Reformasi dan Ilusi Pasar

Puja-puji atas prestasi Orde Baru masih bergema sepeninggal Soeharto. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berswasembada pangan; mampu menggerakkan keluarga berencana, menyediakan bahan bakar minyak murah, dan kredit mikro berkembang luas. Sampai akhir 1990-an, buku teks ekonomi terbitan luar masih menempatkan Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil dengan program kredit untuk rakyat jelata itu.

Di era reformasi semua mengendur atau seolah tak berbekas. Lebih banyak pangan diimpor dan pengendalian penduduk mulai kedodoran. Ketimbang menjadi berkah, kekayaan minyak justru terasa sebagai kutukan. Kita pun perlu mengundang peraih Nobel Muhammad Yunus untuk berceramah soal kredit mikro.

Perdebatan
Tak pelak, perjalanan satu dekade reformasi memantik perdebatan tajam. Pertanyaan terus terulang. Apa yang salah?

Satunya-satunya prestasi yang dibanggakan –meminjam penilaian sejumlah lembaga asing– di zaman ini, yaitu menyangkut pelaksanaan demokrasi. Tetapi banyak pihak tak puas karena kebebasan tidak seiring kesejahteraan. Lalu muncul pendapat, demokrasi bukanlah tujuan dan bisa dinomorduakan. Yang lain mengatakan, jika tidak ada peningkatan kesejahteraan, yang salah bukan demokrasinya, tetapi cara menjalankannya.

Di lain pihak, kegagalan dekade reformasi kerap dikaitkan dengan masih eksisnya pemimpin dari generasi tua, baik di pusat ataupun daerah. “The sunset generation” demikian istilahnya, telah menimbulkan kemacetan politik dan absennya regenerasi kepemimpinan nasional. Padahal, kalangan ini menilai, Indonesia memerlukan pemimpin lebih muda agar mampu mengguncang dunia. Kekuatan lama harus benar-benar diganti kekuatan baru.

Shock Doctrine
Di luar silang pendapat itu, Naomi Klein, seorang jurnalis dan aktivis sosial menyodorkan kemungkinan jawaban.  Dalam buku terbarunya, The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism (2007), dia menunjuk bangkitnya fundamentalisme pasar sebagai penyebab kenapa banyak negara terus terpuruk.

Dalam pandangan Klein, kapitalisme ekstrem amat mencintai sebuah blank state, yaitu situasi yang biasa muncul pascakrisis atau “shock”. Krisis tercipta akibat invasi militer, bencana alam, maupun gejolak finansial. Aneka faktor eksogen tersebut membuka pintu lebar-lebar  bagi pendukung pasar bebas masuk dan menulis ulang (rewrite) serta memprogram kembali (reprogramming) arah kebijakan sebuah negara.

Irak pascainvasi diwarnai perlucutan industri yang dikuasai negara. Undang-undang yang mengizinkan privatisasi aneka industri disahkan dan asing diperbolehkan merepatriasi seluruh keuntungannya. Di Thailand dan Srilanka, korban tsunami disingkirkan secara permanen karena lokasi asalnya disulap menjadi area wisata bernilai jual tinggi. Reformasi menemui kegagalan di Polandia dan Rusia pascatumbangnya komunisme dengan ciri utama swastanisasi besar-besaran.

Tiap krisis selalu didemonstrasikan sebagai inkompetensi dan inadekuasi negara. Swasta di-overestimate kemampuannya melebihi negara. Klein menyebut sistem yang menguasasi dunia beberapa dekade ini sebagai “disaster capitalism”. Sebuah sistem yang tak segan memakai cara-cara teror atau tekanan untuk mencapai tujuannya.

Sebagian orang mungkin saja menilai “teori” Klein ini sebagai konspirasi besar. Dalam review terhadap buku itu di koran New York Post (30/9/2007), peraih nobel ekonomi Joseph Stiglitz tegas menolak pendapat ini. Bagaimana di Indonesia? Dokumen rahasia AS mengungkap adanya tekanan Clinton yang memaksa keras Soeharto agar tunduk kepada IMF 10 tahun lalu (Kompas, 30/1).

Inti pendapat Klein bisa jadi bukanlah hal baru. Setelah Thomas Friedman merayakan “the flat world’, kini Klein hadir dengan kontra-argumen bahwa ketika bencana me-“rata”-kan suatu masyarakat, para kapitalis berpesta dan kian menguatkan cengkeramannya. Istimewanya, Naomi Klein telah berkunjung ke berbagai negara di saat krisis terjadi. Misalnya, dia masuk ke Irak setahun setelah invasi militer AS.

Tangan Kentara
Kegagalan satu dekade reformasi semestinya menjadi katalis dalam menghindarkan diri dari keterpurukan lebih dalam. Sesungguhnya, banyak pihak telah mengingatkan letak kelemahan mendasar neoliberalisme, yaitu pemujaan (quasi religion) yang sangat berlebihan terhadap peranan pasar.

Pada masa lalu kredit mikro adalah bagian dari “tangan kentara” pemerintah. Sebaliknya, kini semangatnya adalah “memberi kail ketimbang ikan”. Rakyat harus mandiri dan tidak boleh bergantung kepada negara. Sekalipun tegas dalam konstitusi, tugas negara adalah memajukan kesejahteraan umum dan bukan dimaknai sebatas memberikan “jaring pengaman sosial”.

Untuk mengembalikan hal-hal baik sepanjang Orde Baru, tak ada pilihan selain meninggalkan ilusi tentang pasar. Rusia di era Putin membuktikannya. Jalan zig-zag “Putinomics” yang bertumpu pada gerakan menghindar dari fundamentalisme pasar sukses mengantar negara itu keluar dari keterpurukan satu dekade reformasi. Bukan tangan besinya, tetapi “tangan kentara” negara seperti menyediakan infrastruktur pedesaan dan jaminan sosial rakyat yang diperlukan. Inilah tugas berat perekonomian pasca-Soeharto.

Zainal A. Hidayat , Menulis opini antara lain di Kompas, Media Indonesia, dan Seputar Indonesia.
Semua Tulisan Zainal A. Hidayat
Blog:

Leave a comment