Ibarat mau menyeberang jalan kita harus menoleh kekanan dan kekiri supaya tak ditabarak kendaraan yang lewat. Negara ini semenjak merdekapun melakukan hal sama, dunia yang terbagi dua, memaksa para Founding father republik ini melihat kekanan dan kekiri, membuat gerakan non blok, memposisikan diri netral. Di dalam negeri hampir semua aliran maupun golongan baik yang kanan maupun kiri diterima dalam proses sosial dan politik. Namun malang tak dapat dihindari, mujur tak dapat diraih, negara ini pun pecah karena tidak ada sebuah sistem yang kuat menyangga itu ( NASAKOM pun hancur tak mampu menahan pertentangan ideologi ). Kaum kanan yang diwakili militer akhirnya menang dan membabat habis kaum kiri. Sampai detik ini pun kecendrungan untuk melihat kekanan lebih banyak dari pada melihat kekiri. Padahal sudah banyak contoh negara yang melihat kekanan lebih banyak malah ditabrak ( baca: globalisasi ) dari kanan ( baca; kapitalis ) itu sendiri. Dikuasai olah si kanan, tidak lagi memerintah diri sendiri malah diperintah oleh kekuatan tanpa tanding.

Untuk itulah sesekali kita perlu melihat ke kiri ( baca; progresif revolusioner, anti penindasan ) karena dengan begitu kita bisa melihat betapa luasnya jagad raya ini, menentukan tujuan dan arah perubahan demi masa depan yang lebih baik. Kiri tak selalu di ikuti kata komunis, anti demokrasi, tapi kiri yang menginkan rakyat sejahtera. 61 tahun merdeka, tak satupun kenikmatan yang dirasakan oleh rakyat. Membuat KTP saja harus panjang urusanya, apalagi mendapatkan pelayanan sosial lainnya. Sekolah mahal, rumah sakit mahal, pengangguran tambah banyak dan hampir semua sumber daya alam negara ini dikuasai oleh pihak asing atau negara lain.

Untuk melihat kekiri memang masih barang haram di negri ini. Namun itu bukan suatu persoalan jikalau kita menginginkan perubahan. Coba saja melihat perkembangan yang terjadi di Kuba, sekolah dan pelayanan kesehatan gratis disana, jumlah dokter bertambah ribuan tiap tahun, menjadi pengekspor obat-obatan nomor wahid di dunia. Lihat apa yang dilakukan oleh Chavez, membuat rakyatnya meraksakan akan hadirnya negara dalam bentuk pelayanan publik, tidak dengan birokrasi maupun aparatus militernya, atau lihat apa yang dilakukan oleh Evo Morales, menasionalisasi aset-aset yang penting (minyak dan gas bumi) dan menggunakannya untuk kepentingan rakyat Bolivia.

Keberpihakan Negara.

Ini bukan persoalan ideologi, ini juga bukan persoalan paradigma, tapi ini adalah keberpihakan, berpihak kepada rakyat dan menuntaskan persolan-persoalan kesejahtraan rakyat. Bagi Amerika menjadi kapitalis adalah sebuah hal yang dilakukan untuk kesejahtraan rakyatnya. Berbagai subsidi (pendidikan, kesehatan, pensiun, atau pertanian) di dapatkan melalui pajak yang begitu tinggi dan hasil eksploitasi sumber daya alam di negara dunia ketiga. Begitu juga di negara maju lainnya, sinergitas antara negara dan MNC/TNC yang kebetulan bermakas di negara tersebut menjadi sebuah keniscayaan untuk mensejahtrakan rakyatnya.

Di beberapa negara dunia lainnya semisal, Kuba, Libya, Venezuela, Bolivia, ataupun China dan Iran, percaya pada kekuatan diri sendiri merupaka sebuah kekuatan yang mampu mengakat kesejahtraan rakyatnya. Sebuah negara tak memerlukan sebuah pertokoan mewah jikalau rakyatnya mati kelaparan, sebuah negara tak memerlukan rakaian susunan mewah jikalau rakyatnya belum memiliki rumah. singkatnya negara hadir untuk kepentingan rakyatnya. negara begitu berguna bagi rakyatnya, negara tak lagi menjadi sebuah hal yang begitu jauh dari rakyatnya.

Di Indonesia negara dirasakan kehadiranya ketika mau menggusur karena ada proyek yang harus dilakukan akibat tekanan privatisasi ataupun investasi, negara ini harus menjadi negara industri, bukan agraris, padahal separuh lebih rakyatnya bergantung hidup akan hasil pertanian. Konsep city without slump membuat rakyat disingkirkan dari kota tempat ia di lahirkan, dari tempat ia bergantung hidup, dari sebuah negara yang tak lagi mau mengakui warga negaranya. Pantaslah kemudian keberpihakan negara dipertanyakan ulang.

Indonesia adalah sebuah konsep Nation State yang begitu ambigu, bagaiman tidak antara yang dikatakan oleh negara melalui UUD 1945 dengan yang di jalankan pemerintah melalaui seperangkat UU maupun perangkat perangkat lainnya beserta aparat birokratisnya sangat bertolak belakang. Privatisasi dan swastanisasi terjadi di semua bidang, parahnya lagi privatisasi dan swastanisasi di terapkan pada bagian-bagian yang menyangkut kepentingan hidup rakyat. Tidak sejalannya hal ini dikarenakan tidak adanya sebuah sikap yang jelas akan keberpihakan kepada rakyat. Para elit sibuk mengatur dirinya sendiri maupun kelompoknya. Peran negara atau pemerintah sebagai pelayan masyarakat tidak lagi di jalankan

• KISAH: Kontes Inspirasi dan Harapan 08
• Indonesia Incorporated
• Menakar Janji Politik
• SINDIKASI KORUPSI
• Berkata “Tidak” dan Pengakuan John Perkins.