Dunia internasional dikejutkan dengan tuduhan yang dilemparkan oleh Menteri Kesehatan Indonesia, Dr. Siti Fadilah Supari, bahwa Amerika Serikat dicurigai sedang mengembangkan senjata biologis menggunakan virus influenza H5N1.
Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah tuduhan itu punya dasar dan bisa dipercaya? Apakah senjata biologis itu benar ada atau hanya mitos? Dan apakah virus flu layak digunakan sebagai agen pembunuh biologis?
Sejarah senjata biologis
Penggunaan mikroorganisme sebagai senjata biologis telah tercatat seawal abad 12-15 sebelum Masehi oleh bangsa Hittit yang menggiring binatang sakit ke wilayah musuh dengan tujuan menyebarkan penyakit. Malah diduga kuat pandemi Black Death di akhir tahun 1340-an yang membunuh 25 juta warga Eropa merupakan efek dari penggunaan senjata biologis dalam perang Feodosia di Ukraina (1346). Dalam perang tersebut, tentara Mongol melontarkan potongan mayat korban wabah plague ke tembok kota Feodosia. Para pelarian perang yang hijrah ke Eropa ditengarai sebagai pembawa wabah pembunuh tersebut.
Di era 1900-an, rekayasa senjata biologis naik ke tingkat yang lebih tinggi seiring dengan kemajuan sains dan pemahaman manusia mengenai mikroorganisme. Dalam Blue Book (2004) yang dilansir USAMRIID, institut riset penyakit menular milik angkatan bersenjata Amerika Serikat, disebutkan Jepang sebagai negara pertama yang secara resmi mengembangkan senjata biologis pada tahun 1943.
Amerika sendiri memulai program senjata biologisnya pada tahun 1943 yang bermarkas di Fort Detrick. Program serupa juga dilakukan di Inggris dan Kanada. Program ini ditujukan untuk menghadapi ancaman Nazi Jerman yang sudah lebih dulu membuat program sejenis.
Seiring dengan bergesernya peta kekuatan dunia, Presiden Nixon memutuskan untuk menghentikan program senjata biologis Amerika pada tahun 1969. Di tahun 1972, Amerika bersama Inggris dan Uni Soviet menandatangani Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi, dan Penimbunan Senjata Biologis dan Beracun, yang lebih dikenal dengan Konvensi Senjata Biologis (Biological Weapon Conventions). Lebih 140 negara telah meratifikasi konvensi tersebut sampai saat ini.
Tetapi apakah ada kemungkinan senjata biologis masih dikembangkan secara diam-diam, baik oleh negara tertentu maupun oleh kelompok teroris.
Jawabannya: sangat mungkin.
Kiriman bakteri antraks ke sejumlah pejabat Amerika pasca peristiwa 11 September, yang membunuh 5 orang dan menginfeksi 17 lainnya, adalah bukti bahwa senjata biologis masih dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Atas dasar keyakinan bahwa ancaman bioterorisme adalah nyata, sejumlah negara membangun program biodefense, misalnya Amerika yang memiliki National Biodefense Analysis and Countermeasures Center (NBACC) di Fort Detrick.
Virus flu sebagai senjata biologis?
Dalam Journal of the Royal Society of Medicine (2003), Madjid dan rekan-rekan peneliti dari University of Texas menurunkan artikel tentang kemungkinan penggunaan virus influenza sebagai senjata biologis. Menurut kelompok peneliti ini, membuat virus sintetik bukan lagi cerita fiksi, tapi sudah menjadi kenyataan. Dalam jurnal Science (2002), sekelompok peneliti dari State University of New York at Stony Brook melaporkan keberhasilan menciptakan virus cacar polio sintetik. Tambahan lagi, informasi genetik virus Spanish flu yang merenggut nyawa 50-100 juta orang di tahun 1918 sudah bisa diakses oleh umum. Maka, kekhawatiran akan penggunaan virus flu sebagai senjata biologis tentu beralasan.
Tetapi, penggunaan virus flu sebagai senjata biologis bukannya tidak bermasalah. Virus flu dikenal memiliki ketidakstabilan genetik. Artinya, virus flu mudah berubah bentuk (mutasi) menjadi kurang mematikan atau malah sangat mematikan. Virus Spanish flu tahun 1918 misalnya, ditengarai berasal dari virus flu burung yang mengalami perubahan genetik menjadi virus yang mematikan untuk manusia.
Pada prinsipnya, senjata harus memiliki kestabilan tinggi. Artinya, daya mematikan dan luas area kerusakan harus bisa diprediksi. Virus flu tidak memiliki kestabilan seperti ini. Sinar ultraviolet dari matahari sudah cukup untuk mengubah virus flu menjadi bentuk lain yang tak bisa diprediksi. Lagipula, virus flu terkenal memiliki daya jangkitan tinggi dan mampu menjangkiti hewan-hewan yang selalu bermigrasi seperti unggas. Bayangkan jika Amerika menyerang Indonesia dengan virus flu, bisa dipastikan negara-negara sekutu Amerika seperti Australia dan Filipina akan turut terkena jangkitan virus tersebut. Saya pikir tidak ada negara yang akan bertindak seceroboh itu.
Atas dasar inilah, Zimmerman dan Koch dari Monterey Institute for International Studies meyakini bahwa penggunaan virus flu sebagai senjata biologis masih jauh dari kenyataan. Faktanya, masih banyak agen biologis lain yang bisa dimanfaatkan sebagai senjata, seperti antrax dan cacar, yang lebih stabil dibanding virus flu dan luas area kerusakannya lebih bisa diprediksi.
Bagaimana dengan tuduhan itu?
Siti Fadilah Supari tidak pernah menampilkan bukti bahwa Amerika sedang membangun senjata biologis yang berasal dari virus flu. Sebagai seorang ilmuwan, tidak seharusnya orang seperti beliau melemparkan tuduhan tanpa bukti dan hanya disandarkan pada desas-desus kabar burung.
Ketimbang melemparkan tuduhan tanpa bukti yang hanya akan mengundang sensasi, alangkah baiknya jika pemerintah Indonesia mulai mengumpulkan para ilmuwan bangsa yang tersebar di dalam dan luar negeri untuk mulai memproduksi obat dan vaksin untuk penanggulangan dan pencegahan flu burung. Ancaman flu burung adalah riil, jauh lebih nyata ketimbang ketakutan terhadap senjata biologis yang hanya didasarkan pada fantasi kosong.
Artikel Terkait:
Email This Post
“Siti Fadilah Supari tidak pernah menampilkan bukti bahwa Amerika sedang membangun senjata biologis yang berasal dari virus flu. Sebagai seorang ilmuwan, tidak seharusnya orang seperti beliau melemparkan tuduhan tanpa bukti dan hanya disandarkan pada desas-desus kabar burung.”
* Mas Bimo sudah pernah baca buku Bu Fadillah? Karena awalnya saya juga berpikiran seperti itu, tapi ternyata bukan masalah tuduhan itu yang menjadi urgensi buku ini, tapi lebih ke sorotan tentang bobroknya lembaga dunia. Hal ini memang seharusnya disadari oleh semua pejabat pemerintah atau siapa pun juga yg merasa dirinya tidak bebal bahwa sejak awal lembaga2 semacam WHO dan PBB kan cuma perpanjangan tangan kapitalis dengan standard gandanya.
Tuduhan Siti Fadilah Supari itu lebih banyak dimuat oleh media asing. Saya rasa karena ada perbedaan antara buku yang bahasa Indonesia dengan yang berbahasa Inggris. Yang berbahasa Indonesia mungkin tidak memuat tuduhan itu secara gamblang. Mohon maaf, saya tidak punya akses ke buku itu, terlalu jauh kalo mau dikirim kesini
Tuduhan itu jelas ada. Kalau tuduhan itu cuma urusan salah kutip, tentu Menteri Pertahanan Robert Gates tidak perlu repot2 mengklarifikasi.
Soal konspirasi AS dan PBB, itu berita lama. Semua sudah tahu. Tapi apa yang negara2 dunia ketiga bisa perbuat? Bisanya marah2 saja, kayak Siti Fadilah Supari itu.
Dalam artikel di atas saya tekankan betul2 bahwa satu2nya cara memecah hegemoni AS adalah dengan tindakan nyata, bukan dengan melempar tuduhan ngawur. Caranya, buat pusat riset terunggul di Indonesia, panggil para ilmuwan Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, berikan mereka gaji yang cukup. Bikin vaksin itu gampang, sudah ada ahlinya di Indonesia. Teknologi adalah kunci penguasaan suatu negara terhadap negara lain. Bukan duit. Brunei kaya raya, tapi teknologinya jadul, siapa yang takut dengan Brunei?
Nah, alih2 membuat riset virus flu burung sendiri, Siti Fadilah malah mengundang Baxter, perusahaan obat AS, untuk membuat vaksin menggunakan virus H5N1 dari Indonesia. Ada apa ini? Dia mengkritik WHO karena memberi data genomik virus ke perusahaan2 obat Amerika, sekarang dia sendiri yang mengundang Baxter masuk ke Indonesia. Nantinya, vaksin produksi Baxter itu akan dijual di Indonesia dan juga diekspor. Bukankah ini sama dengan apa yang dilakukan WHO, yang justru dikritik oleh Siti Fadilah? Ada apa ini?
Something fishy here…
Stiglitz sebelumnya menulis beberapa artikel menarik kaitan obat, paten, dan keserakahan industri obat. http://www.bmj.com/cgi/content/full/333/7582/1279 dan http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz81
Dia mengusulkan agar sistem paten digantikan hadiah untuk menghasilkan obat-obatan murah di negara berkembang. Saya tidak tahu apa ada yang tertarik gagasan semacam ini?
Zainal,
Masalahnya, investasi untuk penemuan obat itu tidak kecil, bisa ratusan miliar dolar. Itu untuk satu obat lho.
Untuk gambarannya gini aja. Kawan saya pernah dipanggil untuk interview oleh sebuah perusahaan obat ternama di AS. Mereka sanggup bayar tiket pesawat first class dan penginapan di Hilton Hotel untuk kawan saya itu. Itu baru urusan panggilan interview lho. Bayangkan sendiri gimana gaji dan fasilitas yang sanggup mereka bayar. Belum lagi untuk urusan riset - mereka sanggup keluarkan duit jutaan dolar on the spot kalau saintis mereka butuh satu alat untuk riset rutin.
Dengan investasi yang sangat besar, tentu mereka mengharap pemasukan yang tinggi dari obat yang mereka jual. Sistem paten adalah satu-satunya jawaban.
Kalau mau diganti sistem hadiah, pertanyaannya adalah: siapa yang mau menyediakan hadiah itu? Pemerintah? FYI, pemerintah AS adalah pemerintahan dengan hutang terbesar di dunia. Gimana mereka sanggup kasih hadiah sampe biliun dolar kepada para penemu obat? Bisa bangkrut pemerintah AS.
Jadi untuk sementara ini sistem paten kayaknya nggak bisa digugat. Sedih, memang. Alhasil, penyakit-penyakit yang menyerang orang miskin seperti malaria dan demam berdarah sampe sekarang nggak ditemukan obat yang tokcer karena industri obat nggak tertarik memproduksi obat yang nantinya dibeli oleh orang-orang miskin. Udah investasi mahal2, eh, cuma dibeli sama orang miskin pula.
Oleh sebab itu, saat ini ada upaya memproduksi obat untuk negara dunia ketiga yang miskin melalui lembaga Drugs for Neglected Diseases Initiatives (Inisiatif Obat untuk Penyakit yang Terabaikan).
http://www.dndi.org/
Dan juga ini: http://www.oneworldhealth.org/index.php
Adanya dua lembaga ini adalah solusi (sementara) menghadapi perilaku industri2 farmasi yang tak sudi melirik rakyat miskin di negara dunia ketiga.
Dunia memang tidak adil, bukan?