Pemerintah berencana melakukan penjatahan pembelian BBM awal bulan Mei nanti. Kabarnya, penjatahan akan menyeluruh, setidaknya meliputi 2500 pompa bensin di Jawa dan Bali. Niat itu, katanya, bisa terjamin pelaksanaannya karena akan memakai kartu pintar alias smart card.

Akhir tahun lalu, pemerintah juga sempat melempar masalah, kala itu wacananya adalah pengalihan premium ke oktan lebih tinggi di jalan protokol dan kawasan elite. Tujuannya tentu saja agar masyarakat membayar BBM yang dikonsumsinya dengan harga lebih mahal.

Dari simulasi yang diungkap Kompas (16/2) pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi hingga liter tertentu, di atas itu masyarakat dipaksa membayar dengan harga –-kata orang Pertamina—keekonomiannya. Jadi, jika benar caranya seperti itu, berarti masyarakat harus membeli BBM yang sama dengan harga yang berbeda.

Martin Feldstein, penasihat ekonomi di era Reagan dan profesor di Harvard, mengusulkan sistem Tradeable Gasoline Right (TGR) untuk penjatahan BBM di AS (The Wall Street Journal, 5/6/2006). Dengan sistem ini, seorang warga yang punya hak membeli BBM tetapi tak menggunakannya, bisa menjualnya kepada orang lain yang memerlukan BBM lagi.

Model Feldstein jelas menarik bagi saya dan para pelanggan jasa kereta api. Saya akan menjual hak BBM itu, lantas menukarnya dengan karcis kereta berpendingin udara. Yang lain senang bisa tetap kebut-kebutan di jalan, sementara saya dan kawan-kawan masih bisa tersenyum pula saat berangkat kerja. Jika pembatasannya seperti ini, mau?

• Perilaku Konsumen Industri Telekomunikasi
• Minyak dan Gaya Hidup
• Kala Sakit Jadi Mahal di Amerika
• Petaka Mobil Sejuta Umat
• Perlukah jatah wanita di legislatif?