persen).

Peta kemiskinan di dunia Islam kian luas jika menengok negara-negara di Afrika. Separuh negara di benua tersebut berpenduduk mayoritas muslim, tetapi hanya Kamerun yang menyandang predikat negara lower middle income. Sementara sisanya terpuruk menjadi negara-negara paling miskin di dunia. Bahkan sebanyak 5 negara berpenduduk mayoritas Muslim berada di peringkat terbawah Human Development Index 2006, yaitu Guinea-Bissau, Burkina Faso, Mali, Sierra Leone, dan Niger.

Beberapa negara Teluk dikecualikan dari ketidakberuntungan tersebut. Saudi Arabia dan negara-negara kecil seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, masih bertengger di barisan negara high income dengan pendapatan per kapita di atas 10.726 dollar AS. Namun negara-negara ini kelihatannya tak mampu menghindarkan diri dari apa yang disebut ekonom sebagai kutukan sumber daya alam (resource curse). Akibat terlena dengan penghasilan migas, menyebabkan “kemiskinan” lain yaitu rendahnya insentif untuk membangun industri dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Dalam artikelnya di Political Science Quartely (Volume 119, 2004), Fareed Zakaria, dengan tepat menyimpulkan bahwa di sebagian negara Arab kekayaan menjadi masalah dibanding kemiskinan. Kemakmuran pula yang menyebabkan rezim-rezim otoriter terus bertahan. Rakyatnya tak ditarik pajak, tetapi imbalannya para penguasa tak perlu transparan, akuntabel, dan refresentatif. Efek buruk kekayaan alam yang lain yaitu memberikan para penguasa kemampuan untuk bertindak refresif. Selalu ada uang untuk membiayai polisi dan tentara. Keadaan ini berlaku tak hanya di negara produsen minyak besar, tetapi juga di negara lain yang mengandalkan bantuan luar negeri AS.

Masalah lainnya menurut Zakaria, sikap gamang dalam menyikapi modernitas menjadi kendala lain dunia Arab untuk mencapai kemajuan ekonomi. Meskipun menghasilkan kemajuan di tempat lain, tetapi jalan sosialisme, sekularisme, dan nasionalisme, berubah menjadi akhir yang mematikan di kawasan itu. Negara-negara Teluk misalnya, menunjukkan model modernisasi yang buruk di mana barang-barang dan bahkan tenaga kerja diimpor dari luar negeri, dan hanya sedikit modernisasi yang berasal dari dalam.

Pada titik ini, problem kemakmuran dan kemiskinan yang terbentang di negara-negara Muslim, mendapat respon berbeda dan cenderung berlawanan dari umat Islam. Pendapat pertama menekankan bahwa dunia Islam harus mengikuti “jalan” Barat seutuhnya jika hendak mengejar ketertinggalan. Karena itu, demokrasi liberal dan pasar bebas menjadi resep generik yang harus menjiwai semangat pembaruan Islam.

Pendapat kedua menitikberatkan pada perlunya kembali pada ajaran Islam yang “otentik” termasuk mempraktikkannya secara ketat sebagaimana di masa lalu. Pandangan ini cenderung melihat modernisasi sebagai hambatan dan penyebab berbagai kegagalan di dunia Islam. Dalam kenyataan, bentuk paling ekstrim dari pendapat ini pernah diperagakan rezim Taliban di Afghanistan.

Khilafah Baru
Di antara dua kelompok pendapat itu, kini semakin mencuat gagasan tentang perlunya umat Muslim memiliki kekhilafahan yang baru. Dikatakan “baru” sebab institusi ini telah diperbaharui agar mampu mengakomodasi modernisasi, namun di sisi lain tetap menolak preskripsi ekonomi-politik bersifat one size fits for all yang datang dari Barat.

Dalam perspektif lebih baru ini, menengok kejayaan Islam di masa lalu tak berarti harus dimaknai sebagai bentuk romantisisme sejarah. Namun visi khilafah yang bersemangat mengeskpor “kebebasan” versi Islam –Bernard Lewis menyebutnya misi universal– merupakan sesuatu yang urgen untuk dihidupkan kembali dan diejawantahkan dalam politik negara. Hal ini kian relevan manakala terdapat banyak paradoks antara pernyataan dan pelaksanaan nilai-nilai kebebasan universal yang disebarluaskan Barat.

Cita-cita khilafah memang bukan hal baru di dunia Islam. Tetapi beberapa penelitian lembaga think tank AS seperti The Heritage Foundation telah merekomendasikan negara adidaya itu agar mewaspadai dukungan yang semakin luas terhadap perjuangan khilafah. Dalam konteks AS, tren ini merupakan ancaman terhadap kepentingan globalnya yang selama ini dipertahankan dengan menyokong rezim otoritarian di banyak negara Muslim.

Sebaliknya, sebagian umat Muslim kian menaruh harapan bahwa sejarah tak segera berakhir di tangan kapitalisme global atau berkarat ditindas rezim otoritarian. Ide khilafah, meskipun diakui bukan panacea, setidaknya mencerminkan semangat untuk mengulang sejarah sebagaimana pengalaman Cina dan India dewasa ini. Dengan khilafah, dunia Islam juga akan mencapai skala dan kapasitas negara yang lebih besar sebagai prasyarat membangun peradaban yang besar. Dunia begitu dinamis dan terus berubah. Namun waktu pula yang akan memastikan apakah sejarah benar-benar berulang di dunia Islam.

• Rasisme Islamophobia berkedok Kebebasan
• Liberalisasi Tanaman Pangan, Solusi Krisis Pangan?
• Kemiskinan Energi
• Menghambat ‘Liberalisasi’ Syahwat
• Maulid Nabi dan Semangat Pembebasan